BEKASI_DAKTACOM : Polresta Bekasi memusnahkan sebanyak 4.567 botol miras dan 40.000 petasan dari hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan untuk menciptakan keamanan dalam menghadapi bulan Ramadhan tahun ini.

Pemusnahan 4.567 Botol Miras dan 40.000 petasan dilakukan di Mapolresta Kabupaten Bekasi dihadiri oleh seluruh jajaran Polresta Bekasi maupun Tokoh masyarakat dan agama Kabupaten Bekasi, Sabtu, (30/07/2011).

Kasat Narkoba Polresta Bekasi Kompol Warsito menyebutkan barang bukti 4.567 berbagai merk Botol Miras dan 40.000 petasan didapat dari hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan jajaran Polresta Bekasi menjelang bulan ramadhan.
Warsito menambahkan dengan adanya operasi cipta kondisi dan pemusnahan barang bukti yang dilakukan diharapkan tidak ada lagi tindak kejahatan selama bulan ramadhan maupun tawuran antar warga yang dilakukan karena perang petasan.

“Barang bukti tersebut kami dapat dari semua Polsek yang ada di jajaran Polresta Bekasi,” kata Warsito.

Warsito menambahkan selama bulan Ramadhan, Polresta Bekasi akan menggelar bebrapa operasi di antaranya, operasi kilat jaya untuk merazia preman dan para pelaku kejahatan yang sering meresahkan masyarakat terutama di tempat-tempat keramaian.

Polresta bekasi juga menghimbau kepada masyarakat selama bulan ramadhan untuk turut serta membantu pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten Bekasi.

[Ardi Mahardika]

KAIRO_DAKTACOM : Ribuan warga Mesir sekali lagi berdemo di lapangan Pembebasan Kairo untuk menuntut pembentukan pemerintahan sipil.

Lebih dari selusin kelompok oposisi, termasuk jamaah Ikhwanul Muslimin, telah menghadiri aksi yang dijuluki “Jumat Kesatuan dan Permintaan Rakyat,” lapor seorang koresponden Press TV.

Para pengunjuk rasa berkumpul di alun-alun setelah shalat Jumat untuk mendesak segera dibentuknya reformasi sosial.

Para pengunjuk rasa menyerukan untuk perubahan segera dan penggulingan penguasa militer yang telah menggantikan mantan Presiden Hosni Mubarak.

Banyak demonstran mengatakan mereka ingin sebuah negara Islam untuk menggantikan pemerintah militer transisi.

Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengadilan secepatnya untuk anggota rezim sebelumnya yang terlibat dalam pembunuhan demonstran selama revolusi.

“Kami pada dasarnya datang ke sini untuk mencapai tuntutan yang semua disepakati, terutama menyidangkan para kriminal. Sudah enam bulan sejak revolusi dan janji-janji pemerintah belum tercapai, kita telah bosan dengan ini semua. Saya hanya bisa melihat janji-janji tiga puluh tahun lalu yang belum dilaksanakan, “dikutip Reuters dari seorang aktivis politik di lapangan Pembebasan Kairo.

Banyak juga keluhan tentang warga sipil yang lebih dahulu diadili pengadilan militer sebelum mengadili anggota rezim Mubarak yang jelas-jelas bersalah.

Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan menentang Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata. Lainnya menghimbau presiden de facto dan Marsekal Hussein Tantawi untuk mundur.

Setelah kejatuhan Mubarak, dewan militer mengambil alih pemerintahan Mesir. Banyak warga Mesir yang percaya militer berusaha untuk menggagalkan revolusi.

Demonstran menyerukan diakhirinya kekuasaan dewan militer dan ingin militer kembali ke barak mereka dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

[Eramuslim]

MAKASSAR_DAKTACOM : Puluhan anggota Front Pembela Islam Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada seluruh pengelola Usaha Hiburan Malam agar menutup usahanya selama bulan Ramadhan.

“Jauh-jauh hari kami sudah instruksikan kepada pengelola THM agar menghormati bulan Ramadhan dengan tidak membuka usahanya,” ujar Panglima Laskar FPI Abdurrahman.

Dirinya bersama anggota FPI lainnya mendatangi tempat usaha hiburan malam satu persatu yang ada di Makassar. Imbauan ini dilakukan secara persuasif agar para pengelola menerima metode yang digunakan FPI.

“Kami sengaja melakukan sosialisasi keseluruh THM agar mereka tahu jika sebelumnya kami sudah melakukan pemberitahuan. Jika nanti di bulan ramadhan masih ada yang secara sembunyi-sembunyi membuka usahanya maka kami akan turun lagi,” tegasnya.

Instruksi menutup usaha hiburan malam itu disampaikan langsung ke pengelola bahkan puluhan anggota FPI ini meminta agar sepekan sebelum memasuki bulan puasa untuk tidak lagi beraktivitas.

Beberapa THM yang didatangi yakni di sepanjang Jalan Nusantara yang menjadi pusat tempat hiburan malam, Jalan Sulawesi, Jalan Diponegoro, dan Jalan Gunung Latimojong.

Pemberitahuan tersebut berupa maklumat meminta pemilik THM untuk menutup tempatnya pada akhir bulan Juli sebelum Ramadhan.

Selain itu, Anggota FPI juga menempelkan lembaran maklumat berupa imbauan pada pemilik THM yang didatanginya.

Ia juga menambahkan bahwa imbauannya tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penutupan THM sebelum bulan Ramadhan.

[Antara]

(28/07) Ratusan buruh PT Kanefusa melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Cikarang menuntut pembebasan salah satu buruh yang ditahan akibat pengrusakan selama 55 hari.

(28/07) Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan memberlakukan aturan pengurangan jam pelajaran selama 10 menit pada bulan suci Ramadhan 1432 H.

(28/07) Fraksi Partai Hanura MPR RI hari ini mengadakan Seminar 4 Pilar Kebangsaan di Gedung DPR MPR Senayan Jakarta.

(28/07) Pemerintah Kota Bekasi hari ini meluncurkan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMAR Mengaji) dan pencanangan pesantren kilat Ramadhan 1432 H di Asrama Haji Bekasi.

JAKARTA_DAKTACOM : Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Rabu (27/7) siang telah mendistribusikan 1.000 Al Qur’an bercover Masjidil Al Aqsha dan Terjemahannya kepada Yayasan Al Fatih Kaffah Nusantara (AFKN) pimpinan Ustadz Fadzlan Garamatan di Markaz AFKN, Jl. Anyelir Blok J 3 No. 14, Pondok Hijau Permai, Pengasinan, Rawalumbu-Bekasi. Penyerahan wakaf mushaf Qur’an Masjid Al Aqsha itu diterima Ustadz Abdurrahman, perwakilan dari AFKN.

Pendistribusian Al-Qur’an Masjidil Al-Aqsha dan Terjemahan merupakan rangkaian program Wakaf Al-Qur’an KISPA yang telah diluncurkan pada awal Mei 2011, bersinergi dengan Penerbit Bayan Qur’an selaku pihak yang menerbitkan Qur’an. Dan KISPA bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan Al Qur’an Masjid Al-Aqsha dan Terjemahan tersebut.

“Dengan uang Rp. 50.000, Anda sudah dapat mewakafkan Al-Qur’an Masjid al-Aqsha dan Terjemahan untuk da’I, santri penghapal Al-Qur’an dan kaum Muslimin,” kata Sekjen KISPA Ustadz Ferry Nur kepada voa-Islam.

Dikatakan Ustadz Ferry Nur, tujuan KISPA menggulirkan program wakaf Al-Quran Masjidil Aqsha adalah untuk mendekatkan masyarakat pada Al-Qur’an, juga sekaligus mensosialisasikan kepedulian masyarakat terhadap Masjidil al-Aqsha. “Maka mushaf yang kita cetak adalah mushaf yang covernya bergambar Masjidil Aqsha. Dengan harapan ketika masyarakat membaca Al-Qur’an Masjidil Aqsha, akan tumbuh kepeduliannnya terhadap Masjidil Aqsha yang saat ini sedang terancam dan akan dihancurkan oleh Zionis Israel,” ujar Ustadz Ferry Nur.

Kekhusuan dari Al-Qur’an Masjidl Aqsha ini, karena saat khatam Al-Quran, ada doa khusus permohonan kepada Allah Swt agar Masjidil Aqsha dilindungi. Kedua, doa khusus itu agar kita dapat shalat di Masjdil Aqsa sebelum meninggal dunia.

Doa khusus itu diberi warna merah dengan bahasa Arab: “Ya Allah, lindungilah Masjid Al Aqsha dari agresi para penjajah dan perampas (tanah air). Ya Tuhan kami bebaskan Al Aqsha dari kungkungan mereka. Kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri dan jauhkan kami dari kejelekan mereka. Anugerahkanlah kepada kami kenikmatan untuk shalat di Masjid Al-Aqsha sebelum datangnya ajal kami.”

Program Tahfidz Qur’an

Saat memasuki Gaza, Ustadz Ferry Nur mengaku mendapat pelajaran yang sangat berharga. Di Gaza, seluruh Al Quran bermushaf Masjidil Aqsha nya sama, bahkan seluruh Masjid di Gaza mempunya lembaga tahfidz Al Qur’an. Yang patut ditiru, setiap rumah di Gaza, minimal satu orang hafal Al Qur’an. Dipastikan, program penghapalan Al-Qura’n untuk dua bulan, tiap tahunnya selalu meningkat, tahun 2010 lalu sudah mewisuda 24 ribu orang. Yang menarik, di Gaza, Qur’an dijual murah hanya Rp 12.000 saja.

Sekjen KISPA berharap, untuk mendekatkan umat Islam kepada Al Qur’an, hendaknya difasilitasi sebaik mungkin dan diberi kemudahan. Nah, KISPA terobsesi untuk menggulirkan program wakaf Al Qur’an KISPA minimal satu rumah memiliki Al-Quran Masjidil Al-Aqsha. Jika sudah tersosialisasi, maka gerakan kepedulian terhadap Masjidil Aqsha dan Palestina bisa diwujudkan.

“Sejak gerakan wakaf Al-Qur’an KISPA digulirkan, Alhamdulillah mendapat respon yang sangat besar dari masyarakat. Adapun dana didapatkan adalah untuk biaya cetak. Kalaupun ada kelebihannya akan dialokasikan untuk mendukung gerakan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsha.”

Dalam hitungan hari, KISPA sudah bisa mensosialisikan mushaf Quran Masjidil Aqsha sebanyak 1.000 eksemplar, dan sudah didistribusikan ke Purwokerto, Indramayu, Pamekasan, dan wilayah Kota Jakarta lainnya. Kemarin, kita serahkan kepada masyarakat Papua.

[voa-islam]

(28/07) Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) DKI Jakarta, Achmat Ismail mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk membantu mensukseskan jalannya Pemilukada DKI Jakarta 2012 mendatang.

(28/07) Sekretariat Daerah Kota Bekasi bekerjasama dengan Pusat Penelitian AIDS Atmajaya mengelar sosialisasi informasi HIV bagi pelajar tingkat SMA hari ini di Asrama Haji Kota Bekasi.

(28/07) Sebanyak 45 anak menggiring bola dari Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi menuju stadion Gelora Bung Karno.

YOGYAKARTA_DAKTACOM : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta belum menerima kepastian terkait distribusi perangkat keras untuk pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik.

“Kami belum menerima informasi kapan perangkat keras tersebut akan didistribusikan ke Kota Yogyakarta, tetapi harapannya tidak terlalu lama lagi karena di DKI Jakarta sudah mulai didistribusikan,” kata Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Deddy Feriza di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, seluruh koneksi jaringan internet untuk keperluan pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik tersebut sudah terpasang di 14 kecamatan, dan perlu diujicoba terlebih dulu.

Oleh karenanya, ia berharap, seluruh perangkat keras pembuatan kartu tanda penduduk elektronik tersebut sudah dapat dipasang di seluruh kecamatan paling lambat empat hari sebelum hari H.

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menargetkan pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik tersebut sudah dapat dimulai pada 8 Agustus.

“Kami tentunya harus melakukan uji coba dulu setelah alat itu terpasang, Jangan sampai pada saat hari H justru terjadi masalah,” katanya.

Akibat belum adanya kepastian distribusi peralatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melakukan pencetakan undangan untuk masyarakat.

“Kami akan menunggu konfirmasi. Setelah ada kejelasan, undangan untuk masyarakat yang telah wajib memiliki kartu tanda penduduk akan dicetak,” katanya.

Sementara itu, bimbingan teknis untuk seluruh operator di tingkat kecamatan akan dilakukan pada 30-31 Juli yang dilaksanakan di masing-masing kota dan kabupaten.

“Pelaksanaan bimbingan teknis sudah ada kejelasan, tinggal menunggu lokasi pelaksanaannya saja,” katanya.

Sebanyak 58 orang yang terdiri dari 56 operator di tingkat kecamatan dan dua petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan mengikuti bimbingan teknis tersebut agar bisa mengoperasionalkan peralatan dengan baik.

Sementara itu, Camat Umbulharjo Agus Winarto mengatakan, dari wilayahnya terdapat delapan operator yang akan mengikuti bimbingan teknis tersebut.

“Delapan operator itu berasal dari kelurahan. Nantinya mereka akan bertanggung jawab terhadap warganya masing-masing,” katanya.

Jumlah warga di kecamatan tersebut yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk adalah sekitar 54 orang, sehingga akan menerima empat set alat.

[Antara]

JAKARTA_DAKTACOM : Pemerintah sedang mengkaji pengurangan anggaran bahan bakar minyak bersubsidi untuk internal pemerintahan sebagai bentuk penghematan. “Sebetulnya yang ada itu untuk urusan dalam (pemerintahan), artinya bukan di umum,” kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, usai diskusi panel “Roadmap Bahan Bakar untuk Mobilitas dan Transportasi Berkelanjutan di Indonesia” di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Ini, menurut Evita, merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi anggaran untuk pembelian bahan bakar bersubsidi yang makin meningkat nilainya. “Kita bergantung masing-masing di organisasinya seperti apa,” ujarnya.

Sejauh ini, ia mengatakan, pemerintah belum menyiapkan aturan apa-apa untuk mengurangi anggaran subsidi BBM untuk umum. “Urusan bahan bakar itu intern pemerintah. Untuk umum belum ada peraturan apa-apa,” ujar Evita.

Ia menegaskan, upaya pemerintah agar masyarakat mau menggunakan BBM tidak bersubsidi sejauh ini hanya imbauan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah ingin mengurangi subsidi bahan bakar minyak dengan mengurangi volume bahan bakar bersubsidi. Presiden juga akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) hemat energi.

Sejauh ini, menurut Presiden, pengurangan subsidi BBM dengan cara mengurangi volume bahan bakar yang disubsidi dulu. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia membuat realisasi rata-rata pembelian minyak mentah mencapai 110 dollar AS per barrel pada Juni 2011.

Tentu angka tersebut jauh di atas asumsi makro dalam APBN 2011 yang dipatok pada angka 80 dollar AS per barrel. Bahkan, jika dihitung, lonjakan volume bahan bakar minyak bersubsidi terburuk tahun 2011 adalah 40,49 juta kiloliter, naik 1,8 juta kiloliter dari pagu awal 38,6 juta kiloliter.

Pemerintah memproyeksikan lonjakan konsumsi subsidi BBM tahun ini menembus angka Rp 117 triliun atau naik sekitar Rp 22 triliun dari pagu awal. Tambahan subsidi oleh pemerintah menunjukkan adanya aspek politis.

Sampai kini, pemerintah masih dilematis, apakah menaikkan harga BBM bersubsidi atau menerapkan pengaturan bahan bakar untuk memotong biaya subsidi. Pemerintah berdalih, menaikkan harga akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

[Kompas]

JAKARTA_DAKTACOM : Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus melacak aliran dana yang disebutkan Muhammad Nazaruddin. Tudingan Nazaruddin itu dapat menjadi pintu masuk untuk memeriksa dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

”Problemnya, ada dana partai yang berasal atau diambil dari dana publik. Tudingan Nazaruddin dapat menjadi pintu masuk bagi KPK dan PPATK untuk melacak,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Penelusuran aliran dana yang disebut Nazaruddin itu, menurut Ade, tidak sulit jika PPATK dan KPK memiliki kemauan dan keberanian. Ia menambahkan, anggaran partai politik memang ada yang berasal dari APBN, tetapi ada pula dana parpol yang diduga berasal dari proyek-proyek pemerintah, seperti yang ditudingkan Nazaruddin.

Ade menilai, berbagai praktik korupsi yang menjerat politikus, seperti kasus pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek di Kementerian Pendidikan Nasional, dan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, diduga merupakan bagian dari perburuan rente parpol. Proyek-proyek dalam APBN diduga merupakan sasaran utama praktik korupsi.

Ade menambahkan, akhir Juni, ICW meminta informasi mengenai dana parpol kepada sembilan parpol, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PKB, PAN, Gerindra, dan Hanura. Tujuan permintaan informasi adalah menguji akses laporan keuangan parpol.

[Kompas]

JAKARTA_DAKTACOM : Mabes Polri mengatakan telah mengirim tim untuk menjemput Nazaruddin. Namun kapan mantan anggota Komisi III DPR itu harus ditangkap, Polri mengaku tak punya target.

“Semua ingin cepat, sama dengan masyarakat ingin cepat,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di kantornya, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (27/7/2011).

Anton mengatakan, Polri berharap tim bisa segera menjemput dan membawa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD). Namun lagi-lagi Anton mengaku tak bisa mengungkapkan lokasi Nazaruddin.

“Doakan saja, mudah-mudahan secepatnya polisi bisa menangkap, sekarang polisi serius menangani, mengejar tersangka Nazaruddin yang jelas sudah lama. Kita tunggu saja,” jelasnya.

Mantan Kapolda Jatim ini membantah tim Polri dan Kemenkum HAM baru berangkat tadi malam. Menurutnya, tim yang ditugasi telah berangkat jauh-jauh hari.

“Yang jemput siapa memang sudah ketangkap, itu memang ada rencana dalam surat itu, tapi tim kita sudah ada yang bergerak duluan,” imbuh Anton.

“Apakah posisi tim sudah menempel Nazar?” tanya wartawan.

“Ya itu rahasia negara artinya dalam waktu dekat. Ya kita berdoa saja semoga saja mudah-mudahan diridhoi Allah,” terangnya.

[Detik News]

TUNIS_DAKTACOM : Presiden sementara Tunisia Fouad Mebezaa menyatakan memperpanjang keadaan darurat tanpa batas yang mulai berlaku ketika rezim sebelumnya digulingkan.

Mebezaa menandatangani perintah yang melarang pertemuan publik dan memberi kewenangan pasukan polisi dan pasukan keamanan untuk menembak siapa pun yang tidak mematuhi perintah, AFP melaporkan pada Selasa kemarin (26/7/2011).

Keputusan ini terjadi kurang dari tiga bulan sebelum pemilu pertama demokratis di Afrika Utara tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober mendatang yang akan memilih badan yang bertugas menulis sebuah konstitusi baru.

Keputusan ini juga disebabkan adanya aksi kekerasan terbaru di kota Sidi Bouzid yang menyebabkan seorang anak laki-laki 14 tahun tewas dan dua orang lainnya mengalami cedera serius.

Para aktivis pemuda menyampaikan reaksi marah mereka atas maraknya korupsi dan pengangguran, mengatakan hanya ada sedikit perubahan sejak awal protes terjadi pada bulan Desember tahun lalu.

Sementara itu, 23 orang yang merupakan sekutu dan anggota klan Presiden terguling Zine El Abidine Ben Ali telah diadili di pengadilan Tunis pada hari Selasa kemarin.

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari, sehari setelah Ben Ali dan istrinya melarikan diri ke Arab Saudi. Para terdakwa mencoba melarikan diri dengan membawa sejumlah perhiasan dan sejumlah besar dalam mata uang asing.

[Eramuslim]

BEKASI_DAKTACOM : Ratusan buruh pekerja PT Kiowa Indonesia yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi Rabu (27/7/2011). Mereka menuntut pemerintah menghapus sistem tenaga kontrak yang merugikan pekerja.

Dalam aksinya kali ini para demonstran tampak menggunakan spanduk dan berbagai atribut lainnya. Para buruh yang turun ke jalan ini meminta dinas memaksa perusahaan agar memenuhi berbagai hak-hak normatif yang belum dilaksanakan.

Koordinator aksi Slamet Rivai kepada Dakta mengatakan unjuk rasa yang mereka lakukan terkait dengan pengajuan surat pengawasan ke Disnaker terhadap beberapa perusahaan yang diduga melanggar aturan.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan Disnaker terhadap permintaan kami,” jelas Slamet Rivai. “Selain itu buruh juga menuntut perusahaan untuk membayarkan hak-hak pekerja outsourcing secara penuh.” Lebit lanjut Slamet menjelaskan bahwa saat ini banyak pekerja outsourcing yang ditempatkan di bagian produksi inti. Padahal peraturan sudak tidak memperbolehkan hal tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa para buruh tersebut masih terus berlangsung. Tampak juga beberapa aparat kepolisian berjaga-jaga di sekitar lokasi demonstrasi.

[Ardi Mahardika]

SEOUL_DAKTACOM : Enam orang tewas dan tiga masih terkubur tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras yang terus-menerus mengguyur satu wilayah pegunungan Korea Selatan pada Rabu (27/7/2011) pagi. Demikian kata para penyelamat.

”Tanah longsor tersebut terjadi setelah tengah malam di daerah Chungcheon, sekitar 100 kilometer (60 mil) di timur ibu kota Seoul, meratakan sebuah penginapan dan tiga rumah,” kata mereka.

Enam tewas di dalam penginapan dekat Bendungan Sungai Soyang. Semua mahasiswa dari Universitas Inha di kota barat Incheon yang berada di daerah itu sedang melakukan kerja sukarela.

Badan Manajemen Darurat Nasional mengatakan 20 orang terluka. Empat dari mereka cedera serius. Lebih dari 500 petugas pemadam kebakaran dan polisi telah dikirim ke daerah itu untuk mempercepat penyelamatan.

Para petugas penyelamat masih berusaha mencari enam orang yang diyakini terperangkap di dalam gedung. ”Sebanyak 26 lainnya telah dibawa ke satu rumah sakit terdekat,” menurut kantor berita Yonhap.

Tanah longsor yang terjadi setelah tengah malam dekat Bendungan Sungai Soyang di Chuncheon itu menghancurkan sebuah wisma pensiunan dan tiga rumah lainnya. Enam orang yang tinggal di wisma pensiunan semuanya mahasiswa yang sedang melakukan kerja sukarela di daerah itu.

[Republika]

JAKARTA_DAKTACOM : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rabu (27/7/2011), mengirimkan surat ke Komnas HAM mempertanyakan penanganan kasus 27 Juli 1996. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan dan Sekjen Tjahyo Kumolo, partai tersebut menuntut kasus itu bisa selesai agar ada keadilan hukum bagi para korban dan PDI-P.

“Hingga kini, pelaku utama peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 baik dari militer yang memerintahkan penyerbuan ke kantor DPP PDI di Jl Diponegoro No 58 maupun Soerjadi belum pernah diadili. Padahal, sudah jelas bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang telah direncanakan dengan matang dan memakan banyak korban jiwa,” tulis PDI-P dalam surat tersebut.

PDI-P dalam suratnya juga mengungkapkan kekecewaan mereka karena hingga kini dua personel militer yaitu Kol CZI Budi Purnama dan Letnan satu (Inf) Suharto yang diadili dalam serangan ke kantor DPP PDI tersebut diputus tidak bersalah dan dibebaskan.

“Hal itu sangat menyedihkan dan mengoyak rasa keadilan. Padahal 124 pendukung PDI Pro Megawati Soekarno Putri yang menjadi korban justru diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka kemudian dinyatakan bersalah dan dipenjara,” imbuh PDI-P.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, lima orang meninggal dunia, 149 orang dari sipil maupun aparat luka-luka dan 136 orang ditahan.

[Media Indonesia]

JAKARTA_DAKTACOM : Kasus perbankan dan pencucian uang nasabah Citibank cabang Landmark, Jakarta Selatan, yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu hampir rampung. Hanya berkas tersangka utama dalam kasus tersebut, Inong Malinda alias Melinda Dee, belum lengkap.

Polri menyatakan, penyidik sedang berupaya melengkapi berkas perempuan yang disebut-sebut istri siri bintang iklan Andhika Gumilang itu. “Berkas Malinda masih dilengkapi hingga minggu ini. Minggu depan akan dikembalikan ke jaksa. Sekarang masih di tangan penyidik,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Menurut Anton, masih banyak petunjuk jaksa yang harus dipenuhi oleh penyidik agar berkas perkara itu dinyatakan lengkap. Terlebih lagi, kata Anton, Malinda merupakan pelaku utama kasus tersebut.

“Kendalanya yang bersangkutan masih berada di rumah sakit. Selain itu permintaan jaksa itu kan banyak yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Malinda dilaporkan oleh Citibank yang mendapat aduan dari tiga nasabahnya. Mantan Relationship Manager itu diduga memindahkan uang nasabah ke sejumlah rekening dengan menggunakan blanko palsu.

Menurut polisi, Malinda berhasil menarik uang sekitar Rp17 miliar yang dialirkan ke sejumlah rekening, antara lain ke rekening adik dan adik iparnya, serta rekening PT Sharwahita Global Management.

Malinda menggunakan uang itu untuk uang muka sejumlah mobil mewah, apartemen, dan barang-barang mahal sebagai hadiah untuk Andhika Gumilang.

[Metro TV]