Jum'at, 08/06/2018 13:22 WIB
Komisi V Kritik Ongkos Mudik Selalu Melambung
JAKARTA, DAKTA.COM - Memasuki masa mudik lebaran, Komisi V DPR RI melakukan sidak ke beberapa terminal dan stasiun yang menjadi titik tolak masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Mereka menemukan harga tiket yang melonjak melebihi ketentuan batas atas dari pemerintah.
"Semestinya jika mengikuti teori pasar, mestinya saat-saat momen puncak penumpang seperti ini, harusnya justru diberikan diskon lebih murah dari hari biasanya," kritik Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, Jumat (8/6).
Sigit mengatakan, pada saat masa arus mudik dimana menjadi ritual tahunan seakan-akan dijadikan peluang bisnis bagi perusahaan angkutan umum untuk meraup keuntungan besar.
"Jangan sampai momen lebaran ini justru menjadi momen untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mestinya sesuai dengan peraturan menteri itu ada batas atas dan batas bawahnya," lanjut politisi Fraksi PKS ini.
Hal ini menurut Sigit harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah apabila ingin menciptakan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Ini harus menjadi catatan serius bagi pemerintah, karena kalo ongkos mudik ini mahal, nanti masyarakat justru enggan naik angkutan umum dan balik lagi memakai kendaraan pribadi," tutupnya.
Diperkirakan mulai hari ini masyarakat sudah melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing dari Jakarta mengingat pada hari Senin, 11 Juni sudah memasuki masa cuti bersama Idul Fitri. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments