BEKASI, DAKTA.COM - Proses pengawasan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2018 semakin diperketat, bahkan ASN yang bersangkutan akan langsung diberhentikan jika terbukti tidak netral.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakesbangpol Kota Bekasi Abdillah Hamta mengatakan apabila ada ASN yang tidak netral itu merupakan masalah individu, ia memberitahu agar ASN jangan terbawa arus yang membuat  kewibawaan pemerintah menurun.

Hal ini ditegaskannya dalam acara Diskusi Publik Pilkada Aman dan Damai Tanpa SARA dan Hoaks di Aula Radio Dakta, Jumat (16/3)

“Jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar maka akan dikenakan sanksi, baik hukuman ringan maupun berat,” ucapnya.

Ia menambahkan apabila memasang alat peraga seharusnya di tempat-tempat yang sudah memiliki izin.

“Jangan sembarangan memasang di tempat orang, nanti ada unsur ketersinggungan. Pada akhirnya, jika ada orang yang tidak senang akan terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Ketua MUI Kota Bekasi KH Zamakhsyari Abdul Majid, mengatakan bahwa manusia secara pribadi mempunyai kecenderungan untuk memilih apa yang diinginkannya.

“Itu sebuah kewajaran, selama kecenderungan itu tidak diekspresikan ke bentuk nyata yang didengar orang banyak. Itulah yang harus kita cegah,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan sebelum bulan ramadhan, Kota Bekasi akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh masjid terkait pilkada tentang isu SARA agar menciptakan suasana yang kondusif.***