JAKARTA – Mabes Polri siap memproses kasus penggalangan koin untuk presiden oleh sejumlah

anggota DPR yang rencananya akan dilaporkan Partai Demokrat (PD). “Polri selalu siap, siapa

pun yang mau melapor Polri siap,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di

Mabes Polri, Rabu (2/2/2011). Menurutnya melaporkan suatu tindak pelanggaran hukum yang

dialami merupakan hak setiap warga negara. Polri akan selalu siap menindaklanjuti laporan

yang datang dari masyarakat. “Iya semua orang kan sama kedudukannya di depan hukum,” tutup

Jendral bintang dua tersebut.

Seperti diberitakan, munculnya gerakan-gerakan koin untuk presiden yang digagas sejumlah

kalangan yang disinyalir membuat hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersinggung.

Menurut Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha Presiden SBY tidak pernah menyampaikan

rasa tersinggungnya atas penggalangan koin untuk Presiden. Namun aksi yang dimotori oknum

legislator tersebut jelas menghina kehormatan lembaga kepresidenan dan Kepala Negara selaku

simbol Negara. Julian menyampaikan hal ini pada saat ditemui di lingkungan Istana Negara

Selasa (1/2/2011)

Lebih lanjut Julian menyatakan, aksi Koin untuk Presiden patut disayangkan. Bila memang para

inisiator aksi bertujuan melakukan penghinaan terhadap simbol negara, maka sudah ada aturan

hukum yang mengaturnya untuk tindak lanjut yang patut dikenakan. Tidak bisa semua orang

melecehkan tanpa alasan dasar yang kuat. Negara ini adalah negara hukum dan semua harus bisa

dipertanggung jawabkan secara hukum. Demikian tutur Julian.

Perlu diketahui bahwa aksi Koin untuk Presiden merupakan sebuah aksi lanjutan atas aksi

serupa yang terjadi di dunia maya. Entah siapa yang memulai, kotak yan bertuliskan Koin

Untuk Presiden asyik mejeng di dekat ruang komisi Hukum. Bahkan tampak sejumlah anggota

komisi seperti Bambang Soesatyo, Desmond J Mahesa, dan Syarifuddin Suding ikut mnyumbang

koin. Namun koin yang rencananya akan ‘disumbangkan’ untuk Presiden tersebut bukan dirogoh

dari kantong anggota dewan melainkan disediakan staf.

Aksi koin tersebut sebenarnya adalah jawaban atas curahan hati Presiden mengenai gajinya

yang tak kunjung naik selama tujuh tahun pada saat Rapim TNI tahun 2011 di Jakarta. Tak

pelak curhatan orang nomor satu di Indonesia ini mendapat reaksi banyak pihak, salah satunya

dari anggota DPR yang kemudian menggagas ide ini.

[Okezone]

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (1/2) memanggil pengusaha Kota Bekasi Hadi Hartono untuk dimintai keterangan terkait kasus Adipura dan APBD Kota Bekasi 2009- 2010. Dalam pemeriksaan kemarin, KPK sempat menanyakan dua orang pegawai Pemkot Bekasi berinisial AG dan RS pada Hadi Hartono.

Staff humas KPK Irsyad mengatakan, Hadi Hartono, yang menjabat Direktur PT Bekasi Raya Putera dimintai keterangan untuk pengembangan kasus Adipura dan APBD Kota Bekasi. “Sebelumnya, kami juga sudah periksa kembali kepala BKD Pemkot Bekasi Dadang Hidayat dan Kasubag Umum Elis,” kata Irsyad.

Hadi Utomo datang ke KPK sekitar pukul 09.51. Hadi datang sendiri dan lansung menuju lift ke lantai delapan tempat pemeriksaan. Hadi Hartono awalnya menampik kedatangannya ke KPK untuk dimintai keterangan oleh KPK terkait Adipura dan APBD Kota Bekasi.

Namun kemudian Hadi membeberkan perihal kedatangannya ke KPK. ”Saya dipanggil KPK melalui surat resmi. Saya dipanggil KPK karena penyidik juga wajib memanggil beberapa rekanan kontraktor pemda,” paparnya di balik telepon.

Dia mengungkapkan, dia dicecar puluhan pertanyaan seputar aliran dana untuk memperlancar pengesahan APBD ke semua kepala SKPD di Pemkot Bekasi.

“Cuma yang saya ingat dari pertanyaan penyidik KPK, terus mengarah kepada upaya rekanan pemda memberikan dana atau anggaran khusus ke beberapa kepala dinas. Apakah anda memberikan uang kepada beberapa kepala dinas?,” ungkapnya menirukan pertanyaan penyidik KPK.

KPK, kata Hadi terus mengejarnya dengan pertanyaan hubungannya dengan beberapa kepala dinas Pemkot Bekasi. ”Saya ditanya sama penyidik soal kedekatan saya sama dua orang pns berinisiap AG dan RS. Pertanyaannya dibolak-balik terus, tapi yang disebut dua orang itu aja AG dan RS,” kata Ketua Gapensi Kota Bekasi ini.

KPK juga menanyakan dirinya soal tiga kontraktor asal Medan terkait kasus tersebut. “Tapi lebih fokus pada satu orang, saya kasih inisialnya NP,” ungkapnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Hadi Hartono mengaku meninggalkan KPK sekitar pukul 14.15. Dia menegaskan, dirinya hanya diperiksa bukan lantaran dirinya bersalah.

[Republika]

JAKARTA – Abu Bakar Ba’asyir melalui Tim Pembela Muslim mendaftarkan uji materi pasal 21 (1) dan pasal 95 (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur alasan penahanan dan ganti kerugian dalam praperadilan karena penahanannya oleh aparat hukum sangat subjektif.

Koordinator Tim Pembela Muslim (TPM) Ahmad Michdan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, menegaskan, pasal itu seringkali ditafsirkan semaunya oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim).

Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Sementara Pasal 95 ayat (1) mengatur ganti kerugian jika seorang tersangka/terdakwa ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan berdasarkan UU.

Menurut Michdan, unsur subjektivitas aparat untuk melakukan penahanan terdapat dalam pasal tersebut. “Pasal itu ada subjektivitas aparat dalam menahan atau tidak menahan seseorang,” katanya.

Hal itu dialami oleh kliennya, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, yang sudah hampir lima bulan ditahan namun hingga kini berkasnya belum dilimpahkan dan ada dugaan aparat tidak memiliki bukti cukup untuk menahan Ba’asyir

Selain itu dia mengungkapkan kliennya tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam UU tersebut. “Kami dari awal posisi penangkapan, Ustadz sedang berdakwa, Ustadz tidak melarikan diri keluar negeri, dia malah takut dicomot Amerika, bila keluar negeri,” katanya.

Michdan minta Mahkamah Konstitusi menghapuskan pasal tersebut atau diberikan keterangan tambahan syarat-syarat penahanan. Dia pun melihat penting ada institusi lainnya yang bisa memberikan pertimbangan kepada aparat ketika hendak melakukan penahanan seseorang atau tidak.

“Di rancangan KUHAP baru, ada hakim komisioner, itu ada koreksi ‘balancing’ untuk apakah hak subjektif itu dari satu pihak,” kata Michdan.

[Republika]

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Maarif menyatakan Indonesia  membutuhkan banyak SDM yang tangguh untuk program penanganan kebencanaan di Indonesia.

“Selama ini ahli kebencanaan yang itu-itu juga, nggak ada SDM baru diharapkan ke depan bisa melahirkan ide-ide baru untuk penanganan kebencanaan di tanah air, mereka sangat ditunggu,” kata Syamsul.

Ia menyambut baik lahirnya Program Pascasarjana Gempa Bumi dan Tektonik Aktif (Great) di ITB. Ia berharap ITB bisa menjawab kebutuhan itu.

“Untuk menyiapkan silabusnya, BNPB siap membantu berdasarkan laporan-laporan yang kami terima selama ini. Saya berharap program ini melahirkan periset-periset bidang kebencanaan lebih banyak lagi,” kata Syamsul Maarif.

Ia menyebutkan, penanganan gempa dan kebencanaan harus ditangani secara profesional. Ia berharap ITB bisa memaksimalkan potensi para mahasiswanya di program yang akan digulirkan Maret 2011 ini.

[Republika]

SALFIT – Dewan parlemen Hamas di Salfit mengatakan penahanan direktur mereka oleh Israel bermaksud untuk mematahkan operasi Dewan Legislatif Palestina (PLC). Israel menahan Izzudin Fattash, Selasa (1/2), yang mengepalai kantor PLC di kota Salfit, Tepi Barat.

Ia baru saja memegang jabatan tersebut di Tepi Barat yang dikuasai Fatah itu selama sebulan. Sebelum penahanan dilakukan, Israel melakukan penggerebeakan dengan kasar di rumah Izzudin.

Sebuah pernyataan dari para anggota PLC menegaskan penahanan yang dilakukan Israel tidak akan melemahkan semangat mereka. Mereka menyatakan akan tetap melayani hak-hak rakyat yang telah memilih mereka dalam pemilu yang adil.

Penahanan itu merupakan bagian rencana Israel yang menarget pejabat-pejabat Palestina, keluarganya serta karyawannya, demikian bunyi pernyataan yang dibuat oleh blok Reformasi dan Perubahan PLC.

Penahanan terhadap anggota dewan dimaksudkan menggagalkan peran parlemen ketika jumlah anggota yang dipilih rakyat menyusut. Namun para wakil rakyat yang memegang hak Palestina, tidak akan pernah mundur, demikian lanjut pernyataan.

[Republika]

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memeriksa terpidana kasus suap terkait perkara pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), Gayus Halomoan Tambuanan, pada Rabu (2/2).

“Seingat saya besok (Rabu) periksa soal Gayus,” kata Direktur Penuntutan KPK, Ferry Wibisono, di Jakarta, Selasa. Sejauh ini, ia mengatakan penanganan terkait kasus mantan pegawai Ditjen Pajak di KPK masih pada pemeriksaan untuk data perusahaan pajak yang berhubungan dengan Gayus.

KPK, lanjutnya, tentu akan menitik beratkan pemeriksaan kasus Gayus ini dari sisi yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa pihaknya akan memeriksa Gayus pada hari Rabu (2/2) atau Jumat (4/2), tergantung dengan kesiapannya.

Terpidana yang juga telah menjadi tersangka untuk kasus dugaan pemalsuan paspor tersebut pada hari Selasa (1/2), menjalani pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan rekayasa dokumen rencana penuntutan dirinya yang terlibat kasus pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) dengan tersangka jaksa Cirus Sinaga. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bahwa terkait kasus mafia pajak dan hukum Gayus Halomoan Tambunan sudah ada satu oknum jaksa yang sedang diproses penyidikan.
“Ada permintaan juga pemanggilan tiga orang sebagai saksi nanti akan kita tindaklanjuti,” ujar Basrief saat melakukan konferensi pers bersama pimpinan KPK dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di Gedung KPK.

[Republika]

JAKARTA – Dijadwalkan pesawat yang membawa Warga Negara Indonesia yang tinggal di Mesir akan tiba hari ini. Evakuasi ini adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan pesawat Boeing 747 milik Garuda Airlines. Menurut keterangan dari Ketua Satuan Tugas Evakuasi Warga Negara Indonesia di Mesir Hasan Wirayuda, pesawat tersebut akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 10.00 WIB.

“KBRI akan menerapkan kebijakan skala prioritas bagi WNI yang akan dievakuasi, misalnya kaum wanita, anak-anak dan warga yang sudah merasa tidak aman di tempat tinggal mereka,” ujar Koordinator Perlindungan WNI dari KBRI Kairo Teguh Isgunanto kepada wartawan Kompas Musthafa Abd Rahman di Kairo Mesir pada hari Senin.

Hingga hari ini berdasarkan data KBRI Kairo jumlah WNI di Mesir per Desember 2010 sebanyak 6.149 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.297 adalah pelajar dan mahasiswa, 1.002 tenaga kerja wanita (TKW), 163 keluarga besar KBRI, 300 keluarga dari mahasiswa, 99 tenaga ahli dan 50 tenaga kerja asing.

Saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan pemerintah untuk bertindak cepat mengevakuasi warga negaranya, terutama para tenaga kerja Indonesia (TKI)  yang posisinya sangat rentan terjebak dalam situasi berbahaya. Hal ini mengingat para TKI tersebut ikut dan tinggal bersama majikan mereka masing-masing.

“ Jangan sampai menunggu jatuh korban terlebih dahulu, seperti ketika pecah perang di Lebanon pada 2007. Waktu itu seorang TKI bernama Siti Maemunah tewas tertembak” kata Anis.
Sedangkan menurut AM Fachir pihak KBRI sudah mengajukan surat tertulis kepada Military Attache Branch Mesir untuk meminta jaminan keamanan terhadap aset RI dan bantuan perlindungan terhadap WNI di Mesir. Hal ini diajukan setelah pihak militer menggantikan polisi menjaga keamanan seantero Mesir mulai Jum’at.

[Kompas]

BEKASI – Keberadaan tujuh kawasan industri yang didalamnya terdapat ribuan perusahaan nasional dan multinasional, diharapkan bisa membawa manfaat yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan alokasi dana CSR (Coorporate Social Responsibility).

“Kawasan industri harus lebih peduli dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan alokasi dana CSR, sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan,” ujar Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat dalam pertemuan dengan para pengusaha Kawasan di Hotel Sahid Lippo Cikarang, Selasa, (1/2).

Dalam pertemuan tersebut, kebanyakan para pengusaha mengeluhkan tentang buruknya sarana infrastruktur jalan yang menghambat proses distribusi barang produksi. Pengusaha juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menertibkan banyaknya pungutan liar, baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah maupun mengatasnamakan organisasi masyarakat.

“Pengurusan perizinan juga sedikit terkendala, karena harus melalui meja birokrasi yang panjang. Padahal kami para pengusaha membutukan pelayanan yang cepat, murah dan memuaskan,” ujar salah seorang pengusaha.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ratusan pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi dan jajaran Muspinda Pemerintah Daerah. Diharapkan pertemuan tersebut mampu menjawab berbagai persoalan dunia usaha dan mencari pola kerjasama yang baik antara pengusaha dan pemerintah daerah.

[Klikm.net]

CIKARANG PUSAT – Ratusan karyawan Kanefusa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kemarin mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut Disnaker menindak PT Kanefusa yang berada di kawasan Ejip lantaran dianggap menyalahi UU No 13 tahun 2003 soal mogok kerja.

Koordinator aksi Nyuwarno mengungkapkan, PT Kanefusa telah mengangkat karyawan baru selama ada karyawan lama yang melakukan mogok kerja.

Padahal dalam aturan yang ada di UU No 13 tahun 2003, kata Nyuwarno sudah dijelaskan, selama karyawan melakukan mogok kerja, perusahaan yang bersangkutan tidak boleh mengambil karyawan dari luar perusahaan. ”Di peraturannya kan sudah jelas, ini kenapa malah ngambil karyawan baru. Ini jelas melanggar undang-undang,” papar Nyuwarno.

Buruh, kata Nyuwarno mendesak Disnaker tegas dengan masalah yang mereka hadapi. ”Selama ini Dinas Tenaga Kerja gak bertindak tegas, makanya perusahaan bisa bertindak semena-mena,” sesalnya.

Usai berunjuk rasa di Disnaker, buruh bergeser ke Polresta Bekasi. Pada polisi buruh menuntut tindak lanjut laporan yang mereka ajukan sekitar empat bulan lalu sol penggelapan uang iuran serikat pekerja dan penganiayaan terhadap salah seorang karyawan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

“Kenapa kalau pengaduan pekerja atau buruh tidak langsung ditanggapi? Tapi kalau pengaduan pengusaha langsung dilakukan. Sudah sekitar empat bulan pengaduan kita, tapi belum ada langkah-langkah yang signifikan. Sepertinya adem-ayem saja. Kami minta polisi lebih proaktif,” papar Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSPMI PT Kanefusa Agung.

Kasatreskrim Polres Bekasi Kompol Novi T Nurrohmad membantah jika dikatakan polisi tidak proaktif. Menurut dia, laporan yang diterima dari buruh PT Kanefusa sudah dilakukan pemberkasan dan dikirim ke kejaksaan. Sedangkan laporan adanya penganiayaan salah seorang karyawan dari pihak perusahaan, hingga kini masih dalam penyelidikan.

“Berkas laporan adanya penggelapan sudah kami kirim ke kejaksaan, silakan cek saja. Kalau laporan yang lain seperti penganiayaan, masih kami lakukan penyelidikan. Jadi, bukan kami tidak proaktif, semua laporan kami tanggapi,” pungkasnya.

[Radar Bekasi]

KAIRO — Para pemrotes antipemerintah Mesir berencana mengadakan pawai besar, Selasa (1/2/2011) ini, dalam kampanye mereka untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. Di sisi lain, tentara menjamin rencana unjuk rasa besar itu tidak akan dihalangi dengan mengatakan, tuntutan rakyat Mesir sah dan tentara tidak akan menembak mereka.

Meski Mubarak telah mengumumkan kabinet baru, yang tidak menyertakan lagi menteri dalam negeri yang selama ini ditakuri secara luas, dan wakil presiden yang baru diangkat telah menawarkan pembicaraan dengan oposisi, para pengunjuk rasa terus maju dengan tujuan tunggal mereka, yaitu Mubarak harus turun dari jabatannya. Para pemrotes juga telah mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu dan menyerukan “pawai satu juta orang” di Kairo pada hari Selasa ini, yang merupakan hari kedelapan aksi protes yang telah merenggut setidaknya 125 nyawa dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi. Pawai sejuta orang juga akan digelar di kota pelabuhan Mediterania, Alexandria. Layanan kereta api nasional dibatalkan dalam sebuah upaya jelas untuk menghalangi protes.

Rencana demonstrasi-demonstrasi itu akan terjadi saat pasukan polisi telah kembali ke jalan-jalan kota Kairo setelah dua hari absen secara misterius. Absennya polisi itu, menurut para pengunjuk rasa, merupakan cara untuk menabur rasa tidak aman. Polisi telah diperintahkan untuk kembali ke jalan-jalan pada hari Senin setelah absen dua hari. Ketidakhadiran mereka tetap tidak terjelaskan secara resmi, tetapi itu menyebabkan kota itu menjadi surga bagi para penjarah dan napi yang kabur, dan warga membentuk kelompok pertahanan diri untuk melindungi lingkungan mereka.

Namun, tetap tidak diketahui, apa yang akan dilakukan polisi dalam menghadapi pemogokan dan pawai. Sementara para tentara telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan menghadapi para demonstran. “Untuk bangsa besar Mesir, angkatan bersenjata Anda, mengakui hak-hak sah rakyat, mereka (tentara) tidak menggunakan dan tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang Mesir,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

Puluhan ribu demonstran telah memadati Alun-alun Pembebasan Tahrir  (Tahrir Liberation Square) di Kairo, yang menjadi episentrum tuntutan untuk mengakhiri korupsi dan penindasan polisi yang tak akan terlupakan selama 30 tahun pemerintahan Mubarak. “Kami akan tinggal di alun-alun sampai pengecut itu turun,” teriak kerumunan orang itu.

Eid Mohammed, seorang penyelenggara protes, kepada AFP mengatakan, “Telah diputuskan semalam, akan ada pawai satu juta orang pada Selasa. Kami juga memutuskan untuk memulai pemogokan umum tanpa batas waktu.”

Dalam menghadapi protes terbesar selama masa jabatannya itu, Mubarak yang semakin terpojok telah menunjuk wakil presiden untuk pertama kalinya dan perdana menteri baru dalam sebuah upaya putus asa untuk tetap berkuasa. Sebuah kabinet baru yang diumumkan Senin tidak mampu menenangkan para pengunjuk rasa. Namun, pencopotan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly, yang pasukan keamanannya terkenal karena secara sistematis melanggar hak asasi manusia, disambut baik warga Mesir.

“Kami tidak akan mendapat perubahan kecuali Mubarak turun,” kata salah seorang pengunjuk rasa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Seorang pengunjuk rasa lain, Rifat Ressat, mengatakan, “Kami ingin perubahan pemerintah yang lengkap dengan otoritas sipil.”

[Kompas]

KAIRO – Ikhwanul Muslimin, atau al-Ikhwan al-Muslimun, Mesir adalah organisasi tertua dan terbesar Islam. Didirikan oleh Hassan al-Banna pada tahun 1920, kelompok ini telah mempengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia dengan modelnya aktivisme politik yang dikombinasikan dengan kegiatan amal Islam.

Gerakan ini awalnya ditujukan hanya untuk menyebarkan moral Islam dan perbuatan baik, tetapi kemudian terlibat dalam politik, khususnya berjuang untuk menyingkirkan  kontrol kolonial Inggris di Mesir dan membersihkan semua pengaruh Barat.

Hari ini, meskipun secara resmi dilarang dan tunduk pada represi, Ikhwanul Muslimin memimpin oposisi publik terhadap Partai Demokratik Nasional yang berkuasa pimpinan Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak tahun 1981.

Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip demokratis. Slogan mereka yang paling terkenal, digunakan di seluruh dunia, adalah: “Islam adalah solusi”.

Setelah Al Banna meluncurkan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928, cabang dibentuk di seluruh negeri. Masjid, sekolah, dan klub olahraga menjadi tempat menyemai kader baru dan keanggotaannya tumbuh dengan cepat.

Pada akhir 1940-an, grup ini diyakini memiliki sebanyak dua juta pengikut di Mesir. Dan pada periode yang sama ide-ide yang telah menyebar di seluruh dunia Arab.

Al Banna juga menciptakan sayap paramiliter, Special Apparatus, yang bergabung dengan perang melawan pemerintahan Inggris.

Pemerintah Mesir membubarkan kelompok tersebut pada tahun 1948-an karena dianggap menyerang kepentingan Inggris dan Yahudi. Segera setelah itu, kelompok itu dituduh membunuh Perdana Menteri Mahmoud al-Nuqrashi.

Al Banna mengecam pembunuhan itu, namun ia kemudian ditembak mati oleh pria bersenjata tak dikenal – diyakini  anggota pasukan keamanan. Pada tahun 1952, pemerintahan kolonial pun berakhir setelah kudeta militer  dipimpin oleh sekelompok perwira muda yang menyebut diri mereka Free Officers.

Ikhwanul Muslimin memainkan peran pendukung – Anwar al-Sadat, yang menjadi presiden pada tahun 1970 dan anggota  Free Officers punya hubungan dengan kelompok ini – dan awalnya bekerjasama dengan pemerintah baru. Tetapi hubungan segera memburuk.

Selama 1980-an Ikhwanul Muslimin berusaha untuk bergabung kembali dengan arus utama politik. Pendukung mereka bentrok dengan polisi anti huru-hara di Mesir (2008) dan Ikhwanul Muslim secara resmi kembali dilarang dan tunduk pada represi.

Berturut-turut kelompok ini membentuk aliansi dengan partai Wafd pada tahun 1984, dan dengan Buruh dan partai Liberal pada tahun 1987, menjadi kekuatan oposisi utama di Mesir. Pada tahun 2000, Ikhwan memenangkan 17 kursi di Majelis Rakyat.

Lima tahun kemudian, kelompok ini mencapai hasil pemilu yang terbaik untuk saat ini, dengan calon independen bersekutu untuk itu memenangkan 20 persen kursi.

Hasilnya mengejutkan Presiden Mubarak. Pemerintah kemudian meluncurkan tindakan keras pada Ikhwanul Muslimin, menahan ratusan anggota, dan melembagakan sejumlah hukum “reformasi” untuk melawan kebangkitan mereka.

Konstitusi itu ditulis ulang untuk menetapkan bahwa “praktik politik atau partai politik tidak akan didasarkan pada latar belakang agama atau yayasan”; calon independen dilarang mencalonkan diri sebagai presiden, dan undang-undang anti-terorisme diperkenalkan yang memberikan pasukan keamanan kekuasaan untuk menahan tersangka dan membatasi pertemuan publik.

Partai Demokratik Nasional (NDP) juga bekerja keras untuk mengurangi kemungkinan kemenangan oposisi lebih lanjut dalam pemilu  parlemen November lalu.

Represi yang terus-menerus terhadap oposisi adalah salah satu pemicu utama untuk protes massa anti-pemerintah oleh ribuan orang Mesir kali ini. Kantor partai berkuasa habis dibakar.

Ikhwanul Muslimin disalahkan untuk mengobarkan kerusuhan kali ini, tetapi  wakil kelompok ini, Mahmoud Izzat, bersikeras bahwa unjuk rasa akbar kali ini adalah murni lahir dari ketidakpuasan rakyat.

[Republika]