JAKARTA -- Bukan karena bermasalah atau digugat DPR. Mantan Presiden BJ Habibie hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR Jakarta, Senin ( 31/1).

Kehadiran Habiebie merupakan sejarah baru, karena satu-satunya mantan presiden yang pertama kali hadir dalam rapat komisi-komisi di DPR. Rapat tersebut membahas soal pengembangan dan pemanfaatan industri strategis untuk pertahanan.

Habibie yang datang bersama puteranya Ilham Habiebie, tiba di gedung DPR sekitar pukul 10.20 WIB. Disambut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

“Mungkin dalam sejarah komisi-komisi di DPR RI, baru pertama kali mantan presiden bisa hadir di rapat komisi,” ujar Mahfudz sambil tersenyum.

Sebelum Mahfudz membuka rapat, pimpinan DPR Priyo Budi Santoso memberikan kata pengantar.

“Kami berharap DPR bisa mendapatkan berbagai masukan yang berharga dari Bapak Habibie terkait bidang keahliannya,” papar Priyo.

Kehadiran mantan presiden ketiga paska Soeharto lengser ini, untuk memberikan pandangan dan masukan terkait  penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan. Karena pendiri ICMI tersebut dinilai merupakan salah satu sosok yang meletakkan dasar bangunan kebangkitan teknologi Indonesia.

[klikm.net]

SURABAYA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai gaji pejabat boleh naik, tapi manajerial pemerintahan untuk melayani rakyat juga tidak boleh turun.

“Gaji itu boleh naik, tapi tidak harus, sebab saya merasa gaji sudah berlebihan. Yang penting adalah kemampuan manajerial pemerintahan itu nggak boleh lemah,” katanya setelah berpidato pada pelantikan DPW IKA-UII Jatim periode 2011-2016 di Surabaya, Minggu.

Mahfud MD yang juga Ketua Umum DPP IKA-UII itu mengemukakan hal tersebut ketika dimintai komentar tentang kenaikan gaji sejumlah pejabat seperti Presiden dan Wapres, Ketua BPK, MA, Ketua Pengadilan, Ketua DPR, MPR, dan sebagainya.

Menurut mantan Menteri Pertahanan (Menhan) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, manajerial pemerintahan terbukti masih lemah, karena konflik internal pemerintahan masih ada dan bahkan saling jegal.

“Kalau manajerial pemerintahan berjalan, maka kasus kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kereta api tidak akan sering terjadi, ” katanya.

Ia menyatakan bencana alam dengan korban besar masih dapat dimaklumi sebagai faktor alam, tapi bila kecelakaan sering terjadi dengan korban besar adalah masalah manajemen pemerintahan.

“Jadi, masalahnya bukan gaji, tapi manajemen pemerintahan. Manajerial pemerintahan itu tidak ada kaitan langsung dengan kenaikan gaji,” kata mantan anggota DPR/MPR itu.

Sejumlah alumni UII di Jatim yang hadir antara lain Kajati Jatim M Farela, Wakajati Jatim Elvis Jhoni, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Sekkota Surabaya Sukamto Hadi, Asisten III Sekkota Surabaya M Taswin, dan Ketua PN Surabaya Heru Pramono.

Alumni UII dari Jakarta yang hadir antara lain Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, sedangkan Ketua KPK Busyro Muqoddas berhalangan hadir.

[Antara]

YERUSALEM -- Sejumlah politisi dan keamanan Zionis mengungkapkan keheranannya atas seruan dari pemerintah Amerika dan Negara-negara Arab agar tidak menghalangi para demonstran mengungkapkan tuntutanya.

Mereka mengungkapkan, aksi rakyat Mesir dimana terdapat di dalamnya Ikhwanul Muslimin akan menyampaikan gerakan tersebut ke kursi pemerintahan. Hal ini yang mendorong militer Zionis untuk merombak sistem pemerintahan di kala jatuhnya system lama.

Mantan Kepala intelijen militer Zionis, Aharon Zeivi pada radio Zionis, Ahad (30/1) mengatakan, “Kami tidak mengerti dengan pernyataan AS dan Negara-negara Eropa yang meminta demokratisasi di Mesir. Saya tidak mengerti, bagaimana Negara-negara barat tidak faham tentang kekacauan yang terjadi, bukankah mereka menginginkan pemecahan solusi dengan perundingan, seperti rezim Husni Mubarak, sementara kelompok lain menginginkan pemecahan masalah dengan senjata dan perlawanan.”

Ia mengisyaratkan, kemungkinan militer Mesir berhasil untuk meredakan suasana masih sangat besar. Sebagaimana disebutkan Koran Haaretz, bahwa keraguan pihak Israel terkait sikap plinplan Amerika terhadap masalah Timteng, tampak dari pidato Barack Obama setahun setengah lalu di Kairo. Kini tampak sikap tersebut makin nyata dari Washington dalam dua hari ini.

Kekhawatiran tersebut, berupa munculnya Ikhawanul Muslimin yang akan memanfaatkan revolusi massa untuk menguasai pemerintahan. Dinas intelijen Zionis tampaknya tidak memperkirakan situasi ini separah begitu.

Bahkan sebelumnya, kepala staf intelijen militer Israel, Afiv Cohen, sebelumnya berbicara di depan komisi luar negeri dan keamanan parlemen Knesset bahwa rezim Mesir masih stabil. Walau sebelumnya dinas intel Zionis memberikan akan terjadinya kudeta di Negara-negara Arab pada tahun 2011 ini, namun mereka tidak mengira bahwa kudeta ini terjadi dari bawah (rakyat).

Dengan tumbangnya rezim Mubarak, maka Zionis harus kembali menata dirinya. Karena selama 30 tahun, militer Israel tidak memperkirakan kemungkinan adanya ancaman dari Mesir. Selama beberapa decade Zionis hidup berdampingan dengan Kairo.

Situasi ini menyebabkan pasukanya secara bertahap menurunkan kewaspadaanya. Sumber daya manusia yang ada selama ini, lebih diarahkan untuk mengembangkan sector ekonomi dan social.

Menteri perang Zionis, Ehud Barak bersama kepala staf militer, Gaby Askenazi melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas kondisi Mesir. Mereka memperkirakan rezim Mubarak tidak akan hilang. Namun tentunya kondisi paska revolusi ini tidak akan kembali pada kondisi sebelumnya.

[Republika]

JAKARTA — Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 4104/2003 Tanggal 23 Desember 2003 diberlakukan penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pemberlakuan “3 in 1″ dimulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.30-19.00 WIB. Aturan itu tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Berikut ini kawasan “3 in 1″ yang berlaku di sepanjang ruas-ruas jalan.

1. Jalan Sisimangaraja, jalur cepat dan jalur lambat. 2. Jalan Jenderal Sudirman, jalur cepat dan jalur lambat 3. Jalan MH Thamrin, jalur cepat dan jalur lambat 4. Jalan Medan Merdeka Barat 5. Jalan Majapahit 6. Jalan Gajah Mada 7. Jalan Pintu Besar Selatan 8. Jalan Pintu Besar Utara 9. Jalan Hayam Wuruk 10. Sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto antara persimpangan Jalan Gatot Subroto-Jalan Gerbang Pemuda (Balai Sidang Senayan) sampai dengan persimpangan Jalan HR Rasuna Said-Jalan Jenderal Gatot Subroto pada jalan umum bukan tol.

Mobil-mobil barang dengan jumlah berat 5.501 kilogram atau lebih yang bermuatan maupun tidak dilarang melintasi kawasan “3 in 1″ pukul 06.00-20.00 WIB. Mobil-mobil barang dengan jumlah berat di bawah 5.501 kg, bus, dan sepeda motor dilarang melintasi jalur cepat pada ruas-ruas jalan sebagi berikut. 1. Jalan Sisimangaraja 2. Jalan Jenderal Sudirman 3. Jalan MH Thamrin

Pada jalan-jalan yang tidak mempunyai jalur lambat, kendaraan-kendaraan tersebut diwajibkan mempergunakan lajur 1 dan 2 paling kiri. Hal itu antara lain di 1. Jalan Medan Merdeka Barat 2. Jalan Majapahit 3. Jalan Gajah Mada 4. Jalan Hayam Wuruk 5. Jalan Pintu Besar Selatan 6. Jalan Pintu Besar Utara.

[Kompas]

Barat, Maju Apanya?

Oleh: Dr. Adian Husaini
Dalam sebuah wawancara dengan majalah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menguraikan makna “kemajuan” dan “pembangunan” di Barat. Berikut petikan uraiannya, dengan sedikit editing:

Faham  development mereka (Barat) itu cuma  change, change, change… Tidak ada matlamat (tujuan) akhir. Nak tuju ke mana? Fahaman sekular sekarang berkata, jangan tanya itu, kerana masa hadapan harus terbuka. Tidak ada masa hadapan yang tertutup. Maksudnya mesti dihapuskan semua pandangan alam (worldview) yang final.  Itu ertinya menentang agama. Tentu sahaja menentang Islam, sebab kita ada pandangan final. Kita mengatakan alam ini pun suatu hari nanti akan binasa. Bahawa tujuan akhir kita ada di tempat lain. Faham sekular menentang itu. Dia kata itu semua bohong. Yang ada hakikat inilah, bumi ini, kehidupan sehari-hari ini. Ini sahaja.

Soal pembangunan (development) itu, orang-orang Barat sangat gemar  dengan cerita Sisyphus yang menolak (mendorong) batu. Dan orang kita pun terikut-ikut. Maknanya dia fikir perubahan itu sama seperti menolak batu ke atas bukit, sampai ke atas,  nanti batu itu menggelongsor balik ke bawah, lalu ditolak lagi ke atas dan terus begitu. Dia fikir itulah development. Padahal itu bukan development.  Development itu dari perkataan develop,  yang ertinya kita harus memperbaiki keadaan yang ada kepada keadaan yang lebih baik lagi. Begitu juga progress yang ertinya ada yang dituju.

Dalam Bahasa Melayu kita ada kata kemajuan. Mustahil ada kemajuan tetapi tidak ada tujuan. Katakanlah ini Johor Bahru. Kita belum pernah pergi ke sana, tetapi kita dengar adanya di sana, jadi kita hendak pergi ke sana. Kalau kita berjalan ke sana, itu dikatakan progress toward ke Johor Bahru. Tetapi kalau kita berjalan ke sini, itu bukan progress ke sana; kita tidak akan sampai ke Johor Bahru, kecuali kalau dibetulkan balik ke sana. Progress mesti ada yang dituju. Dan tujuan itu mesti sudah ada, sudah lengkap, sudah final, tidak berubah-ubah.

Kalau tujuannya berubah-ubah, sekejap ada sekejap hilang, sekejap di sini sekejap di sana, macam mana hendak dikatakan itu progress? Dan progress bukan dalam jangka masa lima tahun sekali, dan lima tahun lagi sekali, baru hendak dilihat. Itu macam orang yang buta, tidak tahu jalan. Dalam al-Quran surah al-Baqarah dimisalkan mereka itu seperti orang yang memasang api, kemudian Tuhan menghilangkan api itu dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, dengan kilat dan petir. Mereka takut, lalu mereka tutup telinga mereka dengan jari, dan mereka tunggu kilat yang akan datang. Bila kita datang mereka pun berjalan lagi. Inilah yang disebut oleh mereka progress, civilization sekarang ini.

Progress ertinya mesti ada jalan yang jelas, yang kita tujui. Development bukan sahaja mempunyai erti yang zahir atau yang jasmani. Manusia ini bukan jasmaniah sahaja. Dia juga satu intelek, satu spirit. Dia bukan hanya darah daging sahaja. Tetapi psikologi moden dan fahaman sekular Barat sudah menafikan itu semua. Mereka fikir manusia ini macam binatang sahaja; hanya binatang ini sudah lebih maju daripada binatang lain. Tentu kita tidak setuju dengan fahaman itu. Itu yang dikatakan sekular – dikeluarkan unsur-unsur rohaniah daripada segala perkara, daripada hal hidup, hal insan dan daripada alam sekali pun.

Mereka mengatakan bahawa alam ini hanya benda sahaja. Dan bukan ada apa-apa benda-benda ini, kita boleh ubah-ubah. Memang betul. Tetapi nak mengubah-ubah ini kita mesti cari keadilan. Segala-galanya mesti diletakkan pada tempatnya, sebab semuanya itu bukan sekadar benda sahaja, tetapi juga simbol. Dalam al-Quran dikatakan alam ini juga ayat. Ayat itu simbol, seperti kata-kata dalam teks. Kalau saudara asyik melihat perkataan, seperti golongan ahli linguistic sekarang yang suka study the word, kaji bagaimana strukturnya, bagaimana bunyinya dan sebagainya, kalau saudara asyik melihat perkataan seperti itu, saudara tidak akan membaca bukunya.

Jadi, begitulah yang dibuat oleh sains moden terhadap alam ini. Dia anggap  ini, oh…dia terharu dan terpikat…tidak sedar bahawa ini ada makna lain di dalamnya. Kita mesti membacanya macam membaca buku. Sebab itu al-Quran mengatakan alam ini ayat, yang menunjuk kepada makna-makna tertentu. Jadi sains sepatutnya buat seperti itu. Kalau dia asyik mengkaji benda-benda itu sebagai benda sahaja, itu macam orang yang melihat perkataan tadi, yang akhirnya makna buku dan ilmu yang ada pada buku itu tidak mereka dapat.

Soal development pun kita mesti seimbang. Perkara ini sudah 30 tahun saya bercakap. Dulu mereka tidak mahu mendengar ini semua, atau mungkin mereka tidak dapat menangkap maksudnya. Sekarang sekurang-kurangnya Perdana Menteri kita selalu mengatakan bahawa jangan pentignkan soal-soal material sahaja, soal-soal etika dan akhlak pun mesti diperhatikan juga dalam development. Itu bagus. Itu yang kita maksudkan. Kalau sebelah sahaja, ini bukan development. Nanti rosak kita.

Sekarang, pergilah sendiri ke negara-negara Barat, apalagi di Amerika, yang dikatakan developed  dalam sains dan teknologi. Tidak ada akhlak,  langsung rosak, hancur, kosong. Jadi sekarang saya menganjurkan juga kepada pemimpin-pemimpin kita, kalau boleh bila menyebut development, jangan disebut yang kita harus maju, develop, develop¸ begitu sahaja; nanti orang-orang fikir kita ini under-developed atau not developed.
Mereka harus juga mengatakan bahawa kita ini sudah developed  lebih daripada orang-orang Barat itu dalam hal-hal akhlak. Hanya yang kita maksudkan dengan development sekarang ini ialah dalam sains dan teknologi. Bahkan kita harus mengatakan bahawa negara-negara Barat sekarang ini banyak yang under-developed dalam soal akhlak. Dengan begitu sekurang-kurangnya orang kita berasa, “Ah, ada juga benda yang kita ini lebih baik daripada mereka.”

Itu betul. Dalam soal akhlak kita lebih maju. Mereka berkata level of freedom Malaysia itu rendah. Maksud freedom dia itu ialah orang diberi kebebasan untuk berbuat sesuka hati, macam dia. Dia tidak sedar bahawa itu sebenarnya bukan kebebasan. Jadi banyak perkara yang kita kena (harus) ta’rifkan semula.

Begitulah uraian Prof Naquib al-Attas tentang pembangunan dan kemajuan. Uraian itu sangatlah penting untuk kita perhatikan, karena memberikan pemahaman yang mendasar tentang hakekat peradaban Barat, yang kini mendominasi umat manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan Barat di bidang sains dan teknologi tidak kita ingkari. Dan umat Islam pun sudah banyak yang berhasil menyamai bahkan melampaui prestasi orang-orang Barat dalam bidang tersebut.

Tetapi, yang ditekankan oleh Prof. al-Attas adalah bahwa Barat justru terbelakang  dalam pembangunan manusia-manusia mulia, dalam pembangunan akhlak. Peradaban Barat yang sekuler, telah meletakkan agama dalam peran yang sangat personal. Alam dilepaskan dari unsur Ketuhanan. Akibatnya, mereka merasa memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur alam dan kehidupan mereka, tanpa perlu campur tangan agama. Mereka percaya kepada nilai-nilai kemanusiaan sekular yang bebas nilai-nilai agama.

Cendekiawan Muslim, Muhammad Asad, dalam bukunya, Islam at the Crossroads, menyimpulkan, Barat adalah peradaban yang “irreligious in its very essence.” Jadi, menurut Muhammad Asad, jatidiri peradaban Barat modern sebenarnya anti-agama. Peradaban ini tidak kondusif untuk kehidupan agama. Peradaban ini mengajak manusia untuk melupakan Tuhan. Jean-Paul Sartre (1905-1980), seperti dikutip Karen Armstrong dalam bukunya, History of God, 1993:378, mengajak manusia untuk tidak mempedulikan Tuhan. Kata dia: “…even if God existed, it will still necessary to reject him, since the idea of God negates our freedom.”
“Lupakan Tuhan!” itulah inti seruan semacam ini. Sebab, ingat Tuhan, dianggap akan mengganggu kebebasan. “Kebebasan” (liberalisme, freedom) adalah jargon tertinggi mereka. Demi kebebasan segalanya harus dikorbankan. Termasuk Tuhan dan agama. Lihatlah, sikap sebagian kaum liberal yang — katanya — memperjuangkan “kebebasan”. Mereka tak segan-segan menuntut agar negara melindungi semua jenis agama dan aliran. Mereka tidak peduli, apakah aliran itu sesat atau tidak, salah atau tidak!

Sungguh berbeda seruan semacam ini dengan ajaran Islam, yang menegaskan, bahwa manusia akan bahagia jika selalu mengingat Tuhan, yakni Allah SWT. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kini, umat manusia, melalui berbagai informasi seni dan budaya sekular, diajak untuk melupakan Tuhan, dan memuja serta mengumbar syahwat.

Barat modern, dalam sejarahnya, hingga kini, masih tetap meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sekular di atas ajaran agama. Mereka menolak otoritas wahyu dalam menentukan baik dan buruk, salah dan benar. Mereka hanya berpegang kepada akal dan tradisi. Perzinahan tidak mereka haramkan. Tetapi poligami mereka kecam habis-habisan. Kegiatan amal kemanusiaan diadakan, tetapi tak jarang dilakukan dengan cara mengumbar aurat secara massal.

Atas nama kesetaraan gender, perempuan dipaksa bersaing sempurna dengan laki-laki di semua arena kehidupan, baik ruang keluarga maupun publik. Faktanya, kata mereka, dengan cara itu, Barat menjadi maju. Dalam kaitan inilah, kita patut menyesalkan sebagian kalangan Muslim yang ikut-ikutan latah dalam menyuarakan konsep “kesetaraan gender”.  Lalu, percaya begitu saja pada indikator-indikator kemajuan versi Barat, termasuk program Kesetaraan Gender sebagai salah indikator kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam penentuan peringkat Human Development Index (HDI).

Tahun 1995,  HDI Indonesia dikatakan berada pada peringkat ke-96. Tahun 1998, peringkat itu turun menjadi 109 dari 174 negara.  Tahun 1999 naik lagi pada peringkat 102 dari 162 negara dan tahun 2002, HDI Indonesia berada di urutan 110 dari 173 negara. Lalu, tahun 2003, HDI Indonesia menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Peringkat itu masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti HDI Malaysia, Thailand, Philippina yang menempati urutan 59, 70 dan 77.

Anehnya, dalam penentuan HDI versi UNDP (United Nation Development Program), ada masalah yang sangat serius. Diantaranya, ukuran keberhasilan pembangunan nasional yang diukur oleh UNDP adalah GDI (Gender Development Index), yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, serta GEM (Gender Empowerment Measure), yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya.  Misalnya, apabila laki-laki dan perempuan sama-sama berpenghasilan dua juta rupiah setahun, menerima pendidikan sama-sama sepuluh tahun, atau proporsi yang aktif dalam politik sama-sama 20 persen, maka angka GDI dan GEM adalah 1, atau telah terjadi ”perfect equality”.  Konsep kesetaraan kuantitatif (50/50) inilah yang diidealkan oleh UNDP, sehingga lembaga ini mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mencapai kesetaraan yang demikian.

Inilah pemaksaan konsep kesetaraan yang dalam banyak hal justru merugikan perempuan sendiri. Ide pembebasan wanita dari citra sebagai ”ibu”, sudah digagas oleh John Stuart Mill, melalui bukunya, The Subjection of Women (1869). Menurut Mill, pekerjaan perempuan di sektor domestik (rumah tangga) merupakan pekerjaan irasional,  emosional, dan tiranis. Karena itu, Mill meminta perempuan menekan dan menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik agar ”kebahagiaan” tertinggi dapat dicapai. Hal senada disampaikan oleh Sarah Grimke (1838) yang menyatakan bahwa wanita yang menikah telah terpenjara dalam sebuah tirani, di bawah kekuasaan seorang tiran (suami). Katanya: ”Man has exercised the most unlimited and brutal power over women in the peculiar character f husband – a word in most countries synonymous with tyrant.” (Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender, (1999).

”Analisis Grimke sejajar dengan teori Marx yang mengatakan kekuasaan adalah identik dengan tiran, dan perempuan juga harus meraih ”kebahagiaan”. Jika perempuan ingin meraih kebahagiaan, maka standarnya adalah kebahagiaan materialistis dan maskulin, yaitu standar yang bersumber dari dunia publik dan aspek rasionalitas manusia,” tulis Ratna Megawangi, pakar Gizi dari IPB.

Analisis kritis tentang paham dan konsep-konsep yang datang dari Barat itu perlu dilakukan, sebab pandangan alam (worldview) mereka tentang kehidupan ini memang sangat berbeda dengan umat Islam. Sayangnya, banyak manusia kemudian berusaha mengekor begitu saja, jalan kemajuan Barat, sehingga  akhirnya tak jarang harus berlari terengah-tengah dengan mengorbankan jati diri sebagai Muslim. Bahkan, juga harus mengorbankan lingkungan hidup. Dulu, kita berbelanja ke pasar dengan cara membawa tas sendiri. Kini, harus diganti dengan tas plastik. Katanya, praktis. Ujungnya, kita kerepotan melawan sampah plastik yang semakin menumpuk. Dulu, kita minum bisa langsung dari sumur, dengan alat-alat minum yang alami. Sekarang, harus menggunakan gelas plastik sekali pakai buang. Dulu, kita makan dengan sendok, bahkan sering cukup dengan tangan. Sekarang, ada yang harus menggantinya dengan sumpit dari bambu. Sekali pakai lalu dibuang. Dulu, kita tenang hidup di sekitar sungai dan sawah, bekerja di ladang, beribadah, berzikir dengan tenang, tidak diganggu suara HP. Kini, kemana pun kita pergi, HP harus dibawa. Katanya, itu kemajuan. Kita terus terengah-engah mengejar kemajuan.

Gaya hidup boros, merusak alam, dan melupakan Tuhan, semakin dipromosikan. Kita, umat Muslim, diajarkan bagaimana menjaga kelestarian alam. Sebab, alam ini adalah ayat Allah, dan amanah Allah yang wajib dijaga kelestarian dan keharmonisannya. Benar, kemajuan di bidang sains dan teknologi hang dicapai Barat dan peradaban lain, telah banyak membawa berbagai kemudahan bagi kita. Berbagai sarana dan prasarana kehidupan semakin canggih.

Tetapi, seperti diingatkan oleh Prof. Naquib al-Attas, jangan umat Islam merasa rendah martabat dan terbelakang dengan Barat. Sebab, kita diajarkan, bahwa orang-orang mukmin adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, sebab mereka adalah orang-orang mukmin (QS 3:139). Sebaliknya, betapapun tampak hebat dan gemerlap secara fisik, suatu peradaban, jika yang diusung adalah kekufuran, kemusyrikan, dan tradisi melupakan Allah, maka peradaban itu tidak akan pernah menghantarkan manusia pada kebahagiaan yang hakiki. (Jakarta, 28 Januari 2010).

JAKARTA – Setelah mengeluarkan surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani, Kamis (27/1/2011) kemarin, Direktur Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Untung Sugiyono, belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar dikeluarkannya surat tersebut. Para wartawan yang mendatangi kantor Dirjen Lapas di Jalan Veteran diminta menemui Untung di Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa staf yang ditanyai mengaku tak mengetahui keberadaannya. Demikian pula saat dihubungi melalui ponselnya. Panggilan telepon dijawab oleh stafnya, Budi. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan atasannya. Budi pun menyarankan agar Kompas.com mengajukan wawancara ke Pusat Informasi dan Komunikasi Kemenkumham.

“Ada prosedurnya,” katanya.

Keputusan memberikan bebas bersyarat bagi Ayin memang menimbulkan kontroversi. Sejumlah pihak menilai, ada aspek diluar legal formal yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Dirjen Lapas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ayin telah meninggalkan Rutan Wanita Tangerang pada Jumat (28/1/2011) pagi. Dengan didampingi pengacaranya, OC Kaligis, ia berlalu tanpa memberikan sepatah katapun kepada para wartawan yang telah menunggu Rutan Wanita Tangerang sejak pagi.

[Kompas]

BEKASI SELATAN -- Sedikitnya 6800 dari total 17 ribu lampu dan perangkat Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, aliran listrik untuk menerangi jalan pun tidak terdistribusi dengan lancar, sehingga tidak heran bila beberapa ruas jalan di Kota Bekasi gelap gulita.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU (DPPPJU) Kota Bekasi Makbullah. Dikatakan Makbullah, dari 17 ribu lampu PJU, tercatat 40 persennya tidak berfungsi dengan baik.

Pencurian trafo, kerusakan jaringan serta usia perangkat penerangan yang usianya terbilang telah usang pun menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan dengan dinas terkait.

“Sebenarnya PJU yang rusak bisa diperbaiki jika Pemkot mau memberikan separuh penghasilan dari pajak penerangan jalan umum. Dan ini kembali kepada masalah anggaran,” katanya.

Diungkapkan Makbullah, DPPPJU pada tahun 2010 mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor PJU sebesar Rp94 miliar, yang melebihi pencapaian target sebesar Rp88 miliar untuk setiap tahunnya.

Ironisnya, pada tahun yang sama pemerintah hanya memberikan Rp4,7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk perawatan, perbaikan jaringan baru, serta pemasangan 180 titik PJU Baru.

Tetapi sayangnya nominal yang diberikan tidak sepadan dengan total kerusakan PJU yang ada di Kota Bekasi. “Maka dari itu kenapa DPPPJU tidak bisa mengcover seluruh kerusakan yang ada, karena kami tidak diberikan dana lebih untuk mengganti atau membeli perangkat baru,” paparnya.

Dikatakan Makbullah, terkait dana yang belum mencapai kesepakatan, memaksa persoalan kerusakan ribuan lampu PJU yang ada di Kota Bekasi tidak mendapatkan solusi. Dikhawatirkan, keluh dia, ribuan lampu PJU lainnya yang masih berfungsi mengalami hal serupa bila tidak ada kebijakan dari pemerintah.

Selain itu juga, belasan ribu lampu PJU yang ada di Kota Bekasi merupakan sisa peninggalan saat Kota Bekasi masih menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten Bekasi, sehingga tidak heran bila usia lampu PJU di Kota Bekasi telah puluhan tahun.

Selain masalah anggaran yang minim, dikatakan Makbullah, aksi pencurian trafo juga menambah parah persoalan yang ada. Aksi pencurian trafo yang paling marak terjadi kata Makbullah yaitu terjadi di wilayah Teluk Pucung, Bekasi Utara. ”Banyak warga yang protes karena PJU di wilayah tersebut padam, setelah kami periksa ternyata banyak trafo yang hilang,” tuturnya.

Pantauan Radar Bekasi, padamnya lampu PJU kerap terlihat di sejumlah jalan protokol, seperti Jalan A Yani, M hasibuan, HM Joyomartono, Chairil Anwar dan Jalan KH Noer Ali. Selain itu, jalan yang berada di wilayah pelosok, seperti Jalan Pejuang, Raya Hankam serta Rawalumbu juga mengalamii hal serupa.

Menanggapi itu, H.Dedi, Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) mengatakan bahwa situasi tersebut merupakan bukti tidak becusnya kinerja dari DPPPJU. “Kok, kepala dinasnya sendiri yang mengeluh, padahal beliau sendiri yang punya wewenang dan program. Jadi, siapa salahkan siapa?” sindir Dedi miris.

Dedi pun meminta agar DPPPJU tidak mengeluh, tapi mencari solusi terbaik. Apalagi, program penanggulangan PJU itu kan ada dalam naungan mereka (DPPPJU) sendiri.

“Kan lucu, kalau yang melaksanakan dan bertanggungjawab itu sendiri yang mengeluh. Kalau seperti ini, bisa dikatakan jika Kadis DPPPJU mau cuci tangan. Harusnya, sebagai penanggungjawab tidak mengeluh, karena semu menjadi tupoksinya,” tegasnya.

[Radar Bekasi]

BANDUNG -- Masinis dari KA Mutiara Selatan dan KA Kutojaya Selatan yang bertabrakan di Stasiun Langensari Kota Banjar, Jumat dinihari (28/1/2011) diamankan untuk dimintai keterangan.

Masinis KA Mutiara Selatan adalah Sugeng Samio dan assistennya Y Ariyanto. Sementara belum diperoleh keterangan mengenai identitas masinis KA Kutojaya Selatan.

“Penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan, namun yang jelas kejadian terjadi di jalur tiga stasiun itu,” kata Vice President Public Relations PT KA Sugeng Priyono yang dihubungi dari Bandung, Jumat (28/1/2011). “Penyelidikan langsung dilakukan,” sambungnya..

Disebutkan Sugeng, tabrakan KA itu tidak sampai mengganggu perjalanan KA di jalur selatan, meski sempat mengakibatkan tertahannya perjalanan KA Turangga dari arah timur. “Jalur selatan tidak terganggu oleh insiden tabrakan itu karena terjadi di stasiun, masih ada dua jalur lainnya yang bisa dilintasi,” katanya.

Seperti yang diberitakan, pascakecelakaan yang terjadi sekitar pukul 2.30WIB dinihari tadi, kedua kereta dikabarkan telah langsung melanjutkan perjalanan pagi ini. “Kedua KA itu sudah dikembalikan ke posisinya, KA Kutojaya bisa melanjutkan perjalanan dan berangkat dari lokasi kejadian pada pukul 06.00 WIB,” ungkap Sugeng.

Dengan demikian, kata Sugeng tidak ada overstapen atau pengalihan dengan menggunakan angkutan bus. Kejadian tabrakan KA Mutiara Selatan dan Kutojaya di lajur tiga Stasiun Langensari itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, mengakibatkan tiga orang penumpang meninggal dunia, tujuh luka berat dan tiga lainnya luka ringan.

Semua korban yang meninggal dan luka diangkut ke RSUD Kota Banjar atas biasa sepenuhnya dari PTKA dan PT Asuransi Jasa Raharja. “Semuanya diangkut ke RSUD Banjar, semua biaya ditangani PTKA dan tanggungan asuransi dari Jasa Raharja,” kata Sugeng lagi.

[Kompas]

KAIRO -- Para pemrotes menembakkan dua roket granat ka kantor polisi di kota Sheikh Zuweid, Sinai Utara, pada Kamis, tapi luput dan menghantam pusat kesehatan terdekat, beberapa jam setelah polisi menembak mati seorang pengunjuk rasa, kata perwira keamanan.

Salah satu roket granat luput menghantam beberapa gedung dan mendarat di sebuah ruang kosong, kata perwira itu. Tidak ada laporan segera tentang korban dari pusat medis yang terhantam roket tersebut.

Seorang koresponden AFP melaporkan, para demonstran juga menembakkan sebuah alat peluncur roket granat ke satu kantor polisi tiga kilometer (1,86 mil) dari kota itu, dan menimbulkan kebakaran. Kantor pemeriksaan polisi itu dievakuasi pada hari sebelumnya.

Para demonstran tersebut terdiri atas orang Badui, beberapa di antara mereka bersenjata lengkap dan mengeluhkan diskriminasi yang dilakukan pemerintah. Kerusuhan di Sinai berlangsung sesekali dan terjadi Selasa bertepatan dengan protes antipemerintah secara nasional.

[Republika]

CIKARANG TIMUR -- Warga Desa Tanjungbaru resah lantaran lahan pertanian di lingkungan mereka kini jadi tempat pembuangan Limbah industri.

Limbah tersebut disebut-sebut tak hanya berasal dari pabrik di Kabupaten Bekasi, tapi juga berasal dari pabrik di Kawarang. Limbah yang dibuang ke lokasi tersebut diantaranya berupa limbah pabrik otomotif, oli sampai limbah yang diduga B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

“Baru dua bulan saja beroperasi, kita sudah mulai terkena dampak limbah. Kesehatan kita terganggu. Baunya sangat menggangu. Bahkan ada warga yang mulai terserang alergi kulit. Kami merasa sangat resah serta takut akan dampak lainya yang muncul,” beber Mursidi (65), salah satu warga.

Pengurus RW Desa Tanjungbaru ini juga mengkhawatirkan lahan pertanian yang bisa tercemari karena lokasi pembuangan limbah persis berada di tengah lahan pertanian warga. “Kita semua khawatir tercemar, bisa-bisa menganggu lahan Pertanian kita,” kata Mursidi diamini warga dengan sorak sepakat.

Tokoh pemuda sekitar, Joy Parera (37) mengungkapkan asal limbah berasal dari kawasan industri Kabupaten Bekasi maupun Karawang. “Setahu kami, mereka mengaku perusahaan dari kawasan Karawang maupun Bekasi,” terangnya.

Joy bahkan membeberkan beberapa nama perusahaan yang disebut sebagai sumber limbah. Diantaranya PT Honda, Mitra, yang berada di Kawasan KIC Kabupaten Karawang. Kemudian PT Mitsuba (Kawasan MM 2100 Cibitung) dan PT Chemco (Kawasan Industri Jababeka).

“Lokasi itu digunakan baru dua bulan, sebelumnya beberapa perusahaan industri itu membuang limbahnya di Kampung Pasangrahan, tapi sekarang di sana sudah penuh. Jika ini terus dibiarkan, jangan salahkan warga yang bertindak tegas,” tutur Joy.

Sementara pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi belum bisa dihubungi. Salah satu staf BPLH, meminta Radar Bekasi menghubungi Kepala BPLH Ali Syahbana hari ini. “Bapak tidak ada di ruangan, katanya ada acara di luar, besok pagi datang kembali, nanti saya sampaikan,” tuturnya.

[Radar Bekasi]

JAKARTA -- Masykur Zakaria (50 tahun) tak habis pikir dengan rencana pemerintah menaikkan gaji 8.000 pejabat negara, termasuk presiden dan para menteri. Guru honorer di sebuah SMA negeri di Jakarta Selatan itu merasa apa yang diterima para pejabat negara itu sudah cukup, karena mereka tak hanya menerima gaji tapi juga fasilitas lain.

”Kan sudah dapat Rp 62 juta, memangnya nggak cukup uang segitu,” kata Masykur kepada Republika, Rabu (26/1). Mansyur sedang menyinggung gaji yang diterima seorang kepala negara Republika Indonesia tiap bulannya yang besarnya 38 kali gaji yang dia terima. Entah apa respons Mansyur bila tahu sang presiden juga punya fasilitas dana taktis Rp 2 miliar per bulan serta berbagai tunjangan lainnya.

Masykur hanya mengingatkan kepada pejabat negara jika amanah rakyat lebih penting ketimbang merisaukan gaji mereka. Betapa besar jumlah uang yang diberi, pastilah akan selalu merasa kurang. Dia melanjutkan, presiden dan pejabat negara seharusnya lebih risau manakala mendengar cerita para abdi bangsa di akar rumput. Para guru honorer, misalnya, yang ikhlas mengeluarkan peluh tanpa berpikir rupiah yang diterima jauh dari kata manusiawi.

Masykur sudah mengabdi sejak tahun 1987 dan tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Di Indonesia, tak hanya balita gizi buruk saja yang masih marak. Jumlah orang seperti Mansyur, pegawai honorer yang bergaji buruk, masih jutaan banyaknya.

Karir honorernya bermula di sebuah madrasah tsanawiyah di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ketika itu Masykur hanya memperoleh upah Rp 50 ribu per bulan. Kini, 23 tahun kemudian, gaji yang ia terima hanya Rp 1,6 juta. ”Itu pun ngajar di dua tempat,” kata Masykur.

Namun, Masykur merasa gaji yang dia terima saat ini sudah cukup untuk memenuhi keluarganya. ”Untuk apa merasa kurang, yang penting kan masih bisa dapat rejeki dan bersyukur, itu saja sudah cukup,” ungkap ayah empat anak itu.

Menurut Masykur, gaji presiden dan para punggawa republik ini boleh saja naik asal lebih dulu memperhatikan nasib rakyat kecil. Kalau rakyat di Indonesia sudah sejahtera semua dan punya pekerjaan semua, barulah gaji presiden boleh naik. ”Ibaratnya, pemimpin sejahtera rakyat makmur,” imbuh Masykur.

Iyah (43), seorang tukang sapu jalanan di daerah Cipete, Jakarta Selatan, mengaku sakit hati dengan rencana kenaikan gaji presiden dan para pejabat negara tahun ini. Alasannya, untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu per bulan, dirinya harus berpanas-panas sehari penuh tanpa mengenal lelah.

”Nah, ini presiden kan enak, kemana-mana pakai mobil mewah, nggak pernah kepanasan, masak minta naik gaji juga,” kata Iyah. Dia lupa menambahkan bahwa presiden dan para pejabat jarang terkena kemacetan Ibu Kota karena selalu dikawal polisi.

Iyah pun meminta presiden agar menaikkan dulu gajinya sebelum menambah pundi-pundi rekening pribadinya. ”Kasih tahu saja gaji orang-orang kayak kita ini cuma Rp 20 ribu per hari. Kalau gaji presiden mau naik, ya gaji kita naikin dulu,” tandas Iyah.

Sementara itu, Selamet Riyadi (46), penjaga sekolah SMAN 60 Jakarta Selatan, langsung memberi lampu hijau jika presiden dan para pejabat negara ini ingin naik gaji. ”Tapi saya jadikan PNS dulu,” ucapnya. Lalu Selamet melanjutkan, kehidupan presiden saat ini sudah sangat berkecukupan dengan fasilitas mewah kelas satu. Karenanya tak pantas bicara gaji di tengah kehidupan rakyat masih susah.

Makruf (62), pengangkut sampah yang bekerja di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, juga hanya bisa berkomentar sinis mengenai rencana kenaikan gaji para pejabat negara. Ia menilai tak seharusnya gaji pejabat naik sebab pendapatan yang diterima sudah besar. Lagipula, pejabat negara juga mendapat fasilitas dan kenyamanan yang lebih dibanding rakyat biasa. ”Naikkan gaji saya dulu dan teman-teman, bukannya mereka yang duitnya sudah banyak?”

Makruf mengaku cukup sengsara dengan statusnya sebagai pegawai honorer selama 23 tahun tanpa pernah diangkat menjadi PNS. Ia bekerja delapan jam sehari mengangkut sampah dengan gerobak untuk ditaruh di tempat pembuangan sampah sementara di daerah Bratang, Surabaya. Dengan pekerjaannya yang melelahkan itu, ia mendapat upah Rp 810 ribu per bulan. Ia pun harus pandai-pandai menyiasati pengeluaran agar tetap bisa makan setiap harinya.

”Sudah lama gaji saya tidak naik. Jika gaji naik pun pasti sedikit. Padahal pengeluaran setiap hari cukup banyak,” kata Makruf. Kalau bisa, dia ingin juga bisa mengusulkan kenaikan gaji, seperti halnya ribuan pejabat negara itu. Hanya saja, dia tak tahu harus berkeluh kesah kepada siapa terkait nasibnya itu.

Sedangkan, M Ali (25), pegawai honorer salah satu dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung memprotes keras rencana kenaikan gaji pejabat negara. Ali yang sudah bekerja empat tahun mengaku gajinya hanya Rp 900 ribu per bulan, masih di bawah upah minimum regional (UMR). Karena itu, ia meminta kesadaran pemerintah agar terlebih dulu memperhatikan nasib pegawai rendahan. ”Perhatikan gaji pegawai kecil dulu dong. Karena kerja kami sama dengan PNS lain, tapi gajinya jauh lebih kecil. Pejabat negara jangan dinaikkan dulu gajinya,” ujar Ali.

[Republika]

JAKARTA — Saat ini di Jakarta hampir tidak ada lagi ruas jalan yang bebas dari kemacetan. Kondisi jalur alternatif dari alternatif bahkan hampir sama, padat dan nyaris tidak bergerak. Para pengguna jalan pun harus pandai menghitung waktu perjalanan agar rezeki tidak ”tercecer” di jalan.

Di sepanjang Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (26/1/2011), pengguna jalan disergap beberapa hambatan terkait proyek pengerjaan jalan layang Blok M-Antasari. Laju kendaraan rata-rata hanya 5-10 kilometer per jam.

Hambatan itu dimulai dari perempatan di dekat Markas Besar Polri arah Terminal Blok M. Alat berat dan pagar-pagar bertuliskan proyek jalan layang non-tol mengokupasi setiap satu lajur dari dua lajur jalan yang ada.

Padahal, lokasi alat berat hanya mengambil ruang 10 meter x 10 meter, tapi keberadaannya menjadi penyumbat arus lalu lintas. Kondisi serupa terlihat di mulut Jalan Pangeran Antasari dan di pertigaan Kemang.

Ruas jalan di depan pertigaan Kemang, khususnya jalur dari arah Cipete menuju Blok M, terpaksa ditutup untuk keperluan proyek jalan layang. Arus lalu lintas dari arah Cipete dibelokkan ke Jalan Brawijaya sebelum akhirnya masuk kembali ke Jalan Pangeran Antasari di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

”Di sini paling macet pukul 07.00-09.00. Sorenya, pukul 17.00-19.00, hampir tidak bergerak kendaraan yang lewat sini,” kata Bandi, pengelola bengkel di Jalan Pangeran Antasari.

[Kompas]

CALIFORNIA -- Dewan kota telah menyetujui pendirian masjid di Temecula, California Selatan. Syaratnya, pendirian masjid tak menganggu lalu lintas di wilayah itu.

Namun kubu penolak masjid yang gugauatannya ditolak, tetap tak puas. Mereka mengupayakan langkah hukum lain untuk membatalkan rencana pendirian masjid.

Melalui organisasi Peduli Warga Amerika, mereka kembali menggalang dukungan. Beberapa warga Muslim yang telah bertukar keyakinan, direkrut untuk melancarkan kampanye anti-masjid.

Salah satunya adalah Mano Bakh, seorang warga negara AS kelahiran Iran yang menolak Islam setelah keluarganya berpindah ke negara itu. Ia  mengatakan tetap curiga mengapa begitu banyak ruang yang dibutuhkan untuk menyembah.

“Sebuah bangunan 25 ribu meter persegi untuk kurang dari 150 keluarga, di mana logikanya? Itu memberitahu Anda ada sesuatu di balik rencana itu,” kata Bakh. “Ini menurut saya bukan masjid, tapi sebuah pusat radikalisasi.”

Sejumlah warga mengirim surat dan petisi kepada Komisi Perencanaan kota mengkritik putusan mereka. Termasuk dalam surat yang dikirimkan adalah sebuah foto yang  menunjukkan seseorang Muslim memenggal kepala anak laki-laki 12 tahun, dan  kutipan dari Alquran yang menurut mereka mengajarkan kekerasan.

Mereka yang mendukung masjid percaya perdebatan Islamic Center dekat Ground Zero di New York memberikan kontribusi terhadap penolakan  ini.

Muslim Temecula bertahun-tahun mengumpulkan dana untuk proyek tersebut. Saat ini mereka beribadah di ruang 15 ribu meter persegi yang terlalu kecil.

Untuk menunjukkan bahwa tak ada ajaran yang di sembunyikan, muslim kota ini menggelar shalat Jumat berjamaah di tempat terbuka. Forum komunitas dan warga juga diundang untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan.

[Republika]

TAMBUN SELATAN -- Fasilitas umum di Kabupaten Bekasi sepertinya harus dapat perhatian lebih dari Pemkab Bekasi.

Pasalnya, belum sepenuhnya dilengkapi, kerusakan kerap terabaikan sehingga mengganggu masyarakat. Diantaranya soal penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan Sultan Hasanudin, Kecamatan Tambun Selatan dan Jalan Fatahillah Cikarang Barat.

Banyak lampu jalan yang tak menyala. Selain itu, yang ada pun mulai rusak. Ini sangat membahayakan pengendara yang melintas. Jejen (42), mengaku sangat resah dengan kerusakan lampu PJU di seputar jalan negara ini. “Setiap malam kondisinya gelap, padahal jalanan ini setiap hari ramai dilewati warga dan pengendara, kecelakaan lalu lintas hampir setiap hari,” ujar Jejen.

Lain halnya, Jeffri (34) ketika melintas di bawah lampu PJU Jalan Sultan Hasanudin, dia merasa khawatir. Pasalnya, sebuah lampu jalan nyaris copot dari tiangnya dan menggantung begitu saja. “Kita khawatir lepas dan jatuh menimpa warga yang melintas, apalagi kalau kondisinya sedang hujan dan angin kencang,” keluh Jeffri.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKP-Damkar) Farid Setiawan mengaku bakal segera melakukan perbaikan pada lampu jalan yang mati dan rusak. “Nanti kita benahi,” kata Farid singkat.

[Radar Bekasi]

TAMBUN SELATAN -- Sebanyak sepuluh pelajar dan dua PNS (pegawai negeri sipil) Kabupaten Bekasi terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemarin pagi. Razia ini dilakukan dalam rangka penerapan program gerakan disiplin daerah 2011.

Yang menjadi sasaran razia, di antaranya pelajar dan PNS yang pada saat jam kerja berada di luar. Sedangkan lokasi sasaran difokuskan pada pusat perbelanjaan dan warnet yang berlokasi di tiga titik, yakni di sekitar SMAN 1 Cikarang Utara, SGC dan Plaza Metropolitan Tambun Selatan.

Pelajar yang terjaring razia dari kalangan SMA dan SMP. Mereka tertangkap basah sedang berada di warnet dan bermain biliar di sekitar SGC saat jam pelajaran.

Sementara dua PNS yang diketahui menjabat sebagai guru, saat dilakukan razia sedang berada di pusat perbelanjaan. Sementara di Plaza Metropolitan, petugas Satpol PP tidak menemukan hasil.

Kasie Pembinaan Personil Satpol PP Dede Mauludin mengatakan, PNS dan pelajar yang terjaring razia langsung dibawa ke Pemkab Bekasi untuk dibuat laporan. Sementara soal pemberian sanksi terhadap PNS, ia mengatakan akan menyerahkan pada dinas yang bersangkutan.

“Setelah kita buat laporannya, mereka (pelajar dan PNS) kita pulangkan. Untuk pelajar kita serahkan ke sekolah masing-masing untuk dilakukan pembinaan. Tapi untuk PNS, yang berhak memberikan sanksi itu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau SKPD masing-masing. Kita juga sudah serahkan persoalan ini ke dinas terkait dan SKPD yang bersangkutan,” paparnya.

Dikatakan Dede, razia yang dilakukan merupakan susunan program yang dibuat untuk penegakan kedisiplinan. Program ini terdiri dari sepuluh tahap. Razia yang dilakukan kemarin pagi, merupakan tahap pertama.

“Program yang kami buat ini mendapat support dari anggota DPRD dan para SKPD. Dari sepuluh tahapan, lima tahapan akan selesai pada Mei nanti. Sedangkan untuk titik razia selanjutnya, mungkin akan kita komunikasikan dulu dengan atasan,” bebernya.

[Radar Bekasi]

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi lagi-lagi mengumbar janji untuk menuntaskan semua kasus korupsi pada 2011. “Kami sepakat, kasus lama pun kasus yang baru akan diusahakan selesai supaya tidak jadi beban bagi KPK jilid III,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Ia mengatakan, kasus-kasus yang hendak dibereskannya itu mulai dari skandal Bank Century, kasus cek perjalanan di balik pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, ataupun kasus mafia pajak dan hukum terkait Gayus Halomoan Tambunan.

Menanggapi kehadiran perwakilan dari 99 lembaga dan tokoh masyarakat ke KPK yang meminta KPK mengambil alih kasus Gayus Halomoan Tambunan, Busyro menegaskan, KPK tetap akan memegang marwahnya dalam memberantas korupsi.

“KPK akan tetap pegang marwahnya. Tidak ada tekanan politik yang menghentikan KPK memberantas korupsi,” ujar mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Ia mengatakan, KPK akan menindak tegas siapa pun berdasarkan bukti kuat. Tidak akan ada zona aman bagi siapa pun di negeri ini yang terbukti melakukan korupsi.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiansyah, mewakili 99 lembaga dan tokoh masyarakat, mengharapkan agar KPK tidak mendua dan gamang menghadapi kasus mafia hukum dan pajak terkait Gayus Halomoan Tambunan.

“Kami bersyukur tadi Pak Busyro menegaskan bahwa tidak ada zona aman bagi siapa pun yang berkaitan dengan kasus Gayus,” ujar Febri.

Tidak hanya bertemu dengan para pimpinan KPK, kehadiran perwakilan 99 lembaga dan tokoh masyarakat tersebut juga sempat menyampaikan “Tiga Tuntutan Rakyat” melawan kebohongan, pemberantasan korupsi, dan mafia.

Inti dari ketiga tuntutan tersebut yakni, pertama, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk memimpin sendiri tanpa kebohongan dengan sungguh-sungguh dan tidak sebatas wacana untuk perang melawan korupsi, mafia pajak, dan mafia hukum.

Kedua, menuntut agar membersihkan dan menyelamatkan institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, Direktorat Pajak, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga negara lain dari pejabat yang menjadi bagian dari mafia hukum.

Ketiga, menuntut KPK wajib memimpin dan menuntaskan pengusutan secara hukum skandal Gayus Tambunan dan perusahaan-perusahaan pengemplang pajak bersama kepolisian dan kejaksaan.

Beberapa tokoh yang tampak hadir yakni Ikrar Nusa Bhakti, Effendi Gazali, Bambang Widodo Umar, MM Bilah, termasuk juga lembaga seperti ICW yang mewakili 99 lembaga, dan tokoh masyarakat.

[Kompas]

JERUSALEM -- Otoritas Peninggalan Israel mengakui penggalian terowongan rahasia di dekat Masjidil Aqsha, yang telah berlangsung sekitar tujuh tahun, dan memperingatkan kekhawatiran terjadinya bentrokan sengit di Al Quds setelah pengakuan ini.

Situs online Maarev Israel menegaskan bahwa otoritas peninggalan yahudi mengungkap dalam laporan resminya bahwa penggalian dipimpin Profesor Roni Reich dan Eli Cokron. Tujuan penggalian ini adalah untuk membersihkan jaringan pembuangan limbah di Al Quds, yang terletak di dekat Masjidil Aqsha. Sumber Israel mengklaim bahwa penggalian tidak melewati bangunan bawah masjid.

Sumber di kepolisian Israel mengaitkan beberapa peristiwa di Al Quds pada beberapa hari ini dengan dokumen rahasia yang dipublikasikan channel Al Jazera. Menurutnya, kepolisian mengkhawatirkan sejumlah pihak Palestina memanfaatkan penggalian ini untuk melahirkan krisis di sana.

Disebutkan bahwa kepolisian Israel melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi Al Quds saat ini. Hal ini terlihat dengan banyaknya personel polisi yang bertebaran di Al Quds, terutama di wilayah Masjidil Aqsha.

Harian menyebutkan tuduhan syaikh Raed Shalah, Ketua Gerakan Israel kepada Israel yang melakukan penggalian untuk mengancam masjid kaum muslimin, namun harian menyebutkan bahwa selalu ada yang menepis tuduhan ini.

Situs Maarev menganggap bahwa pengakuan otoritas peninggalan Israel ini untuk pertama kalinya merealisir penggalian di dekat Masjidil Aqsha, dengan dengan tempat suci Islam. Disebutkan bahwa pengakuan ini bisa memicu bentrokan sengit di Al Quds, untuk mencegah bentrokan terjadi pasukan polisi Israel menebarkan para personelnya.

[Republika]

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurnia wan telah mengusulkan agar DPR dan pemerintah segera membuat UU yang mengatur standarisasi gaji para pejabat negara. Standarisasi tersebut untuk mencegah terjadinya disparitas atau kesenjangan gaji antarpejabat lembaga tinggi negara.
“Contohnya, sekarang standarisasi di Kemenkeu yang tertinggi. Ada juga gaji direksi BUMN yang justru melebih gaji Presiden, begitu juga dengan gaji Gubernur BI,” ujar Taufik.

Karena itu, dia mendesak adanya pembahasan tentang standarisasi gaji dan tunjangan semua pejabat negara secara terbuka, sehingga ke depan diharapkan sudah ada standarisasi khusus bagi pejabat negara. “Artinya, solusinya ke sana dan saya usulkan itu segera dibahas. PAN akan mencoba menyamakan persepsi dengan fraksi yang lain,” kata Taufik.

Sementara itu, Deputi Sumberdaya Aparatur Negara Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi Ramli Effendi Idris Naibaho mengatakan, pihaknya merencanakan penyusunan standarisasi gaji nasional dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Rencana ini merupakan program yang mendukung desain besar reformasi birokrasi.

“Jadi memang dalam rangka reformasi birokrasi, kita harus melakukan penataan, dalam pembayaran gaji jelas dan akuntabilitasnya dengan standarisasi gaji nasional,” kata usai rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, sistem penggajian yang sekarang berlaku memiliki kekurangan dengan tidak jelasnya alasan pengalokasian nominalnya. Maksudnya, tidak ada standar atau penjelasan lebih lanjut mengapa seseorang pegawai diberikan gaji yang diterimanya.

Karena itu, kata dia, ke depan perlu ada penataan standarisasi gaji yang didasarkan pada hasil analisis “job description” sesuai dengan resiko dan beban tugas yang bersangkutan.
Ramli mengatakan, ke depannya juga harus diatur agar antara pegawai negeri dengan pejabat negara tidak terdapat selisih yang terlalu jauh dalam penggajian. “Kalau pun masih ada selisihnya, kita harus bisa jelaskan, mengapa selisihnya demikian,” kata dia.

Sekarang, menurut dia, selisih masih terlalu jauh dan tidak bisa dijelaskan. “Itulah tujuan kita perlu mengatur ini,” katanya.

Namun Ramli mengatakan apakah hal-hal tersebut akan menjadi usul inisiatif pemerintah dalam proses pembuatan undang-undangnya, masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang jelas, praktik yang berlangsung sekarang, standarisasi gaji secara nasional memang mendesak untuk diatur.

[Republika]

JAKARTA -- Punya keluhan soal program pembangunan di daerah Anda yang tak pernah rampung? Atau merasa pemerintah mengabaikan hak-hak Anda? Kalau ya, Anda mungkin bisa datang ke salah satu dari 18 kantor LSM yang sejak Rabu (19/1) pekan lalu dijadikan rumah pengaduan pembohongan publik, yang digagas oleh para tokoh lintas agama dan aktivis LSM itu.

Salah satunya adalah Maarif Institute yang telah mendapatkan 43 laporan terkait adanya pembohongan pemerintahan sejak dibuka pekan lalu. “Sejauh ini kami sudah menampung 43 pengaduan. Dua di antaranya hari ini,”kata Direktur Operasional Maarif Award Endang Tirtana di Maarif Institute, Jalan Tebet Dalam II Nomor 6, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/1).

Cara masyarakat untuk mengadukan masalah mereka memang dibuat mudah. Endang menjelaskan, pengaduan bisa dilakukan dengan datang langsung atau mengirimkan surat via pos, faksimili, email, pesan singkat (SMS), atau telepon. Namun, laporan itu juga tak bisa sembarangan. “Pelapor juga harus membawa data pendukung pengaduan yang dapat berupa rekaman percakapan, foto, VCD/DVD, kliping, catatan tertulis, atau dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan,” tambahnya.

Endang pun menjelaskan, untuk masyarakat yang datang langsung melakukan pengaduan, mereka harus mengisi formulir pengaduan yang berisi biodata pelapor dan data ataupun fakta yang ingin dilaporkan kepada petugas rumah pengaduan kebohongan. Rumah pengaduan di Maarif Institute ini baru memiliki satu petugas sebagai penerima pengaduan. “Rencananya kami akan meng-hire empat petugas,” tambah Endang.

Pengaduan ini akan ditampung oleh Maarif Institute selama sepekan untuk selanjutnya dilaporkan kepada tokoh lintas agama untuk ditindak lanjuti. “Nantinya, para tokoh lintas agama bisa melakukan pertemuan dengan pemerintah,” kata Endang yang juga menjabat sebagai pengurus Badan Pekerja Lintas Agama.

Rumah pengaduan yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat tentang kinerja pemerintah, hingga saat ini sudah berjalan selama enam hari sejak diresmikan pada Rabu lalu, diselingi dua hari libur pada Sabtu (22/1) dan Ahad (23/1). Rencananya, Maarif Institute akan menyosialisasikan rumah pengaduan kebohongan ini di Yogyakarta pada Rabu (26/1) besok.

Sementara di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang teletak di Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sejauh ini baru menampung dua pengaduan kebohongan pemerintah. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Forqan menjelaskan, dua pelapor itu berasal dari Sulawesi Tengah dan lampung. Pengadu dari Sulawesi melapor tentang kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Sedangkan pengadu dari Lampung melaporkan tentang janji pemerintah untuk mengurusi permasalahan lahan tambak.

Sayangnya, rumah pengaduan di kantor Walhi ini tidak ada satupun identitas tentang rumah pengaduan tersebut yang biasanya berupa spanduk atau papan nama. “Kami akan terus bersosialisai kepada masyarakat tentang rumah pengaduan ini serta mengevaluasi tata cara pengaduan,” kata Berry.

Tampaknya pendirian rumah pengaduan pembohongan publik yang digagas oleh para tokoh lintas agama dan aktivis LSM itu memang berjalan dengan spontan. “Kita pun belum melakukan pertemuan kembali untuk membicarakan format mekanisme kerja rumah kebohongan ini. Agar nantinya semua rumah pengaduan memiliki format yang sama perihal pengaduan,” Berry menambahkan.

Semua rumah pengaduan tidak membatasi jenis kasus yang dilaporkan masyarakat walaupun nantinya laporan akan diklasifikasi sesuai jenis pengaduan. Ini bertujuan agar semua kantor rumah pengaduan bisa menampung berbagai macam kasus. “Jadi jangan karena Walhi bergerak di bidang lingkungan hidup maka hanya menampung laporan seputar lingkungan,” jelasnya.

Walau sejauh ini baru menjaring dua pengaduan, Berry meyakini efektivitas rumah pengaduan ini. “Saat ini kita sedang dilanda masalah multikultural. Dengan adanya rumah pengaduan ini diharap kita dapat mengevaluasi kinerja pemerintah,” tambahnya lagi. Pada kesempatan itu, Berry juga menjelaskan tidak akan memberi batas waktu pengaduan yang dilakukan masyarakat. “Kita akan terus menampung pelaporan hingga masyarakat tidak ada lagi yang mengeluh.”

Setiap sepekan sekali, Walhi akan berkordinasi dengan Maarif institute selaku posko nasional rumah pengaduan untuk melaporkan data-data pengaduan. “Setelah itu selama beberapa periode kita akan memublikasikannya ke masyarakat lewat media,” kata Berry.

[Republika]

NEW DELHI -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengawali kunjungan kenegaraan di India dengan menerima empat pengusaha besar India.

Pertemuan di ruang 131 Hotel Taj Palace, New Delhi, Selasa (25/1/2011), itu akan dimulai pada pukul 08.30 waktu setempat atau pukul 10.00 WIB.

Presiden secara bergiliran menerima Anil Ambani dari Ambani Group, Ratan Tata dari Tata Group, Prasad Konetu dari Trimex Group, serta Khrisna Reddy dan Sanjay dari GVK Group.

Setelah pertemuan dengan para pengusaha terkemuka India itu, Presiden yang didampingi oleh Ani Yudhoyono menuju ke Istana Kepresidenan Rashtrapati Bavan untuk disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden India Shrimati Pratibha Devisingh Patil.

Usai upacara penyambutan kenegaraan, Kepala Negara kemudian menuju Rajghat untuk meletakkan karangan bunga dan mengheningkan cipta di makam Mahatma Gandhi.

Pada Selasa siang, Presiden SBY akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Manmohan Singh dan menyaksikan penandatanganan 16 nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia-India di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi.

Setelah itu, Presiden akan menghadiri forum bisnis yang dihadiri sekitar 500 pengusaha India yang tergabung dalam Association of Chambers (ASSOCHAM), Confederation of India Industry (CII), serta Federation of Indian Chambers on Commerce and Industry (FICCI).

Di akhir acara forum bisnis akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman kerja sama industri beberapa proyek antara Indonesia dan India yang melibatkan sektor swasta senilai 16,8 miliar dolar AS.

Sedangkan pada Selasa sore, Presiden Yudhoyono akan menerima kunjungan kehormatan dari beberapa tokoh dan pejabat India, yaitu Ketua Partai Oposisi India Sushma Swaraj, Wakil Presiden India Shri M Hamid Ansari, dan Ketua Partai Koalisi India Sonia Gandhi.

Pada Selasa malam, Presiden dan Ani Yudhoyono kembali berkunjung ke Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan guna menghadiri jamuan makan malam kenegaraan.

Baru pada Rabu 26 Januari 2011 Presiden akan bertindak sebagai tamu utama pada peringatan Hari Republik India.

Presiden Yudhoyono berada di India untuk memenuhi undangan pemerintah India guna bertindak sebagai tamu utama pada peringatan Hari Republik India yang diperingati setiap 26 Januari.

Setiap tahun pada peringatan lahirnya konstitusi India yang menandai dimulainya India sebagai negara republik itu, Pemerintah India mengundang satu kepala negara/pemerintahan dari negara lain untuk bertindak sebagai tamu utama.

Undangan sebagai tamu utama pada parade Hari Republik merupakan undangan penghargaan tertinggi dari pemerintah India kepada kepala negara sahabat yang menandakan hubungan khusus antara kedua negara.

Pada peringatan pertama Hari Republik India 26 Januari 1950 yang bertindak sebagai tamu utama adalah Presiden Soekarno.

Kepala Negara/Pemerintahan yang pernah menjadi tamu utama adalah Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2007, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada 2008, dan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak pada 2010.

[inilah.com]