BEKASI_DAKTACOM : Ketua umum  Persatuan Penyandang  Cacat  Indonesia (PPCI ) Siswadi meminta kepada pemerintah  dan masyarakat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap  para penyandang cacat serta mensyahkan Undang-Undang  yang mengacu pada piagam PBB.

Hal itu di katakan Ketua Umum  PPC  Siswadi disela musyawarah Nasional ke 5 di Islamic Centre Bekasi Kamis (29/9).
Menurutnya adanya aturan baru yang meratifikasi konvensi PBB mengenai peningkatan hak dan martabat penyandang cacat sangat di butuhkan. Negara harus mengakui dan memenuhi kelayakan kebutuhan hidup penyandang cacat dari pekerjaan hingga kebutuhan hiburan.

Di katakan,  diskeriminasi terhadap  penyandang cacat di negara ini masih sangat terasa. Padahal menurutnya sekitar 7 juta dari 238 juta penduduk Indonesia atau 3 persen adalah penyandang cacat.

Lebih lanjut  Siswadi menjelaskan  menurut WHO 10 persen atau 23 juta dari suatu negara adalah penyandang cacat.

Adanya diskeriminasi kepada penyandang cacat,  pemerintah dan masyarakat diangapnya telah merampas hak asasi. Tindakan itu adalah salah satu bentuk diskeriminasi yang ada saat ini perekrutan pegawai negri sering menghindari orang 2 cacat  sarana prasarana umum untuk orang cacat juga belum nampak di bangun. ( Bayu Samudra/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM : Indosat kembali berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang Digital Marketing Awards 2011 yaitu Great Performing Website kategori Telecommunication Provider, Great Performing Brand in Social Media dan Great Performing Digital Product kategori SIM Card GSM yang diraih IM3 untuk The Best in Design.  Dalam kesempatan yang sama, anak perusahaan Indosat yaitu PT Indosat Mega Media (IM2) juga memperoleh penghargaan The Best Digital Marketing 2011 untuk kategori Internet Service Provider. Sebelumnya, di tahun 2010 Indosat juga telah meraih beberapa Digital Marketing Awards.  Hal itu dikemukakan Laszlo Barta, Director & Chief Commercial Officer Indosat Kamis (229/9).

Dikatakan, digital Marketing Award merupakan penghargaan yang diberikan Majalah Marketing, Frontier Consulting Group, SurveyOne dan Digital Marketing, yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan dan merek-merek yang dinilai berhasil berkampanye di dunia digital. Penghargaan ini berdasarkan penilaian dari para heavy users di dunia digital dan konsumen pengguna produk-produk digital, sehingga penilaian untuk award ini  murni dihasilkan dari survei dan opini konsumen.

“Kami berterima kasih dan sangat bangga mendapatkan penghargaan-penghargaan  Digital Marketing ini yang menunjukkan posisi Indosat di mata pelanggan dalam pemanfaatan digital media sebagai salah satu sarana komunikasi dan penyampaian informasi bagi pelanggan dan masyarakat”, demikian disampaikan Laszlo Barta, Director & Chief Commercial Officer Indosat.

“Diraihnya penghargaan ini, semakin mengukuhkan Indosat dan anak perusahaannya sebagai perusahaan pilihan pelanggan untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Dengan pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, salah satunya melalui media digital, kami berharap masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi tentang produk dan layanan Indosat”, tambah Laszlo Barta.( Yola Damayanti/Inas).

BEKASI_DAKTACOM : Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menginstruksikan Pemerintah Daerah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selambat-lambatnya 31 Desember 2011.

DPRD Kota Bekasi langsung  menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang membahas implementasinya. Perda yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) XII itu ditargetkan selesai  pada Oktober 2011.
.
Pengelolaan swadaya oleh pemerintah daerah memungkinkan Kota Bekasi menerima dana yang lebih besar untuk pembiayaan pembangunannya. Sementara saat dikelola pemerintah pusat, dana yang dikucurkan untuk pemerintah daerah hanya sebesar 30 persennya.

Ketua Pansus XII Thamrin Usman mengatakan, salah satu poin utama yang dibahas dalam Perda tersebut ialah tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak terutama mencontoh  pada Perda serupa yang sudah dimiliki Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi pun akan memberlakukan penggolongan tarif.

Wajib Pajak pada tiga golongan sesuai dengan besaran nilai Objek Pajak yang dimilikinya. Penggolongan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keberpihakan pada masyarakat tidak mampu,” katanya.

Golongan pertama ialah yang Objek Pajaknya berkisar Rp 200 juta-Rp 500 juta, PBB yang harus dibayarkan sebesar 0,1 persen. Kemudian golongan kedua yang nilai Objek Pajaknya berkisar Rp 500 juta-Rp 1 miliar dan PBB yang dikenakan sebesar 0,15 persen. Sementara golongan ketiga ialah yang nilainya di atas Rp 1 miliar dengan besaran yang dikenakannya 0,25 persen.

Lebih lanjut dikatakan Thamrin, penggolongan seperti ini membuat besar pajak yang dibayarkan masyarakat tidak mampu menjadi lebih kecil daripada yang biasanya mereka setorkan saat PBB masih dikelola pemerintah pusat, sehingga ada juga nilai yang hilang karena penurunan tersebut.

Tapi kehilangan tersebut dapat tertutupi dari setoran golongan mampu yang lebih besar sumbangannya. Dengan demikian terjadi subsidi silang katanya. (Bayu Samudra/Dakta)

BEKASI_DAKTACOM : Menteri Hukum Dan HAM, Patrialis Akbar memastikan pembangunan Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Bekasi tahun ini dapat kembali berjalan yang saat ini kondisi belum rampung.

Hal tersebut dikatakan Mentri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar saat melakukan kunjungan ke Pembangunan Lapas Kampung Patola, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, kemarin (29/09).

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar melakukan pemantauan untuk melihat secara dekat pembangunan Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Bekasi yang telah menelan biaya sebesar 10 milyar rupiah tersebut.

Patrialis mengaku akan segera melanjutkan pembangunan Lapas tersebut yang saat ini kondisi belum selesai, dimana proses pembangunan Lapas menggunakan Anggaran Belanja Negara, dan nantinya akan segera dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua yang berjalan selama 7O hari dengan menggunakan dana APBN-P.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar ketika disinggung mengenai belum rampungnya pembangunan Lapas di Kabupaten mengatakan untuk dana pembangunan tahap pertama hanya menyerap sekitar 4,2 milyar dari dana 10 milyar yang dianggarkan, sehingga pembangunannya masih dalam kondisi belum selesai. Namun Patrialis memastikan secepatnya akan melanjutkan pembangunan Lapas di Kabupaten Bekasi karena telah mendapat anggaran dari APBN-Perubahan.

Pembangunan Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Bekasi memiliki luas area 3,4 hektar yang dapat menampung narapidana hingga 1200 orang, dan hingga kini pembangunannya masih berbentuk pondasi dan kerangka tiang bangunan. (Ardi Mahardika/Dakta)

RAMALLAH_DAKTACOM : Ribuan tawanan Palestina di penjara-penjara Israel, Rabu (28/9) melancarkan mogok makan, kata menteri Palestina untuk tawanan.

“Saya dapat memastikan bahwa semua tawanan di penjara-penjara Israel telah memulai mogok makan tiga hari, yang dapat bertambah, sebagai semacam peringatan pada pemerintah Israel,” kata Issa Qaraga pada wartawan di Ramallah.

Qaraga mengatakan mogok makan itu merupakan protes terhadap kebijakan pengurungan tersendiri, dan diserukan sebagai solidaritas pada kelompok tawanan dari Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).

“Sekitar 200 tawanan dari PFLP dan beberapa tawanan yang lain mulai mogok makan tak terbatas kemarin untuk memprotes pengurungan tersendiri yang berlanjut pada sekjen mereka Ahmed Saadat selama empat tahun terakhir,” kata Qaraga.

Mogok makan itu kemudian meluas ke seluruh penjara dalam protes kolektif terhadap kebijakan pengurungan tersendiri, dan juga apa yang Qaraga katakan sebagai “gelombang yang meningkat” dari langkah-langkah penghukuman terhadap tahanan.

“Ada tawanan yang telah dalam kurungan tersendiri selama 10 tahun,” katanya.

Pihak berwenang penjara telah menerapkan hukuman keras dan tindakan-tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendesak para tawanan ke keadaan memberontak terhadap semua aturan yang berlaku di dalam penjara-penjara di wilayah pendudukan, katanya.

Menurut hitungan yang dikeluarkan oleh kelompok hak asasi manusia Israel, B/tselem pada April lalu, ada 5.80 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, 217 dari mereka berusia di bawah 18 tahun.(Editia Maruli-antaranews/Inas).

BEKASI_DAKTACOM : Dirut PDAM  Tirta  Bagasasi Wahyu Prihantono  mengakui jika pasokan air dari Perum Otorita Jatiluhur (POJ)  Jasa  Tirta tercemar bakteri e coli. Tappi sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) kota  Bekasi,  dan Provinsi Jawa Barat.

Hal itu di katakan Direktur Utama  PDAM Tirta Bagasasi Wahyu Prihantono saat di temui di kantornya disela ulang tahun PDAM ke 30.
Menurut Wahyu Prihantono, dari hasil laporan yg diterima  PDAM  Tirta Bagasasi dari Dinas Kesehatan, bakteri e coli disebabkan pembuangan limbah tinja dari masyarakat di sepanjang sungai kali Malang yang merupakan satu satunya sumber pasokan dari PDAM Tirta Bagasasi.

Usaha yang sudah dilakukan pihak PDAM selama sepekan ini melaporkan temuan tercemarnya  Tarum Barat di daerah hulu Kalimalang kepada dinas terkait walaupun belum ada tindaklanjut yang nyata.

Lebih lanjut  Wahyu Priantono mengatakan selain tercemar bakteri e coli sumber mata air PDAM juga berapa waktu lalu tercemar racun obat nyamuk dan belum diketahui lebih jauh penyebab tecemarnya sumber air tsb.
Wahyu mendesak kepada dinas terkait untuk segera mengusut tuntas tercemarnya sungai Kalimalang untuk menjamin keamanan prodak  PDAM  Tirta Bagasasi jika dikonsumsi masyarakat.(Bayu Samudra/Inas).

BEKASI-DAKTACOM: Badan perijinan dan pelayanan terpadu  kota  Bekasi menjanjikan  pelayanan on line tahun  2012 untuk memaksimalkan pengurusan izin yang saat ini diakui tidak tertangani dengan baik.

Hal itu dikatakan  Renny Hendrawati, Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu saat ditemui di kantornya, kamis (29/9).
Menurutnya,  pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan,  baik kecepatan pengurusan perizinan ataupun kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas pengurusan  perizinan sesuai setandar operasional  yang telah dibuat.

Persiapan perangkat elektronik dan optimalisasi kemampuan para pegawai mengenai cara pengurusan melalui on line sudah mulai dilaksanakan pada ahir september 2011. Rencananya  dalam APBD 2012 akan diusulkan anggaran pembelian semua perlengkapan yang menunjang pengurusan on line demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jelas Renny Hendrawati.

Lebih lanjut Renny  mengatakan BPPT menjamin untuk pengurusan administrasi SPT,  SIUP, TDP,SIP,  maksimal 5 hari kerja sudah bisa selesai dengan bekerjasama dinas teknis.

Renny berharap kepada masyarakat yang membutuhkan pembuatan perizinan di kota Bekasi untuk langsung datang ke kantor BPPT di lingkungan pemkot Bekasi. BPPT juga menghimbau  untuk  menghindari pembuatan perizinan melalui calo. (Bayu Samudra/Inas).

SURAKARTA_DAKTACOM :  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati pasal tentang penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen yang akan diberlakukan pada operasional Badan Intelijen Negara (BIN).
“Sekarang RUU Intelijen tengah dibahas di dewan dan mulai mengerucut untuk menyepakati tentang pasal terkait penyadapan dalam intelijen,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Surakarta, Rabu (28/9).

Ia mengatakan, pasal tersebut merupakan pasal yang krusial dalam pembahasan RUU Intelijen karena mekanisme tentang penyadapan tersebut masih dalam perdebatan dalam sidang.
Menurut Marzuki Ali, yang perlu dibahas secara merinci adalah mekanisme tentang penyadapan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lainnya.
“Jika fungsi penyadapan tersebut disalahgunakan, akan menakutkan orang lain yang memang tidak berkaitan atau bersalah dalam kasus tertentu” ungkapnya.
“Mekanisme tersebut juga terkait dengan pihak mana saja yang dapat menjalankan penyadapan yakni internal BIN atau level lainnya,” tambahnya.
Marzuki mengatakan, pembahasan RUU Intelijen juga akan mengatur dana dan fasilitas lain untuk institusi tersebut untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan negara.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, RUU Intelijen harus segera disahkan untuk mengantisipasi peristiwa semacam ledakan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Solo pada Minggu (25/9).
“Tidak perlu menunggu ledakan bom untuk membahas undang-undang ini. Persoalan teroris harus segera diselesaikan yang salah satunya melalui pengesahan RUU ini,” kata dia.

Terkait pasal teknis penangkapan oleh BIN dalam RUU, Anas mengatakan, hal tersebut hanyalah berkaitan dengan sekadar teknis di lapangan.

“Hal yang lebih penting adalah kepentingan publik untuk keselamatan mereka. Kewenangan untuk menangkap itu hanya teknis saja. Koordinasi antara BIN dengan kepolisian pun dapat dilakukan untuk menangkap teroris itu,” kata dia.(Ella Syafputri/Inas).

BEKASI_DAKTACOM:  Yayasan  Persipasi Bekasi  menggelar rapat Rabu (28/9) untuk membicarakan  pencarian sumber dana demi kelangsungan masa depan tim kesayangang waraga Bekasi. Saat ini Persipasi sedang menghadapi masalah keuangan.

Hal itu diatakan Ketua Umum  Persipasi Aan Suhanda saat di temui seusai melakkan rapat.  Ditambahkan, rapat yang di ikuti unsur pengusaha, birokrat dan dari DPRD  Kota Bekasi megupayakan sebanyak 1300 perusahaan yang ada di  Kota Bekasi diupayakan dapat membantu pembiayaan tim Persipasi yang merencanakan dipekan ketiga Oktober mulai melakukan pertandingan.

Menurut Aan Suhanda,   dana yang terkumpul dari pihak ketiga baru sebesar Rp 60 juta. Sementara Persipasi membutuhka dana sekitar Rp 10 milyar terutama untuk biaya awal pembeyaran pemain sebesar 25 persen.

Lebih lanjut dijelaskan Persipasai berkomitmen untuk tidak mengulangi keterlambatan pembayaran para pemain seperti musim pertandingan yang lalu.

Aan Suhanda  mengaku sedang melakukan sosialisasi pedirian yayasan persipasi Bekasi kepada para pengusaha untuk lebih mendekatkan Persipasi kepada  para pengusaha ditahun  2012.  Karena Persipasi  tidak akani mendapat dana lagi dari APBD, paparnya. (Bayu Samudra/Inas).

BEKASI_DAKTACOM:  SMPN  4  Kota Bekasi ditunjuk mejadi panitia  Musawarah Guru Mata Pelajaran oleh  Provinsi  Jawa Barat karena dianggap sebagai  salah satu sekolah terbaik.

Kepala SMP Negeri 4 Kota Bekasi  Eni Holida saat di temui dikantornya Rabu (28/90)  mengatakan pelaksanaan  Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran (MGMP)  yang akan diikuti  guru mata pelajaran di kota Bekasi direncanakan  di gelar 1 oktober 2011 bertempat digedung BTNn cabang kota Bekasi

Dikatakan,  lebih 200  guru akan diberikan bimbingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul di lingkungan sekolah seperti pengetahuan umum,  pendidikan modern, dan materi lain yang menunjang kecakapan guru dalam memberikan pengajaran kapada para siswa.

Lebih lanjut Eni Holida mengatakan biaya yang dikeluarkan dalam program peningkatan kecakapan guru diperoleh dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 20 juta,  untuk masing masing bidang studi. (Bayu Samudra/ Inas).

CIKARANG_DAKTACOM :  Meski impor beras Thailan batal harga berbagai jenis beras di sejumlah pasar di kabupaten Bekasi tetap stabil meski ada yang  mengalami penurunan karena terjadi panen di sejumlah area persawahan.

Kabid Perdagangan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi Wiwik Kadarwiyati mengatakan hal itu  berdasarkan pemantauan di empat pasar yakni Pasar Tarumajaya, Pasar Babelan, Pasar Cikarang dan Pasar Induk Cibitung.  “Beberapa jenis beras  bahkan mengalami penurunan harga diantaranya beras IR Kuliatas 1, Kualitas 2 dan Kualitas 3” kata Wiwik Kadarwiyat.

Untuk kalkulasi penurunan harga diantaranya beras IR Kuliatas 1 dari Rp.7500 menjadi Rp. 7300 perkilonya, IR Kualitas 2 dari Rp. 7000 menjadi Rp. 6500 perkilonya, dan IR Kualitas 3 dari Rp.6500 menjadi Rp. 6000 perkilonya.
Sedangkan harga jenis beras lain diantaranya Cisadane, Muncul, Ciherang Pandan Wangi dan Ramos masih dalam kondisi stabil, jelasnya.

Wiwik melihat kondisi turunnya harga beras dimungkinkan karena terjadi panen di sejumlah kecamatan diantaranya Tarumajaya, Pebayuran dan Babelan.

Sementa  harga sayur mayur juga mengalami penurunan diantaranya tomat yang semula  Rp 7000 menjadi  4000, wortel dari  Rp 7000 menjadi  Rp 6000,
bawang merah dari  Rp12 ribu, menjadi Rp10 ribu.Sedangkan buncis mengalami kenaikan dari Rp7000 menjadi Rp 9000.

Mengomentari  batalnya inpor beras Thailan ke Indonesia, Wiwik Kadarwiyati  menilai tidak mempengaruhi harga beras di Indonesia. Bahkan di Kabupaten Bekasi, masih ada stok beras sebanyak 580  ribu ton. Stok itu mencukupi persediaan beras Nasional selama satu bulan. Sedangkan persediaan beras di Bulog mencukupi hingga 4 sampai 5 Bulan Kedepan.(Ardi Mahardika/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM : Badan Permusyawaratan Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi mendesak pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah (Perda)  yang mengatur mengenai anggaran pendidikan bagi sekolah-sekolah swasta.

Hal tersebut mengemuka  saat berlangsung pertemuan antara Pengurus BMPS Kabupaten Bekasi dengan Komisi D di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Rabu (28/9).

Wakil Ketua BMPS Kabupaten Bekasi Amsari menjelaskan,  Peraturan Daerah mengenai Pendidikan diperlukan karena selama ini  sekolah  swasta kurang  diperhatikan oleh pemerintah daerah.  Dengan dibuatnya Perda tersebut menurutnya penyelenggara pendidikan swasta dapat menerima anggaran dari APBD untuk membantu membiayai kegiatan pendidikan di sekolah swasta.

“Saat ini biaya kegiatan pendidikan, sekolah  ini masih mengandalkan bantuan sarana prasarana, bantuan guru dan bantuan murid. Namun jika dilihat  kondisi riil dilapangan bantuan tersebut masih dirasa kurang. Sehingga dengan adanya Perda pendidikan tersebut perguruan swasta dapat menerima anggaran dari APBD yang  dalam bentuk Perda.

Wakil Ketua BMPS menambahkan  di beberapa daerah sudah memiliki Perda Pendidikan contohnya Kota Depok yang  memasukkan anggaran sekolah swasta dalam APBD sebesar Rp. 4,2 Milyar.  Sehingga pendidikan swasta di daerah tersebut dapat bersaing dengan sekolah negeri dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Amsari, Perda tersebut juga bisa mengatur kuota siswa dari sekolah negeri, karena selama ini sekolah swasta kerap tidak mendapatkan siswa akibat para orang tua lebih lebih memilih sekolah negeri dibanding sekolah swasta.

Menanggapi tuntutan BMPS tersebut, anggota Komisi D Muhtadi Muntaha mendorong dinas pendidikan agar dapat mengajukan Raperda mengenai penyelenggaraan pendidikan. Sehingga sekolah swasta dapat lebih baik dimasa yang akan datang. Baiki kondisi fisik bangunan maupun sistem kegiatan belajar mengajar. Saat ini antara sekolah swasta dengan negeri  terlihat timpang. Sekolah swasta masih jauh tertinggal dibanding  sekolah negeri.

Muhtadi Muntaha  menegaskan adanya  Perda tersebut sangat penting. Sebab selama ini  tidak meratanya anggaran yang dikeluarkan pemerintah karena dinas pendidikan tidak mengajukan Raperda yang mengatur bantuan untuk sekolah swasta.

Jika  Dinas Pendidikan tetap tidak mengajukan Raperda,  nantinya DPRD  akan mengusulkan Raperda inisiatif mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi, papar Muhtadi Muntaha.

Berdasarkan data sekolah yang bernaung dibawah BMPS Kabupaten Bekasi diantaranya SD sebanyak 138 sekolah, SMP 135 sekolah, SMA sebanyak 68 sekolah, SMK 78 sekolah dan 300 yayasan pendidikan. (Ardi Mahardika/Inas).

CIKARANG_DAKTACOM :  Gedung baru Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi mulai bisa dioperasikan setelah dilakukan peresmian oleh Bupati Bekasi DR. Sa’duddin, Selasa (27/9).

Gedung baru tersebut berlokasi  di Jl. Teuku Umar Cibitung tersebut berlantai 2 yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas  seperti pengolahan darah. Persemian gedung baru PMI itu sekaligus sebagai momen peringatan Hari ulang tahun Palang Merah Indonesia.

Ketua PMI Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi mengatakan dengan diresmikannya gedung baru PMI yang memiliki berbagai fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya khususnya khususnya  kegiatan kemanusiaan seperti persediaan stock darah maupun tanggap saat terjadi bencana.

Dadang Mulyadi yang juga  Sekda Kabupaten Bekasi menjelaskan  ada sekitar 3500 kantong darah juga tersedia di Unit Darah PMI. Kebutuhan darah bagi warga masih cukup,  bahkan persediaan darah juga untuk memenuhi daerah lainnya  masih tersedia. Darah yang tersedia dinilai bersih dari berbagai penyakit.

Pembangunan Gedung PMI Kabupaten Bekasi menghabiskan dana Rp 2,1 Milyar yang berasal dari dana APBD.(Ardi Mahardika/Inas).

JAKARTA_DAKTACOM : Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi sistem transportasi massal melalui pelayanan bus Transjakarta terus dilakukan. Pemprov DKI Jakarta tidak sekadar menambah jumlah koridor maupun armada bus Transjakarta saja untuk melayani warga. Mulai  Rabu ( 28/9), Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoperasikan tiga rute feeder bus Transjakarta yang terintegrasi dengan koridor lain yang telah beroperasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan tiga rute feeder bus Transjakarta yang segera beroperasi itu yakni, rute I Sentra Primer -- Daan Mogot, rute II Tanahabang – Balaikota, dan rute III SCBD -- Senayan. Total jumlah armada yang akan melayani tiga feeder itu sebanyak 15 armada dengan rincian, 6 armada beroperasi pada rute I, 4  armada beroperasi untuk rute II,  dan 5 armada untuk rute III.

Udar Pristono menambahkan, mengenai tiket untuk rute feeder menggunakan sistem tiket terintegrasi dengan tiket bus Transjakarta. Harga Rp 6.500 per orang dengan rincian Rp 3.500 untuk tiket bus Transjakarta dan Rp 3.000 untuk tiket feeder bus Transjakarta.

Dikatakan,  total jumlah halte yang disediakan untuk tiga rute sebanyak 19, yaitu rute I terdiri dari 8 halte, rute II terdiri 5 halte dan rute III terdiri 6 halte. Masing-masing halte dilengkapi undakan tangga, karena bus feeder memiliki dek tinggi yang sama dengan bus Transjakarta.

Sementara itu, koridor yang terintegrasi dengan feeder busway yakni di rute I feeder terintegrasi Koridor III (Kalideres-Harmoni) dan Koridor VIII (Lebakbulus-Harmoni), rute II feeder terintegrasi dengan Koridor I (Blok M-Kota) dan Koridor II (Pulogadung-Harmoni) serta Rute III feeder terintegrasi dengan Koridor I dan Koridor IX (Pinangranti-Pluit). (rexy/dakta.com

CIKARANG_DAKTACOM : Kapolresta Bekasi Komisaris Besar (Kombes) Polisi Wahyu Hadiningrat  menghimbau kepada para penumpang agar selalu waspada terkait dengan maraknya aksi kejahatan di kendaraan umum akhir-akhir ini. Himbauan itu ia sampaikan Selasa (27/9) menysul makin maraknya aksi kejahatan diatas angkutan umum.

Dejelaskan,  saat ini banyak aksi kejahatan yang tengah marak diangkutan umum khususnya tindakan pelecehan terhadap wanita yang terjadi di beberapa daerah. Untuk itu, Wahyu  menghimbau kepada seluruh penumpang khususnya para wanita agar selalu waspada dan berhati-hati apabila menaiki kendaraan umum guna menghindari aksi kejahatan.

“Polisi  tidak bisa mengawasi angkutan umum satu persatu sehingga penumpanglah yang harus waspada dalam menaiki kendaraan umum” katanya mengingatkan.

Sementara untuk kegiatan operasi pencegahan tindak kejahatan di angkutan umum wahyu mengaku telah melakukannya dan hasilnya beberapa pelaku juga sudah diamankan oleh polresta Bekasi

Wahyu Hadiningrat  menjelaskan kegiatan penertiban  angkutan kota yang berkaca film diatas 40% nantinya akan dilakukan oleh Polresta Bekasi bekerjasama dengan Dinas perhubungan yang juga untuk antisipasi tindakan kejahatan di kendaraan umum. (Ardi Mahardika/Dakta)

BEKASI-DAKTACOM:   Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Dudy Setiabudhi akan berahir 1 Oktober 2011. Namun hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki pengganti.

Menyikapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendesak proses assesment agar  segera diselesaikan. Sehingga tiga kandidat terbaik dapat segera diajukan ke Provinsi Jawa Barat yang  nantinya akan di pilih satu kandidat terbaik untuk dipilih GubernurJawa Barat  Ahmad Heriawan menjadi Sekda Kota Bekasi menggantikan Plt  Dudi Setiabudi.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Kamaludin Djaini mengatakan, seleksi calon Sekda Kota Bekasi masih berlangsung. Terhadap delapan kandidatnya  masih dilakukan penilaian untuk dijadikan tiga kandidat terbaik yang akan di sampaikan ke Gubenur Jawa Barat.

Lebih lanjut  Kamaludin  mengatakan tim assesment  masih menilai poin dari masing-masing kandidat  berupa,  psikotes, sikap, penguasaan permasalahan Kota Bekasi,  visi serta misinya  jika menduduki jabatan Sekda Kota Bekasi .

Dijelaskan, kedelapan nama tersebut ialah Rayendra Sukarmadji,Asisten Daerah I, Syafri Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran, Momon Sulaeman, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, Nandi Surjakandi Asisten Daerah II, Cucu Much. Syamsudin Kepala Inspektorat, Dadang Hidayat  Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Agus Dharma Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, dan Renny Hendrawati Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu.

Menurut  Kamaludin , pada awal assesment terdaftar  sebelas nama yang dinyatakan sebagai kandidat Sekda. Tetapi   Zaki Oetomo Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mundur karena  akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, Encu Hermawan Kepala Dinas Pendidikan, karena alasan sakit yang di alami.

Meskipun masih berlangsung, Kamal menargetkan prosesnya dapat berahir sebelum memasuki Oktober.

Aryanto h sekertaeis komisi A  DPRD  Kota Bekasi  mengatakan harus segera diangkat Sekda definitif demi efektifitas pemerintahan dan terjaminnya pelaksanaan agenda reformasi  birokrasi di kota Bekasi.

Sementara informasi yang dihimpun ‘daktacom’  santer pemberitaan Rayendra Sukarmadji (Asisten Daerah I) menjadi calon terkuat Sekda Kota Bekasi menggantikan Dudy Setiabudhi (Bayu Samudra/Dakta).

BEKASI-DAKTACOM. Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Horison Bekasi, Kamis (28/9) besok.

Menurut Ketua Umum PPCI  Siswadi, Munas kaali akan berbeda DENGAN Munas sebelumnya. Sebab ia secara khusus telah membuat  buku Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  yang dibuatnya berukuran tebal sekitar 1 meter. Pembuatan buku LJP  setebal 1 meter itu dimaksud untuk bisa didaftarkan ke MURI sebagai LPJ terpanjang.

“LPJ itu akan kita serahkan  pada saat pembukaan Munas di Hotel Bekasi” kata Siswadi.

Dikatakan, buku LPJ itu  berisi tentang laporan pertanggung jawaban masa kepengurusannya (2006-2011). Tebal buku itu disebabkan oleh lampiran buku yang disertakan. Hanya, memang dia berupaya agar buku laporan itu dibuat selengkap mungkin sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada organisasi.

Siswadi yang juga penyandang cacat tangan ini sudah menjabat 2 kali periode sebagai Ketua Umum PPCI. Periode sebelumnya (2001-2006) juga sudah dibuat pelaporan LPJ nanmun tidak setebal saat ini.

“Yang lebih penting adalah bagaimana agar penyandang cacat (atau disasesbilitas) bisa lebih baik ke depannya,” katanya.

Siswadi mengakui saat ini penyandang cacat masih ditempatkan sebagai kelompok yang disampingkan. Misalnya dalam penyediaan sarana umum, penyandang cacat masih tidak diperhatikan.

Tentang buku LPJ-nya, Siswadi menyebut agar kalau diakui MURI akan diserahkan pada Kamis (29/9) lusa saat pembukaan Munas PPCI di Hotel Horison, Bekasi. (daktacom).

CIKARANG-DAKTACOM :  Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi akan memberikan Imunisasi Campak dan Polio bagi 240.991 Balita yang dilaksanakan selama bulan Oktober hingga November 2011 di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas ), untuk mencegah penyakit Campak dan Pollio.

Hal itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Ari Muharman di Cibitung Selasa (17/9).  “Kegiatan pemberian Imunisasi Campak dan Polio terhadap para balita dilakukan selama 2 bulan yakni Oktober hingga November tahun 2011” tegasnya.

Kegiatan Imunisasi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang merupakan program imunisasi dari pemerintah pusat.

Untuk itu Ari menghimbau kepada  warga Kabupaten Bekasi yang memiliki Balita untuk datang ke Puskesmas di daerahnya pada waktu pelaksanaan imunisasi. Tujuannya imunisasi ini agar para balita tidak terkena penyakit Polio maupun penyakit Campak.  “Pencegahan yang paling efektif  dengan imunisasi” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Ari Muharman menjelaskan  sasaran untuk imunisasi Polio untuk anak usia 0 s/d 59 bulan sebanyak 240.991 Balita dan sasaran imunisasi Campak untuk usia 9 bulan s/d 59 bulan sebanyak 185.366  Balita.

Jumlah balita  penderita penyakit Polio jumlahnya masih sebatas 1 hingga 2 anak saja di Kabupaten Bekasi sehingga dengan pemberian imunisasi Polio maupun Campak pada kegiatan imunisasi  Oktober hingga November mendatang daerahnya terbebas dari penyakit tersebut, harap Ari Muharman. (Ardi Mahardika/Dakta).

Bom GBIS Kepunton dan Kerusuhan Ambon
Oleh : Ulil Abshor
Beginilah kamu ! Kamu menyukai mereka, padahal  mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata,  “kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu  katakanlah, “ matilah kamu karena kemarahanmu itu”   sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati ( Ali Imran 3:119).
Peristiwa bom di depan GBIS, Kepunton, Solo Jawa Tengah, yang terjadi  Ahad 25 September  2011 mengejutkan semua orang. Para tokoh nasional seakan berlomba menyampaikan pernyataan kutukan atas pelaku pengeboman.
Bahkan Presiden SBY secara khusus melakukan jumpa Pers. Ia tidak hanya mengutuk  serta menyesalkan kejadian itu tapi juga  sekaligus mendesak Kapolri  agar  melakukan intenvigasi menyeluruh untuk mengungkap  kasusnya  secara terang benderang.
Sikap Presiden itu adalah hal yang wajar. Sebab siapapun tentu tidak menghendaki terjadinya kekerasan terhadap sesama anak bangsa. Hanya saja banyak ummat Islam yang bertanya mengapa Presiden tidak bereaksi sama sekali saat terjadi kerusuhan Ambon  yang mengakibatkan perkampungan muslim dan sebuah masjid dibakar.
Padahal korban jiwa jelas lebih banyak pada kerusuhan Ambon jika dibandingkan dengan korban jiwa yang terjadi akibat bom di depan GBIS Kepunton Solo Jawa Tengah. Kita memang tidak mentolelir setiap kekerasan yang dituntut umat Islam adalah keadilan.
Yang lebih memprihatinkan,  ada kesan kasus bom  GBIS Kepunton  Solo ini akan diarahkan pada kelompok muslim yang selama ini dinilai berseberangan dengan pemerintah. Hal itu terlihat dari sejumlah statemen yang disampaikan para  komentator di TV yang seolah-olah pelakunya adalah memiliki  hubungan dengan pelaku pengeboman yang lama.
Kita hanya bisa berdo’a   agar pemimpim di negeri ini lebih adil. Jangan menggunakan politik belah bambu yang satu diinjak yang lain diangkat. Kalau itu menyangkut kepenting muslim semua diam tapi kalau ada orang non muslim sedikit tergores seolah dunia akan runtuh. Dianggap pelakunya adalah yang paling bejat di dunia dan pantas dihukum mati.***

JAKARTA_DAKTACOM: Pembangunan Proyek Transjakarta  koridor XI  kampung Melayu-Pulogebang  saat ini tengah memasuki tahap betonisasi  di sejumlah ruas jalan . Namun samapi sekarang,  petugas belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Padahal,  pengalihan arus lalulintas itu sangat perlu untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

Proses betonisasi  sudah dilaksanakan  di beberapa titik seperti, Jl Jatinegara Timur, depan Stasiun Jatinegara hingga Taman Viaduk, Jl Raya Bekasi mulai dari pertigaan Prumpung hingga halte Pasar Enjo.  Dari depan Kantor Imigrasi hingga depan LP Cipinang. Lalu, di Jl I Gusti Ngurah Rai dari pertigaan Cipinang Jagal hingga jembatan Kali Cipinang serta dari pertigaan Klender hingga Mal Citra Klender.
“Kegiatan betonisasi dilakukan pada malam hari untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Sedangkan pada siang hari, para pekerja melakukan persiapan proses pengecoran” kata Kepala Suddin Perhubungan Jakarta Timur Arifin Hamonangan.

Dikatakan, hingga kini belum ada kebijakan mengenai pengalihan arus lalu lintas terkait pembangunan koridor XI. Rencananya, pekan depan baru akan dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan Dishub, Satwil Lantas Jakarta Timur dan para pengusaha angkutan umum untuk membahas pengalihan arus sementara waktu.

Lebih lanjut Arifin Hamonangan menjelaskan pengerasan jalan atau betonisasi hanya dilakukan pada ruas jalan dari arah Kampungmelayu menuju Pulogebang. Sebaliknya dari arah Pulogebang ke Kampungmelayu, tidak dilakukan pengecoran, melainkan hanya dilakukan pengaspalan. Sebab pada lajur ini nantinya akan dilakukan sistem mix traffic. Hal ini dilakukan karena lahan yang ada lebih sempit dibanding lajur menuju Pulogebang. (rexy Mahendra/dakta.com)