Kamis, 08/02/2018 06:45 WIB
Komisi VI: Penghapusan Subsidi Listrik Harus Dikaji
Ilustrasi Layanan Listrik
JAKARTA_DAKTACOM: Terkait wacana penghapusan subsidi listrik oleh pemerintah, anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan menyatakan, pemerintah harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat.
“Penghapusan subsidi listrik itu harus ada pengkajian terlebih dahulu. Ini serius, karena kalau untuk subsidi listrik ini tidak boleh dipukul rata. Harus dilihat kondisi masyarakatnya serta pendapatan ekonominya karena ada di suatu wilayah sudah baik ekonominya namun di beberapa wilayah juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,” paparnya kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/2)
Ia menghimbau kepada pemerintah, agar jangan sampai di suatu wilayah masyarakat atau orang per orang menggunakan 900 Kilowatt Hour (Kwh) kemudian ia mendapat subsidi yang sebenarnya penghasilan ekonomi mereka cukup tinggi.
“Jadi harus kita lihat potensi masyarakat ini seperti apa. Jangan dijadikan secara umum. Yang paling penting mengenai pendapatan masyarakat tidak sama. Misalnya wilayah desa atau kecamatan mereka penghasilannya tinggi, nah subsidinya kita perkecil atau daerah lain yang pendapatannya kurang kita pertahankan,” ujarnya.
Politisi Nasdem ini memberikan gambaran misalnya ditarik angka persentase subsidi dari 2 sampai 10 persen untuk pengurangan subsidi. Tapi ini harus dengan sistem yang canggih dan ditunjang dengan teknologi yang matang. “Supaya bisa memonitor terus, kalau tidak ada teknologi yang memadai untuk mengontrol pelaksanaan ini rasanya berat. Jadi harus ada sistem dan mekanisasinya harus jelas,” imbuh Zulfan.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments