Jum'at, 10/11/2017 09:15 WIB
Anggota Komisi I Kutuk Penyanderaan Warga Sipil di Papua
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno
JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengutuk keras aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
Dave menilai, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan intimidatif yang akan menganggu kehidupan warga Papua. “Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang Hak Azasi Manusi (HAM) dan melanggar primsip-prinsip kemanusiaan secara universal,” ungkap Dave Laksono, Kamis (9/11).
Politisi partai Golkar itu juga menilai penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Papua akan menimbulkan instabilitas dan mengganggu keamanan di Papua. Maka dari itu, pihaknya meminta instansi TNI maupun Polri untuk dapat membantu membebaskan 1.300 warga Papua tersebut.
"TNI maupun Polri harus segera mengambil langkah antisipatif untuk menghindari meluasnya dampak penyanderaan warga Papua oleh kelompok bersenjata," tegasnya.
Terlebih lagi tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, tandas Dave. Oleh karena itu ketika kelompok bersenjata yang mengatasnamakan separatisme beraksi dan mengancam kedaulatan negara, TNI harus segera mengambil langkah untuk mengamankan negara. Begitu juga Polri yang merupakan alat keamanan negara harus mengambil langkah untuk segera memulihkan keamanan di Papua.
Atas kejadian ini, ia meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melihat tragedi penyanderaan 1.300 warga Papua tersebut dan segera melaksanakan program percepatan pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Masyarakat Papua saat ini membutuhkan keamanan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan," tegasnya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments