Kamis, 16/11/2017 09:45 WIB
Meutya: Penggantian Panglima TNI Tak Perlu Gaduh
Meutya Hafid
JAKARTA_DAKTACOM: Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyiapkan pengganti Gatot pun bermunculan.
Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI menyarankan pemerintah mengambil sikap matang soal pergantian Panglima TNI itu.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena beliau yang paling tahu kapan yang paling tepat pergantiannya. Jadi ini urusan pertahanan negara, tidak boleh grasak-grusuk,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
Meski menyarankan agar tidak grasa-grusuk, Politisi F-PG itu mengingatkan, pergantian Panglima TNI juga jangan terlalu lama. Meutya yakin Presiden Jokowi dapat memutuskan secara arif terkait hal ini.
“Tidak boleh juga berlama-lama. Jadi, dua prinsip itu, tidak boleh grasak-grusuk dan tidak boleh lama-lama. Silahkan Presiden menimbang waktu yang paling tepat dengan situasi konidisi politik dan juga negara saat ini. Inisiatif beliau lah yang memutuskan siapa yang paling tepat,” imbuhnya.
Ketika ditanya mengenai nama pengganti Gatot, politisi asal dapil Sumut itu mengaku belum tahu. Bahkan juga belum masuk ke Komisi I DPR. “Saya belum cek karena hari ini baru masuk. Tapi setahu saya belum,” tutup mantan wartawan itu.
Sebagaimana diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Jokowi segera memproses pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena masa bakti yang mendekati pensiun. Gatot sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments