Ahad, 18/03/2018 14:00 WIB
Mendagri Bantah Isu Hilangnya 72 Juta e-KTP
JAKARTA, DAKTA.COM - Beredar informasi yang disebar di dunia maya, bahwa ada 72 juta KTP elektronik (KTP el) atau dipublik dikenal dengan e-KTP yang kosong atau hilang. Isu itu menyebar seiring dengan mencuatnya isu tentang dibajaknya data pelanggan telepon seluler. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri pun angkat suara.
Menurut Tjahjo, informasi tentang 72 juta KTP el hilang, itu hoax. Informasi yang tak berdasar alias bohong. Pun, informasi data NIK dan KK pelanggan seluler yang diisukan bocor, juga tak benar. Tjahjo pun menjelaskan, NIK dan nomor KK yang digunakan untuk registrasi kartu seluler tak bisa digunakan untuk fraud perbankan. Sebab detail data NIK dan KK tak bisa dibuka, hanya bisa dilihat angkanya saja.
"Karena yang digunakan oleh operator hanya NIK dan nomor KK yang berupa angka tanpa bisa dibuka isi datanya. Kedua nomor tersebut hanya sebagai verifikator sesuai atau tidak sesuai," kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.
Tjahjo juga menegaskan isu 72 juta KTP el yang dikatakan telah hilang, tak benar sama sekali. Info tersebut hoax. TidaK ada 72 juta KTP el yang kosong dan hilang. Sampai saat ini data KTP el aman. Sistem keamanan dibuat berlapis. Disamping blanko yang tersedia sampai saat ini, hanya berjumlah 20 juta keping. Jadi, kalau dikatakan 72 juta KTP el hilang, tak masuk akal. Isu itu dihembuskan memang untuk memperkeruh situasi. Tujuannya membuat resah masyarakat.
"Semua terdata rapi. Dan saat ini blangko yang tersedia juga hanya sekitar 20 juta, tidak sampai 72 juta. Secara data tidak masuk akal. Isu itu hoax," katanya.
Editor | : | |
Sumber | : | kemendagri.go.id |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments