Selasa, 16/01/2018 10:00 WIB
Saleh: Kasus Gizi Buruk di Asmat Sangat Memprihatinkan
Saleh Partaonan Daulay
JAKARTA_DAKTACOM: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay merasa prihatin dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, baru-baru ini. Saleh menilai kejadian yang menyebabkan 61 anak meninggal dunia itu seharusnya tidak terjadi, apabila pemerintah bisa memetakan dengan benar wilayah yang rawan gizi buruk.
“Kalau pemerintah bisa memetakan dengan benar, daerah yang rawan gizi buruk hal ini tidak akan terjadi. Jangan sudah terjadi seperti ini, semua orang saling menyalahkan dan menuding. Kita mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah ini dengan benar,” tegasnya sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/01).
Lebih lanjut Saleh mengatakan, di tengah pemerintah yang sedang mengalakkan sistem jaminan sosial, pemetaan wilayah rawan gizi buruk menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan penanganan dengan benar.
“Pemerintah punya banyak program untuk memeratakan fasilitas kesehatan diseluruh Indonesia, salah satunya program Nusantara Sehat. Maka dari itu pemetaan ini sangat penting,” tandas politisi F-PAN itu.
Selain itu, Saleh juga mengimbau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi memastikan akses kesehatan warga. Pemda harus betul-betul mencermati pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena merekalah tulang punggung dan garda terdepan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya lihat antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan,” pesan politisi asal dapil Sumut itu
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments