PA 212 Klarifikasi Pertemuan Dengan Jokowi
JAKARTA, DAKTA.COM - Persaudaraan Alumni 212 menggelar konpers untuk memberikan klarifikasi mengenai pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi, Rabu (25/4) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
"Tujuan kami bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan adanya kriminalisasi terhadap para ulama yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak ada agenda apapun selain hal itu, apalagi membicarakan masalah politik," tegas Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak.
Disinggung mengenai pertemuan yang bersifat rahasia dan tertutup, Yusuf menegaskan bahwa hal ini adalah kemauan dari pihak istana krn Presiden Jokowi menginginkan pertemuan itu agar lebih fokus maka tidak ada satupun yang meliput kegiatan tersebut.
"Maka dari itu kami menyesalkan adanya pihak yang membocorkan informasi tersebut kepada publik. Kami meminta kepada pihak istana untuk mencari tahu mengenai kebocoran informasi ini," imbuhnya.
Sebelumnya muncul berbagai foto pertemuan antara Presiden Jokowi dgn para petinggi Persaudaraan Alumni 212 seperti Misbahul Anam, M. Al Khaththath, Usamah Hisyam, dan Shobri Lubis.
Muncul berbagai persepsi atas bocornya pertemuan tersebut sebagai salah satu upaya politik menjelang Pilpres 2019. Namun para petinggi Persaudaraan Alumni 212 yg menggelar konpers pada sore hari ini menegaskan bahwa agenda pertemuan tersebut hanyalah membicarakan masalah kriminalisasi terhadap para ulama.
Reporter | : | |
Editor | : | Dakta Administrator |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments