BEKASI_DAKTACOM: Mutasi 471 Kepala Sekolah di Kota Bekasi Mendapat perhatian serius dari Dewan Pendidikan  Kota Bekasi  Drs. Haris Buiyono. Untuk itu dalam waktu dekat  akan dilakukan mediasi antara Dinas Pendidikan dengan para Kepala Sekolah yang terkena mutasi, menyusul munculnya protes dari sejumlah  Kepala Sekolah  yang dimutasi.

Penyataan itu disampaikan Drs. Haris Budiyono, saat Yenny Azzahra dari Radio Dakta mewawancarainya by phone, Selasa (20/12).

Dikatakan  Dewan Pendidikan Kota Bekasi, mendapat pengaduan dari sejumlah Kepala Sekolah  yang merasa kecewa atas mutasi besar-besaran oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.

Sementara sebanyak 7 guru mewakili puluhan gurun dari SMAN 2 Kota Bekasi, mendatangi DPRD untuk menyampaikan ketidaksenangan mereka atas mutasi yang dinilai tebang pilih.

Seperti diberitakan  Dakta.com sebanyak 471 Kepala Sekolah di Kota Bekasi di Mutasi. Mutasi itu justru mendapat reaksi keras dari para guru yang tak dapat menerima dimutasi begitu saja.
Ada dugaan mutasi itu kental nuansa politiknya sehingga para Kepala Sekolah sulit menerima.

Menanggapi keluhan para Kepala Sekolah itu Dewan Pendidikan Kota Bekasi, berjanji akan melakukan mediasi dengan Diknas.

Haris Budiyono berharap masalah ini tidak berlarut-larut. Sebab jika hal ini tidak selesai akan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sebab para Kepala Sekolah yang baru tidak nyaman untuk melaksanakan tugas-tugasnya, harap Haris Budiyono. (Yenny Azzahra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Sebanyak 7 orang perwakilan guru SMAN 2 kota Bekasi Selasa (20/12) mengadu ke komisi D, DPRD, menyusul mutasi kepala SMAN 2 Agus Subrata yang sempat menuai protes dari para siswa dan guru.

Wakil kepala sekolah SMAN 2 Kota Bekasi Ma’sum Royani mengatakan Agus subrata telah melakukan banyak hal untuk mengangkat gengsi sekolah baik dalam bidang kejuaraan, kegiatan belajar mengajar, pembangunan infrastuktur, dan lainya. Sehingga Agus dinilai sukses memajukan sekolah dan sangat dicintai seluruh kalangan baik siswa dan guru. Oleh karena itu para guru meminta dan siswa agar kebijakan mutasi terhadap Agus Subrata dibatalkan.

Agus Subrata saat ini menjabat sebagai pengawas baru. Sebelumnya ia sudah mengabdi sebagai kepalas SMA 2 kurang dari 2 tahun. Tetapi sudah diganti sehingga terkesan adanya nuansa politik, ungkap Ma’sum.

Ma’sum menilai pengangkatan 2 guru dari SMAN2 menjadi kepala sekolah tidak wajar karena 2 guru tersebut kuwalitasnya masih kuran dan pernah mendapatkan surat peringatan 2 kali oleh kepala SMAN 2.

Menanggapi pengaduan para guru tersebut,  perwakilan komisi D DPRD kota Bekasi Abdul Muin Hafizd mengatakan keputusan Plt. Walikota Bekasi yang telah memutasi dan merotasi 471 kepala sekolah dikota Bekasi akan ditinjau ulang, karena adanya dugaan pelanggaran.

Muin berjanji akan membawa keluhan guru ke rapat internal komisi dan menurutnya jika semua anggota komisi setuju maka akan diarahkan utk  interplasi .hal itu menurut muin  jika terbukti adanya pelanggaran dalam kebijakan rotasi dan mutasi yang dilakukan hampir kepada seluruh kepala sekolah sekota Bekasi.(Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menghapus trayek angkutan kota M26 jurusan Kampung Melayu-Bekasi pascapermerkosaan dalam angkot beberapa waktu lalu, disesalkan supir.

Para Supir menilai langkah yang akan diambil Dishub DKI Jakarta tersebut tidak bijak dan hanya akan merugikan supir serta penumpang angkot M26.

Nada penyesalan tersebut disampaikan sejumlah supir yang sedang mangkal di pangkalan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/6).

Meskipun belum mendengar langsung dari Dishub DKI Jakarta, rencana itu mengundang kekecewaan mereka.

“Cukup kami terkena imbas dari kasus tersebut. Jangan lagi tambah beban kami dengan penghapusan trayek ini. Kenapa kami harus menanggung sebab perbuatan orang lain yang kami sendiri tidak kenal siapa,” ucap Jaya (35).

Imbas yang dimaksud Jaya ialah penurunan jumlah penumpang. Sebelum kasus tersebut, dalam sehari ia bisa memperoleh Rp 250.000,00 per hari. Namun setelah kasus pemerkosaan ramai di masyarakat, pendapatan yang diperolehnya hanya Rp 200.000,00 per hari.

“Dulu pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB masih ramai penumpang, utamanya karyawan yang baru pulang kerja di pusat perbelanjaan. Sekarang, pukul 21.00 WIB sudah susah dapat penumpang karena sepertinya mereka takut,” ucap Jaya mengeluhkan.

Ahmad (41), supir lainnya, merasa ia dan supir M26 lainnya menjadi korban dari pelaku pemerkosaan. Sebab perbuatan tak bertanggung jawab orang tak dikenal itu telah menyulitkan semua supir.

“Kenal saja tidak, karena dia hanya penyewa salah satu angkot M26. Kalau pemilik angkot yang disewa itu tahu tujuan penyewa, tentu tak akan diberikan begitu saja meskipun butuh uangnya,” ucapnya.

Pascapengumuman sketsa wajah pelaku, Ahmad dan juga supir yang lain mengaku tak mengenali salah satu pun di antaranya. Namun demikian, ia mengaku siap membantu polisi jika dilibatkan untuk membantu pengejaran terhadap para tersangka.

“Kami siap dilibatkan, supaya pelaku segera tertangkap dan beban kami tak terus berlanjut.(Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Badan kepegawaian Daerah kota Bekasi menyesalkan  aksi demo yang dilakukan ribuan siswa di dua SMA Senin (19/12) terkait mutasi kepala sekolahnya.
Hal itu dikatakan  Kabid Administrasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah kota Bekasi Roro Yoewati saat ditemui dikantornya Selasa (20/12).

Menurut Roro,  perwakilan siswa atau guru bahkan kepala sekolah yang dimutasi dapat mengajukan keberatan kepada BKD kota Bekasi atas mutasi yang dilakukan tetapi harus dengan alasan dan bukti yang kuat. Demo menurut Roro hanya menghambat kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah sehingga para siswa akan dirugikan.

Ditambahkan Roro BKD kota Bekasi menghimbau kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan surat keberatan atau datang langsung ke BKD.

Roro menandaskan keputusan yang sudah dikeluarkan tidak akan dicabut kembali. Hal itu sudah  sesuai dengan  peraturan Mentri Pendidikan Nasional.

“Jika mutasi yang dilakukan kental muatan politik karena menurutnya banyak kepala sekolah yang sudah melebihi dua periode jabatan sehingga harus didiganti” tegasnya.

Menyikapi banyaknya aksi demo, Kepala Dinas Pendidikan kota Bekasi Encu Hermana mengatakan pemerintah kota Bekasi mempunyai hak untuk merotasi jabatan struktural.

“Yang tidak boleh menurut Encu hanya  kebijakan fiksal, kebijakan pertahanan keamanan, dan kebijakan terkait agama” tegasnya.

Menurutnya Plt. Rahmat Efendi  sudah melakukan hal yang benar sesuai keputusan Gubenur.

Tugas tambahan kepala sekolah kata Encu  adalah jika sudah 4 th maka kepala daerah berwenang menarik kembali jabatanya dan digantikan yang lain.

Menurutnya banyak kepala sekolah yg mendapat rapot merah shg harus di ganti walaupun blm 4 tahun

Sementara Plt. Walikota Bekasi Rahmat Efendi  mengatakan kepala sekolah yang dirotasi menjadi pengawas sebenarnya jabatan promosi. Karena, tugasnya bertambah dari satu sekolah menjadi 10 sekolah yang dipimpinya.

Kepala sekolah mempunyai masa jabatan dan bila rapornya kurang baik maka wajib diganti.Walaupun tidak semua kepala sekolah yang dirotasi karena rapot merah, papar Plt. Walikota. (Bayu Samudra/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM:  Ketua KPK Abraham Samad mengaku belum tahu mengenai informasi adanya eks marinir AS pelindung tersangka cek pelawat Nunun Nurbaeti. Namun jika memang benar adanya, Abraham mengaku KPK siap untuk melakukan pengusutan.

“Nggak ada urusan kita dengan pelindung itu, yang paling hebat cuma Allah SWT, kita nggak peduli sama yang namanya manusia,” tutur Abraham usai acara sertijab di auditorium KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (19/12/2011).

Abraham sendiri belum mengetahui secara pasti mengenai informasi adanya eks marinir pelindung Nunun. Dia baru mendapat informasi dari media.

“Saya belum dapat kabar tentang itu. Saya tidak bisa jawab dengan eksplisit karena saya baru dapat kabar dari teman-teman semua. Saya belum cek kebenarannya,” tutur Abraham.

Munculnya eks marinir ini disebutkan dalam pemberitaan majalah Tempo edisi 19-25 Desember 2011. Disebutkan eks marinir AS pelindung Nunun itu bernama Philip B Christensen. Sang pengawal tersebut selalu menemani Nunun dalam pelariannya di luar negeri termasuk menyewa rumah kontrakan di Bangkok, Thailand.(detik.com/fjr/ndr/Inas).

LAHORE_DAKTACOM: Puluhan ribu warga Pakistan berkumpul di kota Lahore, Ahad (18/12) untuk mengutuk NATO dan Amerika Serikat atas pembunuhan 24 prajurit Pakistan di sepanjang perbatasan Afghanistan.

Para demonstran, terutama dari kelompok-kelompok Islam dan partai politik, bersumpah bahwa mereka akan berbaris menuju ibukota Islamabad jika pemerintah tidak membatalkan kesepakatan dengan AS untuk memerangi terorisme.

Kami akan mengadakan pawai menuju ibukota jika pemerintah tidak mencabut perjanjian kerjasama dalam perang melawan teror dengan AS, kata Hafiz Muhammad Saeed, seorang pemimpin senior Pakistan dari Dewan Pertahanan (PDC).

Sekitar 3.000 aktivis dari Dewan, yang menyelenggarakan demo, juga bertindak sebagai penjaga bersama 1.000 polisi.

Saeed adalah pemimpin badan amal, Jamaat-ud-Dawa dan mendirikan Lashkar-e-Taiba (LeT), memperingatkan bahwa kita tidak akan lagi mentolerir serangan di tanah kami.

“kita akan menghormati orang Amerika jika mereka tinggal di Pakistan sebagai tamu tetapi setiap agenda lain tidak akan ditoleransi,” kata Saeed yang bersumpah setia berkorban untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan dan integritas wilayah negeri Pakistan.

Sejak serangan bulan lalu, Pakistan telah menuduh bahwa pasukan pimpinan AS sengaja melakukan serangan udara yang menewaskan dua lusin prajurit, tetapi AS telah menegaskan insiden 26 November itu suatu kesalahan yang disesalkan.

Sebagai tanggapan, Pakistan telah menutup perbatasan Afghanistan untuk menahan konvoi suplai NATO, memboikot konferensi Bonn dan memerintahkan personil AS untuk mengosongkan sebuah pangkalan udara yang digunakan oleh CIA.

Seorang fotografer AFP yang hadir dalam protes ini menyebutkan, jumlah demonstran lebih dari 40.000 sementara dua pejabat polisi senior mengatakan lebih dari 70.000 orang menghadiri protes tersebut.

Para pemrotes melambaikan bendera partai Islam masing-masing dan berteriak,”Teman-teman dari AS pengkhianat dan hidup Pakistan.”

Liaqat Baloch, seorang pemimpin tertinggi dari partai  radikal, Jamaat-e-Islami, mengatakan bahwa Kami tidak akan membiarkan Pakistan menjadi koloni AS.(cyber sabili/dwn/Inas)

TAMBUN SELATAN_DAKTACOM: Pernyataan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Apuk Idris yang mengatakan “Haram” memilih calon Bupati/Wakil Bupati Bekasi Sa’duddin-Jamalulail (SAJA)  mengundang pro-kontra.

Paguyuban Bekasi Banten (Pasiban) yang mendukung pencalonan Dr.Sa’duddin_Jamalullail  Yunus yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, menilai penyataan Ketua MPC PP itu mengundang keprihatinan  Pasiban. Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai tidak beretika. Terlebih, dapat berpotensi menyulut konflik jelang Pemilukada 2012.

Ketua Harian Paguyuban Bekasi Banten (Pasiban) Damin Sada mengatakan Seharusnya, sebagai pimpinan organisasi maupun tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi bisa menjadi panutatan semua orang.

Menurut Damin ucapan yang dilontarkan Apuk seperti bahasa “Haram” akan berpotensi  menyulut konflik pesta demokrasi 2012 mendatang.

Damin berdalih, kontek bahasa “Haram” itu tepatnya ditujukan kepada seorang pemimpin perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bekasi karena berdasarkan fatwa para ulama bahwa perempuan diharamkan untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti pasangan Neneng-Rohim (NeRo) yang didukung oleh Pemuda Pancasila.

Damin berharap pemilukada yang berlangsung nanti dalam pelaksanaannya akan berjalan aman dan lancar serta beretika, dirinya juga berkomitmen siap mengamankan jalannya pemilukada agar tidak ada kesan warga kabupaten Bekasi terpecah belah dan menciptakan kedamaian walaupun tengah dalam kegiatan pesta demokrasi.(Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi mendapat anggarakan sebesar Rp 33 Miliar dari APBD tahun 2012. Anggaran itu dimaksudkan agar RSUD Kab. Bekasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang dapat memaksimalkan pelayanan terhadap pasien.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi Muhtadi Muntaha mengatakan Rp 33 miliar dari APBD tahun 2012 dianggarkan khusus untuk Badan Layanan Umum Daerah di RSUD .

Menurut Muhtadi, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan badan otonom bidang pelayanan kesehatan yang diwajibkan oleh Kementrian Kesehatan yang mana di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah akan bersifat otonom dalam pelayanannya, baik perekrutan tenaga kesehatan, pembangunan fisik, pengelolaan keuangan maupun pelayanan kesehatannya.

“Dengan diterapkannya BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi diharapkan tidak akan ada lagi pasien miskin yang terlantar di RSUD karena pelayanannya akan lebih maksimal dikarenakan dari segi peralatan akan lebih baik kedepannya.(Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Setelah 9 th belum mendapatkan titik temu terkait dengan sengketa lahan seluas 1000 m2 antara DKM masjid Al Furqon   antara PT.Hasanah damai Putra (HDP) dan Pemkotahirnya mencapai kesepakatan.Pemkotmenyerahkan lahan menjadi milik milik masjid Al-Furqon.

Penandatanganan kesepakatan penyerahan lahan Fasos Fasum kepada DKM Al-Furqon dilakukan di ruang Plt. Walikota Rahmat Efendi Senin (119/12). Turut menanandatangani Perwakilan HDP, Kejaksaan Negri Polres,Kodim, DPRD dari komisi A.

Plt. Walikota Rahmat Efendi mengatakan HDP bersedia menyerahkan lahan tersebut yang sebelumnya telah mempunyai  SIPMB ( surat izin membuat bangunan ). Sehingga secara otomatis surat tersebut tidak berlaku lagi.

Rahmat Efendi menambahkan jika ada yang akan membuat bangunan diatas lahan yang telah diserahkan kepada pihak masjid maka akan terkena hukum.

“Lahan tersebut penggunaanya harus disesuaikan dengan kepentingan masjid dan kemaslahatan umat”, tandasnya.

Pemkot Bekasi juga meminta kepada HDP untuk memasukan siteplant lahan 1000 m menjadi lahan Fasos Fasum.

Sementara anggota komisi A DPRD kota Bekasi Aryanto Henderata mengatakan setelah ditandatanganinya keputusan penyerahan lahan sebagai bentuk  titik temu antara Pemkot dan HDP, Aryanto Hendrata berharap semua pihak  mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani demi  kemaslahatan hdp dan masyarakat.

Ketua DKM Al Furqon Suderajat disela acara penandatanganan penyerahan lahan mengatakan penandatanganan merupakan bukti kemenangan semua pihak baik HDP pemerintah dan masyarakat,pihaknya juga mengaku sangat berterimakasih kepada Plt.Rahmat Efendi yang telah mengawal kesepakatan sehingga dapat ditandatangani hari ini. (Bayu Samudra/Inas)

BEKASI_DAKTACOM: Ratusan warga yang menempati lahan seluas 2 hektar dibedeng  Kampung Al Muhajirin Kel.Jaksetia Kec. Bekasi Selatan berunjuk rasa di Pemkot Bekasi. Mereka   menuntut  kejelasan pengusiran warga oleh pihak kecamatan.

Fahri (39)  koordinator aksi saat ditemui disela aksi mengatakan sejak 198 lahan  tersebut tidak bertuan. Sehingga warga menempatinya. Seiring perjalanan waktu menurutnya pengembang Grend Galaksi membangun perumahan. Sehingga pihak Kecamatan mengambil alih kepimilikan secara tidak sah. Karena faktanya kecamatan tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut.

Menurut Fahri 3 hari yang lalu pihak kecamatan yang dikenal sebagai Asep supyandi, meminta kepada 150 kk yang tinggal dilahan tersebut untuk segera meninggalkan lokasi dengan alasan akan dibangun oleh pemilik lahan. Tapi menurut Fahri ketika diminta surat tanah resmi pihak kecamatan tidak dapat menunjukan.

Sementara menurut Suswanti (39) salah satu warga mengatakan sebagai warga negara yang baik akan mengembalikan hak tanah kepada pemiliknya tetapi menurut warga yang telah membangun rumah sejak 1998, di lahan tersebut rata rata semi permanen sehingga pihaknya menuntut ganti rugi sebesar Rp 25 juta.

Pemkot Bekasi yang diwakili Plt. Sekda Rayendra Sukarmaji mengatakan akan melakukan pengumpulan data dari warga dan pihak kecamatan terkait sengketa lahan tersebut.

Rayendra juga meminta kepada warga untuk mengurus pembuatan KTP dan surat surat lain  yang selama ini belum dimiliki warga.

Rayendra berjanji akan menyelesaiakn masalah itu dengan tidak merugian 2 belah pihak. Rayendra juga mengaku akan menindak tegas aparat kecamatan yang bertindak tidak sesuai hukum.(Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Lokakarya review program kota kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakt Mandiri Perkotaan (PNPM-MPP) tingkat kota Bekasi tahun 2011 berlangsung di ruang rapat walikota Senin (19/12).

Boby Alis Sari Satker P2KP pusat yang bertanggung jawab ke Kementrian Pekerjaan Umum,  menilai capaian PNPM mulai membaik dari tahun ketahun di kota Bekasi.

Menurutnya 94 persen untuk pembangunan infrastuktur sudah berjalan,  tetapi melalui program ekonomi bergulir dinilai banyak kekurangan. Hal ini menurutnya terindikasi macetnya dana bergulir 20 s/d 24 persen lebih, disebabkan sosialisasi yang dinilai salah terkait dana hibah PNPM.

Ditambahkan Boby dana tersebut bukan hibah tetapi harus diteruskan kepada masyarakat lain. Sehingga penerima dana tersebut harus mengembalikan kepada Satker setempat kemudian diteruskan kepada warga lain yang membutuhkan.

Lebih lanjut Boby mengatakan selama tahun 2011 sebanyak Rp 30 miliar dari APBN sudah digulirkan. sisanya Rp 2 miliar dari APBD daerah kota Bekasi,rencananya dana tersebut hanya akan diberikan 3 tahun kedepan sampai 2014. Sementara setelahnya akan disesuaikan dengan Kementrian.

Boby menilai selama ini Pemkot Bekasi sudah mendorong program PNPM degan sangat baik, tetapi harus lebih mensosialisasikan dana tersebut utnuk lebih bermanfaat bagi banyak masyarakat. Sedangkan untuk  masyarakat yang terbukti pengembalian dananya macet harus diberikan sangsi sosial.

Sementara Maryana Ahmad koordinator PNPM kota Bekasi  mengakui adanya kemacetan dana PNPM kota Bekasi sebanyak Rp 3 miliar lebih. Dana tersebut menurutnya terjadi kemacetan sejak tahun 2000.

Menurutnya, tahun 2012 dana PNPM dalam APBD kota Bekasi rencananya akan menganggarkan Rp 4,8 m, sedangkan APBN senilai Rp 3,8 untuk melanjutkan program PNPM di 56 kelurahan yang saat ini sedang berjalan.(Bayu Samudra/Inas).

RAWALUMBU_DAKTACOM:  Pelayanan pemotretan e-KTP di kantor Kecamatan Rawalumbu, berjalan semrawut. Ratusan warga yang telah mendapat panggilan untuk melakukan pemotretan terpaksa harus desak-desakan hanya untuk mendapatkan nomor pemotretan. Setelah mendapat nomor baru dapat gilirin untuk dipotret dan tidak bisa hari itu tapi harus menunggu satu hari. Itupun juga harus  tetap antiri.

Menurut salah seorang staf yang ditanyai  Dakta.com, satu hari,  petugas hanya mampu melayani 300 orang. Itu sudah harus menunggu  sampai malam. Jadi kalau kebetulan nomornya sampai 300 ia harus bersabar menunggu antirian, katanya.

Pelayanan e- KTP  ini tidak sistimatis. Setiap kelurahan  menyampaikan  panggilan pemotretan ke pada warga tanpa ada pembatasan jumlah. Akibatnya warga berjubel di pintu loket pendaftaran pemotretan.

Membludaknya warga yang akan melakukan pemotretan disebabkan ada isu kalau pemotretan itu dilakukan setelah tahun 2011, akan dikenakan biaya. Itulah salah satu yang membuat warga berduyun-duyun mendatangi kantor kecamatan untuk pemotretan.

Seharusnya undangan pemotretan dibatasi disetiap kelurahan sehingga warga tidak serentak datang ke kantor kecamatan. Apalagi pendaftaran hanya dilayani satu loket. Akibatnya antrian panjangpun tak dapat dihindari, kata Sardin yang mengaku sudah sejak pagi hari mengantri belum juga mendapat nomor pemotretan.(***)

MOGADISHU_DAKTACOM: Seseorang pria bersenjata tidak dikenal berseragam tentara pemerintah Somalia, menembak mati seorang wartawan stasiun televisi di ibukota Somalia malam tadi, lapor media Xinhua.

Direktur stasiun TV Horn, Hamdi Hussein Farah, mengatakan Abdisalan Sheikh Hassan atau lebih dikenal sebagai Hiis, ditembak di kepala ketika berada di salah satu jalan yang sibuk.

” Kita tidak tahu siapa pria bersenjata itu tetapi ia berseragam tentara pemerintah Somalia. Ia meninggalkan tempat kejadian setelah menembak kepala rekan kerja kami, ” katanya kepada kantor berita Xinhua.

Saat ini , tidak ada tindakan yang dilakukan, dan pemerintah Somalia tidak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai insiden tersebut.(Cyber sabili/BER/BH/Inas)

BEKASI_DAKTACOM:  Calon Bupati Bekasi,  Hj. Neneng Hasanah Yasin, mengunjungi Radio Dakta Senin (19/12) di  Jl. Agus Salim 77 Bekasi Timur. Kunjungannya kali ini adalah bagian roadshaw pasangan Neneng Hasanah Yasin –Rohim Mintareja ke media.

Jika sebelumnya Calon Bupati Sa’duddin menyambangi Radio Dakta dengan ditemani pasangannya Jamalulail Yunus, tapi tidak begitu dengan Hj. Neneng Yasi. Ia justru ditemani salah satu tim suksesnya yaitu Taih Winarno.

Hj. Neneng Hasanah Yasin yang juga masih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari pemilihan Kabupaten dan Kota Bekasi ini banyak cerita tentang apa yang sudah dilakukan dalam memenangkan perebutan kursi Bupati Bekasi yang akan dilaksanakan 11 Maret 2012.

Dalam perbincangan kurang lebih 1 jam itu, Neneng Hasanah Yasin banyak mengkritik kebijakan pemerintahan yang sekarang. Salah satu diantaranya soal tidak terserapnya dana APBD sebesar Rp 400 miliar.

“Jika SDM benar dan kebijakan tepat tentu tidak akan ada anggaran yang tidak terserap. Bagaimana bisa dana sebesar Rp 400 miliar tidak terserap sementara sekolah-sekolah masih banyak yang rusak, jalan-jalan yang berlobang terdapat dihampir setiap kecamatan,  pelayanan kesehatan yang masih rendah serta biaya pendidikan yang masih tinggi”, papar Neneng Hasanah Yasin.

Itu sebabnya saya bersama H. Rohim Mintareja, yang berpasangan  dalam Pilkada kali ini memfokuskan  prohram pada empat sasaran yaitu perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis,  pendidikan  gratis, penyerapan tenaga kerja, jelasnya.

Dikatakan,  ia optimis akan dapat memenangkan perebutan kursi bupati Bekasi dalam Pilkada nanti. Sebab menurutnya, dukungan terus datang mengilir. Bahkan ibu-ibu sebagai pemilih yang konsistensudah memberikan dukungan. “Saya berterima kasih atas dukungan kaum perempouan yang begitu luar biasa, paparnya.

Bahkan katanya, saat ini dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, sudah dikunjunginya. “Kami masih terus melakukan konsolidasi di setiap kecamatan. Konsolidasi ini penting untuk menguatkan para kader-kader yang telah memberikan dukungan yang luar biasa” ungkapnya. (Yenny Azzahra/Inas).

Al Qur’an adalah kitab suci ummat Islam, kaum muslim meyakini dan percaya bahwa Al Qur’an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukan bagi manusia. Dizaman sekarang ini banyak cara yang dilakukan kaum liberal untuk menjauhakn ummat Islam dari Al Qur’an. Menafsirkan Al Qur’an sesuai dengan keinginannya hingga mendeklarasikan sebagai produk budaya. Bagaimana caranya Allah menjaga kemurnian Al Qur’an?

Hadiri taklim bulanan Radio Dakta bersama Ust. Abu Muhammad Jibriel dengan tema “Memaknai Al Qur’an Ditengah Perang Pemikiran” pada Ahad, 25 Desember 2011, pukul 09.00 WIB di halaman studio Radio Dakta.

Mari jadikan Al Qur’an sebagai panduan hidup kita, jangan biarkan kaum sekuler menodai kesuciannya. Pelajari bacaannya dan pahami maknanya agar kita bisa mengamalkannya dengan seksama.

Taklim bulanan, memperdalam ke-Islam-an memperkokoh keimanan.

BEKASI_DAKTACOM: Ratusan siswa SMA 2 kota Bekasi melakukan unjuk rasa  di halaman sekolah menuntut pengembalian jabatan kepala sekolah kepada Agus Subrata karena dianggap sukses memimpin SMA 2 Kota Bekasi.

Fahri Muhamad Dahlan klas 12 IPA 5 mewakili siswa saat berdemonstrasi mengatakan jika mantan kepala sekolah Agus Subrata telah sukses membawa nama SMA 2 ke juara tingkat nasional dan pembangunan juga dirasakan siswa berkembang.

Menurutnya selama kepeemimpinan Agus Subrata terbukti  pembangunan ruang kelas dan sarana yang lain berjalan dengan baik.

Dalan unjuk rasa itu  ratusan siswa rela  membubuhkan tanda tangan di kain putih besar sebagai bukti kesepakatan tuntutan pengembalian jabatan Agus Subrata.

Agus Subrata  dimutasi menjadi pengawas setelah selama dua tahun menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Posisi Agus Subrata di gantikan Ekowati  Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kranji Kota Bekasi.

Selain Agus bebeberapa kepala sekolah SMA lainnya yang enggan menyebutkan namanya juga mengaku mutasi yang dilakukan pemerintah setempat mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK itu kental muatan politisnya.

“Masa banyak dari Kepala Sekolah yang berprestasi hingga tingkat nasional di pindah, ini ada apa,” kata beberapa Kepala Sekolah.

Kentalnya muatan politis dalam mutasi yang dilakukan terhadap 460 Kepala sekolah itu juga dilontarkan Sekjen Komunitas Peduli Bekasi (KGB), Tatang Suherman.

Jalanya aksi demo berlangsung tertib dg penjagaan aparat kepolisian kota Bekasi. (Bayu Samudra/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM: Ratusan buruh dari gabungan Serikat Pekerja melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka menolak rencana penangguhan upah minimum Kabupaten yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Gabungan Serikat Pekerja yang terdiri dari Gesburi, FPBJ, FSPOI, GSPB dan SMI yang melakukan aksi bersama meminta dicabutnya peraturan tentang pengupahan yaitu Permen No. 17 tahun 2005, Permen 01 tahun 1999, dan Kepment 231 tahun 2003. Selain itu pemerintah juga diminta melaksanakan Upah Relatif Nasional (URN) sebagai jawaban atas politik upah murah, serta menolak penagguhan upah tahun 2012.

Juru Bicara aksi bersama serikat buruh Santoso Widodo mengatakan UMK Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat sebesar 1.491.000 akan dikawal dengan sebaik-baiknya agar seluruh pihak khususnya perusahaan mampu mengimplementasikannya di tahun 2012 mendatang.

Menurut Santoso pihaknya juga menolak adanya upaya penanggguhan UMK yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha INDOnesia dan rencana PHK massal yang akan dilakukan pengusaha yang beralasan tidak mampu membayar upah sesuai UMK karenba terlalu tinggi

Juru Bicara dari aksi Bersama serikat buruh Santoso Widodo menambahkan walaupun telah ditetapkan UMK sebesar Rp. 1491.000 namun UMK tersebut masih dirasa kurang karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para buruh sesuai dengan KHL yakni Rp. 2.700.000,

Aksi buruh yang dilakukan depan Kantor Pemda Kabupaten Bekasi juga dilakukan di Kawasan Industri Jababeka demngan menutup jalan sehingga sempat memacetkan arus Kendaraan. ( Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Mutasi 460 Kepala Sekolah di Kota Bekasi menuai kecaman dari sejumlah kepala sekolah yang dimutasi. Bahkan ada yang menilai mutasi itu kental dengan politik. Termasuk adanya kewajiban sekolah memampang spanduk yang bergambar Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

Tindakan Plt  Walikota Bekasi memutasi ratusan kepala sekolah mendapat penolakan dari sejumlah kepala sekolah. Tindakan itu dinilai itu sebagai  sikap kesewenang-wenangan. Mutasi itu berlangsung Jum’at (16/12).

Sejumlah Kepala  SMA menolak dipindah. Bahkan ada Kepala Sekolah yang berteriak ‘dipecat’. Seperti yang dilakukan Kepala SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Agus Subrata.

Usai dibacakan SK Plt. Walikota Bekasi, Agus Subrata berteriak “gue dipecat.. Gue di pecat. Nanti gue mau buka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) teriak Agus Subrata di ruang rapat Walikota.

Agus Subrata dimutasi menjadi Pengawas setelah selama 2 tahun jadi Kepala SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Posisi Agus Subrata di gantikan Heny Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi.

Selain Agus bebeberapa kepala SMA lainnya yang enggan menyebutkan namanya juga mengaku mutasi yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK itu kental muatan politiknya.

“Masa banyak dari Kepala Sekolah yang berprestasi hingga tingkat nasional di pindah, ini ada apa,” kata beberapa Kepala Sekolah yang tak berani menyebut jati dirinya.

Kentalnya muatan politik dalam mutasi yang dilakukan terhadap 460 Kepala sekolah itu juga dilontarkan Sekjen Komunitas Peduli Bekasi (KGB), Tatang Suherman.

Menurut Tatang, dalam mutasi yang dilakukan kali ini tidak di dasari atas prestasi kepala sekolah, melainkan karena faktor kedekatan semata.

Bahkan kata dia, dalam kegiatan ini banyak menimbulkan kejanggalan, seperti banyak dari Kepala Sekolah yang belum genap menjabat selama satu tahun sudah di pindah.

Banyaknya kejanggalan dan kental muatan politik dalam mutasi Kepala sekolah yang dilakukan jelang akhir tahun itu buru-buru di bantah Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Bekasi, Kamaludin Zaini.

Menurut Kamaludin kepada wartawan, mutasi yang dilakukan itu guna dilakukan penyegaran terhadap para kepala sekolah.  “Itu tidak benar, kita hanya melakukan penyegaran saja,” paparnya.

Sementara kabid administrasi BKD kota Bekasi Roro Yoewati membantah BKD telah memecat kepala sekolah yang dipindah tugaskan.

Menurutnya, berdasarkan Permendiknas 28 th 2010 ttg guru yg diberi tugas tambahan sebagi kepala sekolah bahwa  KEPALA SEKOLAH hanya tugas tambahan dan tugas  pokoknya adalah tetap sebagai guru.

Dalam permendiknas 28 th 2010 tersebut  tugas tambahan hanya diberikan selama 4 tahun. Jadi berakhirnya tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan kembali menjadi guru tidak ada aturan yg dilanggar.

“Perlu saya tegaskan TIDAK ADA YANG DIPECAT, karena sesuai dengan Permendiknas 28 Tahun 2010″, Roro menegaskan setiap ada perputaran pasti ada yang suka dan sedih.

“Yang sesuai keinginan akan tertawa dan yang keinginannya tidak terpenuhi akan kecewa kira kira begitu”, pungkasnya. (Baayu Samudra/ Inas).

KAIRO_DAKTACOM: Sedikitnya tiga orang tewas sedangkan 257 lagi cedera setelah kelompok demonstran berseteru dengan polisi, Jumat (16/12) menjelang penghitungan suara tingkat akhir pemilu Mesir.

Stasiun televisi melaporkan, kerusuhan berlanjut sepanjang malam di jalan raya yang terdekat dengan bangunan pemerintah dan Perlimen.

Dua dari tiga orang yang terbunuh itu dilaloprkan telah ditembak mati, kata seorang pejabat kesehatan.

Sedangkan pihak Polisi Mesir menyerbu khemah yang didirikan di luar bangunan Kabinet negara itu semalam (16/12), untuk mengusir demonstran yang mendesak dihentikan pemerintahan militer.

Kejadian terjadi ketika petugas mulai menghitung suara pemilu parlemen putaran kedua kemarin (16/12).

Kerusuhan baru ini meningkatkan ketegangan antara aktivis dan pejabat keamanan serta memicu terjadinya kekerasan baru setelah dua hari pemungutan yang aman dalam pemilu yang dianggap paling bebas dan adil dalam sejarah modern negara itu.

Kerusuhan terjadi disaat demonstran berkemah di luar gedung Kabinet, menuntut pemerintahan militer negara itu mentransfer kekuasaan dengan cepat ke otoritas publik.

Seorang demonstran mengirim foto secara online yang menampilkan seorang demonstran wanita dipukul dalam pertempuran itu sementara yang lain mengatakan mereka ditahan oleh polisi militer.

Tidak dapat dipastikan berapa banyak demonstran masih berada dalam tahanan polisi.

Hussein Hammouda berkata, tentara bereaksi dengan melempar batu dan menyemprot air dari dalam pagar bangunan itu.

Ketegangan antara penduduk dan polisi sangat parah dengan sedikit saja masalah dapat memicu perselisihan besar. Tidak ada lagi kepercayaan antara mereka, kata Hussein.

Tentara mengambil alih kekuasaan dari Presiden Hosni Mubarak yang disingkirkan dalam revolusi Februari lalu.

Kelompok hak dan aktivis mengklaim tentara menjalankan praktek rezim lama, termasuk menahan dan memukul para oposisi.

Demonstran mengatakan, kerusuhan dimulai sore kemarin setelah tentara memukul parah seorang pria muda yang mengambil bagian dalam demonstrasi itu.

Ratusan orang bergegas bergabung dalam protes itu setelah video dan foto online menunjukkan banyak orang mengusung pria yang cedera itu.

Foto menunjukkan muka dan matanya lebam dan bengkak, kepalanya dibalut dan darah menetes dari hidung.

Saksi menuduh polisi militer menarik pria tersebut dari lokasi demonstrasi dan memukulnya di dalam Parlemen, dekat kantor pusat Kabinet.

Kemudian demonstran melempar batu dan bom api ke arah polisi militer.

Hussein Hammouda berkata, tentara merespon dengan melempar batu dan menembakan meriam air dari dalam pagar dekat gedung Parlemen.

Ketegangan antara orang banyak dan pejabat keamanan sangat tegang sehingga apa saja bisa mengotori kondisi itu. Tidak ada kepercayaan antara kedua pihak, kata Hussein Hammouda yang berhenti dari jabatan sebagai anggota polisi pada tahun 2005.

Kantor berita Mesir melaporkan, sedikitnya empat orang cedera dibawa ke rumah sakit dekat dan kebakaran terjadi di gedung pemerintah dekat akibat pertempuran itu.

Stasiun televisi menyiarkan  cuplikan polisi berpakaian biasa melempar batu ke arah demonstran dari gedung parlemen.(cyber Sabili/ BH/AP/AFP/Inas)

BEKASI_DAKTACOM: Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) kota Bekasi mengelar Rapat Kerja (Raker ) untuk menjalankan AD/ART sesuai amanah Kepres No.6 tahun 2011. Raker tersebut berlangsung di rumah makan Wulan Sari Minggu (18/12)

Ketua Dekopinda Kota Bekasi Anim Imanudin mengatakan “Tujuan Raker  adalah untuk  melakukan evaluasi kegiatan selama satu tahun.

Selain itu Raker juga membahas dan merencanakan program, dan menetapkan program kerja dan perencanaan anggaran selama satu tahun disamping  membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membangkitkan koperasi melalui konsolidasi yang bersinergi,tangguh dan mandiri.

Ditambahkanya Adanya keberpihakan pemerintah daerah diharapkan muncul  regulasi  Perda tentang koperasi dan usaha kecil menengah terutama terkait adanya minimarket yang semakin menjamur.

Lebih lanjut Anim mengatakan adanya  Sistem permodalan dari APBD yang dapat mengkover ekonomi kerakyatan. Sehingga direkomedasikan  dana bergulir melalui APBD hingga Rp 20 milyar selama satu tahun.

Menurutnya Dari 800 koperasi  sekarang ini di kota Bekasi hanya 300 yang dapat berjalan  dan berkembang. Sehingga dana bergulir tersebut  diharapkan bagi hasilnya  lebih ringan karena diperoleh dari pemerintah daerah.

Sementara Plt Walikota Rahmat Effendi berjanji akan menganggarkan dana APBD untuk meningkatkan perkembangan koperasi usaha kecil lebih dari Rp 20 miliar lebih serta membuat tentang pelarangan pendirian minimarket baru serta pengaturan jam buka minimarket. (Bayu Samudra/Inas).