Nasional / Ekonomi /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 20/07/2018 12:21 WIB

Pertamina Bantah Tudingan Akan Jual Aset

VP Corporate PT Pertamina Adiatma Sardjito
VP Corporate PT Pertamina Adiatma Sardjito
JAKARTA, DAKTA.COM - VP Corporate PT Pertamina Adiatma Sardjito membantah tudingan adanya pelepasan aset mereka kepada pihak asing. 
 
Menanggapi adanya aksi unjuk rasa para karyawan PT Pertamina pada hari ini Jumat (20/7), Sardjito mengemukakan hal ini akibat adanya salah persepsi mengenai maksud dari mereka mengajukan kerja sama untuk pembangunan kilang minyak di beberapa tempat. 
 
"Ini bukan masalah nasionalisme, bukan masalah jual aset. Tapi strategic partner ini untuk mengurangi resiko. Biaya satu sumur itu bisa ratusan juta lebih bahkan," papar Sardjito, saat dijumpai pada Jumat (20/7).
 
Sardjito menyampaikan, kerja sama ini hanyalah untuk mengurangi resiko kerugian mereka terhadap pembangunan beberapa kilang minyak baru seperti yang akan mereka kerjakan di laut Sulsel. 
 
"Namanya participating interest, jadi bukan tanahnya yang dijual, tidak ada itu. Dia nggak akan memiliki tanah, hanya sekedar sharing risk," imbuhnya. 
 
Sardjito memastikan tidak ada satupun aset dari PT Pertamina yang dilepas karena kepemilikan mereka dalam penjualan minyak negara masih di atas 60% pada tahun ini. 
 
"Jadi itu awalnya dari surat, kesannya seolah-olah Pertamina mau jual aset, sebenarnya nggak begitu. Bayangin aja kita mau bangun kilang minyak, biayanya sampai 70 miliar USD, kalo terlambat sehari berapa resiko yang akan kita tanggung itu?," tutupnya. 
 
Ribuan pekerja PT Pertamina pada pagi tadi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya, menolak akuisisi pertagas oleh PGN yang mereka anggap berkedok korporasi. 
 
Mereka menyebut keputusan akuisisi dari tiga opsi ini korporasi terlalu terburu-buru, tanpa kajian dan tidak transparan. 
 
Menurut mereka, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada transfer profit kepada pihak asing, bahkan mengancam kedaulatan kepemilikan perusahaan BUMN yang semestinya dikelola negara. **
Reporter :
Editor :
- Dilihat 4581 Kali
Berita Terkait

0 Comments