JAKARTA_DAKTACOM: Tindakan represif polisi dalam membubarkan massa yang menduduki pelabuhan Sape, Bima, bukanlah pengendalian tapi sudah penyerbuan dan pembantaian. Polisi telah memperlakukan rakyat sebagai musuh yang harus dibasmi. Jika sebelumnya rezim ini dikenal dengan rezim dua muka, yaitu rezim pembohong dan rezim korupsi, kini gelar itu makin lengkap menjadi rezim pembantai.
Demikian mengemuka dalam diskusi rutin yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 bertajuk “Pencanangan 2012 sebagai Tahun Perubahan”, Selasa (27/12).
Diskusi menghadirkan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan Rizal Ramli, pakar hukum tata negara Irman Putrasidin, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin.
“Apa yang dilakukan Brimob di Bima bukanlah pengendalian, tapi sudah penyerbuan yang berujung pada pembantaian. Saudara-saudara lihat sendiri, ada segaris pasukan Brimob dengan senjata terkokang dan menghadap ke atas. Lalu mereka maju dan mengarahkan tembakan ke arah massa setinggi pinggang. Setelah itu beberapa demonstran ditangkap oleh dua atau lebih polisi dan diseret sambil dipukuli, ditendang, dan dipopor senjata. Ini jelas penyerbuan,” ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati.
Dalam pertempuran saja, lanjut dia, tawanan perang hanya boleh diajukan dua pertanyaan. Yaitu pangkat dan nomer register. Tawanan tidak boleh telanjangi. Tapi di televisi, polisi menelanjangi massa yang sudah ditangkap dan disiksa. Ini secara jelas menunjukkan Polisi sudah menempatkan rakyat sebagai musuh.
“Pada kasus Bima, misalnya, negara justru mengatakan tindakan polisi sudah sesuai dengan prosedur tetap (Protap) dan terukur. Bahkan di Bima Wakapolri menyatakan tindakan polisi sudah sesuai dengan Undang-undang. Bayangkan, negara bisa menyatakan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri sudah sesuai dengan Protap dan terukur. Bahkan atas nama UU, negara boleh membunuh rakyatnya sendiri. Kalau sudah begini, maka terlaknatlah negara ini,” tukas Hasanuddin dengan geram.
Rezim Pembantai
Berkaitan dengan hal itu, tokoh nasional perubahan Rizal Ramli mengatakan negara seringkali tidak hadir ketika rakyat memerlukan perlindungan. Bahkan, negara cenderung terlalu berpihak kepada pemodal ketika terjadi konflik dengan rakyat. Inilah yang terjadi di Mesuji, Bima, Riau, Kalimantan, dan banyak daerah lain.
“Saat Gus Dur menjadi Presiden, polisi dipisahkan dari tentara dengan maksud agar polisi kita seperti polisi Inggris yang berwibawa dan dihormati rakyatnya. Di sana polisi hanya menggunakan pentungan, bukan senjata. Tapi apa yang dilakukan Brimob sungguh sangat brutal. Di Papua, Brimob membakar desa dan membantai warga. Begitu juga di Aceh, Riau, Kalimantan, dan di banyak daerah lain. Rezim sekarang tidak hanya rezim pembohong dan rezim korup, tetapi juga rezim pembantai. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut,” papar Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian.
Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli yakin bahwa tahun 2012 akan terjadi perubahan. Setidaknya ada empat faktor bahwa perubahan akan terjadi tahun depan. Pertama, tidak mungkin krisis di Eropa tidak berdampak ke Indonesia. Agar mampu bertahan, secara moneter dan fiskal Eropa akan mengetatkan likuiditas, yang akan berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga. Untuk itu, mereka akan terpaksa menarik likuiditasnya dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jumlah uang panas saat ini sekitar 6 kali lipat dibandingkan tahun 1998. Dampak krisis Eropa akan mulai terasa pada kwartal pertama 2012.
Kedua, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah sudah semakin besar, suasana yang nyaris sama menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada akhir 1997. Ketiga, kenaikan harga pangan yang makin tidak terkendali. Harga beras yang pada 2010 hanya Rp 6.00/kg, kini sudah hampir Rp 9.000/kg. Keempat, gerakan pemuda dan mahasiswa sudah semakin meluas ke daerah-daerah. Pada aksi hari antikorupsi sedunia 9 Desember silam, aksi terjadi di 56 kota seluruh Indonesia.
“Dengan fakta-fakta seperti itu, saya optimistis fajar perubahan akan segera terbit. Pergolakan di banyak daerah adalah isyarat nyata bahwa ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah sudah sangat merata. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau ada mempertanyakan konsititusional tidaknya gerakan perubahan itu, nanti kita selenggarakan Pemilu yang dipercepat. Gitu aja kok repot?” ujar Rizal Ramli. (Inas)
Korban Tentara Salibis AS-NATO di Afganistas Terus Berjatuhan
Diposting Pada 31 Dec 2011
Sesaat setelah bom meledak di Afganistan
AFGHANISTAN_DAKTACOM: Ledakan bom menewaskan tentara salibis AS-NATO di Afghanistan, jumlah korban tewas tentara salibis meningkat hingga 26 orang pada bulan ini.
“Anggota layanan Bantuan Tentara Keamanan Internasional (ISAF) tewas akibat sebuah alat meledak di Afghanistan Selatan,” kata ISAF dalam pernyataannya yang dirilis pada hari jum’at (30/12/2011).
Tapi ISAF tidak mengatakan kewarganegaraan korban tersebut, namun diketahui kontingen yang ditempakan di Afghanistan Selatan kebanyakan adalah dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia.
Baru-baru ini tiga tentara salibis AS tewas akibat ledakan bom pinggir jalan pada hari Rabu (27/12).
Berdasarkan iCasualities.org, sedikitnya 558 tentara salibis AS telah tewas selama perang di Afghanistan.
Meskipun musuh menempatkan sekitar 150.000 pasukannya di Afghanistan, mereka tidak mampu melumpuhkan perjuangan mujahidin Afghanistan, bahkan mereka berada di ambang kekalahan.
Meningkatnya jumlah korban pasukan penjajah di Afghanistan, telah menyebabkan kemarahan di AS dan negara-negara anggota NATO lainnya.(arrahmah.com/siraaj/Inas)
JAKARTA-DAKTACOM: Situasi perbatasan dua desa di Seram Barat, Maluku, masih mencekam. Polisi dan tentara pun meningkatkan patroli dengan senjata lengkap. Situasi mencekam terjadi pasca-bentrok warga dari dua desa, Luhu dan Desa Iha di Kecamatan Huamual Belakang, Rabu (28/12)silam.
Aparat keamanan disiagakan di perbatasan dua desa yang bertikai. Sebagian lainnya melakukan patroli dengan senjata lengkap guna mencegah bentrok susulan. Polres Seram Barat akan menambah jumlah aparat keamanan hari ini karena situasi di perbatasan masih mencekam.
Sementara itu sisa- sisa bentrokan belum dibersihkan. Warga juga belum berani melintas di area yang menjadi jalan penghubung antar-Desa Luhu dan Desa Iha seperti dilansir metrotvnews.
Seperti diberitakan sebelumnya bentrokan antarwarga Desa Iha dan Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, terjadi pada Rabu dinihari (28/12) yang lalu, dilaporkan menyebabkan 11 orang terluka, selain puluhan rumah rusak dan terbakar dalam kejadian itu.
Puncak bentrokan tersebut terjadi pada pukul 02. 00 Wit, saat masyarakat Luhu sedang tidur lelap. Mereka tiba-tiba diserang warga Iha dengan peralatan persenjataan lengkap, terutama dengan menggunakan pana wayar. Masyarakat Luhu pun sempat kewalahan menerima penyerangan yang datang secara tiba-tiba itu. “ Kami sangat sayangkan, masa sih hanya persoalan sepele antar anak muda saja, kami diserang tiba-tiba di pagi buta. Memang tidak berpri kemanusiaan,” ungkap Rais seorang warga Luhu.
Sebelas warga Luhu yang terluka karena panah, telah dievakuasi ke Kota Ambon menggunakan speed boat dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Alfatah Ambon.
Tim dokter RS Alfatah Ambon sedang melakukan operasi terhadap beberapa korban luka, terutama mengeluarkan anak panah yang masih tertancap di tubuh para korban.
Salah seorang korban Ali Akbar Payapo (14 tahun) direncanakan akan dievakuasi ke Makassar untuk menjalani operasi untuk mengeluarkan anak panah yang masih tertancap di dada kirinya.
Warga yang mengalami luka dan tengah dirawat itu, Herlina Suneth (luka panah tembus perut), Ali Akbar Payapo (luka panah di dada kiri), Samsudin Waliulu (luka panah pinggang belakang), Abdul Karim Warang (luka panah di kepala), dan Munawar Heluth (luka panah tangan kiri).
Kemudian Muhamad Yunus Sunet (luka panah pada jidat), Alfian Sarkol (luka panah tembus dada kanan), Rais Kaliki dan Rusianto Ismail Kaliki masing-masing menderita luka panah pada perut), Abu Haji Kaliki (luka bakar pada kedua kaki dan tangan) serta Des Heluth luka di punggung belakang.
Guna mengantisipasi meluasnya bentrokkan antarwarga itu, Polres SBB menerjunkan puluhan personel Brimob dan Samapta di perbatasan kedua desa.
“Aparat Polres SBB telah melakukan penyekatan di perbatasan kedua desa dan bertindak tegas terhadap siapa saja yang mencoba melakukan penyerangan. Saat ini kondisi keamanan sudah dapat dikendalikan,” ujar sejumlah warga Desa Luhu.
Kadis Kesehatan SBB dr.H. Sesa mengatakan, dokter dan paramedis di Puskesmas Luhu maupun Iha telah diarahkan untuk menangani para korban dan bila luka tergolong parah dirujuk ke Ambon.
“Korban dirujuk ke Ambon lebih aman dan cepat dibandingkan ke RSU di Piru, ibu kota kabupaten SBB. Tapi terpenting Puskesmas di Luhu maupun Iha telah disiapkan untuk mengantisipasi sering terjadinya bentrok antarwarga dua desa bertetangga tersebut,” katanya.
Penyebab bentrokkan tersebut belum diketahui dengan pasti, namun demikian kaum muslimin diharapkan mendoakan saudara-saudara muslim yang menjadi korban dan sedang dirawat di RS Al fatah, Ambon.(Arrahmah.com/Bilal/Inas)
Reny Hendrawati: Pelayanan BPPT Kota Bekasi Ditingkatkan
Diposting Pada 30 Dec 2011
Kepala BPPT Kota Bekasi Reny Hendrawati
BEKASI_DAKTACOM: Badan Pelayanan perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi akan mempercepat proses penyelesaian perijinan. Demikian dikatakan kepada BPPT, Reny Hendrawati, kepada dakta.com, Jum’at(30/12).
Dikatakan, Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin, maka pegawai BPPT juga semakin dituntut profesionalisme pelayanan.
“Dengan bertaini meningkat, maka untuk tahun berikutnya kita akan berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tutur wanita berjilbab itu.
Dijelaskan, tahun 2011 ini jumlah perizinan yang masuk ke BPPT mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 lalu sebanyak 40 ribu, pada tahun ini sebanyak 45 ribu. “Jumlah itu sama seperti pada tahun 2009 lalu, namun kalau tahun 2009 jumlahnya hanya 43 ribu,” papar mantan Kabag Organisasi tersebut.
Jumlah perijinan terbanyak kata dia, yakni SIUP, TDP, HO dan IMB, disamping perijinan non perijinan.
Lebih jauh Reny mengatakan, dengan banyaknya permohonan perijinan tersebut, maka pihaknya mengaku harus siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terpenting kata dia, pihaknya berharap kepada masyarakat agar tidak berhubungan dengan orang di luar BPPT. Artinya masyarakat yang ingin menguruskan peromohonan perizinannya harus langsung berhubungan dengan loket yang telah di siapkan.
“Himbauan itu terkait kekhawatiran kita akan adanya indikasi penipuan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan BPPT, dengan mengambil keuntungan semata, sehingga masyarakat jadi korban,” tuturnya.(Bayu Samudra/Inas).
CIKARANG_DAKTACOM: Nelayan yang berada di pesisir pantai di Kabupaten Bekasi diminta tidak melebihi batas yang sudah ditentukan dalam mencari tangkapan ikan karena kondisi angin yang berhembus kencang atau sudah memasuki musim angin barat.
Peringatan itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi Agus Trihono, kepada dakta.com, Jum’at (30/12).
Dikatakan, dengan memasuki musim angin barat perlu diwaspadai para nelayan. Nelayan harus bisa memilih waktu yang tepat untuk melaut dan jarak melaut dilakukan sekitar 3 hingga 4 mil saja.
Agus mengakui para nelayan di Kabupaten Bekasi sudah merasakan dampak angin kencang sehingga menyebabkan nelayan banyak yang tidak melaut. Namun sebagian dari nelayan masih ada yang melaut guna memenuhi kebutuhan mereka yang tentunya diiringi dengan ancaman tertimpa angin kencang.
“Untuk hasil tangkapan ikan dari para nelayan saat ini tidak terlalu banyak karena dipengaruhi oleh faktor cuaca. Berdasarkan hasil pengamatan, gelombang laut sudah cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir.
Sementara itu, untuk tambak warga di pesisir, menurutnya sejauh ini masih bisa ditanggulangi dari ancaman tergenang banjir asalkan tanggul di sungai citarum tidak jebol, karena banyak penambak ikan yang memanfaatkan aliran sungai untuk kegiatan bertenak ikan seperti bandeng, udang dan sebagainya.(Ardi Mahardika/Inas).
Presidium ICMI: Pendidikan Belum Mampu Merubah Mindset Peserta Didik
Diposting Pada 30 Dec 2011
JAKARTA_DAKTACOM: Pendidikan belum mampu merubah mindset dan culture set peserta didik sehingga pendidikan masih cenderung melahirkan tukang-tukang pencari kerja bukan pencipta lapangan pekerjaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.
Penilaian itu disampaikan Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), dalam refleksi akhir tahun yang relisnya dikirim ke Dakta.com, Jum’at (30/12).
“Karena itu, pendidikan hari ini cenderung melahirkan pengangguran intelektual dan dalam jangka pangjang akan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara” kata Nanat Faatah Natsir.
Dijelaskan, jelang akhir tahun 2011 ini, ada 3 hal penting yang dalam 3 bulan terakhir membuat Indonesia optimis menghadapi tahun 2012.
Pertama, Indonesia berada di puncak prestasi olah raga Asia Tenggara dengan menjadi juara umum setelah menunggu selama lebih 14 tahun. Indonesia berhasil merebut lebih dari sepertiga medali emas pada SEA Games ke-26 di Palembang pada bulan Nopember lalu.
Kedua, masuknya Indonesia dalam radar investasi dunia setelah Fitch Rating Agencymenetapkan Indonesia sebagai negara yang naik peringkatnya dari level “non-investment grade” menjadi “investment grade” dengan level BBB- dengan “outlook stabil”.
Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Pengadaan Tanah pada pertengahan Desember lalu setelah ditunggu bertahun-tahun (sejak UU Agraria 1960) dan selalu dijadikan dalih menjadi penyebab utama lambannya pembangunan infrastruktur di tanah air, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik. UU baru ini dinilai lebih menjamin hak masyarakat pemilik lahan dengan memberikan keterbukaan informasi peruntukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan “ganti-untung” dan bukannya sekedar “ganti rugi”
Menurut Ketua Presidium ICMI Pusat Prof. Nanat Fatah Natsir, meskipun terjadi hiruk pikuk dunia perpolitikan di dalam negeri, sebagai negara berkembang yang belum dewasa (in the making) dalam proses demokrasi, menurut berbagai pengamat dalam dan luar negeri, Indonesia sudah berada pada jalur yang benar “on the right track”. Turbulensi yang terjadi dalam politik masih dianggapdalam batas yang wajar dan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas dan sustainabilitas kinerja ekonomi makro.
Peristiwa-peristiwa ini sangat penting untuk membangkitkan optimisme dikalangan masyarakat luas sekaligus menyadarkan pentingnya menghadapi tahun-tahun penuh tantangan (bumpy-road) di masa yang akan datang. “ Kebijakan ekonomi makro yang telah diputuskan pemerintah bersama DPR yang selama ini sering menimbulkan pro-kontra ternyata secara sistematis berhasil menarik kepercayaan dunia khususnya investor publik”. paparnya mengungkapkan.
Dikatakan, sebagai negara yang telah diperhitungkan dunia sebagai salah satu negara dari G-20 yang akan tumbuh pesat dan memberikan pengaruh signifikan kepada perekonomian dunia, tentu saja kenaikan peringkat ini menjadi signal utama atas keberhasilan optimisme di maksud. Sebagian melirik Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pasar yang besar untuk tujuan peningkatan investasinya.
Sementara dalam bidang politik, ICMI menilai kita telah sukses meletakkan dasar-dasar demokrasi yang kokoh. Misalnya, penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan legislatif telah berjalan dengan sukses, sehingga kita termasuk tiga besar negara demokrasi di dunia setelah Amerika dan India, bahkan bangsa kita telah di puji oleh tokoh-tokoh dunia sebagai negara yang sukses menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif.
Sungguh pun demikian, dalam bidang ekonomi ICMI milhat masih banyak persoalan bangsa yang memerlukan perenungan kita bersama, pengangguran, kemiskinan masih menjadi persoalan bangsa yang memerlukan penanganan lebih optimal lagi, karena keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan hanya di ukur dengan keberhasilan dalam tataran makro ekonomi, tetapi juga harus menyentuh dalam tataran mikro ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja dan semakin mengurangi jumlah kemiskinan, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat semakin baik.
Oleh karena itu, ICMI kata Prof. Nanat Fatah Natsir sangat mengapresiasi terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mempercepat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai upaya percepatan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan bangsa.
Sementara, dalam bidang politik, khusus perilaku elit politik dalam meraih jabatan politik lebih mengedepankan kepentingan untuk mengejar kekuasaan semata, dan cenderung mengabaikan etika dan moral, akhlakul karimah yang berlandaskan kepada nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu, money politic, kebebasan tanpa batas yang mengarah kepada anarkis masih mewarnai kehidupan politiik bangsa kita saat ini, ungkapnya.
Dalam bidang penegakan hukum, ICMI cukup prihatin, karena belum begitu banyak perubahan yang berarti setelah 13 tahun reformasi. Misalnya, mafia hukum semakin merajalela, tebang pilih dalam penegakan hukum semakin dipertontonkan, lambat dalam menangani kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, penegakan hukum yang terjadi saat ini, yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, tergantung situasi dan kondisi, sehingga kondisi tersebut menyentuh hati nurani dan rasa keadilan yang paling subtansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(Inas).
Jelang Tahun Baru Polresta Bekasi Siapkan Penjagaan di Objek Vital
Diposting Pada 30 Dec 2011
Pengamanan pergantian tahun
CIKARANG_DAKTACOM: Jelang Tahun Baru 2012 yang jatuh pada Sabtu 31 Desember, Polresta Bekasi telah mendirikan sebelas pos pengamanan di titik vital yang rawan kemacetan.
Hal itu disampaikan Kapolresta Bekasi Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat, Jum’at (30/12), di Cikaraang.
Diakatakan, Polresta Kabupaten Bekasi telah mengerahkan sejumlah personil polisi baik untuk membantu kelancaran lalulintas maupun keamanan masyarakat terutama di titik tempat berkumpulnya massa pada malam tahun baru.
Kapolres menghimbau masyarakat agar tidak melanggar aturan lalulintas. Kalaupun ada yang melakukan pelanggaraan saat malam pergantian tahun, Kapolres sudah menginstruksikan agar petugas dapat memberi teguran secara simpatik.
Polresta sudah menyediakan pos pengamanan di titik vital seperti rumah ibadah, dan pusat perbelanjaan.
Menurutnya Kapolres, pos pengamanan di titik vital itu menjadi fokus perhatian agar masyarakat merasa aman dan nyaman di tempat keramaian tersebut. Disetiap pos akan dijaga sekitar 6 personil dari Kepolisian.
Kapolresta Bekasi Kombes Pol Wahyu Hadiningrat menambahkan pihaknya juga telah menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan petasan yang dikategorikan berbahaya bagi keselamatan warga. “Apabila kedapatan warga yang membawa petasan dalam malam tahun baru tentunya akan diambil tindakan tegas” tandasnya.
Wahyu juga mengajak warga di kabupaten Bekasi untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya agar perayaan tahun baru 2012 mampu dirasakan dengan damai tanpa harus merugikan satu sama lainnya.(Ardi Mahardika/Inas).
.!
The Wahid Institute Tuding FPI Pelaku Kekerasan Nomor Satu
Diposting Pada 30 Dec 2011
Direktur The Wahid Institute Yenney
JAKARTA_DAKTACOM: The Wahid Institute mengeluarkan catatan akhir tahunnya terkait praktik intoleransi atas dasar agama dan keyakinan di Indonesia selama 2011. Menurut catatan itu, Front Pembela Islam (FPI) sebagai menjadi organisasi yang paling tertuduh banyak melakukan intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama.
“Pelaku intoleransi paling banyak adalah orang-orang yang menggUnakan atribut FPI. Baik itu memang FPI atau yang menggunakan atribut FPI. Kemuadian ada masyarakat yang terorganisir namun sulit diidentifikasi.”
Peneliti Wahid Institut Rumadi menilai Pemerintah dapat mencegah tindak kekerasan dan perilaku intoleran FPI jika memiliki komitmen. Hal ini misalnya terlihat pada 2008, dimana tindak kekerasan ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut relatif menurun. Saat itu, Rizieq dan Panglima Komando Laskar Islam Munarman divonis penjara pengadilan.
Organisasi pimpinan Habib Rizieq itu tercatat melakukan 38 kali kekerasan atau sekitar 18 persen. Kelompok massa terorganisir melakukan kekerasan sebanyak 32 kali atau 15 persen. Selanjutnya, kekerasan terbanyak ketiga dilakukan oleh Pemkab/ Pemkot, yaitu sebanyak 22 kali atau 10 persen. Sedangkan Massa tidak teridentifikasi 19 kali atau 9 persen, MUI 17 kali atau 8 persen, polisi 16 kali atau 8 persen, dan perorangan 14 kali atau 7 persen.
“Kalau dilihat dari apa yang dilakukan FPI, isu yang mereka usung adalah memberantas kemaksiatan dengan cara-cara kekerasan seperti dulu pernah ada operasi kafir,” kata Rumadi dalam jumpa pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Kamis (29/12).
“Menurut bahasa saya mereka mencegah kemungkaran dengan cara-cara mungkar, mestinya dengan cara-cara yang makruf.” Ujarnya tanpa mendefinisikan dengan jelas makruf yang dimaksud seperti apa.
Selain itu, kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini merupakan bentuk intoleransi paling tinggi selama 2011, yaitu sekitar 48 kasus atau 25 persen. Tindakan berikutnya yang juga tinggi adalah pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, yaitu sekitar 27 kasus atau 14 persen, pembakaran dan perusakan properti 26 kasus atau 14 persen, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan sebanyak 26 atau 14 persen.
“Jawa Barat menjadi wilayah tertinggi dengan 105 kasus atau sekitar 57 persen. Daerah berikutnya adalah Jawa Timur 17 kasus atau 9 persen, Jawa Tengah 15 kasus atau 8 persen, DKI Jakarta 13 kasus atau 7 persern, dan Riau 9 kasus atau 5 persen,” terang Rumadi.
Selain itu, Rumadi mengatakan selama tahun 2011 ini, kategori korban intoleransi terbanyak dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena keyakinan mereka dianggap berbeda dari mainstream umat Islam dengan 65 kasus (26 persen). “Korban berikutnya adalah individu yang dianggap berbeda dari mainstream 42 kasus (17 persen), pemilik usaha atau pedagang 24 kasus (10 persen), umat Kristen 20 kasus (8 persen),” ucapnya.
Tidak terlalu mengagetkan, lembaga yang ingin menghidupkan pemikiran Abdurrahman Wahid alias Gusdur ini, memang sudah sejak lama mengkritisi tindak tanduk FPI. Tanpa pernah melakukan klarifikasi terhadap suatu peristiwa yang terkait dengan tindakan FPI dalam memberantas kemaksiatan, Wahid Institute sudutkan FPI sebagai pelaku kekerasan.
Namun, amat disayangkan Wahid Institute tidak pernah menyoroti gerakan evangelis atau kristenisasi sebagai pemicu utama terjadinya gesekan antar umat beragama. Padahal, ICG mengidentifikasi akar persoalan konflik antar umat beragama berawal dari brutalnya aksi pemurtadan yang merupakan bukti nyata intoleransi beragama kelompok kristen.
(arrahmah.com/Bilal/Inas)
Pembangunan Stadion Bekasi Kekurangan Dana Rp 20 miliar
Diposting Pada 30 Dec 2011
Pembangunan Stadion Kota Bekasi
BEKASI_DAKTACOM: Pemkot Bekasi mengaku kekurangan dana Rp 20 miliar lebih untuk tahap awal pendirian tiang pancang stadion patriot Kota Bekasi. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran, Hikmatulah saat ditemui dikantornya Jum’at (30/12).
Menurutnya dana bantuan dari profinsi Jawa Barat sebesar Rp 25 miliar serta dana pendamping dari Pemkot Bekasi sebesar Rp 3 milyar hanya untuk tiang pancang.Dana itu masih kekurangan Rp 20 miliar.
Pembangunan stadion yang menghabiskan dana Rp 400 miliar lebih tersebut diperkirakan selesai 3 tahun mendatang.
Menurut Hikmat, pembangunan yang dilakukan saat ini hanya pemancangan tiang dan pembuatan kepala tiang, belum mencapai tribun utara dan selatan.
Pemasangan tiang pancang tahap awal tersebut merupakan 1 dari 1.395 titik tiang pondasi yang merupakan dasar pendirian stadion berkapasitas 30.000 tempat duduk tersebut, jelas Hikmat.
Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahrga Budaya dan Pariwisata (Disparbudpar) Kota Bekasi Aan Suhanda, mengatakan secara tekhnis pembangunan stadion tidak dilakukan Disparbudpar.
“Kami hanya mengelola stadion, bukan melakukan pembangunanya” katanya.
Sehingga tekhnis pembangunanya merupakan tugas Dinas Penataan Bangunan yang selanjutnya kalau pembangunannya sudah selesai baru diserahkan kepada Disparbudpar.
Menurut Aan Suhanda, tahap pertama pembangunan stadion yang menelan biaya sekitar Rp 400 miliar tersebut tidak mengganggu berbagai fasilitas yang ada di stadion, sehingga proses pembangunan tahap awal ini bisa dilaksanakan, jelasnya.(Bayu Samudra/Inas).
JALUR GAZA_DAKTACOM: Pasukan Zionis Israel bersama dengan beberapa unit tank dan buldoser telah melakukan serangan darat di kota Khan Younis di selatan Jalur Gaza.
Para saksi mata menyatakan bahwa pasukan beserta kendaraan militernya mulai menghancurkan lahan-lahan pertanian di wilayah Khan Younis selama beberapa jam pada pagi hari, sebagaimanan dikutip arrahmah.com Kamis (22/12/2011).
Diberitakan, Suara tembakan juga terdengar dari area itu dan menyebabkan warga setempat panik, terutama anak-anak.
Israel semakin meningkatkan skala penyerangan di dalam wilayah Gaza dalam beberapa minggu terakhir.
Israel mengklaim bahwa serangan terakhirnya di wilayah Khan Younis terpaksa dilakukan untuk menghentikan aktivitas beberapa faksi perlawanan Palestina di wilayah itu. Serangan ini pun dilakukan jelang dua tahun invasi Israel di Gaza yang berlangsung pada Desember 2008-Januari 2009 yang menewaskan lebih kurang 1.400 warga Palestina. (althaf/Inas).
Lagi Pengadilan Tipikor Jawa Barat Bebaskan Terdakwa Korupsi
Diposting Pada 30 Dec 2011
BANDUNG_DAKTACOM: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, kembali memvonis bebas terhadap terdakwa koruptor. Kali ini yang mendapat kebebasan adalah staf ahli Pemerintah Kota Bekasi Agus Sofyan.Putusan vonis bebas itu diputus pada sidang perkara tindak pidana korupsi Kamis (29/12).
Majelis hakim, Nurhakim. menyatakan perbuatan terdakwa perkara suap dan gratifikasi itu terbukti tetapi bukan perbuatan pidana (onslag). Kuasa hukum terdakwa, Refer Harianja, mengatakan kliennya bebas dari segala tuntutan hukum. “Jadi putusan majelis hakim menyatakan klien kami bebas,” paparnya.
Agus didakwa melanggar Pasal 11, 12 dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara. Ia disebut menerima suap dan gratifikasi senilai Rp150 juta dari Direktur PT Arizona Anggiat Tampu Situngkir yang beroleh imbalan proyek infrastruktur, pada 2007 lalu.
Saat itu Agus masih menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi. Anggiat lebih dulu divonis bebas, pada 26 Oktober lalu.
Menurut Refer, jaksa tak bisa membuktikan uang yang diserahkan kepada kliennya dalam dua tahap itu sebagai uang suap dan gratifikasi. Sebaliknya, terdakwa bisa meyakinkan majelis hakim bahwa uang Rp 150 juta itu merupakan pinjaman untuk usaha perkebunan palawija. “Kami punya bukti kuat bahwa uang tersebut dipakai usaha dan hasilnya dibagi dua,” kata Refer.
Bukti yang dimaksud Refer antara lain, perjanjian kerjasama antara Agus dan Anggiat, dan kuitansi pengembalian uang dari hasil usaha palawija. Usaha perkebunan seluas 10 hektar di Purwakarta, Jawa Barat. “Dengan begitu hak klien kami sebagai pegawai pemerintahan secara otomatis kembali,” katanya.
Agus Sofyan sempat ditahan dua kali. Penahanan pertama pada Juni lalu, masa kurungan 19 hari di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal, Bekasi. Agus mengajukan pra peradilkan dan dibebaskan setelah permohonannya dikabulkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Empat bulan kemudian, Kejaksaan Negeri Bekasi kembali memerika Agus dan langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, mulai 20 Oktober 2011. Setelah dua bulan lebih menjalani penahanan kedua, Pengadilan Tipikor memberikan vonis bebas terhadap terdakwa.
Sebelumnya Mochtar Muhammad, Walikota Bekasi juga divonis Pengadilan Tipikor Bandung karena tidak terbukti memberi suap kepada tim penilaian Piala Adipura. (Bayu Samudra/Inas).
BEKASI_DAKTACOM: Wakil ketua DPRD kota Bekasi menilai buruknya managemen serta penempatan beberapa pejabat kepala dinas di Pemerintahan Kota Bekasi berdampak pada tidak tercapainya target PAD.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD kota Bekasi Tumai saat ditemui di gedung DPRD, Jl. Chairil Anwar Bekasi Kamis (29/12).
Menurutnya, pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Plt. walikota harus segera melakukan evaluasi agar tidak ada lagi target yang tidak tercapai pada tahun-tahun mendatang.
“Adanya beberapa kepala dinas yang ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) tidak sesuai dengan bidangnya” kritik Tumai.
“Penempatan pejabat eselon yang tidak sesuai dengan bidangnya di dasari atas kedekatan semata pemangku jabatan tertingi di Kota Bekasi akan sangat merugikan” kata Tumai.
Tumai menyayangkan pemaparan yang disampaikan kepala dinas kepada legislatif dalam rapat Banggar dilakukan SCR normatif, terbukti ada beberapa kepala SKPD yang tidak bisa memberikan pemaparan, secara lengkap.
Masalah mutasi menjadi sorotan utama dalam pandangan akhir Fraksi PDIP saqat berlangsung sidang paripurna DPRD dengan agenda pengesyahan APBD 2012.(Bayu Samudra/Inas).
Sekda Janji Akan Hentikan Pembangunan Gereja Thresa Paroki
Diposting Pada 29 Dec 2011
Sekda Kab. Bekasi Dadang Mulyadi
CIKARANG_DAKTACOM: Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk menghentikan segera pembangunan Gereja Bunda Teresa Paroki Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan gereja yang konon terbesar di Asia Tenggara itu kini sudah memulai memasang tiang pancang.
Sikap tegas Pemerintah Kab. Bekasi itu diambil setelah belangsung pertemuan antara utusan ummat Islam yang diwakili Ust. Murhali Barda dari FPI, KH. Kosim Nurseha dari Forum Ukhuwa Islamiyah, dengan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Bekasi Drs. H. Dadang Mulyadi, di ruang kerjanya, Kamis (29/12).
Dikatakan, berdasarkan hasil kesepakatan antara FUI, Forum ukhuwah Islamiah, FPI dan pemerintah Kabupaten Bekasi Bupati Bekasi yang diwakili Sekertaris Daerah Dadang Mulyadi, mengumumkan kepada umat Islam yang sempat melakukan unjuk rasa bahwa Pemkab Bekasi akan segera menghentikan kegiatan pembangunan Gereja Bunda Teresa Paroki di Lippo Cikarang.
Menurut Dadang pihaknya akan memerintahkan dinas tata ruang dan permukiman terlebih dahulu agar melakukan survey terkait dengan surat izin pembangunan serta pendirian gereja tersebut dan akan melakukan pelarangan secara segera terkait dengan segala aktifitas kegiatan peribadatan jemaah.
“Pembangunan gereja itu belum memiliki ijin sehingga Pemkab Bekasi berkomitmen untuk menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan gereja tersebut sesuai dengan surat rekomendasi dari bupati setelah dilakukan survey oleh dinas tata ruang dan pemukiman”, jelas Dadang Mulyadi.
Dadang menambahkan pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyepakati seluruh tuntutan yang dibuat oleh ummat Islam salah satunya adalah akan menutup tempat-tempat porsitusi-porsitusi di Kabupaten Bekasi.
Sementara itu Sekjen Forum Ukhuwah Islamiyah KH. Kosim Nurseha mengatakan bukan hanya gereja Bunda Teresa Faroki saja yang tidak mempunyai surat ijin, namun menurutnya banyak gereja yang sudah berdiri dan melakukan aktifitas ibadahnya tidak mempunyai ijin dari FKUB.
Selain menuntut untuk segera ditutupnya gereja-gereja yang tidak mempunyai surat ijin, dirinya juga menginginkan agar pemerintah Kabupaten Bekasi segera menutup tempat porsitusi-porsitusi di Kabupaten Bekasi karena dapat menjatuhkan akhlak dan moral bangsa. (Ardi Mahardika/Inas).
JAKARTA_DAKTACOM: Jelang Natal tipuan kristenisasi makin brutal! Umat, tokoh dan ormas Islam harus meningkatkan kewaspadaan, karena para misionaris sudah berani menipu umat Islam secara terang-terangan menipu umat Islam, berkedok sembako di masjid.
Kasus tipuan kristenisasi yang terkini, terjadi di Jakarta dan Bekasi pada hari Minggu lalu (18/12/2011). Dengan iming-iming sembako di masjid, lalu ratusan umat diangkut ke gereja dan dipaksa mengikuti kebaktian.
Mulanya, seorang wanita berusia sekira 55 tahun mendatangi para tukang becak di Bekasi, Kranji, dan sekitarnya. Wanita berjilbab ini menawarkan bantuan sembako kepada para tukang becak.
Dengan senang hati, para tukang becak menerima tawaran ini, karena mereka dikumpulkan di Masjid Al-Ikhlas Duren Jaya, Bekasi. Setelah menunggu satu jam, sebuah mobil menjemput mereka.
“Kalau mau, ngambilnya di Jakarta. Besok ngumpul di Masjid Al-Ikhlas jam 2 siang. Kita naik mobil ke Jakarta,” ujar Jaka (54), salah satu korban tipuan kristenisasi, menirukan wanita utusan gereja itu.
Tepat pada waktu yang dijanjikan, 19 orang tukang becak dan para ibu berjilbab menunggu di Masjid Al-Ikhlas, Ahad (18/12/2011). Setelah menunggu setengah jam, mereka diangkut ke Jakarta menggunakan angkot Elf 01 jurusan Bekasi-Pulogadung.
Tak disangka, ternyata rombongan kaum miskin ini diangkut ke sebuah ruko di kawasan Kelapa Gading. “Pas sampai, saya kaget, kok di ruko? Lalu saya dan teman-teman disuruh masuk, naik ke lantai tiga” papar Jaka.
Di dalam gedung yang ternyata adalah gereja itu, sudah berkumpul 700-an orang yang siap beribadah. Tidak semuanya Kristen, tapi sebagian umat Islam, karena banyak wanita berjilbab.
Ternyata, rombongan tukang becak dari Bekasi itu tidak sendirian, ada juga rombongan umat Islam dari Tanjungpriok, Tipar, Cakung, dan sebagainya. Mereka juga dijanjikan akan diberi sembako gratis.
Di dalam ruangan yang ternyata gereja itu, rombongan di suruh duduk di kursi, berbaur dengan hadirin lainnya untuk mengikuti kebaktian. “Di dalam kami tidak ngapa-ngapin, cuma disuruh ngikut-ngikutin. Nyanyi-nyanyi dan berdoa,” jelas Jaka.
Karena ritual di gereja itu tidak sesuai dengan ajaran agamanya, maka Jaka tak mau mendengarkan apapun, baik ceramah maupun nyanyian pujian. “Saya gak dengerin sedikit pun. Saya hanya nunduk aja,” ujar Jaka. “Ajaran Kristen gak masuk sedikitpun ke hati saya,” tambahnya.
Protes yang sama dilakukan oleh Ziyad, tukang becak yang terkenal fanatik dalam Islam. Di dalam gereja, ia melantunkan kalimat-kalimat islami dengan suara keras, tak peduli siapapun di sekitarnya. “Makanya saya cuma bilang masya Alloh! Masya Alloh dengan keras! Saya gak peduli di sekitar saya ada orang Cina dan Batak,” tuturnya.
Penyesalan serupa juga dirasakan oleh Wasli. Tukang becak warga Kampung Mede Bekasi ini mengecam pihak gereja yang sudah terang-terangan melecehkan agamanya.
“Masya Allah, kayak gini rupanya. Apalagi ini cuman sembako. Dihargai seratus ribu juga saya gak bakalan datang kalau disuruh ibadah di gereja ginian mah,” ujar pria berusia 50 tahun itu. “Kalau tahu itu gereja mah, baru sampai di depannya saya langsung kabur. Ini bukan cari kebenaran tapi cari neraka!” tambahnya.
….Setelah kejadian ini saya kapok. Gak bakalan mau diajak-ajakin ke gereja. Gak bakalan mau diiming-iming sembako kalau belum jelas orangnya…
Meski protes dan berontak, namun Wasli merasa tak bisa berbuat apa-apa, karena semua tukang becak dan umat Islam yang sudah masuk gereja itu dilarang keluar sebelum acara berakhir. “Masalahnya gak boleh keluar. Kalau boleh keluar, saya langsung pulang,” jelas Wasli
Saking ketatnya penjagaan gereja, satpam mengawasi seluruh gerak-gerik umat Islam agar tidak kabur dari ruang kebaktian. “Jangankan keluar, mau kencing saja sama satpamnya diawasi,” tutur Wasli. “Belum selesai gak boleh keluar. Mau kencing, mau mandi silakan, tapi gak boleh pulang,” ujar Wasli menirukan satpam.
Tepat pukul 21.00, kebaktian gereja berakhir. Rombongan umat Islam yang diangkut dari berbagai daerah itu pun disuruh pulang tanpa diberi apapun. Tak ada sembako maupun transport sedikit pun seperti yang mereka janjikan sebelumnya.
Mereka hanya diberi air minum, roti bungkus yang tertera label harga Rp 1.000 dan kalender Kristen terbitan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat MOI yang beralamat di Ruko Gading River View Blok H/2, Mall of Indonesia (MOI), Kalapa Gading Jakarta.
“Nggak ada itu sembako atau uang transport sama sekali. Boro-boro dikasih uang transport. Orang saya sampai rumah jam 10 malam, langsung makan karena lapar. Padahal saya berangkat dari jam 12 siang dari rumah. Saya nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih air, roti yang harganya seribuan, sama kalender Kristen itu. Air juga gak saya minum, roti juga nggak saya makan. Saya buang aja di gereja itu,” ujar Jaka geram. “Makanya rombongan dari Priok ribut karena janjinya tak ditepati. Kami dibohongin,” tambahnya.
…Kalau tahu mau dibawa ke gereja, dorongin aja badan saya pakai mobil, kagak bakalan saya mau ikut…
Para tukang becak Bekasi itu menilai kebohongan gereja sudah luar biasa dan keterlaluan, karena berani memperalat masjid untuk kristenisasi. “Saya tidak curiga kalau mau dibohongin ke gereja, karena mereka mengumpulkan rombongan mau ambil sembako di masjid. Saya kan percaya sama masjid. Pikir saya ngambil sembakonya itu di masjid yang dikasih oleh orang partai,” ujar Wasli. “Ini bukan dibohongin lagi. Mending narik becak dapat duit. Kalau gak dibohongin gereja, narik becak juga dapat saya kalau 25 ribu dari jam 11 siang sampai sore,” imbuhnya.
Pengalaman ditipu oknum Gereja Bethel itu membuat para tukang becak Bekasi sinis kepada gereja dan orang Kristen. “Setelah kejadian ini mah, saya kapok. Gak bakalan mau diajak-ajakin ke gereja. Gak bakalan mau diiming-iming sembako kalau belum jelas orangnya,” jelas Wasli. “Kalau tahu mau dibawa ke gereja, dorongin aja badan saya pakai mobil, kagak bakalan saya mau ikut!” tutupnya.(voa-Islam.com/taz/Inas).
Ummat Islam Tuntut Penghentian Pembangunan Gereja Theresa di Cikarang
Diposting Pada 29 Dec 2011
CIKARANG_DAKTACOM: Ribuan ummat Islam dari berbagai Organisasi Islam, lembaga dan gerakan serta pengurus masjid dan musollah, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (29/12).
Ummat Islam menuntut dihentikannya pembangunan gereja Katolik Paroki Bunda Teresa yang berlokasi di Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Aksi yang dikordinir Forum Ukhuwah Islamiyah dan Front Pembela Islam (FPI) Bekasi ini menolak dengan keras dan tegas pembangunan gereja Paroki Bunda Theresa.
Menurut Kosim Nurseha, pembangunan gereja itu diduga belum mendapat ijin baik dari FKUB, MUI, Kantor Kementeraian Agama dan Pemeritah Kabupaten Bekasi.
Dikatakan, kalaupun panitia pembangunan gereja itu sudah memproses ijin pembangunan, namun diduga kuat data yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan geraja sarat manipulasi data.
Kalau merujuk pada SK Kementerian Dalam Negeri dan dan Kementerian Agama nomor. 8 dan 9, syarat untuk memperoleh ijin mendirikan rumah ibadah harus mendapat persetujuan lingkungan sebanyak 90 dan sedikitnya didukung 60 orang yang akan menggunakan gereja tersebut. Persyaratan itu harus dibuktikan dengan poto copy KTP dan tandatangan warga yang telah memebri dukungan, papar Kosim.
Kuat dugaan dukungan dari lingkungan itulah yang sangat mungkin akan dipalsukan. Sebab pemalsuan yang sama sering terjadi seperti kasus Ciketing di Kota Bekasi dan kasus gereja Yasmin di Bogor.
Dugaan pemalsuan data itu diperkuat dengan adanya kegiatan pembangunan di lokasi pembangunan gereja tersebut. Tiang-tiang pancang sudah diberdiri sejak 5 September lalu. “Kami meminta agar gereja itu di Sterilkan pembangunan” kata Kosim Nurseha.
Oleh karena ummat Islam meminta agaar pihak gereja mecabut tiang pancang yang telah ditanam. Dan sampai kemarin pekerjaan areal parkir gereja terus berlangsung, ungkap Kosim Nurseha.
Selain menuntut penghentian pembaangunan gereja Katolik Bunda Theresa itu para pengunjuk rasa juga meminta ditertibkannya semua gereja liar yang belakangan ini marak di kab Bekasi.
Aksi unjuk rasa tersebut juga meminta implementasi Perda No.07 tahun 2007, yang Sudah disahkan beberapa tahun lalu. Tapi kenyatanya tempat maksiat terus tumbuh bagai jamur di musin hujan.’Jangan sampai Kab. Bekasi menjadi kota maksiat. Itu sebabnya kami meminta pemerintah agar meenertibkan tempat maksiat tersebut, pinta Kosim.
Jika tuntutan ummat Islam tidak terima maka masa akan melakukan aksi yang jumlahnya jauh lebih besar. Aksi itu akan dilakukan dengan jalan kaki menuju Pemerintah Kabupaten Bekasi pada januari 2012 mendatang.
Sebelum Massa ummat Islaam bergerak menuju kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi massa sempat menutup gerbang tol Cikarang Barat yang mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas hingga ke jalan tol.
Saat ini tengah dilakukan pertemuan di ruang Sekda, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi dengan Pimpinan FPI Bekasi Raya Ustad Murhali Barda, K.H. KOsim Nurseha, dan KH. Ahmad Mustofa, dari Fukhis.(Ardi Mahardika/Inas).
Ditlantas PMJ : Tahun Baru , Hindari Tol Pluit Arah Tanjung Priok
Diposting Pada 29 Dec 2011
JAKARTA_DAKTACOM : Obyek Wisata Ancol, Jakarta Utara sering kali menjadi tujuan favorite warga Ibukota untuk merayakan pergantian tahun. Selain karena terjangkaunya biaya masuk , rencana akan adanya hiburan kembang api pun menjadi alasan warga untuk datang berbondong –bondong menuju kawasan tersebut.Namun Tak ayal kepadatan dan kesemarutan arus lalin acap kali berlangsung ketika menjelang maupun sesudah acara tahun baru baru tersebut.
Menyingkapi hal ini Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya mengeluarkan himbauan kepada pengguan kendaraan ruas tol untuk tidak melewati ruas tol Pluit- Tanjung Priok mulai pada tanggal 31 Desember 2011.
Menyingkapi hal ini Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya mengeluarkan himbauan kepada pengguan kendaraan ruas tol untuk tidak melewati ruas tol Pluit- Tanjung Priok mulai pada tanggal 31 Desember 2011.
“Sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB agar tidak terkena dampak macet, karena di sana ada pusat hiburan Ancol dan PRJ Kemayoran,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs. Sigit Nurmantiyas,SH, Mhum..
Sigit menambahkan, himbauan ini memang bersifat situasional, Dimana tergantung dari tingginya laju kendaraan yang menuju obyek wisat tersebut.
“ ini sebagai antisipasi jika memang dikawasan ancol sudah terjadi kepadatan, akibat tingginya eskalasi pengguna tol untuk berpergian ke obyek wisata tersebut,”tambahnya.
Sementara itu diruas jalan arteri atau protokol yakni kawasan Hotel Indonesia dan Jenderal Sudirman, masyarakat dihimbau agar tidak memarkir kendaraan sembarangan.
“Untuk Bunderan Hotel Indonesia tidak ada penutupan tapi kita himbau agar mereka tetap berjalan, tidak parkir sembarangan agar tidak macet. Karena itu daerah perayaan tahun baru bagi yang melanggar akan kita tertibkan, kita dorong kendaraannya,” lanjutnya. (Brigadir Erwan/TMC).
Ummat Islam Kab. Bekasi Desak Pemerintah Tertibkan Gereja Ilegal
Diposting Pada 29 Dec 2011
TAMBUN SELATAN_DAKTACOM : Ummat Islam di Kab. Bekasi resah karena banyaknya gereja liar baik yang menggunakan rumah tinggal maupun Rumah Toko (Ruko). Keresahan itu semakin bertambah karena aktifitas misionaris Kristen berlangsung begitu masif untuk melakukan pemurtadan.
Suryadi warga Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang dihubungi wartawan Radio Dakta, Ardi Mahardika melalui telepon selulernya Kamis (29/12), membenarkan munculnya keresahan warga atas banyaknya gereja liar dan aktifitas misionaris di Kabupaten Bekasi, khususnya di Setiamekar.
“Kami mendesak pemerintah Kab. Bekasi untuk segera melakukan langkah konkrit atas munculnya gereja liar yang telah mengundang keresahan masyarakat” katanya berharap.
Ummat Islam kata Suryadi sudah melayangkan surat kepada pemerintah kabupaten Bekasi tentang adanya keresahan warga Setiamekar. “Kami berharap agar pemerintah melakukan pertemuan dengan pihak kristen untuk membuat kesepakatan secara tertulis tentang penghentian kegiatan gereja ilegal” jelasnya.
Menurutnya ummat Islam tidak ada yang melarang ummat Kristen melakukan ibadah. Yang diprotes ummat Islam adalah munculnya gereja ilegal yang digunakan untuk kebaktian. Gereja ilegal itu tumbuh subur dengan menggunakan Ruko dan rumah tinggal.
“Jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah tegas atas semakin menjamurnya gereja ilegal dan gerakan misionar, jangan salahkan ummat Islam jika melakukan tindakan amar ma’ruf nahi munkar” ancam Suryadi. (Ardi Mahardika/Inas).
Rony Hermawan Kecewa Anggaran Damkar Tak Terakomodasi Dlm APBD
Diposting Pada 29 Dec 2011
BEKASI_DAKTACOM: Meski APBD kota Bekasi tahun 2012 sudah di ditetapkan, tetapi masih ada keluhan anggota dewan yang aspirasinya belum terakomodir di dalam APBD 2012.
Keluhan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan. Menurutnya Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini belum memasukkan anggaran dalam APBD untuk memiliki mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang mampu menjangkau gedung berlantai tinggi.
Mobil pemadam yang ada saat ini hanya mampu mengatasi kebakaran hingga lantai dua saja. Dinas bangunan dan pemadam kebakaran Kota Bekasi hanya mempunyai 12 mobil saja sedangkan yang dapat digunakan hanya 3 buah mobil sisanya dalam kondisi rusak. Dari 12 mobil itu tak ada yang dapat menjangkau hingga lantai 20.
“Saya sangat kecewa karena tidak berhasil memperjuangkan untuk memasukkan anggaran dalam APBD tahun 2012 untuk penambahan mobil kebakaran khususnya yang dapat menjangkau hingga lantai 20″ kata Rony Hermawan.
Dikatakan, saat ini Kota Bekasi sudah berkembang pesat menjadi kota yang modern dengan berbagai gedung tinggi. Baik yang sudah selesai dibangun maupun yang dalam proses pembangunan.
Lebih menyedihkan lagi katanya, dari 12 mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah kota Bekasi, hanya tiga saja yang mampu beroperasi. Sisanya rusak dan tidak berfungsi akibat terlampau tua.
“Rasa aman itu hak mendasar setiap warga Kota Bekasi. Tapi kalau begini keadaannya, bagaimana rasa aman itu bisa terpenuhi. Kalau nanti ada kebakaran di apartemen lantai dua puluh ataupun rumah susun, bagaimana mengatasinya?” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi, dengan nada bertanya.
Ronny sendiri mengaku sudah sejak dua tahun lalu memperjuangkan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang bisa menjangkau gedung tinggi. Namun dia mengaku tidak tahu alasan kenapa permintaan itu selalu ditolak, dengan alasan minimnya dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggaran belanja langsung dari APBD 2012 yang sudah disahkan mencapai Rp 1 Trilyun, padahal pengadaan untuk setiap satu unit mobil hanya Rp8 Milyar. Ini kan penting untuk menjaga rasa aman warga yang tinggal di gedung-gedung tinggi,“ kata Politisi Partai Demokrat yang menjadi salah satu calon ketua dprd.
“sampai saat ini kita tidak tahu kapan kebakaran ,Jangan tunggu ada kebakaran dan korban jiwa, baru sibuk mencari mobil tersebut,” .
Menurut Ronny, tugas menjaga keselamatan warga merupakan tanggung jawab bersama,terutama pemerintahan yang telah menggunakan fasilitas dari hasil pajak masyarakat selain itu pemerintah maupun anggota dewan yang duduk di legislatif. Untuk itu dia mendesak agar Pemerintah Bekasi bisa mengeluarkan izin gedung tinggi dengan dibarengi komitmen menjaga keselamatan warganya.
“Lebih bagus lagi kalau setiap mengeluarkan izin, dinas terkait mewajibkan pengelola gedung untuk menyediakan ataupun setidaknya membantu pengadaan fasilitas pemadam kebakaran,” tutupnya.
Ronny menegaskan pemerintah kota bekasi belum berkomitmen mengenai keamanan masyarakat ,sekalipun masalah kebakaran terjadi di kota bekasi hampir setiap hari.(Bayu Samudra/Inas).
LOS ANGELES_DAKTACOM: Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat ( CIA ) memberhentikan operasi serangan Drone atau pesawat remote control terhadap daerah yang menjadi tempat pertemuan militan tingkat rendah di Pakistan.
Hasil itu dibuat setelah ketegangan internal negara sekutu AS Pakistan meningkat menyusul terjadinya serangan Amerika di perbatasan Pakistan yang menewaskan 24 tentara Pakistan.
Serangan rudal drone itu dihentikan di tengah -- tengah perdebatan sengit dalam pemerintahan Presiden Barack Obama terhadap masa depan drone milik CIA di Pakistan.
The Los Angeles Times mengutip bahwa para pejabat Amerika mengatakan serangan CIA itu dihentikan tanpa pengumuman terlebih dahulu setelah kedua negara sekutu itu mengakui semakin bersikap kurang percaya satu sama lain.
Hubungan Washington-Islamabad semakin meruncing bulan lalu setelah beberapa serangan udara militer Amerika membunuh 24 tentara Pakistan di perbatasan Afghanistan.
Investigasi bersama Amerika dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyimpulkan insiden itu disebabkan kesalahan komunikasi yang menyebabkan kejadian malang itu . Tetapi , Pakistan menolak hasil investigasi itu.
Serangan rudal drone dihentikan di tengah -- tengah perdebatan sengit dalam administrasi Presiden Barack Obama terhadap masa depan pesawat remote control CIA di Pakistan, kata koran itu.
CIA membunuh puluhan pemimpin al Qaeda dan ratusan pejuang tingkat rendah sejak serangan pertama drone pada 2004, tetapi cara ini membuat marah banyak orang Pakistan, kata laporan itu.
Beberapa pejabat di Departemen Negeri dan Dewan Keamanan Nasional mengatakan kebanyakan serangan udara itu tidak memberi hasil yang mendorong, kata koran itu lagi.(cyber Sabili/AFP/Inas)
Radio Dakta 107 FM adalah radio dialog informasi yang berkomitmen memberikan pencerahan dan mencerdaskan umat. Dalam kiprahnya selama 17 tahun mempunyai populasi pendegar sebanyak 1,9 juta orang* mayoritas berusia produktif dengan pengeluaran perbulan rata-rata lebih dari satu juta rupiah