Selasa, 21/08/2018 09:01 WIB
Relawan Gempa Lombok Juga Perlu Penanganan Psikososial
MATARAMA, DAKTA.COM - Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslimin mengatakan bahwa relawan yang ikut membantu penanganan gempa Lombok juga perlu mendapatkan penanganan psikososial.
"Mereka membantu korban, tentu juga menemukan dan melihat beberapa hal yang mengganggu mereka secara mental," kata Muslimin saat ditemui, di Mataram, Selasa (21/8).
Apalagi, sebagian relawan yang membantu penanganan gempa juga warga Lombok sendiri. Mereka juga memiliki keluarga yang ikut terdampak gempa.
Di tengah kecemasan terhadap keamanan keluarganya, mereka tetap menjadi relawan membantu korban gempa. Di sisi lain, juga belum ada kepastian kapan akan berhenti melanda Lombok dan sekitarnya.
"Tentu berbeda dengan relawan dari luar Lombok yang tidak memiliki keluarga di sini. Mereka juga bisa pulang untuk digantikan relawan yang lain," ucapnya.
Karena itu, Muslimin berharap pemerintah dan berbagai pihak juga memperhatikan penanganan psikososial relawan yang ikut membantu penanganan gempa Lombok.
"Penetapan status gempa Lombok sebagai bencana nasional sedikit banyak juga akan mempengaruhi psikososial relawan," ujarnya.
Gempa masih kerap terjadi di Lombok dan sekitarnya. Tercatat empat gempa cukup besar yang menimbulkan dampak tidak sedikit, yaitu 6,4 Skala Richter(SR) pada Ahad (29/7) disusul gempa 7 SR pada Ahad (5/8), 6,5 Sr pada Ahad (19/8) siang dan 6,9 SR pada Ahad (19/8) malam.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 506 orang meninggal dunia akibat gempa. Selain itu, 431.416 orang mengungsi, 74.361 unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp7,7 triliun. **
Editor | : | |
Sumber | : | antaranews.com |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments