Rabu, 11/10/2017 15:00 WIB
Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Terancam Tidak Bertambah
Gedung DPRD kabupaten Bekasi
CIKARANG_DAKTACOM: Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bekasi pada pileg 2019 belum akan bertambah, hal ini dikarenakan jumlah penduduk berdasarkan data kementrian dalam negeri berjumlah 2.554.376 jiwa.
Padahal berdasarkan Pilkada 2017, angka penduduk di Kabupaten Bekasi mencapai 3 juta lebih, oleh karena itu kinerja Disdukcapil pun dipertanyakan.
Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bekasi untuk pileg 2019 masih berjumlah 50 kursi, jika penduduknya di angka 3 juta maka akan bertambah menjadi 55 kursi yang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu 2017 Pasal 191.
Ditanya mengenai hal itu Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Kholik mengatakan data kependudukan yang ada di kementrian dalam negeri itu merupakan penduduk yang sudah melakukan perekaman, data itu sepenuhnya berada di disdukcapil.
"Sebagai lembaga pemilu di daerah kita hanya menjalankan undang-undang terkait jumlah kursi DPRD yang berdasarkan jumlah penduduk," ujarnya pada Rabu (11/10).
Pihaknya juga sempat berkonsultasi dengan KPU RI bersama Komisi I DPRD, dan Disdukcapil terkait apakah bisa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diberikan kementrian dalam negeri ke KPU RI bisa diundur sambil disdukcapil mengejar target perekaman, namun KPU menyatakan bahwa penerimaan DAK2 itu sudah pasti di tanggal 17 Desember dan tidak bisa diundur.
Ia juga belum memastikan apakah ada penambahan kursi yang berdasarkan penambahan jumlah penduduk, dan masih melihat apakah penambahan penduduk hingga 3 juta jiwa bisa terkejar hingga batas akhir penyerahan DAK2.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Bekasi melalui Komisi 1 sempat menilai keakuratan data penduduk yang dimiliki oleh disdukcapil lemah, sehingga ada penyusutan sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk sebelumnya.
Menurut lembaga legislatif tersebut, jika dilihat secara kasat mata, saat ini banyak berdiri perumahan yang artinya ada penambahan penduduk.
Berkurangnga jumlah penduduk itu tentunya akan berpengaruh kepada jumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- DPRD: Mutasi Pejabat Berefek Buruk dalam Penyerapan Anggaran
- Muhtadi: Hari Pahlawan Momen Perbaikan Nasib Veteran
- DPRD Kabupaten Bekasi Bahas KUA-PPAS APBD 2018
- Komisi I: Satpol PP Harus Segera Ajukan Anggaran Berantas THM
- Komisi III: Masyarakat Butuh Transportasi Massal yang Nyaman
- Komisi IV: Lahan LP2B Harus Dipertahankan
- Komisi III: Jalur CBL-Cikarang Jadi Tumpuan Warga
- Komisi IV: Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Belum Merata
- Komisi II Desak Pemkab Bekasi Tegas Terhadap THM
- DPRD: Bursa Kerja Tak Efektif Serap Pengangguran
0 Comments