BEKASI_DAKTACOM: Walaupun  telah mendapat protes keras baik dari Perum Jasa Tirta II selaku pengelola saluran, maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi  bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran saluran skunder, di Jalan Pejuang, Kelurahan Medan Satria, Kec. Medan satria, Kota Bekasi,  bangunan itu tetap berdiri kokoh. Satpol PP tak berdaya untuk menertibkan.

Kepala Bidang Keamanan dan Penertiban umum (Trantibum) Satpol PP Kota Bekasi Kandar Iskandar mengatakan , belum bisanya dilakukan penertiban karena surat yang diterima  Satpol PP dari Plt. Walikota Bekasi baru didisposisi.

“Surat baru saja turun, jadi kita belum bisa melakukan penertiban, karena harus menggelar rapat terlebih dahulu,” kilah Kandar Iskandar yang dijumpai diruang kerjanya, kamis 20/10.

Kandar Iskandar mengaku saat itu surat yang kita terima salah yakni dari pengembang perumahan Hasana Damai Putra (HDP) dimana seharusnya surat itu dikirimkan oleh PJT selaku pengelola. “Ya yang pasti kita belum bisa melakukan penertiban karena harus ada rapat ulang,” tuturnya.

Kandar Iskandar membenarkan kalau bagunan liar yang seolah sudah permanen dibekingi oknum ormas tertentu. “Ya saya tahu yangmembekingi, tapi tetap kita akan melakukan rapat terlebih dahulu,” katanya

Surat dari PJT II sendiri lanjut Kandar, baru di terima pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober lalu, dengan surat tertanggal 7 Oktober. Prosesnya kan ke Plt walikota dahulu baru ke Asda dan ke Satpol PP. Jadi kita tunggu saja hasil rapatnya.

Pantauan daktacom dilokasi itu ternyata ratusan bangunan liar masih tetap  berdiri di bantaran saluran skunder. Bangunan itu telah meresahkan sejumlah warga, baik itu pengembang HDP, masyarakat pelanggan PDAM serta PDAM Tirta Bhagasasi sendiri. Keluhan terkait bangunan dikarenakan kerapnya air yang mengali tersumbat karena dampak dari bangunan liar yang berdiri hingga berjumlah ratusan.

PDAM sendiri melalui Direktur Utama, Wahyu Prihantono mengaku akibat maraknya berdiri bangunan liar menyebabkan saluran tersebut tersumbat, akibatnya pasokan air kepada pelanggan terganggu.

“Disatu sisi kita ingin memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, tapi di sisi lain saluran terganggu yang menyebabkan suplai air tersendat,” pungkasnya, ujar Wahyu Prihantono. ( Bayu Samudra/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meliburkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah selama lima hari saat perhelatan Sea Games XXVI 11-22 November 2011. Keputusan ini diambil agar pelajar dapat memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang berlaga dalam pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara tersebut.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan sekolah dalam mengerahkan para pelajar menjadi suporter, terutama pada saat kontingen Indonesia bertanding.
Ratiyanto menilai, ajang ini merupakan momen yang tepat dan menguntungkan dalam menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di kalangan pelajar.
“Saat Sea Games berlangsung, tidak semua pelajar yang diliburkan. Untuk tingakt SD, tambahnya, hanya kelas 1-5 yang diliburkan. Sementara untuk tingkat SMP, yang diliburkan adalah kelas 7-8. Sedangkan untuk tingkat SMA, hanya kelas 10-11 yang diliburkan” jelasnya.

Rencana ini juga dapat meminimalisir aksi tawuran antar pelajar yang belakangan ini sering terjadi. Selama libur sekolah, para pelajar juga tetap diberikan tugas untuk mengisi waktu liburan. Hal ini juga terkait dengan upaya pemprov DKI dalam mengurangi aktivitas berkendara yang akan berdampak pada menurunya tingkat kemacetan di ibukota saat Sea Games berlangsung, paparnya. (rexym Mahindra/Inas)

CIKARANG_DAKTACOM: Panwaslu Kabupaten Bekasi mengaku kecewa karena anggaran pengawasan pemilihan bupati dari pemerintah daerah terpangkas sekitar Rp 600 Juta, dari rencana anggaran sebesar Rp 1,9 miliyar  menjadi Rp 1,350 miliyar.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Mulyadi Assyamsudin mengungkapkan kekecewaannya karena berdasarkan pengetahuannya dana pengawasanPilkada sebesar Rp. 1,9 Milyar namun saat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) daerah di Kesbangpol dana pengawasan berkurang menjadi Rp. 1,350 Milyar dengan alasan dana tersebut bisa mencukupi untuk operasional Pilkada kabupaten Bekasi.

Mulyadi menambahkan seharusnya pemerintah daerah melalui dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah melakukan pembicaraan telebih dahulu dengan panwaslu sehingga diketahui alasan atas pemangkasan dana anggaran tersebut

Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi menambahkan dengan jumlah dana yang sekitar Rp. 1,350 milyar tersebut,  Panwaslu pesimis akan dapat mengawasi jalannya pilkada kabupaten Bekasi dengan baik karena wilayah kabupaten begitu luas, sedang aanggaran pengawasan minimn.
“Anggaran  dapat mempengaruhi efektifitas jalannya pengawasan apalagi ada  kekhawatiran akan terjadi pemilu ulang. Meski demikian Panwaslu akan tetap menjalankan topoksinya sebagai pengawas dengan anggaran seadanya” katan Mulyadi As Symasudin.

Mulyadi menjelaskan pihaknya akan mendatangi kesbangpol untuk mengetahui sejauh mana alasan pemotongan anggaran tersebut, jika memang tidak jelas maka dirinya mengancam tidak akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah.

Menurut Mulyadi pada Rabu pekan depan Panwaslu akan melakukan Rapat Kerja seluruh kecamatan untuk menyikapi pemantauan pemutakhiran data pemilih sementara. Namun dengan anggaran yang berkurang dikhawatirkan kegiatan tersebut mundur. Dan masalah aanggaran ini bisa jadi penghambat kegiatan. (Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Komisi  A DPRD  kota Bekasi Kamis (19/10) memanggil badan kepegawaian daerah dan tim baperjakat ( badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan ) untuk meminta hasil asesment terhadap 11 calon sekda definitif.

Hal itu dikatakan Heri Parani  mewakili komisi A dalam pertemuan dengan Kamaludin Jaeni, kepala BKD dan seluruh kepala bagian. Dalam pertemuan itu diputuskan Senin 24  September dan Rabu 26  September 2011 akan memanggil pihak Unisma Bekasi sebagai tim asesment,  dan 11 calon yang sudah mengikuti  tes kompetensi.

Untuk mengetahui hasil asesment secara mendalam serta obyektifitas penilaian yang telah dilakukan, maka komisi A mempunyai hak untuk memanggil seluruh panitia asesment sekda definitif, jelas Heri Parani.

Lebih lanjut Heri mengakui akan meminta data nama pejabat yang secara devinitif memenuhi syarat dan patas mempunyai peluang untuk menjadi sekda kota Bekasi.

Heri menegaskan asesment yang saat ini di lakukan sangat lambat bahkan meneurut ketentuan yang ada 3 bulan menjelang masa pensiun  Plt. Sekda harus dikirimkan 3 nama calon sekda ke gubenur Jawa Barat. Sehingga tidak terjadi pengangkatan pelaksana tugas sekda seperti yg terjadi saat ini, paparnya. (Bayu Samudra/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM: Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Bekasi mengaku hingga kini belum ada satupun Ormas dan LSM yang mendaftar untuk menjadi  pemantau Independen pada Pilkada Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan 11 Maret 2012. Padahal pendaftaran sudah dibuka sejak 7 hari lalu.

Pendaftaran sudah dibuka  sejakl 13 November namun hingga kini sudah memasuki  hari ke tujuh, tak satupun Ormas maupun LSM yang mendaftarkan diri ke KPU,  kata Idham Khalid, anggota KPU Kab.Bekasi , Kamis (20/10).
Menurutnya,  semangat organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi pemantau Pilkada sangat kecil. Kemungkinan terbentur permasalahan pendanaan.
Sebab kata Idha,   KPU tidak menganggarkan biaya untuk pemantau independen. Kuat dugaan itu yang menyebabkan Ormas dan LSM tak ada yang mau mendaftar, kata Idham Kholid. Tapi tidak menutup kemungkinan Ormas dan LSM sudah menjadi pendukung kadidat bupati.

Idham berharap LSM maupun ormas untuk segera mendaftar. Karena keberadaan pemantau independen penting dalam membantu tugas KPU maupun Panwaslu.

Ormas atau LSM yang berniat menjadi pemantau harus benar-benar independen serta punya komitmen kuat untuk mewujudkan Pilkada yang  jujur, adil dan transparan, papar Idham Khalid.

Jika tidak ada LSM atau ormas yang mendaftar menurut  Idham KPU akan tetap melaksanakan  Pilkada karena sudah ada pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Bekasi, ujarnya. (Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Dinas perhubungan kota Bekasi mengakui kesulitan menetibkan warung internet ( warnet ) tanpa ijin yang menjamur di wilayah kota Bekasi. Alasan, karena belum ada payung hukumnya yang bisa digunakan untuk menertibkannya. Padaha kehadiran Warnet sudah banyak meresahkan masyarakat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan  Sopandi Budiman saat ditemui di kantornya Kamis (20/10). Menurutnya kota Bekasi tidak mempunyai  Perda, Perwal yang dapat digunakan untuk menutup ratusan warnet liar karena tidak berijin.
“Masyarakat sudah banyak yang  mengeluhkan dampak negatif kehadiran warnet tidak berijin. Sedangkan  pemerintah kota Bekasi dirugikan ratusan juta rupiah akibat  warnet tak berijin tidak dapat dipungut pajaknya”, kata Sopandi Budiman.

Pemkot  sedang memproses pembuatan Perda atau Perwal sudah  Warnet. Proses Perda itu sengaja melibatkan sejumlah Dinas meski samapai sekarang  belum ada  pembahasan, tambahnya.

Sopandi juga mengakui ratusan warnet di kota Bekasi tidak dilengkapi pemberitahuan larangan untuk mengakses media pornografi. Sehingga dikhawatirkan  berakibat buruk terhadap mental generasi muda.

Sementara anggota komisi  C DPRD  kota Bekasi  Rosihan Anwar didampingi Enie  Widiastuti medesak dinas terkait untuk segera menutup akses internet tak berijin. Alasannya,  karena merusak moral masyarakat terlebih warnet tersebut adalah salah satu usaha yang seharusnya meningkatkan PAD  kota Bekasi.
jika disertai ijin tetapi di wilayah setempat menurutnya sebagai sumber kebocoran  PAD  sehingga selama ini dinas perhubungan merupakan dinas yang tidak pernah mencapai target pad

Berdasarkan Peraturan Gubernur ( Pergub)  No. 14 a th 2011 setiap warnet di atas modal  Rp100 juta, harus memiliki surat ijin usaha sedang yang di bawah Rp 100 juta, harus memiliki ijin SKDU. (Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM: Sofwan 40 tahun  warga  Kaliabangnagka kota Bekasi kembali menjadi korban Penipuan bermodus meminta pulsa dengan  mengaku sebagai  teman korban yang berpua-pura  akan berkunjung ke rumah korbannya.

Menurut  Sofwan, ia sedang mengeluhkan nasib yang menimpanya karena baru saja  tertipu Rp 900 ribu,  oleh seorang yang tak dikenalnya. Dalam pembicaraan lewat telepon itu pelaku kata Sofwan mengaku sebagai teman yang akan berkunjung ke rumahnya.
Si pelaku membuat cerita seolah-olah ia ditangkan seorang polisi yang sedang melakukan razia, untuk  itu pelaku meminta pulsa sebesar Rp 100.000. Tak lama kemudia pelaku nelpon lagi bahwa ia sedang diperiksa di Polres Bekasi. Pelaku lagi-lagi minta pulsa Rp 400.000, dan berjanji akan diganti setelah selesai pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh polisi.

Lebih lanjut Sofwan menceritakan  para pelaku penipuan kemudian mengaku sudah berada di polres kota Bekasi sedang melakukan BAP di salah satu ruangan Polres kemudian pelaku penipuan meminta kembali pulsa kepada sofan senilai Rp 400.000  kepada 4 nomor yang telah disiapkan pelaku.

Sofan kembali memberikan pulsa kepada pelaku dengan  harapan akan digati setelah ketemu di Polresta kota Bekasi. Tetapi setelah ditunggu sampai siang Sofwan baru sadar jika dirinya telah ditipu senilai Rp 900.000 ol eh orang tak di kenal.(Bayu Samudra/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM : Puskesmas Kedungwaringin dan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menjadi tempat uji coba  sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) agar dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan yang dilakukan  kementrian Kesehatan.

Aplikasi  SIKDA generik adalah sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit dan kesehatan lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan kementrian kesehatan.

Kepala pusat data dan informasi kementrian kesehatan dr. Jane Soepardi, saat meninjau  SIKDA  generik di puskesmas Kedungwaringin mengatakan program tersebut  sedang dijucoba.  Sehingga aplikasinya bisa didistrubusikan ke 497 seluruh Kab, kota di Indonesia.
Sementara untuk jangka pendek target pendistribusian program SIKDA Generik untuk tahun 2012 mendatang akan disalurkan ke 138 Kab, kota yang dinilai sulit dalam pelayanan kesehatan. Sehingga nantinya dilakukan pelatihan terhadap tenaga puskesmas agar menguasai penggunaan perangkat komputer tanpa dipungut biaya apapun.

dr. Jane Soepardi menambahkan SIKDA mampu menampung data sekaligus menghubungkan secara online ke seluruh puskesmas maupun rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya baik milik pemerintah atau swasta yang terintegrasi secara nasional.

“Penggunaan SIKDA segala data menjadi akurat dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat jika dibandingkan sebelumnya yang masih digunakan secara manual. Sedang penunjukan puskesmas sebagai awal aplikasi SIKDA karena 80 persen jangkauan pelayanan mengacu pada puskesmas yang banyak dikunjungi masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. Ari Muharman menjelaskan SIKDA merupakan Pilot Project yang akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatannya disetiap Puskesmas di Kabupaten Bekasi dan diimplemantisikan sambil menyiapkan perangkatnya. (Ardi Mahardika/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta terus berupaya memperbaiki setiap pelayanan haji dari tahun ke tahun. Hal ini juga berkaitan dengan adanya PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Embarkasi Jakarta Pondokgede agar membangun kesan positif dan bekerja keras sesuai tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga tercipta layanan prima. Harapan ini bisa terwujud jika didukung oleh SDM yang terampil, cekatan dan amanah, serta dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik.

Kepala Bagian Mental Spiritual DKI Jakarta  H Jubaidi mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, dimana pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan, dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji.

Ia menjelaskan pihaknya menyediakan dana sebesar Rp15,2 miliar untuk calon jamaah haji (Calhaj) DKI pada musim haji tahun ini. Jumlah itu dialokasikan untuk katering Rp12,5 miliar dan transportasi Rp2,7 miliar. Pihaknya pada musim haji tahun ini juga menyediakan 18 bus untuk transportasi jamaah haji. Sementara itu pada musim haji tahun ini, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan memberangkatkan 21.907 orang terdiri dari, calhaj DKI 7.084 orang, Lampung 6.282 dan Banten 8.541 orang. (rexy Mahindra/Inas)

BEKASI_DAKTACOM:  Ruang konsultasi Embarkasi  haji Jawa Barat kurang diminati calon jamaah haji jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan petugas ruang konsultasi Solihu Hadi, kepad daktacom, Kamis (20/10).
Menurutnya berkuangnya minat calon jamaah haji  untuk berkonsultasi di sebabkan para  Calhaj sudah  mengikuti manasik haji  di daerahnya sebelum datang ke asrama. Mereka telah dibimbing oleh Kelompok Bimbingan Haji Indonesia (KBIH) masing-masing.
“Sebelumya, setiap hari sedikitnya 200 Calhaj yang mengikuti bimbingan dan konsultasi  haji di embarkasi haji Bekasi kini hanya 100 orang” kata Solihu Hadi.
Lebih lanjut  dijelaskan, bagi calon jamaah haji disiapkan empat pembimbing jamaah haji yang siap melayani jamaah 24 jam untuk menjawab berbagai hal tentang urusan haji.

Solihu Hadi,  menghimbau kepada calon jamaah haji untuk memurnikan kembali niat ibadah haji jangan terlalu berlebihan dalam berbelanja karena menurutnya Calhaj dari Indonesia paling gemar berbelanja.

Ketika ditanya tentang  cuaca yang ekstrim Solihu Hadi juga menghimbau para jamaah untuk menyiapkan masker basah di setiap perjalanan karena suhu di Mekkah  rata rata 40 derajat selsius dan jika terjadi cuaca dingin hinga mencapai  5 derajat selsius maka jamaah diharapkan membawa baju hangat, jelasnya. (Bayu Samudra/Inas).

CIKARANG-DAKTACOM: Panwaslu kabupaten Bekasi menginstruksikan Panwascam melakukan pengawasan langsung proses pemutakhiran DPS dan verifikasi faktual calon perseorangan di setiap desa. Sebab sampai saat ini  belum dibentuknya  Panitia Pengawas  Lapangan PPL).
Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Mulyadi Assyamsudin mengatakan jumlah pengawas dalam Pilkada terdiri dari tiga anggota Panwaslu dan 23 anggota Panwascam yang dalam waktu dekat ini akan melakukan pengawasan pada tahap verifikasi data pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang Idealnya dilakukan oleh pihak Panitia Petugas Lapangan (PPL).

Namun,  karena PPL tersebut belum terbentuk, maka Panwascam harus terjun langsung melakukan pengawasan proses pemutakhiran daftar pemilih dan verifikasi faktual calon perseorangan di setiap desa, jelasnya.

Menurut mulyadi Meskipun satu kecamatannya hanya ada tiga anggota, namun mereka harus bisa mengawasi verifikasi data pengawasan proses pemutakhiran DPT dan verifikasi faktual calon perseorangan yang secara teknis tiap panwascam mengawasi 3-4 desa di tiap-tiap kecamatan.

Mulyadi  Assyamsudin Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi menambahkan Untuk mengantisipasi kekurangan jumlah personel  pihaknya akan menyisiati dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan mengharapkan kepedulian masyarakat untuk bisa mengawasi agar bisa berjalan efektif dalam pelaksaanaan pemilukada 2012 mendatang, paparnya.(Ardi Mahardika/Inas).

BEKASI_DAKTACOM:  Enie Widhiantuti, dari komisi C DPRD  kota Bekasi menghimbau kepada pejabat yang terkena rotasi dan mutasi beberapa waktu lalu segera melakukan langkah nyata demi tercapainya PAD ( pendapatan asli daerah ) di tahu 2012.

Hal itu dikatakan anggota DPRD dari fraksi  PDI  Perjuangan ‎ saat di temui di  DPRD Kota Bekasi Kamis (20/10). Menurutnya  tidak ada alasan untuk mengambing hitamkan mutasi dan rotasi yang dilakukan di tingkat pemerintahan oleh Plt. Walikota  Rahmat  Efendi,  tapi harus segera menunjukan kemampuan dengan  menghasilkan capaian PAD yang telah di targetkan pada masing-masing dinas.

Enie menambahkan terkait bayaknya tempat pembuangan sampah liar di setiap kecamatan yang mencapai 90 titik lebih adalah bentuk kelalaian dari dinas kebersihan yang kurang bekerja maksimal. Sehingga PAD yang seharusnya masuk,  menjadi tidak terserap.  Terlebih menurutnya di setiap TPS liar akan menimbulkan kebocoran PAD ahirnya pencapaian PAD dinas terkait tak tercapai.

Lebih lanjut  Enie mengatakan dinas perhubungan kota Bekasi yang tidak pernah dapat mencapai target PAD selama ini harus meminimalisir kebocoran restribusi terutama pada retribusi parkir di jalan umum dan tempat-tempat tertentu. Sehingga tahun ini diharapkan semua dinas dapat mencapi target PAD yang telah ditentukan.

Komisi  C yang membidangi aanggaran  berencana memanggil semua kepala dinas baru untuk meminta capaian PAD yang selama ini sudah didapat masing masing  dinas. (Bayu Samudra/Inas

JAKARTA_DAKTACOM: Menteri serta Wakil Menteri Hukum dan HAM, Amir Syansudidin mengungkapkan, ia mendapat tugas untuk fokus melakukan pembenahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) terutama melakukan pembinaan bagi para narapidana terorisme serta menyelesaikan kasus terkait hak asasi manusia (HAM).

Hal itu diungkapkan mantan pengacara itu di Jakarta, Rabu, (19/10). Dikatakan, ia telah menginventarisasi masalah hukum yang cukup banyak, namun hanya beberapa yang akan menjadi prioritas dan fokus untuk diselesaikan hingga 2014.

“Setelah kami inventarisir masalah cukup banyak, tapi kami pilih yang prioritas. Kami ingin melakukan pembinaan  agar lebih  berdaya guna dan hasil guna bagi narapidana terorisme. Karena dari pengalaman sebelumnya, dan melihat kejadian yang sudah-sudah, banyak narapidana terorisme yang sudah menjalani masa tahanan melakukan lagi hal yang sama (setelah keluar dari lapas),” papar Amir Syamsuddin.

Selama ini para narapidana terorisme ini juga melakukan pengembangan-pengembangan, konsolidasi, sehingga pengalaman di lapas yang seharusnya membuat mereka tidak mengulangi kesalahan serupa kenyataanya justru terulang,imbuhnya.

Amir Symsuddi, menjelaskan untuk melakukan pembinaan terorisme lembaganya akan libatkan tokoh agama, penggiat sosial, dan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme untuk melakukan upaya maksimal untuk pembinaan ini.

Hal lain yang menjadi fokus adalah kasus-kasus hak asasi manusia. Sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang baru harus memperhatikan kasus-kasus HAM yang banyak belum terselesaikan hingga saat ini, ungkapnya.

“Kasus HAM harus dicari jalan keluar terbaik, lalu kami kemukakan dalam bentuk `restorasi justice`, itu yang diinginkan Presiden. Ini bukan pekerjaan ringan, karena ukuran dari mereka yang menjadi korban HAM tidak bisa seragam seperti mengatur kursi, sehingga perlu langkah serius,” ujar Amir.

Ia sadar Pemerintah tidak dapat mengikuti keinginan korban HAM 100 persen. Namun demikian harus ada upaya agar mereka para korban HAM merasakan ada langkah serius dari Pemerintah untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik.(Antaranews/Inas).

BEKASI_DAKTACOM :  DPRD kota Bekasi desak agar  membeli mobil pemadam kebakaran yang bisa menjangkau kobaran api di apartemen dengan ketinggian 10 lantai. Anggaran pembelian modil itu sudah harus dimasukkan dalam tahun anggaran  2012 mendatang.

Usulan itu dinilai penting untuk menyesuaikan perkembangan kota Bekasi yang kini semakin banyak pembangunan apartemen  lebih dari 10 lantai. “Kita sudah mintak kepada pemerintah agar memperhatikan usulaqn itu” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan, Rabu (19/10).

“ Setelah  desakan pemerintah  akhir memahami maksud DPRD dan kini sudah di akomodir,” kata Ronny Hermawan. Kebutuhan mobil kebakaran itu sudah mendesak bagi kota Bekasi . Jangan sampai ada korban baru kemudian disiapkan sarana pemadamnya, tambahnya.

Lebih lanjut Ronni mengatakan  Kota Bekasi saat ini bermunculan banyak apartemen baru  dengan ketinggian sampai 20 lantai sepertik  Center Poin di Margajaya Bekasi Selatan saja, ada tiga tower 20 lantai. Sama halnya dengan apartemen Mutiara dan apartemen di Pasar Sumber Artha, Kalimalang di Daerah Bintara Bekasi Barat belum lagi beberapa rencana pembangunan apartemen baru di kota ini.

Untuk tahap awal akan dibeli satu unit mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi memiliki tangga dan sarana untuk menjangkau apartemen hingga 20 lantai itu. ” Mobil dengan kemampuan menjangkau sampai lima lantai itu percuma. Saya nanti minta agar alokasi dana yang diusulkan untuk keperluan 20 lantai atau bahkan lebih,” katanya.

Ronny sendiri menyesalkan minimnya perhatian dari aparatur soal penyediaan sarana untuk kepentingan masyarakat dan lebih memilih membangun proyek yang kurang mendesak seperti GOR senilai Rp 400 milia dan Plaza Pemkot Rp180 miliar.
Masyarakat lanjut Ronny, sudah membayar pajak, IMB, parkir, PBB dan pajak restoran . Sesungguhnya gaji wali kota dan DPRD itu bersumber dari PAD dengan kontribusi terbesar dari pajak.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Penataan Pengawasan Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Bambang Sulistio menyatakan, penambahan sarana pemadam kebakaran diperlukan mengingat terus tumbuhnya permukiman vertikal di daerah itu. Untuk Kota Bekasi idealnya kendaraan pemadam kebakaran mencapai 20 unit.

“Bagaimana bisa menjangkau tempat yang tinggi kalau tidak ada kendaraan pemadam hidrolik. Jika musibah kebakaran berada di gedung bertingkat, petugas kesulitan menyelamatkan korban yang terjebak api “katanya
Ia juga mengakui  minimnya armada, jumlah personel dan pos pemadam. Kota Bekasi hanya memiliki satu pos pemadam dan 51 personel yang bertugas mengamankan 12 kecamatan dari kebakaran. Menurutnya, penambahan armada dipastikan bisa menekan kerugian. Pada
2010  kerugian akibat musibah tersebut mencapai Rp 17 miliar, paparnya. (Bayu Samudra/Inas

JAKARTA_DAKTACOM:  Pemberian remisi bagi terpidana korupsi dan terpidana terorisme dihentikan sementara. Moratorium itu berlaku hingga keluar kebijakan baru.

Wakil Menteri Kemenkum HAM, Denny Indrayana, mengatakan pemerintah sudah berdiskusi dan berkomunikasi terkait remisi. Pemberian remisi harus sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan untuk rasa keadilan. Eks Menkum HAM Patrialis Akbar juga sudah melakukan kajian.

“Sambil kajian ini dilakukan, kita melakukan moratorium untuk terpidana kasus korupsi. Tidak hanya kasus korupsi tetapi juga terpidana terorisme dan kejahatan-kejahatan organizing crime,” kata Denny.

Hal ini disampaikan Denny dalam jumpa pers di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2011). Denny didampingi Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Menurut dia, saat ini pemberian remisi untuk terpidana korupsi dan kasus terorisme sudah diperketat. “Tetapi sekarang akan lebih diperketat. Kita moratorium sampai ada kebijakan yang saat ini sedang dikaji,” kata Denny.

Sementara KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya penghentian remisi atau pengurangan hukuman terhadap koruptor.

“Kami merespon, mengapresiasi (penghentian remisi terhadap koruptor, red),” ujar Ketua KPK Busyro Moqoddas di gedung DPR, beberapa waktu lalu.
Bahkan  Presiden sudah pernah  memerintahkan Menteri Hukum dan HAM  waktu itu Patrialis Akbar untuk menyiapkan draf atau rancangan revisi tentang remisi koruptor. “Pak Presiden kan sudah perintahkan Menkumham segera membuat draf revisi UU tentang remisi,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar draf ini bisa dibahas dan melibatkan semua pihak. Apalagi, persoalan remisi terhadap koruptor telah menjadi pembahasan hangat baik di legislatif maupun di eksekutif. Lebih  lanjut Busyro mengatakan, hal ini tidak terlepas dari tuntutan masyarakat. “Perumusan draf revisi itu melibatkan unsur-unsur civil society termasuk kampus,” tambahnya.

Sebelumnya, DPR juga mengapresiasi penghentian remisi untuk koruptor ini. Apalagi, tuntutan masyarakat ke DPR kini semakin besar agar koruptor tidak diberikan remisi seperti narapidana yang lainnya.(Detik News/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM : Untuk memberikan pemahaman mengenai verifikasi DP4 dan calon perseorangan, KPU Kabupaten Bekasi akan mengadakan Rapat Kerja (Raker)  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dimulai  Kamis  (20/10) dan berakhir  Jum’at (21/10).

Dalam Raker yang diikuti seluruh anggota PPK  se Kabupaten Bekasi akan diadakan pembekalan terkait pelaksanaan Pilkada. Acara ini akan berlangsung di kantor sekretariat KPU jalan Rengas Bandung Kedungwaringin kabupaten Bekasi.

Menurut  Idham Kholik, Divisi Teknis KPU Kabupaten Bekasi, pelaksaan Raker  merupakan pembekalan awal secara menyeluruh bagi penyelenggaran pemilihan di tingkat Kecamatan.  Dengan pelaksanaan Raker ini diharapkan Pilkada Kabupaten Bekasi akan bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

“KPU akan menjelaskan seluruh rangkaian tahapan, baik itu pendataan dan pemutakhiran pemilih, pencalonan, verifikasi calon perseorangan, distribusi logistik, sosisalisai serta pemungutan dan perhitungan Suara” kata Idham Khalid.

Secara teknis menurut Idham pelaksanaan Raker  terhadap 115 anggota PPK , dibagi dalam dua wilayah. Satu hari untuk wilayah selatan dan satu hari untuk wilayah utara. Pembagian wilayah itu kata Idham karena pertimbangan tempat pelaksanaan.

Dijelaskan,  sebelumnya, PPK seluruh Kabupaten Bekasi sudah melakukan proses rekruitment maupun pelantikan anggota PPS di 187 Desa dan Kelurahan Se- Kabupaten Bekasi.

Sesuai Rencana, Seluruh PPS tersebut akan segera membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau P2DP sebagai persiapan awal pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih Sementara dan verifikasi faktual calon perseorangan dilaksanakan  29  Oktober sampai 6 Desember mendatang, papar Idham Kholik. (Ardi Mahardika/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM:   Kontingen Sea Games dilarang menerobos jalur bus Transjakarta. Penyataan itu disampaikan  Wakil  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta  Rizal Hasyim, Rabu (19/10).
Untuk memperlancar kontingen menuju tempat pertandingan Dinas Perhubungan  akan melakukan pengalihan arus kendaraan selama penyelenggaraan Sea Games XXVI di Jakarta pada 11-22 November 2011, kata Riza Hasyim.
Dikatakan,  Dishub DKI bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya hanya akan memberlakukan sistem buka tutup di sejumlah ruas jalan di ibu kota, khususnya ruas jalan yang dilalui kontingen Sea Games. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar perjalanan atlet menuju tempat pertandingan.
“Rombongan tim Sea Games tidak boleh menerobos jalur bus khusus tersebut. Apalagi mereka mereka dikawal oleh foreder agar tidak terjebak macet. Ia menjelaskan jumlah personel gabungan yang akan disiagakan sebanyak 1.180 anggota, 600 di antaranya dari Dinas Perhubungan DKI” tandas Riza Hasyim.

Dijelaskan, personel Dishub akan ditempatkan di persimpangan sekitar hotel dan venue SEA Games untuk mengatur arus lalu lintas. Setiap persimpangan setidaknya disiagakan empat petugas. Selain itu, petugas juga berada di titik-titik rawan kemacetan ketika rombongan berangkat dari hotel menuju venue, begitu pula sebaliknya. Ia berharap, selama pelaksanaan Sea Games XXVI, warga ibu kota dan sekitarnya mau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. (rexy Mahindra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM:  Sejumlah  spanduk  dan baliho  berukuran jumbo yang di pasang di depan asrama haji Bekas  milik salah satu profider telekomunikasi dalam kondisi rusak dan kumuh. Namun  Satppol  PP kota Bekasi tidak melakukan penertiban, sehingga terlihat semrawut dan merusak keindahan kota Bekasi.

Menyikapi hal itu, Rosihan Anwar dari komisi C DPRD  kota Bekasi meminta agar  Satpol PP dan PPIH  Jawa  Barat segera menurunkan sepanduk yang menurutnya  disnyalir tidak mempunyai izin resmi dari dinas terkait.

Koordinator Satpol yang bertugas asrama haji  Rosmadi Edi Wijaya mengaku sudah melaporkan kerusakan rusaknya spanduk dan baliho ke PPIH. Menurutnya kerusakan itu terjadi akibat ditiup angin.Meski sudah dilaporkan ke PPIH namun hingga kini belum ada tindakan baik dari pemilik baliho maupun PPIH  embarkasi Bekasi Jawa Barat.

Edi mengaku selalu melakukan koordinasi dengan  pihak PPIH  terkait kelayakan pemasangan spanduk maupun baliho terutama yang ada di lingkungan embarkasi haji  Bekasi Jawa Barat.

Lebih lanjut  Edi mengaku belum menertibkan spanduk dan baliho tersebut karena belum mendapatkan perintah dari kepala dinas Satpol PP  kota Bekasi

Sementara pantauan  daktacom selain baliho profaider yang tidak terurus di ring satu asrama juga terlihat baliho bergambar mentri agama Suryadarma Ali sudah satu tahun lebih pemasanganya belum ada perbaikan sementara kondisinya sudah terlihat rusak.

Di depan pintu masuk asrama juga terlihat sekitar 7 baliho besar menghiasi wajah asrama haji. Dari baliho bergambar Gubenur Jabar  Ahmad Heriawan,  baliho Plt.  Walikota Bekasi  Rahmat Efendi, serta politisi dari partai politik, serta baliho dari perusahaan telekomunikasi yang tidak tertata rapi.

Semua baliho tersebut tidak di lengkapi ijin dari BPPT terbukti tidak ada surat yang ditempel pada spanduk dan tanda tanan petugas. Artinya spanduk dan baliho itu tidak bayar pajak.( Bayu Samudra/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM : Untuk mengurai kemacetan saat berlangsungnya SEA Games ke XXVI pada 11-22 November mendatang, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem buka tutup di sejumlah ruas jalan di ibu kota, khususnya ruas jalan yang akan dilalui para atlet.
Melalui cara ini diharapkan, para atlet akan tiba tepat waktu di lokasi pertandingan dari lokasi tempat menginap. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan meliburkan para pelajar setingkat SMP dan SMA selama lima hari saat SEA Games berlangsung.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga strategi penanganan lalu lintas di Jakarta saat berlangsungnya SEA Games dan telah dikemukakan dalam rapat koordinasi persiapan SEA Games.
Strategi pertama, yakni meliburkan pelajar tingkat SMP dan SMA saat berlangsungnya SEA Games yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan yang terjadi. Strategi
Kedua, Dishub DKI akan menerapkan sistem buka tutup serta penempatan petugas pada titik lokasi tertentu yang dikenal sebagai kawasan rawan kemacetan lalu lintas.
Dan strategi ketiga Dishub DKI akan melakukan pengaturan lalu lintas untuk memandu atlet serta ofisial dari tempat penginapan menuju venue dengan sistem buka tutup selayaknya kunjungan tamu negara di Indonesia. Ia menjelaskan peserta SEA Games  wajib diberikan prioritas, karena merupakan tamu penting, papar Udar Pristono.

Sementara itu, untuk meminimalisir kunjungan masyarakat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Ancol,  pihaknya akan melakukan pemasangan stiker bagi kendaraan yang berhubungan dengan kegiatan SEA Games, seperti kendaraan yang mengangkut atlet ataupun ofisial.  Artinya, hanya kendaraan bermotor menggunakan stiker saja yang boleh memasuki area tersebut. (rexy Mahindra/Inas)

BEKASI-DAKTACOM :  Puluhan tukang becak yang terjaring razia kemarin Selasa (18/10),  hari ini mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengandilan Negri kota Bekasi.

Hal itu di katakan Diani Apriyanti  Kasi  Penelaahan  Peraturan Peundang Undangan  Satpol  PP  kota Bekasi,  saat di temui di Pengadilan Negri kota Bekasi.
Dikatakan,  sebanyak 23 tukang becak didenda biaya perkara 1000 rupiah sedangkan denda perkara sebesar Rp 7500  karena beroperasi di daerah yang dinyatakan dilarang untuk pengemudi becak.
Dijelaskan, jalan yang dilarang dilalui beca adalah Jl.  Ahmad Yani, di Bekasi Selatan,  Jl. Juanda, Jl. Khaerul  Anwar, Jl.Hasibuan, Jl. Cut Mutia  di Kec. Bekasi Timur. Bagi pengemudi beca yang melanggar peraturan daerah no  52 th 1998 tentang jalan raya.

“Bagi pengemudi becak yang sudah terbukti 3 kali terjaring razia akan dikenakan hukuman kurungan 3 bulan penjara” tegas Diani Apriyanti.

Sementara saiful 50 tahun salah seorang tukang becak yang terkena razia mengatakan sangat menyayangkan razia yang dilakukan  Satpol PP karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Saiful juga mengaku baru pertama terkena razia  Satpol PP dan sempat melarikan diri tetapi kemudian tertangkap.  Saiful berharap pemerintah kota Bekasi dapat memberikan solusi pekerjaan baru kepada para tukang becak karena adanya pelarangan beroperasi di wilayah kota Bekasi. (Bayu Samudra/Inas).