Senin, 15/01/2018 10:00 WIB
Komisi IV: Harga Beras Naik, Bukti Buruknya Regulasi Tata Kelola
Andi Akmal Pasluddin 2
JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini menurutnya masih buruk. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi, sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.
“Pemerintah harus mampu membuktikan, bahwa kisruh harga beras ini bukan kesengajaan. Adanya kesalahan data atau dugaan mafia impor beras harus ditepis pemerintah dengan bukti adanya kestabilan harga beras di pasar dan masyarakat,” ujar Andi Akmal dalam keterangan persnya, Senin (15/01).
Legislator F-PKS ini mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah membuat rekomendasi kepada pemerintah, yang akan disampaikan pada rapat kerja antara Komisi IV dengan pemerintah. Pandangan ini perlu disampaikan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan solutif untuk menghindari dampak yang lebih luas.
Menurut Andi, pemerintah sebaiknya meninjau kembali Permendag No. 51 Tahun 2017 dan Permentan No. 31 Tahun 2017. Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis beras medium dan premium telah berdampak terhadap ketersediaan beras jenis medium dan premium. Dimana beras jenis medium menjadi langka dipasar, sedangkan jenis premium cukup.
“Dengan margin harga HET yang lebar antara jenis premium dan medium, para pedagang lebih cenderung beralih ke jenis premium. Faktor ini yang diduga sebagai pemicu kenaikan harga beras jenis medium. Kondisi ini memperlihatkan Pemerintah gagal dalam mengendalikan harga beras pada saat pasokan beras mencukupi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan supply chaince (rantai pasok) yang masih terlalu panjang di pasar. “Kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di pasar. Keberadaan Satgas Pangan yang sudah dibentuk Pemerintah belum efektif untuk mengawal harga,” tandas politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.
Menurut Andi, terkait peran dan kontribusi Bulog juga harus diperbesar dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga. Hal ini bisa memperkuat kembali fungsi kontrol pemerintah terhadap harga dan pasokan beras di pasar.
“Sama halnya dengan impor, pemerintah juga harus mencari solusi yang lebih baik karena kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional, dimana pada saat produksi tinggi harga beras justru naik. Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis,” tutupnya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments