Ahad, 20/05/2018 15:33 WIB
Mantan Narapidana Terorisme Sebut Indonesia Bukan Negara Perang
Mantan Napi kasus terorisme, haris (Baju Warna Cokelat)
JAKARTA, DAKTA.COM - Mantan narapidana kasus terorisme mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia bukanlah wilayah perang. Sehingga saat ini umat Islam tidak perlu melakukan jihad perang.
"Indonesia adalah wilayah damai, bukan wilayah perang. Yang harus dilancarkan di Indonesia adalah dakwah, perang pemikiran. Bukan teror atau perang fisik,” ungkap Haris saat menjadi narasumber diskusi The Newsmaker Forum bertajuk Mengurai Benang Kusut Terorisme yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).
Dijelaskan Haris, pelaku-pelaku teror mengatasnamakan Islam adalah mereka yang memiliki sikap ekstrem berlebih-lebihan atau ghuluw dalam beragama.
“Jadi tidak tepat kalau ini dikatakan radikal. Radikal itu maknanya baik. Mereka itu terjangkit pemahaman Khawarij, lebih tepatnya ekstrem, ghuluw fiddin berlebih-lebihan di dalam memahami agama. Begitu sangat kerasnya memegang prinsip, sehingga orang-orang Muslim di luar mereka tidak dianggap keislamannya,” ungkap Haris.
Haris menerangkan, sikap ghuluw ini kemudian semakin berkembang setelah deklarasi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Suriah. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Rilis Forjim |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments