Selasa, 12/12/2017 06:30 WIB
RI Ingin Nelayan Kecil Tetap Bisa Disuntik Subsidi
Ilustrasi hasil tangkapan nelayan
JAKARTA_DAKTACOM: Kompak dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia di Buenos Aires, Argentina, pekan ini, bertahan pada posisi memperjuangkan agar subsidi perikanan tetap dapat diberikan kepada nelayan kecil.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan Indonesia bahkan mendorong supaya subsidi perikanan dikaitkan dengan upaya setiap negara menghentikan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).
Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya perikanan di setiap negara agar dijadikan salah satu rujukan untuk menetapkan kriteria pemberian subsidi perikanan di masing-masing negara.
"Artinya, Indonesia tidak mendukung pemberian subsidi bagi kapal-kapal perikanan yang berskala komersial, industri, berukuran besar, karena tidak sebanding dengan kemampuan negara berkembang memberikan subsidi yang sama," katanya, Senin (11/12).
Di Indonesia, selain subsidi BBM, nelayan kecil selama ini menikmati bantuan yang oleh sebagian kalangan dapat dianggap subsidi, seperti asuransi serta bantuan kapal dan alat tangkap.
Indonesia, lanjut Nilanto, sangat berkepentingan untuk mempertahankan reformasi perikanan yang sudah berjalan 3 tahun terakhir, mulai dari pembatasan ukuran kapal perikanan hingga larangan alih muatan (transhipment) internasional.
Pemerintah mengklaim kebijakan reformasi itu telah mengerek stok ikan dan menguntungkan nelayan kecil.
"Penangkapan ikan oleh nelayan kecil sekarang mendapatkan hasil lebih banyak sebelumnya," ujar Nilanto.
Sebelumnya, 13 LSM yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mendesak agar penghapusan subsidi perikanan dikecualikan pada aktivitas penangkapan ikan skala kecil, penangkapan ikan secara artisanal, dan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif.
Nelayan kecil Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah berupa alat dan kapal penangkapan; biaya operasional untuk melaut, seperti subsidi BBM, skema permodalan dan asuransi untuk nelayan, pembebasan pajak dan retribusi; sarana dan prasana pendukung hasil tangkapan; serta bantuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan.
"Kami menilai posisi Indonesia yang mendorong penguatan terhadap disiplin S&D [special and differential treatment untuk negara berkembang dan LDCs [least development countries] adalah langkah yang tidak dapat ditawar," ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti.
| Editor | : | |
| Sumber | : | bisnis.com |
- Lebih Hemat, Water Kingdom Mekarsari Tawarkan Tiket Presale bagi Pengunjung
- 15 Tahun Berkiprah di Bidang Jasa Konstruksi, ASLI IPO di Awal 2024
- Gas Terus, Penerimaan PAD Kota Bekasi Tembus 87 Persen
- Hapimart Buka Cabang Baru di Grand Mal Bekasi
- Lippo Cikarang Cosmopolis Tawarkan Diskon Besar, Rumah Tapak Hanya Rp289 Juta
- Pentingnya Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap
- Pentingnya Wujudkan Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia
- Summarecon Expo 2023 Hadirkan Produk Properti Unggulan
- Viola Residence Jadi Senjata Andalan Summarecon Crown Gading
- Launching Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi Berjalan Sukses
- Crystal Boulevard Signature Commercial, Kawasan Terdepan di Summarecon Bekasi
- Komitmen Gelar Program SIAP SEHAT, KB Bukopin Bekasi Peduli Kesehatan Nasabah Pensiunan
- Summarecon Mall Bekasi Tahap Kedua Segera Dibangun
- Branch Executive OCBC NISP Karawang Tuparev Krisfian Audhi Hutomo Ajak Masyarakat Melek Investasi
- Berikan Tawaran Paket Istimewa ke Tamu, Rumah Makan Bang Jidor Jalin Kerjasama dengan WO
0 Comments