CIKARANG_DAKTACOM: Anggota DPR RI, Daeng Muhammad mengecam keras keputusan pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan untuk menanggulangi melambungnya harga beras di dalam negeri. Daeng menyebut ada inkonsistensi dan ketidak jelasan terhadap kebijakan pangan kita.

"Sebentar lagi Bulan Februari sebagian sentra produksi pertanian kita akan mulai panen. Bagaimana petani menikmati hasil panennya dengan layak kalau negara melakukan kebijakan impor beras," kata wakil rakyat yang mewakili daerah lumbung beras, Karawang, Bekasi dan Purwakarta ini.

Daeng melihat ada kejanggalan dari niat pemerintah melakukan impor beras yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari tahun ini.

"Kalau impor itu tujuannya untuk mengatasi mahalnya harga beras maka kebijakan impor itu sangat tidak tepat, karena beras impor akan turun pada akhir Januari atau Februari yang waktunya bersamaan dengan para petani kita panen raya. Begitu petani kita panen, beras impor datang, habislah petani kita," kata Daeng.

Hal lain yang juga janggal yakni adanya pernyataan dan data yang berbeda antara dua kementerian terkait cadangan pangan dalam negeri.

"Kementerian Perdagangan bilang cadangan beras kita defisit sehingga harus cepat-cepat impor, sementara Kementerian Pertanian bilang stok beras kita surplus. Jadi mana yang benar? Jangan membuat masyarakat bingung," ucap dia.

Terkait pernyataan Bulog yang menyebutkan datangnya beras impor tidak akan menganggu penyerapan gabah dan beras petani, Daeng mengatakan, sebaiknya Bulog konsisten untuk menyerap gabah dari petani yang tahun ini ditargetkan sebesar 2,7 juta ton.

"Tidak perlu ada impor beras, pemerintah harus fokus untuk melindungi dan mensejahterakan para petani," tegas Pupuhu Talagamanggung ini.