Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Senin, 16/10/2017 10:15 WIB

Hanya Dua Puskesmas di Bekasi yang Punya Tenaga Medis dan Prasarana Lengkap

Ilustrasi pelayanan Puskesmas
Ilustrasi pelayanan Puskesmas
BEKASI_DAKTACOM: Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyebutkan ada puluhan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah itu yang belum mengantongi akreditasi dari lembaga akreditasi puskesmas.
 
”Baru dua yang terakreditasi dari 39 puskemas. Sisanya, 37 puskesmas memang belum mempunyai akreditasi, tapi layak untuk pelayanan kesehatan,” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dezi Syukrawati, Ahad (15/10).
 
Adapun kedua puskesmas yang sudah terakreditasi, yakni Puskesmas Karangkitri dan Puskesmas Pondok Gede. Kedua puskesmas itu berhak mendapat akreditasi karena dari sisi pelayanan, tenaga medis hingga prasarana, cukup lengkap dibanding puskesmas lain. ”Dua puskesmas itu menyandang akreditasi madya dari pemerintah pusat sejak tahun 2016,” katanya. 
 
Saat ini, kata dia, tim dari Kementerian Kesehatan sedang menguji akreditasi terhadap tujuh puskesmas lain untuk mendapat penilaian madya. Ketujuh puskesmas itu adalah Puskesmas Perumnas II, Mustikajaya, Pejuang, Telukpucung, Pengasinan, Jatiasih dan Rawatembaga.
 
”Kami berharap agar tujuh puskesmas yang sedang diuji ini bisa mendapat jenjang madya seperti dua Puskesmas yang lain,” ungkapnya.
 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, menambahkan, payung hukum yang menjadi dasar akreditasi puskesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75/2014 tentang Puskesmas. ”Diwajibkan semua pusat kesehatan di wilayah harus punya akreditasi ini,” ujarnya.
 
Pada Pasal 39 Ayat 1 dalam Permenkes itu disebutkan, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit setiap tiga tahun sekali. Hal itu untuk menjamin bahwa adanya perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko.
 
”Puskesmas merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar di tiap kota dan kabupaten, sehingga pelayanan harus dioptimalkan,” pungkasnya.
Editor :
Sumber : Sindonews
- Dilihat 5090 Kali
Berita Terkait

0 Comments