BOGOR_DAKTACOM: Umat Islam  dan Rakyat Bogor beri dukungan kepada Walikota Bogor, Diani Budiarto, yang telah mencabut IMB GKI Yasmin, yang sekarang terus mendapatkan rongrongan kalangan Salibis-Kristen. Kalan Salibis-Kristen ingin bersikukuh membangun gereja di lahan yang ditolak oleh rakyat dan umat Islam Bogor.

Forkami dalam siarannya menyerukan kepada rakyat dan umat Islam di Bogor melakukan aksi secara serentak memberikan dukungan kepada Walikta Bogor, Diani Budiarto, yang telah mencabut IMB GKI Yasmin. Karena proses mendapatkan IMB itu, dengan manipulasi tanda tangan penduduk, dan melakukan sogokan uang, sehingga rakyat di sekitar tempat yang sekaran disengketakan itu, kemudian mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Cara-cara manipulasi itu sudah mafhum. Bagaimana mau mendirikan tempat ibadah gereja, tetapi dengan jalan manipulasi, yang dampaknya meresahkan rakyat dan umat Islam di sekitarnya.

Forkami menyerukan aksi mendukung pencabutan IMB GKI Yasmin, dan mengajak seluruh warga dan umat Islam Bogor, termasuk mengajak ulama, habaib, pimpinan Ormas, pondok pesantren, majelis taklim, DKM Masjid berkumpul di masjid at-Taqwa hari ini (Rabu), pukul 11.30, dan didahului sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan menuju Balaikota Bogor dan dilanjutkan ke DPRD Bogor.

Forkami mendukung sikap dan tindakan Walikota Bogor, Dian Budiarto yang mempunyai kewenangan (diskresi sesuaid engan undang-undang), dan menghentikan segala arogansi Salibis-Kristen, yang terus merongrong wibawa Walikota Bogor, dan bahkan mengajak partai-parai politik memakjulkan Walikota Bogor.

Aksi yang diselenggarakan oleh Forkami ini merupakan bentuk gerakan menghadapi kalangan Salibis-Kristen, yang terus melakukan provokasi dan merongrong wibawa pemerintah kota Bogor, dan menginginkan tetap didirikan gereja di tempat, yang sekarang ini. (Eramuslim/mh/forkami/Inas)

BEKASI_DAKTACOM: DR. Jamalulain Yunus  calon wakil  bupati Bekasi yang berpasangan dengan DR. Sa’duddin, sangat optimis pasangannya akan terpilih pada Pilkada 11 Maret 2012 mendatang. Hal itu diungkapkannya saat diwawancarai  Risda Aulia, dari Radio Dakta, lewat telepon selulernya, Rabu (30/11).

Optimisme itu menurutnya karena ia orang asli Bekasi, besar di Bekasi dan memiliki visi misi untuk membangun serta mensejahterakan masyarakat yang bermartabat.

“Saya memang sudah lama meninggal Bekasi dan mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Namun saya  masih mempunyai jaringan kekeluargaan dan pertemanan yang kuat di Bekasi” ungkapnya.

Apalagi Jamalulail Yunus sebagai alumni pesanteran At Taqwa  Ujung Harapan, Babelan.  Ia mengaku masih banyak teman-temannya yang sangat dekat dengannya.

Selain itu dukungan PKS tentu menjadi salah satu yang membuat Jamalulail lebih optimis. Sebab harus diakui saat partai yang memiliki kader yang solid hanya ada di PKS.

Optimis boleh. Tapi kalau sudah muncul over optimis, bisa menjadi batu sandungan, kata Mudori salah seorang pengamat masalah sosial dan politk lokal kepada Daktacom.

Diakatakan, Salah satu fakto penyebab kekalahan pasangan H. Ahmad Syaikhu Kamaludin Djaini, saat berlangsung Pilkada di Kota Bekasi, karena kader-kader over optisi akan memenagkan Pilkda waktu.

Over optimis yang sudah tercium pasangan M2R Muhtar Mohamad-Rahmat Efendi, membuat M2R lebih intensif menggarap daerah-daerah yang belum tergarap pasangan Ahmad Syaikhu-Kamaludin, termasuk daerah perkampungan. Hasilnya pasangan Syaikhu menang tipis diperumahan tapi kalah telak di perkampungan. Ini perlu jadi pelajaran bagi kader PKS, kata Mudori,  (Risda Aulia/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Bupati Bekasi telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.491.000,- yang merupakan upah tertinggi di tingkat Jawa Barat. Hal itu ia kemukakan saat berkunjung ke kantor, Redaksi Radar Bekasi di Jl. Hasibuan Kota Bekasi
Rabu (30/11).

“Kesejahteraan buruh harus ditingkatkan sehingga pihaknya mendorong agar upah mereka diatas rata-rata guna mensejahterakan nasib buruh” kata Sa’duddin.

Dikatakan, selama ini nasib buruh masih lemah, untuk itu Pemkab Bekasi telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.491.000,- yang merupakan upah tertinggi di tingkat Jawa Barat.

Menurut Sa’dudin, dalam menetapkan upah minimum sebesar itu, banyak pertentangan dari pihak perusahaan yang menilai penetapan upah tersebut terlalu besar, namun Pemkab Bekasi menjelaskan kepada pihak perusahaan bahwa dengan pemberian upah yang tinggi diharapkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Bekasi akan meningkat.

Di sisi lain Gabungan Buruh dari FBJ-Gesburi dan GSPB, melalui juru bicaranyanya Santoso menilai penetapan UMK sebesar Rp. 1.491.000,- yang merupakan upah tertinggi di tingkat Jawa Barat bukan merupakan andil dari bupati, melainkan peran dari buruh itu sendiri, dikarenakan para buruh setiap waktu selalu melakukan unjuk rasa agar upahnya dapat meningkat.

Santoso menambahkan pihaknya juga masih belum merasa puas atas penetapan upah tersebut yang dikarenakan UMK sebesar Rp. 1.491.000,- masih jauh dari tuntutan buruh yang berjumlah Rp. 2700.000,-(Ardi Mahardika/Inas)

DEPOK_DAKTACOM: Sekelompok pihak telah melaporkan  kepada KPK tentang adanya dugaan korupsi dalam kasus pembangunan gedung perpustakaan dan boulevard di kampus UI Depok serta biaya perjalanan dinas Rektor keluar negeri. UI menyikapi hal itu dengan wajar.

“Kami justru senang ada pihak yang melaporkan kepada KPK. Dengan demikian, secara konstitusional akan dibuktikan kebenaran secara hukum, sehingga fitnah, rumors dan upaya-upaya yang bertujuan melakukan pembunuhan karakter bisa dihindari”. Pada kesempatan lain, Rektor UI menyatakan, bahwa “Saya pribadi sebagai warga negara yang baik harus menghormati hukum. Di sisi lain UI sebagai lembaga harus mampu memberi contoh penerapan GCG dan karenanya menyambut baik laporan ke KPK tersebut”, kata Rektor UI Prof.Dr.der.soz. Gumilar R. Somantri, Selasa (29/11).

Dikatakan, laporan keuangan dan tata kelola UI sangat transparan dan akuntabel. Laporan keuangan UI sejak tahun 2008 hingga 2010 telah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh MWA melalui proses tender terbuka. Audit eksternal tersebut memberikan penilaian tertinggi bagi laporan keuangan UI, yaitu “wajar tanpa pengecualian.

Selain itu, jelasnya beberapa lembaga pemerintahan juga pernah memeriksa keuangan UI pada tahun ini, seperti BPK dan Irjen Kementerian Keuangan. Semua hasil pemeriksaan mengkonfirmasi hasil audit dari akuntan publik.

Lebih dari itu, UI juga secara transparan mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Tidak hanya kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan MWA, tetapi juga kepada publik melalui situs internet UI, jelasnya.

UI sebagai sebuah lembaga mendorong prinsip good governance yang diterapkan di UI, yaitu efisiensi, efektifitas, responsiveness, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi para pemangku kepentingan.(Inas)

CIKARANG_DAKTACOM: Ketua tim relawan Darip Mulyana dan Jejen sayuti (Dahsyat) target perolehan suara pemilih pada Pilkada Kab. Bekasi 11 Maret mendatang sebanyak 45 persen.

Penegasan itu disampaikan Ketua tim sukses Dahsyat, Waras Warsito, saat ditemui wartawan Daktacom,  di rumah makan Marga Jaya,  Rabu(30/11). Target kita sebanyak 45 persen dari total pemilih kab. Bekasi” Katanya.

“Target 45 persen kata Waras waristo tidak mustahil karena pemilih loyal dari PDIP dan partai pendukung sudah dihitung dengan pasti “katanya

Proses penjaringan calon ahirnya menetapkan pasangan Dahsyat (Darip Mulyana dan Jejen Sayuti) Waras selaku kader PDIP sekaligus wakil ketua bidang infokom Jawa Barat   akan mengawal keputusan partai sampai titik terpilihnya Dahsyat.

“Pada awalnya saya akan dijadikan Wabup ataupun Bupati di Kabupaten Bekasi, tetapi keputusan terbaik memutuskan bang Darip dan bang Jejen saya bersama pak Muhtar Muhammad ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan dan relawan ” katanya

Mengamankan kepentingan partai menurutnya hal yang utama. Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Muhtar Mohamad, DPP PDIP.

Ketua tim relawan Dahsyat katanya nanti malam adapertemuan untuk mencari format yang tepat dalam pemenangan Pilkada. DPP sudah sepakat bahwa kita ditugasi untuk membawahi para relawan baik dari buruh dan semua unsur elemen masyarakat, tambahnya menjelaskan.

Sbg Koordinator tim penasehat menjadi koordinator tim pemenangn dengan semaksimalmungkin demi kemenangan rakyat Bekasi.

Yakin menang karena jaringan buruh dan masyarakta urban mulai nanti malam relawan terbentuk untuk mengakomodir semua unsur atas permintaan m2.

Waras Warsito mengaku tidak sakit hati karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju menjadi calon wakil Bupati mendampingi Darip Mulyana, paparnya. (Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Pemerintah Pusat diminta turut membantu penanganan bencana banjir di Kabupaten Bekasi dengan melakukan pengerukan di beberapa aliran sungai.

Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana mengatakan musim hujan yang telah tiba mendorong sebagian besar wilayah di kabupaten Bekasi menjadi tergenang yang dikarenakan adanya pendangkalan sungai yang melintas dan tidak mampu menampung banyaknya debit air

Menurut Darip diperlukan bantuan pemerintah pusat untuk membantu pengerukan sungai semisal di sungai citarum, Canal Bekasi Laut (CBL) dan sebagainya agar aliran sungai berjalan lancar dan tidak menimbulkan banjir.

Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana menambahkan pemerintah daerah  hanya bisa melakukan antisipasi terhadap musibah banjir yang berlangsung setiap tahunnya dengan membuat tempat pengungsian dan posko-posko kesehatan.

“Menurutnya jikalau pemerintah pusat melakukan penggalian sungai tentunya banjir tidak akan terjadi lagi setiap tahunnya” kata Darip Mulyana.(Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Anggota DPRD kota Bekasi  melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait anggaran perbaikan  sekolah di Bekasi Utara.Dari hasil Sidak itu anggota DPRD menemukan sejumlah sekolah yang sudah rusak parah.

Menurut Hely Mulyaningsih, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi yang ikut dalam Sidak itu ditemukan banyak sekolah rusak.

“Yang lebih memprihatinkan lagi sekolah rusak itu  bukan hanya terjadi di Bekasi Utara tetapi hampir diseluruh kota Bekasi”

Seperti diketahui Selasa (29/11) sebuah tembok sekolah di Kranji Bekasi Barat roboh menimpa puluhan siswa dan pedagang.

“Puluhan orang terluka serius akibat tertimpa dinding bangunan sekolah madrasah yang roboh, di Jalan Lapangan Bola Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.Sebagian korban yang teridentifikasi, berasal dari siswa SDN Kranji 3 dan SDN Kranji 15.

Runtuhnya dinding bangunan itu terjadi sekitar pukul 12.15 WIB, ketika aktivitas di lingkungan sekolah tersebut sedang mengalami pergantian jam pelajaran. Bangunan madrasah yang roboh itu memang sudah lama tak terpakai.

lokasi runtuhnya bangunan roboh tersebut terletak  di samping SDN Kranji 3 dan SDN 15. Saat kejadian sebagian siswa SDN Kranji 3 sedang menunggu jam pergantian masuk sekolah. Sedangkan siswa SDN Kranji 15 sedang menunggu jam pulang sekolah.

Menurut Kepala Sekolah SDN Kranji 15, Saniah, tercatat 14 korban yang mengalami luka serius akibat tertimpa dinding yang roboh. Sebagian korban berasal dari siswa SDN Kranji, orang tua murid, serta pedagang di sekitar lingkungan sekolah. “Mereka tertimpa dinding roboh saat menunggu pergantian jam sekolah,” katanya.

Pihak sekolah melakukan penanganan awal kepada sejumlah korban ke Puskesmas dan klinik terdekat. “Beberapa siswa  dilarikan ke RSUD Bekasi karena lukanya cukup serius,” kata Nurmawati, petugas Puskemas Kranji di lokasi kejadian

Garis polisi masih terlihat disekitar bandunan runtuh ,hingga saat ini blm diketahui penyebab pasti tetapi kerugian diperkirakan jutaan rupiah ditambah lula luka di puluhan siswa akibat runtuhnya bangunan (Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM:  Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan Ke Kabupaten Bekasi dalam rangka meninjau persiapan pemilukada Kabupaten Bekasi tahun 2012 mendatang. Anggota DPR RI sempat menyoroti soal DPT.”Jika DPT  bermasalah, dikhawatirkan akan dapaat menggaunggu kelancaran Pilkada” kata Taufik Efendi.

Kunjungan itu dilakukan untuk berkonsultasi dengan seluruh komponenen penyelenggara Pilkada yakni KPU, Panwaslu, Polresta, maupun Desk Pilkada. Acara konsultasi itu berlangsung di Hotel Sahid Lippo Cikarang.

Taufik Effendi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan kesiapan Pilkada  dinilai telah berjalan dengan baik. Baik dari segi perencanaan dan penganggaran. Mudah-mudahan Pilkada dapat berjalan lancar, harapnya.

Efendi menambahkan Pengarahan massa yang kerap menimbulkan kekacauan juga harus dioptimalkan oleh pihak kepolisian agar tidak menimbulkan kericuhan seperti yang terjafi di berbagai daerah.

Menurut Taufik Effendi, yang paling krusial adalah Daftar Pemilih tetap (DPT). Sebab jika DPT tidak benar dapat  menyebabkan kekacaun saat pelaksanaan Pilkada.Sehingga diperlukan adanya verifikasi khusus dari KPU atau bahkan pemilih yang tidak terdaftar bisa menunjukan KTPnya agar bisa memilih.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Bekasi, kepala SKPD dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. (Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke 13 tahun 2011 tingkta Kota Bekasi, akan dibuka Plt. Walikota Bekasi Rahmat Efendi bertempat di lapangan kec Rawalumbu, Rabu (30/11).

Pembukaan MTQ diawali dengan pawai taaruf dimulai dari perumahan Bintang M dan finish di lapangan Rawalumbu tempat berlangsungnya MTQ.

Terlihat  12 kafilah yang  mengikuti acara pawai taaruf. Mereka berasal dari peserta masing masing kecamatan. Sempat terjadi  memacetkan lalu lintas akibat adanya pawai taaruf itu.

Kafilah kafilah dari setiap kecamatan sekota Bekasi memasuki lapangan Rawalumbu tempat pelaksanaan MTQ.

Pawai juga diikuti ratusan pelajar dari setiap sekolah sekota Bekasi dengan  menampilkan berbagai kesenian dan pakaian adat kota Bekasi.

Dalam MTQ ini dilakukan berbagai perlombaan diantaranya hifzil Qur’an, tafsur Qur’an, Qiroay, dalain-lain.

Ribuan pengunjung baik dari peserta ataupun masyarakat tampak memeriahkan acara MTQ itu.

Dalam sambutanya Plt. mengatakan dengan adanya MTQ tingkat kota Bekasi kita ciptakan generasi muda yang qurani.

MTQ akan berlangsung dari tanggal 30 sd 3 Desember 2011, dengan mengambil sejumlah masjid sebagai tempat perlombaan.

Pawai diiringi dg keseniah hadroh dan dramben
Tampak hadir Kapolres, Pimpinan dan anggota DPRD, Jajaran SKPD, dan seluruh camat.(Bayu Samudra/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM: Hutan Lindung di 3 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, yaitu Kecamatan Muaragembong, Babelan dan Taruma Jaya, sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak ikan,udang, yang kerap menyebabkan terjadinya bencana banjir.

Kasie Bina Usaha Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian. Perkebunan dan Kehutan Kabupaten Bekasi Yudianhar menjelaskan luas Hutan Negara yang meliputi hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten Bekasi berdasarkan undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutan memiliki luas masing-masing 50.311 hektar untuk hutan lindung dan 5.170 hektar untuk hutan produksi.

Yudianhar menjelaskan saat ini luas hutan negara yang ditanami tanaman mangrove di 3 kecamatan yakni Tarumajaya, Muaragembong dan Babelan seluas 15000 hektar kini menyusut menjadi 400 hektar akibat beralih fungsi menjadi tambak ikan dan tambak udang yang dimiliki oleh warga sekitar.

Menurut Yudianhar pihaknya akan berupaya menjadikan kawasan tersebut difungsikan menjadi hutan kembali karena secara hukum hutan negara tidak boleh dialih fungsikan menjadi tambak karena berakibat rusaknya ekosistem tanaman mangrove dan bencana banjir.

Kasie Bina Usaha Bidang Kehutanan, dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutan Kabupaten Bekasi Yudianhar menambahkan upaya revitalisasi alih fungsi lahan juga akan terus dilakukan dimana pihaknya akan menanam kembali tanaman mangrove di sepanjang garis pantai agar mencegah abrasi dan terjadinya banjir di sekitaran daerah pinggiran pantai tersebut.(Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Dugaan penghamburan uang negara yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi dengan melibatkan Sekretariat Dewan (Sekwan) setempat pada kegiatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2012 selama 3 hari berturut-turut di Bandung, Jawa Barat dengan menyewa Hotel bintang 4 semakin kuat.

Hal itu terkuak dengan tidak ada hasil yang diperoleh dalam pembahasan tersebut, terkait tidak sempurnanya materi yang disiapkan eksekutif dalam hal ini 5 Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) yang diundang Banggar dalam pembahasan sejak tanggal 23-25 November 2011 lalu itu.

Tidak selesainya pembahasan karena belum lengkapnya materi yang disiapkan eksekutif itu setidaknya diakui Plt Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriyono.

Kepada wartawan Sutriyono mengaku, karena materi yang disiapkan eksekutif belum siap, maka Banggar meminta untuk menyempurnakan materi dan rapat akan kembali di jadwalkan sesuai hasil keputusan rapat Banggar yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Ya memang dari 5 SKPD yang kita undang untuk pembahasan tahap pertama tidak siap, maka kita minta untuk menyempurnakan materi dan pembahasan akan kembali di jadwal ulang,” ujar Sutriyono yang mengaku belum mengetahui periss tempat yang akan di tuju untuk pembahasan berikutnya.

Namun yang pasti kata dia, Pembahasan akan dilakukan di luar gedung DPRD Kota Bekais, karena gedung ini tengah dilakukan renovasi. “Ya nanti kita putuskan dalam rapat Banggar,” katanya singkat.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Yusuf Naseh. Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar itu, pembahasan akan kembali dilakukan jika rapat Banggar menemukan keputusan. “Ya kita lihat saja, dan kalau masalah tempat itu dimana saja bisa,” kilahnya.

Sementara itu Abudin, Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi salah satu Kepala SKPD yang diundang dlaam rapat pembahasan tersebut mengaku sangat dirugikan dengan tempat pembahasan yang dilakukan di luar Kota Bekasi.

Menurut dia, kerugian dikarenakan sudah tempat yang di tentukan DPRD dalam hal ini Banggar cukup jauh, pembahasan juga belum selesai dilakukan. “Ya jelas kita snaga dirugikan, karena sudah jauh-jauh pembahasan belum selesai dilakukan,” paparnya kesal.
Sekjen Komunitas Peduli Bekasi (KGB), Tatang Suherman menanggapi hal itu mengaku sangat menyayangkan tingkah laku Banggar DPRD Kota Bekasi yang terkesan hanya menghamburkan uang.(Bayu samudra/Inas

(29/11)  Ketua Pokja Pemutahiran Data KPUD, Idham Kholik menyayangkan rendahnya partisipasi Parpol terhadap draf Daftar Pemilih Sementara.

BEKASI_DAKTACOM: Pokja pemutahiran data pemilih  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), melakukan rapat dengan 23 Panitia Pemungutan Suaran Kecamatan (PPK) Kabupaten Bekasi di kantor KPUD, Rengas Bandung, Selasa (29/11).

Menurut Ketua Pokja  pemutahiran data KPU Kab. Bekasi, Idham Kholik,  rapat evalusasi  itu dimaksud untuk mengetahui  masalah yang dihadapi petugas PPK, terutama masalah data pemilih yang akan segera disyahkan menjadi draf Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Rapat evaluasi moment untuk memasukkan pemilih tambahan. Jika ada pemilih yang belum masuk dalam draf daftar pemilih sementara, padahal sudah memenuhi persyaratan kualifikasi  untuk memilih  berdasarkan undang-undang harus segera dimasukkan, kata Idham Kholik, saat diwawancari Yeny Azra bay phone.

Dikatakan, dari hasil laporan PPK, ternyata terjadi penurunan jumlah pemilih disebabkan ada yang meninggalkan dunia, yang berubah status  yang sebelumnya masih belum memiliki hak pilih karena usia belum cukup 17 tahun maupun karena terjadi mutasi kependudukan.

“Trendnya ada penmurunan pemilih dari draf DPS. Untuk sementara penurunan pemilih ada  yang ganda, ada yang meninggal dunia, ada yang berubah status” kata Idham Kholik.

Apabila ada pemilih yang sudah memenuhi ketentuan undang-undang tapi belum masuk dalam DPS, mereka yang sudah berusia 17, atau yang belum 17 tahun tapi sudah menikah, atau orang yang sudah berdomisislih lebih 3 bulan, sudah harus dimasukan menjadi daftar pemilih sebelum dilakukan penetapan DPT 16 Desember, papar Idham Kholik.

Diungkapkan, kendala yang dihadapi baik PPK maupun KPU pada awalnya  PPDP ada sebagaian yang merasa kecewa, termasuk RT RW yang membantu pendataan. Namun ketika mereka menerima data Dsidukcapil malah hasilnya berbeda. “Mereka bertanya kenapa data kami kok berbeda” ungkap Idham.

Kendala lain adalah daerah  perpindahan penduduk (Urban)  sebelumnya ada yang ngontrak  namun kemudian setelah itu ia punya rumah sendiri dan statusnya harus berubah, tapi dalam draf DPS tidak berubah.

“Kami ingin pasti yang berhak memilih adalah mereka yang terdaftar di DPT” tegas Idham.

Idham mengakui urangnya partisipasi dari parpol untuk mendorong kadernya yang belum terdaftar sebagai pemilih agar mendaftarkannya ke PPK untuk dimasukan ke DPS.

Parpol seharusnya memberikan nama-nama kadernya yang belum terdaftar di DPS . “Jangan sampai sesuah DPT ditetapkan baru mengatakan ada kader yang tidak terdaftar” kata Idham mengingatkan. ( Yeni/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Pemerintah Kabupaten Bekasi akan membangun Gedung Korps Pegawai Negeri (Korpri) menghabiskan biaya sebesar Rp. 7 Milyar yang bersumber dari APBD Tahun 2012.

Ketua Korps Pegawai Negeri Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi dalam acara peletakan batu pertama Gedung Korpri yang berlangsung di Kecamatan Cikarang Barat, mengatakan dana pembangunan gedung baru Korpri tersebut merupakan bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp. 7 Milyar yang berasal dari APBD dimana akan disalurkan untuk dana awalnya sebesar Rp. 2,9 Milyar.

Menurut Dadang MUlyadi, gedung baru Korpri tersebut nantinya akan menggantikan gedung Korpri lama yang berada di Wilayah Kota Bekasi.Karena status kepemilikan gedung Korpri lama kini masih dimiliki oleh Kota dan Kabupaten. Karena dana pembangunannya berasal dari iuran PNS bekasi anggota Korpri sebelum dilakukannya pemekaran.

“Dengan adanya gedung Korpri tersebut diharapkan kesejahteraan anggota Korpri dapat lebih meningkat” kata Dadang Mulyadi.

“setiap PNS yang meninggal juga diberikan uang santunan sebesar Rp. 1.000.000 yang berasal dari iuran anggota Korpri Kabupaten Bekasi yang berjumlah 16.000 orang” uangkapnya.

Dadang menambahkan, untuk mendukung kesejahteraan bagi PNS pihaknya merencanakan menyiapkan 200 rumah murah yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.( Ardi Mahardika/Inas).

TAJI_DAKTACOM: Ledakan bom mobil menewaskan 19 orang di luar gerbang sebuah penjara yang terletak di dekat Baghdad, ujar pejabat boneka Irak pada Senin (28/11/2011) seperti yang dilansir BBC.

Mereka mengatakan setidaknya 22 orang terluka dalam serangan yang terjadi di kota Taji, sekitar 25 Km dari utara ibukota.

Korban dilaporkan termasuk penjaga penjara, staf penjara dan polisi yang bertugas di sana.

Tidak dijelaskan apakah serangan pada pagi hari itu adalah bagian dari upaya pelarian diri dari penjara.

Penyerang meledakan bom sekitar pukul 08.00 waktu setempat di pintu masuk utama penjara Hout.

Ledakan terjadi ketika para pegawai penjara berada dalam perjalanan mereka untuk memulai tugas, menggantikan rekan mereka yang bertugas di malam hari.

“Terdapat asap hitam dan api di sekitar tempat itu.  Aku melihat mayat empat polisi dan potongan tubuh manusia,” ujar seorang polisi boneka, Hisyam Ahmed seperti dikutip AP.

Ini adalah serangan terbesar ketiga dalam lima hari di Irak. (haninmazaya/arrahmah.com/Inas)

JAKARTA_DAKTACOM: Abdullah Hehamahua, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sependapat dengan penilaian berbagai pihak, terutama dari internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa pimpinan KPK saat ini terlalu banyak bicara.

“Saya setuju pimpinan KPK terlalu banyak bicara,” kata Abdullah saat fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Pernyataan Abdullah itu menanggapi pertanyaan Ahmad Yani, anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, apakah pimpinan KPK saat ini lebih banyak bicara dibanding bekerja.

“Yang seharusnya banyak bicara, kan, DPR. Ini saya lihat KPK terlalu banyak komentar. Semua mau dikomentari,” kata Yani.

Abdullah mengatakan, dalam setiap rapat pimpinan, dirinya selalu mengingatkan pimpinan KPK untuk tidak bicara mengenai kasus. Penjelasan penanganan kasus ke publik, kata dia, cukup dilakukan humas.

Kompas.com

BEKASI_DAKTACOM: Dalam rangka memperingati hari tanam pohon, pemerintah Kabupaten Kabupaten Bekasi, mengajak masyarakat untuk menanam pohon yang ditargetkan 3-4 Juta di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bekasi Bambang Sulaksana dalam acara peringatan hari menanam pohon di Kecamatan Cikarang Barat, Selasa (29/11).

Bambang mengatakan hari ini dilakukan penanaman sekitar 30 pohon yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bekasi.Nantinya juga dilakukan penanaman baik ditingkat desa maupun kawasan industri agar tercipta wilayah hijau yang disinergikan dengan program pemerintah pusat yang menanam 1 Milyar pohon.

Jenis pohon yang ditanam  yaitu pohon Ketapang, Cemara dan Mahoni. Tujuannya untuk membangkitkan semangat swadaya masyarakat dalam gerakan penanaman satu miliar dan hal ini menjadi esensi dalam seluruh program gerakan penanaman pohon yang telah diluncurkan Kementerian Kehutan dalam rangka perbaikan lahan kritis.

Bambang Sulaksana menjelaskan Kegiatan ini juga untuk nmeningkatkan kepedulian akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon dan mengurangi pemanasan global dari kawasan Industri agar mencapai pembangunan Kabupaten Bekasi yang bersih.

Menurut Bambang penanaman satu milyar pohon tahun 2011 merupakan gerakan nyata secara massal yang bertujuan antara lain untuk menambah tutupan lahan dan mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon di atmosfir untuk pencegahan dampak perubahan iklim serta mendukung pembangunan ketahanan pangan, energi dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.(Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Dewan pengupahan kota Bekasi ahirnya merubah kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp 1.422.000,- lebih menjadi Rp 1.700.000,- lebih. Perubahan itu dilakukan setelah banyaknya desakan dari serikat pekerja.

Hal itu dikatakan Abdul Iman Kepala Dinas Ketenagakerjaan kota Bekasi yang sekaligus Ketua Dewan Pengupahan kota Bekasi.

Menurutnya pemerintah kota Bekasi melalui rapat panjang menghasilkan keputusan untuk merubah UMK kota Bekasi yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan itu disampaikan kepada Gubenur Jawa Barat Ahmad Heriawan untuk ditindak lanjuti pengesahanya.

Kota Bekasi masih satu wilayah dengan DKI Jakarta dan kabupaten Bekasi yang UMK-nya lebih tinggi dari kota Bekasi. Sehingga Dewan Pengupahan Kota memutuskan melakukan perubahan.

Perubahan itu dilakukan selain karena banyaknya demo dari serikat pekarja yang menuntut kenaikan UMK juga mempertimbangkan faktor lain, kata Iman.

Ditambahkanya jika UMK kota Bekasi terlalu besar ia khawatir para pengusaha enggan membuka usaha di wilayah kota Bekasi yang ahirnya merugikan buruh sendiri.

Sementara Plt. Sekda kota Bekasi Rayendra Sukarmaji mengatakan demo yang terjadi akibat UMK telah disepakati dianggap terlalu kecil seharusnya tidak terjadi karena dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu masyarakat yang lain.

Ditambahkanya kota Bekasi sedang melakukan pembenahan bidang ketenaga kerjaan sehingga pihaknya menduga adanya sekelompok masyarakat yang menginginkan kota Bekasi tidak kondusif.

Sementara terkait UMKk Kabupaten Bekasi yang lebih besar pihaknya mengatakan adanya nuansa politik kepentingan penguasa menjelang Pemilukada kabupaten sehingga UMK ditetapkan lebih besar dari kota Bekasi.

Terpisah Apindo kota Bekasi mengaku akan melakukan PTUN jika UMK tetap dinaikan. (Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Drektur eksekutif Masyarakat Transparasi Bekasi, Adi Bunarni menilai pembahasan rancangan APBD 2012 yang dilakukanDPRD kota Bekasi disalah satu hotel di Bandung yang menghabiskan Rp 60 juta merupakan pemborosan anggaran.

Hal itu dikatakan Adi Bunardi saat ditemui di lingkungan kantor DPRD kota Bekasi Senin (28/11).

Menurutnya pembahasan anggaran RAPBD 2012 penting dilakukan ditempat yang kondusif tetapi menurutnya banyak tempat di kota Bekasi yang memenuhi kriteria untuk tempat pembahasan anggaran.

Adi Bunardi mensinyalir adanya kepentingan rekanan pihak ketiga. Ia juga menyarankan pembahasan  perencanaan perencanaan RAPBD agar  dilakukan terbuka degan melibatkan kalangan  akademisi, LSM dan pihak terkait.

Menurutnya anggota DPRDd kota Bekasi sepertinya mempunyai hukum tidak tertulis yang mengharuskan pembahasan anggaran di luar daerah sehingga publik curiga ada kolusi di dalam pembahasan itu.

Sementara wakil ketua DPRD kota Bekasi Yusuf Nasih dari fraksi Golkar mengatakan kebijakan pembahasan di kota Bandung merupakan kesepakatan anggota badan anggaran agar pembahasan dapat maksimal

Terpisah wakil ketua DPRD  kota Bekasi Sutriono dari fraksi PKS menanggapi tudingan pemborosan anggaran untuk pembahasan RAPBD 2012 mengatakan kesepakatan yang telah dilakukan anggota banggar menetapkan pembahasan di hotel Bandung karena sedang dilakukan renovasi gedung DPRD.

Menurutnya pembahasan RAPBD yang dilakukan 3 hari selama di Bandung belum ada satupun dinas yang disetujui rancangan belanja dinas terkait oleh banggar DPRD kota Bekasi

Menanggapi hal tersebut ketua Pemuda Demokrat  Indonesia kota Bekasi King vidor mengatakan pembahasan yang dilakukan 3 hari dengan memakan anggaran lebih dari 60 juta lebih tanpa hasil menandakan akan adanya kemoloran ketuk palu RAPBD 2012.

Sementara Plt. Walikota Bekasi Rahmat Efendi menanggapi pemborosan anggaran yang dilakukan untuk sewa hotel,transportasi,uang saku dewan, menyayangkan hal tsb menurutnya dprd kota bekasi harus mementingkan anggaran untuk pembangunan Bekasi hanya digunakan untuk perjalanan dinas terlebih hasil rapat rapbd di bandung blm nampak hasilnya pihaknya menyarankan untuk pembahasan berikutnya dilakukan di kota Bekasi untuk mengemat anggaran APBD.

Kepala dinas perekonomian rakyat kota Bekasi Abudin mengaku dirugikan dengan kebijakan DPRD yang melakukan pembahasan anggaran di kota Bandung karena selama 3 hari berlangsung hanya ada 5 dinas yang dipanggil sehingga pihaknya merasa dirugikan masalah waktu. (Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB) 2012 Kota Bekasi yang dilaksanakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat dengan pihak Eksekutif di Hotel Jakayarkta, Bandung, Jawa Barat diduga kuat hanya menghamburkan anggaran, disamping itu juga guna lebih leluasa dalam melakukan bargaening.

Tidak itu saja, pelaksanaan kegiatan di luar Kota Bekasi itu juga terindikasi adanya tindakan Kolusi antara DPRD, Eksekutif dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam hal ini Rekanan Kontraktor.

Hal itu ditegaskan Ketua Masyarakat Transparansi Bekasi (MATA), Adi Bunardi kpd dakta, Senin (28/11) di Bekasi.

Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di luar Kota Bekasi dengan jumlah aggota Banggar 24 orang itu jelas sarat dengan kepentingan, karena akan sangat sulit di jangkau oleh steak holder.

“Ini jelas indikasinya, karena setiap pengesyahan anggaran pasti melibatkan pihak ketiga, yang memang memiliki kepentingan setelah anggaran itu disyahkan. Makanya guna menghindari adanya  sorotan, pelaksanaan dilakukan diluar Kota Bekasi,” tandasnya.

Adi mengaku, jika tidak ada kepentingan itu, maka mengapa pembahasan tidak dilakukan di Kota Bekasi. Jikapun DPRD ingin tempat yang refresentatif, di Kota Bekasi juga sudah banyak Hotel yang tidak kalah dengan Bandung. “Kita lebih setuju jika pembahasan dilakukan di Kota Bekasi, selain lebih efisien waktu juga cos yang dikeluarkan tidak sebesar di Bandung, yakni berkisar ratusan juta,” tuturnya.

Senada dengan Adi Bunardi, Ketua Pemuda Demokrat, King Vidor mengaku pihaknya mempertanyakan ungency dari pelaksanaan pembahasan yang dilakukan di Bandung. King Vidor mengaku dilaksanakannya pembahasan di luar Kota Bekasi jelas menimbulkan pertanyaan besar akan ada apa di balik itu.

“Ya jelas, sudah hidup penuh dengan fasilitas kemewahan, pelaksanaan pembahasan juga dilakukan di luar Kota Bekasi yang tentunya setiap anggota dewan mendapat uang saku dari kegiatan itu,” cetusnya.

Pembahasan RAPBD di luar Kota Bekasi juga disesalkan Plt walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang mengaku, pihaknya lebih setuju kegiatan itu dilaksanakan di   Bekasi karena selain banyak tempat juga akan lebih menghemat segalanya yakni uang dan waktu.

“Saya juga setujunya di Kota Bekasi, tapi mau gimana lagi, itu kemauan DPRD selaku pihak yang mengundag. Kalau kita lebih setuju di gedung pelatihan Cevest Kota Bekasi saja,” papar Rahmat Effendi.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Yusuf Naseh mengaku pembahasan bisa dilaksanakan dimana saja. Sedang mengapa dilaksanakan di Bandung, Yusuf Naseh mengaku hal itu bertujuan agar lebih cepat. “Ya di Bandung tujuan kita supaya lebih fokus,“ katanya.

Hal senada juga dikatakan Plt Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriyono yang mengaku dilaksanakannya di Bandung karena kesepakatan anggota Banggar. “Kan kantor DPRD sedang di rehab,” katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Zaenal Akbar saat dikonfirmasi terkait anggaran yang dihabiskan dalam kegiatan pembahasan yang dilaksanakan selama 3 hari 23-25 November tidak mengetahui persis akan besaran yang dihabiskan. “Ya saya kurang paham, karena selain dana untuk perjalanan itu belum cair, juga yang lebih memahami itu staf saya dan orangnya sedang keluar,” kata Zaenal Akbar.

Yang pasti kata dia, uang saku yang diterima untuksetiap anggota Banggar selama 3 hari sama dengan uang saku eselon II.

Informasi diperoleh, setiap anggota Banggar menerima uang saku dalam pembahasan tersebut sebesar Rp1,4 juta. Sedang untuk untuk penginapan sebesar Rp800 ribu selama 3 hari. Jika dikalkulasikan anggaran yang dihabiskan mencapai ratusan juta.(Bayu Samudra/Inas)