JAKARTA -- Tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra, Selasa (30/11) kembali mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Rencananya agenda pemeriksaan hari untuk membenarkan kesalahan ketik pada berita acara pemeriksaan (BAP).

“Tidak tahu. Katanya ada pemeriksaan tambahan karena ada salah ketik di BAP saya, itu yang saya tahu,” ucap Yusril saat ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.

Lebih lanjut, Yusril yang tiba di Gedung Bundar pukul 10.10 WIB itu mengaku bingung karena diperiksa kembali. Pasalnya, dari jauh-jauh hari pihak Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Itulah yang saya bingung, ngomongnya bolak balik terus. Minggu depan bilangnya akan dilimpahkan ke pengadilan, tapi nyatanya? Sampai sekarang pun belum juga dilimpahkan, malah sampai hari ini pun masih diperiksa lagi,” tutur Yusril.

“Kemarin itu bilang salah ketik BAP. Sekarang ternyata salah baca. Surat panggilan pemeriksaan itu tertanggal 30 November, hari ini. Kemarin itu saya baca di media katanya Pak Jampidsus Amari mengatakan akan memanggil saya tanggal 29 November. Udah salah ketik, salah baca juga,” lanjut Yusril.

Pihak Kejaksaan Agung pada 5 November lalu menyatakan akan segera melimpahkan berkas perkara kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap. Namun, sampai saat ini berkas dinyatakan belum lengkap dan belum dapat dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

[MICOM]

PIDIE -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Perkemahan Wirakarya Nasional 2010 yang dipusatkan di kawasan Seulawah, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa pagi.

“Perkemahan Wirakarya merupakan kegiatan bakti nyata kepada masyarakat oleh pramuka penegak dan pandega,” kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar.

Menurut dia kegiatan bakti fisik yang akan dilakukan antara lain pembangunan MCK dan menara air, pembuatan jalan setapak, perbaikan poskamling, pembuatan bak sampah, pembuatan kandang satwa dan pembersihan gampong.

Untuk bakti non fisik para peserta bakal melakukan penyuluhan kesehatan tentang antara lain bahaya narkoba, HIV/AIDS, flu burung, pengelolaan sampah dan pembuatan kompos.

Kegiatan bakti itu, lanjut dia, tersebar di tiga sub camp yakni Kabupaten Pidie (Dayah Khairuddarani, Dayah Al-Fikri, Dayah Alhidayah), Kabupaten Aceh Besar (Dayah Rahul Falaah, Dayah Nurul Huda, Gampong Jantoh Baru, Kebun Binatang Jantoh Baru) dan Kota Banda Aceh (Al-Islah Aziziyah, Dayah Madinatul Fatah).

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berharap penyelenggaraan Perkemahan Wirakarya dapat membina dan mengembangkan rasa saling pengertian, persaudaraan dan persahabatan antar penegak dan pandega.

Sementara itu Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh Muhammad Nazar menegaskan arti penting penyelenggaraan perkemahan wirakarya di bumi Aceh.

“Provinsi ini pantas bagi penegak-penegak untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pramuka bukan organisasi yang sia-sia,” katanya.

Perkemahan yang berlangsung 30 November hingga 6 Desember itu bertema “Bersatu Membangun Bangsa yang Bermartabat”.

Perkemahan Wirakarya Nasional diikuti oleh 3.500 pramuka penegak (usia 16-20 tahun) dan pandega (usia 21-25 tahun) utusan seluruh kwartir daerah.

Turut serta dalam rombongan Kepala Negara adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menpora Andi Mallarangeng yang tangan kanannya dipondong karena cedera, Menhut Zulkifli Hasan, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Juru Bicara Presiden Julian A Pasha dan Teuku Faizasyah, dan Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana.

[Antara]

WASHINGTON -- China, yang selama ini dipandang sebagai pelindung Korea Utara, siap menerima penyatuan semenanjung setelah runtuhnya rezim, menurut bocoran dokumen AS pada Senin.

Selama makan malam ekspansif tahun lalu, Duta Besar China untuk Kazakhstan mengungkapkan bahwa Beijing menganggap program nuklir Korea Utara akan “sangat merepotkan,” menurut sebuah memo yang diperoleh situs pengaduan WikiLeaks, sebagaimana dikutip dari AFP.

Duta Besar Cheng Guoping “mengatakan China berharap untuk reunifikasi damai jangka panjang, tapi ia mengharapkan kedua negara tetap terpisah dalam jangka pendek,” kata bocoran kabel oleh Duta Besar AS Richard Hoagland yang disiarkan oleh harian The Guardian Inggris.

Dalam kabel terpisah, wakil menteri luar negeri Korea Selatan Chun Yung-Woo mengatakan bahwa China “memiliki pengaruh jauh lebih sedikit terhadap Korea Utara daripada yang sering dipercayai orang.”

“Beijing `tidak akan` untuk menggunakan bantuan ekonomi untuk memaksa perubahan di dalam kebijakan Pyongyang dan kepemimpinan DPRK,” katanya, mengacu pada nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Chun juga mengatakan bahwa Korea Selatan percaya bahwa Korea Utara “telah runtuh secara ekonomi” dan akan “runtuh secara politik” dalam tempo dua sampai tiga tahun setelah kematian pemimpin Kim Jong-Il.

Kim, yang kini terlibat dalam ketegangan dengan Selatan, diyakini bersiap-siap untuk menyerahkan kekuasaan kepada putranya Kim Jong-Un, yang berusia 20-an.

[Antara]

YOGYAKARTA — Pendukung keistimewaan Yogyakarta pro-penetapan marah dan bertekad melakukan perlawanan politik secara masif terhadap pemerintah pusat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh memaksakan konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Pendukung pro-penetapan siap menggelar sidang rakyat untuk menetapkan sendiri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Mereka yang pada hari Senin (29/11/2010) menyatakan dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur adalah Paguyuban Dukuh Se-DIY Semarsembogo di Yogyakarta, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Forum Komunikasi Seniman Tradisi Se-DIY, Parade Nusantara, komunitas Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda di Kuningan Jabar, pakar hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo, serta dua guru besar emeritus administrasi pemerintahan dan sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, dan Hotman Siahaan.

Sebelumnya, beberapa media memberitakan, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/11/2010), menyatakan, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY  Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, ”Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, UU, dan peraturan pelaksanaannya.”

”Apakah yang dimaksud monarki itu karena kebetulan Sultan menjadi gubernur?” tanya Sultan HB X  kepada pers di Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (27/11/2010).

Sultan HB X menyatakan, apabila ia sebagai Sultan dianggap pemerintah pusat mengganggu penataan pemerintahan di DIY terkait pemilihan atau penetapan gubernur DIY, Sultan akan mempertimbangkan kembali jabatan gubernur yang dijabatnya itu. ”Kalau sekiranya saya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY, jabatan gubernur yang ada pada saya ini akan saya pertimbangkan kembali,” katanya.

Sementara di tingkat nasional, mayoritas fraksi di DPR pusat pun beberapa waktu lalu telah menyatakan mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Komunitas dan organisasi kemasyarakatan, para ilmuwan, serta politisi di DPR menilai pemerintah pusat selama ini—oleh kepentingan politik praktis—cenderung mengabaikan fakta sejarah nasional dan sumbangsih besar Yogyakarta bagi tegaknya Republik Indonesia muda ketika itu sehingga tetap lestari dan kokoh sampai sekarang.

Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda Eka Santosa mengatakan, proses pengangkatan Sultan HB X menjadi Gubernur DIY oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal.

[Kompas]

Sekilas Tentang BMT Al-KAUTSAR Bismillahirrahmanirrahim Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (LKMS BMT AL-KAUTSAR) salah satu lembaga keuangan mikro Syariah sebagaiunit usaha yang bergerak semacam Bank Syariah mini dengan mengelola dana simpanan dan pembiayaan kepada usaha kecil dan sektor informal lainnya. Baitul Maal Wat Tamwil Al-Kautsar adalah salah satu unit usaha yang berbentuk kelompok swadaya masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia legalitas yang dikeluarkan melalui PHBK dan PKSP dan ijin operasional PINBUK DKI serta legalitas Koperasi No :

BI-YINBUK No. 10/PINBUK-DKI/XII/98

BH. No. 693?BH/KW.K9/II/99

BH. No. 149/BH.KW-9/X/06

LKMS BMT Al-Kautsar melalui kegiatan ini dengan tujuan :

1. Membantu para pedagang dari jeratan rentenir.
2. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan mau berusaha.
3. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan para pedagang kecil dan ekonomi lemah.
4. Memasyarakatkan etika bisnis yang berdasarkan syariah.
5. Membantu dan menyantuni kaum dhuafa lainnya dari keuntungan yang diperoleh.
6. Melakukan pembinaan kepada para pedagang dan ekonomi lemah.

LKMS BMT Al-Kautsar bersikap hati-hati (prudent Banking) dalam menyalurkan dana, sehingga menyimpan merasa aman dan berkah. Simpanlah dana Bapak/Ibu/Ikhwan/Akhwat dalam bentuk produk syariah kami. Demikian atas perhatian dan partisipasi serta kerjasama Anda kami ucapkan jazakallah semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebajikan dan bernilai ibadah. Amin. Kemudahan dan Keuntungan yang Anda Dapatkan

1. Setoran pertamauntuk masing-masing simpanan cukup dengan Rp. 100.000,- selanjutnya terserah anda (sesuai dengan niatnya).
2. Setoran dan penarikan dapat anda lakukan telepon dan kami akan datang ke alamat anda (*).
3. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan modal usaha.
4. Dana anda akan terbebas dari unsur riba (bunga) karena dikelola berdasarkan Syari’ah (bagi hasil) dan sangat aman karena dikelola dengan ekstra hati-hati.
5. Anda akan mendapatkan keuntungan / bagi hasil dana yang dimanfaatkan untuk membantu para pedagang kecil.
6. Anda tidak dikenakan / dipotong biaya administrasi setiap bulan dari saldo simpanan.
7. Membebaskan umat / pedagang dari cengkraman bunga rente (rentenir).
8. Dengan menyimpan dana di BMT Al-Kautsar berarti anda telah membantu program Pemberdayaan Ekonomi dan da’wah.

Produk BMT Al-Kautsar

• SIMPANAN MUAMALAH

Merupakan simpanan praktis bagi setiap muslim karena penarikan bisa kapan saja untuk keperluan kita semua.

• SIMPANAN HAJI & UMROH

Bagi kaum muslimin yang akan menunaikan rukun Islam ke-5, mari kita wujudkan niat suci melalui simpana ini. Adapun penarikannya hanya dapat dilakukan ketika tiba / saat menunaikan ibadah haji / umroh.

• SIMPANAN IBADAH QURBAN

Sudahkah anda menunaikan ibadah Qurban? Percayakan dana anda melalui simpanan ini, penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Qurban, insya Allah kami membantu pengadaan hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak.

• SIMPANAN PENDIDIKAN

Biaya pendidikan semakin mahal, dengan simpanan ini anda bisa menyisihkan pendapatan untuk persiapan biaya pendidikan putra-putri anda, sehingga cita-cita untuk meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi bisa terwujud dengan persiapan matang serta mendapatkan prestasi gemilang.

• SIMPANAN AQIQAH

Keluarga sakinah, tentu menyambut kelahiran buah hati dengan persiapan yang baik, kami membantu anda dengan simpanan ini, sehingga akan lebih tenang dan dapat menunaikan pada waktu yang tepat dan lebih utama (afdol).

• SIMPANAN KAVLING TANAH

Setiap keluarga membutuhkan tempat tinggal yang permanan dengan fasilitas simpanan ini anda bisa memiliki sebuah kavling tanah yang bisa dibangun atau sebagai investasi masa depan.

• SIMPANAN WALIMAH

Kami membantu anda, khususnya Ikhwat dan Akhwat untuk melangsungkan walimah dengan persiapan yang lebih baik. Sambil menunggu kedatangan “Sang buah hati” yang dipilihkan Allah melalui upaya-upaya yang anda lakukan, percayakan persiapan finansial anda dengan Simpanan Walimah. Tak terasa seiring waktu yang berjalan dan anda menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan. Maka pada saat akan melangsungkan walimah kebutuhan anda sangat terbantu dan lebih yakin semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Amin.

• SIMPANAN KENDARAAN

Kami membantu anda, khususnya yang mempunyai aktivitas usaha dagang maupun jasa agar bisa lebih lincah dan maksimal maka diperlukan sebuah kendaraan operasional dengan cara menyisihkan dana anda agar mewujudkan impian anda mempunyai sepeda motor.

• SIMPANAN BERJANGKA PEMBERDAYAAN (SIKAYA)

Kami telah memberikan bukti, tingkat hasil Simpanan Sikaya melebihi tingkat suku bunga Bank umum atau bagi hasil Bank umum syariah lainnya, sebagaimana terlihat dari tingkat bagi hasil periode 2008 -- 2009. Simpanan Berjangka Pemberdayaan memberikan perlindungan Asuransi Syariah (bebas premi) kepada nasabah sebesar nilai nominal Sikaya yang ditetapkan dengan nilai klaim sebesar Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000

Kantor :

Jl. Cipinang Cempedak I/14 Polonia Jakarta Timur Telp. (021) 6856 2614

Jl. Tanjung Lengkong No. 04 Bidaracina Jakarta Timur Telp. (021) 850 9910

Jl. KH. Agus Salim No. 77 Bekasi Timur Telp. (021) 880 2677 (Radio Dakta)

Dengan berinvestasi melalui produk-produk ini berarti anda telah berpartisipasi membantu menyelamatkan pedagang kecil dan menengah dari jeratan rentenir dan praktek ribawi.

Ayo…Bantu mereka dengan langkah-langkah nyata !!!

Kegiatan BMT Al Kautsar

[Show as slideshow]

Yang telah bergabung bersama BMT Al Kautsar

[Show as slideshow]

PONDOK GEDE -- Setelah sekian lama dikeluhkan warga, Jalan Raya Jatimakmur akhirnya diperbaiki. Dalam proyek perbaikan jalan tersebut, menelan anggaran sebesar Rp1,7 miliar yang bersumber APBD Kota Bekasi tahun 2010.

Jalan Raya Jatimakmur merupakan akses penting bagi warga Jatimakmur yang akan menuju ke tol Jatibening maupun ke Bekasi maupun Jakarta melalui Jalan Raya Kalimalang.

Sebelum diperbaiki, jalan yang rusak sepanjang 800 meter itu menimbulkan kemacetan parah. Khususnya pada jam kerja.

”Apalagi kalau sudah turun hujan, mobil yang lewat bakalan melambat jalannya karena menghindari banyaknya lubang. Dan macetnya itu bisa sampai panjang. Sekarang untung saja sudah diperbaiki kalau tidak bisa-bisa hancur jalan ini,” jelas Jamal (38) warga Jatimakmur.

Sementara itu, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Esti Herawati mengatakan, proyek perbaikan Jalan Raya Jatimakmur masing berlangsung.

Diperkirakan, pada awal Desember proyek tersebut selesai dan bisa digunakan masyarakat.

Esti melanjutkan, tahun 2010 ini Kelurahan Jatimakmur mendapatkan 23 proyek fisik yang didanai APBD. Namun, hanya lima proyek saja yang sudah selesai.

Sementara, satu lagi sedang berlangsung. Hal ini merupakan dampak dari pengetatan anggaran yang dilakukan Pemkot Bekasi.

[Radar Bekasi]

JAKARTA -- Kejaksaan Agung, Senin menggelar acara serah terima Jabatan Jaksa Agung dari Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Darmono kepada Basrief Arief.

Acara yang diselenggarakan di Ruang Sasana Pradana, dihadiri sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Kejagung.

Di antara para hadirin itu antara lain terdapat mantan wakil jaksa agung (waja), Mochtar Arifin, mantan waja, Abdul Hakim Ritonga, mantan jamdatun Alex Satobia, dan mantan jampidsus Kemas Yahya Rahman.

Juga nampak hadir mantan Jambin, Martin Pangrekun, serta mantan Jaksa Agung, Hendarman Supandji.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Basrief Arief, mantan Wakil Jaksa Agung periode 2005-2007, menjadi jaksa agung yang baru.

Darmono diangkat menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung untuk menggantikan Hendarman Supandji.  Pada saat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung, jabatan Darmono adalah Wakil Jaksa Agung.

Barief Arief yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Jumat (26/11) pernah menduduki berbagai jabatan di Kejaksaan Agung yang puncaknya adalah menjadi wakil jaksa agung.

Sebelum Hendarman Supandji mengakhiri jabatannya sebagai jaksa agung, dia telah mengajukan beberapa nama dari lingkungan Kejaksaan Agung sendiri untuk menggantikan dirinya. Namun di lain pihak, berbagai kalangan mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan orang dari luar Kejaksaan Agung untuk menempati posisi utama di instansi itu.

Akhirnya, Kepala Negara memilih Basrief Arief yang merupakan pensiunan Kejaksaan Agung namun kemudian bekerja pada sebuah perusahaan konsultan hukum .

[Antara]

BANDUNG -- PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten menyatakan pasokan listrik di wilayah Jabar dan Banten aman pasca-meledaknya travo di unit III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Cilegon.

“Dipastikan pasokan listrik aman, tidak ada laporan atau keluhan dari pelanggan pasca ledakan di PLTU Suryalaya,” kata Deputi Manager Komunikasi PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten Adang Djarkasih di Bandung, Senin.

Ditemui sebelum melaksanakan Rapat Koordinasi West Java Partner ke III di Ruang Malabar Gedung Sate Bandung, Adang menyatakan, akan mengecek langsung ke PLTU Suralaya untuk mengetahui keadaan terkini akibat dari kejadian tersebut

“Habis rapat ini, saya akan langsung ke sana untuk mengecek langsung ke lapangan,” kata Adang.

Akibat meledaknya travo di unit III Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya, Cilegon, sejumlah daerah di Banten dan Pulau Jawa, mengalami pemadaman bergilir.

Ledakan, yang disertai kebakaran kabel tersebut sempat membuat karyawan panik dan seratusan lebih karyawan dievakuasi dari PLTU Suralaya.

Akibat meledaknya travo di unit III PLTU Suralaya, Cilegon, pasokan listrik dari PLTU Suralaya menurun 3.400 megawatt. Dari tujuh pembangkit, dua di antaranya tidak beroperasi. Hingga malam ini, belum ada keterangan resmi dari PLTU Suralaya soal ledakan itu.

Sementara itu, akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari lalu, PLN mengakui bahwa telah terjadi gangguan infrastruktur yang berdampak pada jaringan listrik ke konsumen.

“Cuaca ekstrim kemarin memang banyak menyebabkan gangguan distribusi listrik ke pelanggan. Oleh karenanya, kami mengimbau agar warga turut memelihara jaringan seperti dengan memangkas pohon yang menghalangi jaringan PLN,” ujar Adang.

[Antara]

SEOUL -- Presiden Korea Selatan, Lee Myung-Bak, Senin, bersumpah akan membuat Korea Utara “menyesal” atas serangan artileri “yang tidak berpri-kemanusiaan” ke pulau perbatasan sehingga menewaskan empat warga serta memicu kecaman internasional.

Lee mendapat desakan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap Pyongyang setelah pihak militernya --yang mendapat serangan artileri Korut yang mematikan di sebuah pulau perbatasan Yeonpyeong pada pekan lalu-- dianggap lemah, sebagaimana dikutip dari AFP.

“Saya tidak dapat memendam kemarahan terhadap kekejaman rezim Korut,” ujar dia dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

“Sekarang rakyat kami tahu bahwa toleransi dan kesabaran hanya akan memicu provokasi yang lebih besar,” ujar dia mengenai rezim yang pernah menguji-coba bom nuklir serta diduga melakukan penenggelaman kapal perang Korsel sehingga menewaskan 46 pelautnya.

Satu hari setelah negara sekutu tunggal Korut, China, mengundang Korsel bagi perundingan perdamaian dengan Pyongyang, Lee mengatakan bahwa “sulit untuk mengharapkan Korut meninggalkan tindakan militer yang membahayakan dan persenjataan nuklirnya”.

Pidatonya disiarkan sewaktu Angkatan Laut Amerika Serikat dan Korsel menunjukkan kehebatan persenjataan mereka untuk melawan Korut, dengan melakukan pelatihan kelautan gabungan selama empat hari yang diikuti oleh kapal induk bertenaga nuklir milik AS, USS George Washington.

[Antara]

PAGARALAM, SUMSEL -- Pengusutan sedikitnya 10 kasus korupsi di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan dinilai masih belum dijalankan secara tuntas oleh polres maupun kejaksaan negeri setempat.

“Dugaan 10 kasus korupsi ini sebelumnya sudah masuk penyidikan di Polres dan Kejari Kota Pagaralam, tapi penyelesaiannya belum tuntas,” ujar anggota DPRD Sumsel, Nopran Marjani, di Pagaralam, Senin.

Dia menyebutkan, kasus korupsi itu meliputi pembuatan taman rumah dinas wali kota tahun 2008 dengan dana Rp1,2 milir, pembelian mesin genset dua unit Rp800 juta tahun 2006, Festival Bunga 2009 yang menghabiskan dana Rp5,3 miliar, DAK pendidikan tahun 2008 dengan dana Rp7,8 miliar.

Kasus lainnya adalah pembangunan perkantoran dengan dana Rp39 miliar mulai tahun 2007, pembangunan proyek air mineral ARPA Rp1 miliar, proyek Haramai Rp1,2 miliar, dan festival seni budaya daerah Rp1 miliar.

“Masih ada lagi kasus pembelian tiga unit mobil bekas masing-masing Rp600 juta, pemasangan lampu jalan, dan pembuatan jalan lingkar Kota Pagaralam,” kata dia lagi.

Belum lagi, lanjut dia, kasus korupsi pembelian 1.000 mesin rumput dan pengerukan lapangan terbang yang sudah menghabiskan dana Rp19 miliar.

“Sepertinya dari semua kasus indikasi korupsi yang sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan itu, masih belum banyak kemajuan terutama yang terjadi sebelum tahun 2007,” ujar Nopran pula.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Pagaralam menantikan upaya nyata dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di daerahnya.

Dia juga menilai bahwa penanganan kasus korupsi di Pagaralam yang paling lamban adalah yang ditangani Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Kepala Kejari Kota Pagaralam, Agus Pitulas, menyatakan untuk menindaklajuti proses pengusutan kasus korupsi di Pagaralam perlu waktu, apalagi kasus yang ditemukan mencapai puluhan.

“Bisa dibayangkan kami dengan keterbatasan jumlah jaksa penyidik, sehingga bisa menjadi penghambat utama dalam mempercepat proses pengusutan. Bahkan untuk menyelesaikan kasus korupsi pembuatan 14 rumah adat Besemah 2008 senilai Rp282 juta juga masih belum selesai,” kata dia lagi.

Secara terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abdul Sholeh mengatakan, pihaknya juga memiliki keterbatasan personel penyidik tindak pidana korupsi, sehingga puluhan laporan dugaan korupsi yang masuk baru beberapa saja yang hampir tuntas pengusutannya.

Dia menyebutkan, indikasi korupsi pembangunan Hotel Gunung Gare Rp1,39 miliar tahun 2005, DAK pendidikan tahun 2009 dengan dana Rp11,8 milir, dan pembelian bibit karet Rp900 juta dari APBD di Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2008 hampir tuntas pengusutannya.

[Antara]

JAKARTA — Kemacetan panjang terjadi di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/11/2010) pagi. Hal ini disebabkan oleh aksi unjuk rasa oleh ratusan warga Kelurahan Petukangan Utara dan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, yang menolak ganti rugi dalam proyek Jalan Tol Jakarta Lingkar Luar Barat II.

Pantauan Kompas.com, aksi demo yang dimulai pukul 06.30 itu, massa  berkumpul  di simpang Jalan Ciledug Raya dan Jalan Kostrad Raya sehingga membuat antrean panjang kendaraan di kawasan yang sehari-hari langganan macet itu.

Dari arah barat, kendaraan sudah memadat sejak di depan toko swalayan Giant, Kelurahan Kreo, Ciledug, Tangerang. Dari arah timur, kemacetan sudah tampak di Pasar Cipulir.

Para pendemo yang mengenakan pakaian serbahitam itu memprotes harga ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek Jakarta Outer Ring Road West Two (JORR W2) yang menghubungkan Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan Ulujami, Jakarta Selatan. “Tidak hanya harga ganti ruginya yang kami permasalahkan, tetapi juga prosesnya. Pemerintah tidak melibatkan warga dalam penetapan harga,” kata juru bicara aksi, Mulyadi.

Sejumlah warga yang berunjuk rasa mengeluhkan rendahnya nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo atas lahan milik mereka.

Ngadiman mengatakan, tanahnya di Kelurahan Petukangan Selatan RT11 RW01 awalnya hanya dihargai sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Rp 920.000 per meter persegi. Namun, saat ini harganya dinaikkan menjadi Rp 2 juta/m2 tanah, sedangkan bangunan rumah dihargai Rp 1,5 juta/m2. “Di Ulujami, NJOP-nya Rp 200.000, dikasih ganti rugi Rp 2 juta/m2. Naik sepuluh kali lipat. Di tempat saya, NJOP Rp 920.000, masak disamakan jadi Rp 2 juta,” katanya di sela-sela unjuk rasa.

[Kompas]

JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan akan menyelesaikan pembahasan sembilan rancangan undang-undang (RUU) lagi hingga akhir tahun ini. Itu berarti DPR dan pemerintah akan merampungkan sembilan RUU itu hanya dalam waktu satu bulan.

Hal itu diungkapkan Ketua Baleg Ignatius Mulyono kepada Media Indonesia, Minggu (28/11). Sejauh ini, kata Ignatius, sebanyak 15 RUU sudah selesai dibahas. Diharapkan jumlah RUU yang selesai dibahas hingga Desember 2010 adalah 24 RUU. “Kalau dicatat, pada 2010, produk RUU yang diselesaikan adalah 24 RUU yaitu 15 RUU yang sudah selesai dan sembilan RUU diharapkan selesai Desember 2010,” ungkapnya.

Di antara sembilan RUU itu adalah RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Mata Uang, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, dan Perubahan Kedua UU nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun empat RUU yakni RUU tentang Desa, RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta, RUU tentang Pemilu Kada, dan RUU tentang Otonomi Daerah akan segera diharmonisasi dan dibahas pada periode Januari-Juni 2011.

Ignatius mengatakan, untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011, DPR akan mengajukan 48 RUU. Proses penyusunan naskah akademik ke-48 RUU itu akan dilakukan pada periode Januari-Desember 2011. Setengah dari RUU tersebut diharapkan mulai dibahas pada paruh kedua 2011.

“Sebanyak 24 RUU diharapkan bisa dibahas mulai Juli hingga Desember 2011. Sedangkan 24 RUU lainnya akan dibahas pada Januari-Juni 2012,” tuturnya.

[MICOM]

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, untuk menggodok empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih tergantung penyelesaiannya.

Empat RUU yang dibahas adalah RUU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan RUU tentang Desa.

“Catatan saya, ini adalah menggodok empat RUU itu untuk dikembangkan pilihan-pilihannya. Setelah kita mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat luas, dari rakyat Indonesia, dan dari hasil evaluasi yang kita laksanakan secara sistematis, hasil akhirnya seperti apa tentu akan ada pembicaraan lagi antara pemerintah dan DPR,” tutur Presiden.

Dari hasil empat RUU itu, Kepala Negara berharap, akan tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien serta kaidah-kaidah pemerintahan yang demokratis pun dapat tecapai.

Presiden berharap dalam pembahasan empat RUU itu nantinya akan terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dengan DPR dan juga komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY khusus dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY.

Rapat dihadiri antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jend Pol Timur Pradopo, serta Plt Jaksa Agung Darmono.

[Antara]

KLATEN — Empat warga bercakap-cakap di teras sebuah rumah di Desa Ngemplakseneng, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jateng, Kamis (25/
11/2010) siang. Kegelisahan tampak di wajah mereka saat membahas perpanjangan masa darurat bencana Merapi. Artinya, kesusahan dalam hidup mereka turut diperpanjang.

Mereka adalah Sugeng (45), Minto Wiyono (60), Mulyanto (39), dan pemilik rumah, Kadi Suyono (54). Setelah pulang dari pengungsian, setiap hari mereka berkumpul. ”Mau apa lagi, wong kami masih menganggur,” kata Sugeng.

Keempat warga itu biasa bekerja sebagai buruh serabutan, pekerjaan mayoritas di desa itu. Ada yang ikut menambang pasir, membuat bangunan, atau ikut menggarap sawah.

Sejak Merapi meletus, mereka tidak lagi bekerja karena harus mengungsi dan menyelamatkan keluarganya. Setelah pulang, mereka belum bisa bekerja karena aktivitas ekonomi di desa itu masih lumpuh.

Desa Ngemplakseneng yang berjarak sekitar 12 kilometer dari puncak Merapi itu sepi. Jalan di desa itu masih berantakan karena pohon-pohon di pinggir jalan yang bertumbangan belum dibersihkan.

Di tengah kondisi seperti itu, Sugeng dan warga lainnya berusaha bertahan hidup. Dengan uang yang masih tersisa, mereka membeli makanan dan menghematnya dengan berbagai cara. ”Jatah makanan dari posko pengungsian sudah habis,” kata Sugeng yang kembali ke rumahnya pada Kamis (18/11/2010). Dia mendapat beras 3 kilogram dan setengah dus mi instan.

Sugeng bersyukur masih mendapat jatah daging kurban Idul Adha. Namun, daging itu hanya cukup untuk disantap selama lima hari. Setelah daging kurban dan jatah dari posko habis, Kadi membeli beras dari uang yang tersisa. ”Kalau satu kilogram beras biasanya buat satu hari, sekarang bisa sampai tiga hari. Pokoknya harus irit,” katanya.

Dia dan keluarganya menyantap nasi dengan mi instan dari posko pengungsian. Setelah mi instan habis, Kadi bingung. ”’Sing penting ono uyah karo lombok wis cukup’ (yang penting ada garam dan cabai sudah cukup),” katanya.

Keadaan sedikit membaik ketika pasukan TNI ditugaskan menjaga desa tersebut. Tentara itu memakai rumah Kadi sebagai pos jaga. Pada saat makan, para tentara itu mengundang beberapa warga untuk makan bersama.

Namun, hal itu hanya berlangsung empat hari sejak Senin (22/11/2010). Setelah itu, anggota TNI itu diperintahkan berjaga di pos di Desa Balerante yang berjarak sekitar 5 kilometer dari puncak Merapi. Mereka meninggalkan rumah Kadi pada Kamis siang itu. ”Wah, kami jadi enggak tahu mau makan apa malam ini,” kata Kadi.

Beban warga bertambah ketika mendapat tagihan listrik. ”Ya, belum saya bayar karena saya tidak punya uang,” kata Sugeng yang harus membayar listrik sebesar Rp 30.000 untuk tagihan bulan November.

Kadi juga belum membayar tagihan listrik sebesar Rp 50.500. ”Biar saja, nanti meteran di rumah saya dicabut juga tidak apa-apa,” katanya.

Sugeng dan Kadi juga bercerita bahwa akan ada pasokan beras untuk masyarakat miskin. Namun, mereka harus membayar Rp 4.500 untuk dua kilogram beras. Warga mengeluh karena sepertinya tidak ada keringanan bagi mereka. Semuanya harus dibayar. Saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah yang mereka dapat.

[Kompas]

JAKARTA -- Revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan memperketat syarat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) serta memasukkan beragam sanksi yang selama ini hanya termuat dalam peraturan menteri. Usai rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan revisi UU tersebut akan dititkberatkan pada perlindungan serta penguatan lembaga yang berhubungan dengan penanganan TKI.

“Saya kira standarisasi kualitas PJTKI kan masih peraturan menteri. Bisa kita naikkan dalam undang-undang supaya lebih kuat termasuk sanksi undang-undang terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Itu yang penting,” tuturnya.

Muhaimin mengakui pasal yang mengatur soal perlindungan TKI di dalam UU No 39 Tahun 2004 memang belum sempurna. Karena, menurut dia, awalnya penempatan TKI di luar negeri memang murni urusan swasta.

Muhaimin mengatakan baru pada 2004 negara akhirnya berperan dalam penempatan dan perlindungan TKI. “Salah satu yang dianggap kurang sempurna adalah menyangkut perlindungan di pasal-pasalnya. Memang dari sejarahnya penempatan TKI di luar negeri kan murni swasta, lalu UU Tahun 2004 bagaimana negara berperan tersebut. Itu yang setelah perkembangan terakhir harus disempurnakan,” tuturnya.

Selain itu, katanya, pasal yang harus direvisi dalam UU tersebut adalah tentang penguatan lembaga yang berperan dalam penempatan dan perlindungan TKI seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), serta pemegang kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah.

Muhaimin mengatakan sampai saat ini target revisi UU No 39 Tahun 2004 masih bergantung pada naskah yang tengah disusun oleh DPR. Setelah DPR selesai, pemerintah baru akan mengajukan naskah versinya untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. “Sangat tergantung di DPR. Kita tunggu DPR dulu baru nanti kita sampaikan bahan-bahannya,” demikian Muhaimin.

[Republika]

JAKARTA -- Neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia mengalami surplus US$ 1,44 Milyar untuk periode Januari-Juli 2010. Surplus perdagangan sejalan dengan peningkatan volume ekspor pada sebesar 31,95 % dari jumlah 498.516 ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor semester I tahun 2010 tercatat sebesar US$ 1,62 Milyar, atau mengalami peningkatan sebesar US$ 240 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 1,38 Milyar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri menargetkan ekspor produk perikanan sebesar US$ 2,9 milyar pada tahun 2010.

Sementara itu, nilai impor periode Januari-Juli tahun ini tercatat sebesar US$ 179,8 juta, dengan volume impor sebesar 179.828 ton. Volume impor produk perikanan tersebut mengalami penurunan sebesar 8,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Martani Huseini, beberapa komoditas yang nilai ekspornya meningkat adalah kepiting dalam kaleng, rumput laut kering, kepiting beku, mutiara, dan udang beku. Sementara itu, komoditas perikanan yang mengalami peningkatan nilai impornya adalah agar-agar, lemak, minyak, dan ikan dalam kaleng.

Sebelumnya, KKP juga telah menerbitkan Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengendalian mutu dan kemananan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Permen ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran produk perikanan impor yang aman dikonsumsi, tidak menimbulkan penyakit dan membahayakan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Produk hasil perikanan yang pertama kali masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilakukan analisis risiko impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Adapun syarat-syarat lainnya yang diwajibkan bagi produk perikanan impor adalah dilengkapi “Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) bidang Karantina Ikan” dan/atau “Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) bidang Mutu dan Keamanan Pangan” dari instansi yang berwenang di negara asal.Untuk hasil perikanan dalam bentuk beku, penggelasan

(glazing) maksimal adalah 20 (dua puluh) persen serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang label dan iklan pangan. Sedangkan untuk hasil perikanan budidaya harus dilengkapi degnan sertifikat

Good Aquaculture Practices (GAP).

Sebelum dapat masuk ke pasar dalam negeri, produk impor juga harus dilengkapi dengan “Surat Keterangan Asal/

Certificate of Origin (CoO)” yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten dari negara asal serta dilampirkan hasil uji laboratorium dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang masuk, bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, dan kontaminan, serta bahan kimia berbahaya lainnya sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan lain yang ditetapkan. Mengingat bahwa masuknya hasil perikanan dari luar negeri juga berpeluang menjadi media pembawa hama dan penyakit ke dalam wilayah Indonesia.

BEKASI -- Polemik Pemkot Bekasi dengan HKBP mengenai rumah ibadah berakhir. HKBP mencabut tuntutan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. “Tanggal persisnya saya lupa, tapi semua tuntutan sudah kami cabut,” kata Jimmy Simanjuntak, kuasa hukum HKBP, Kamis (25/11).

HKBP juga menerima tawaran Pemkot terkait lokasi ibadah sementara. Menurut Bonar Napitupulu, Ephorus HKBP Pusat, HKBP Pondok Timur Indah sepakat untuk beribadah sementara di gedung organisasi pemenang pemilu (OPP), di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. Lokasi itu sejak sebulan lalu mereka jadikan tempat beribadah.

Sekarang HKBP tinggal menunggu realisasi tempat ibadah permanen yang dijanjikan Pemkot. Rencananya, lokasi tempat ibadah permanen berada di lahan PT Timah, Kecamatan Mustika Jaya, seluas 2500 meter persegi. Lahan itu masuk kategori fasilitas umum (Fasum) milik Pemkot Bekasi.

Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, mengatakan akan segera mengurus perijinan di lokasi itu. Anggaran untuk membangun rumah ibadah akan ditanggung HKBP.Pemkot, lanjutnya, hanya menyediakan lahan saja.

[Republika]

BEKASI SELATAN -- Sebanyak 3971 peserta CPNS Online Bekasi dinyatakan panitia berhak mengikuti ujian akademik 5 Desember mendatang.

Mereka lolos seleksi diantara 6297 pendaftar online sejak 15 November lalu. Nomor tes peserta bisa segera didownload mulai hari ini (25/11) hingga Selasa (30/11). ’’Hari ini (kemarin) jumlah peserta yang lolos validasi telah selesai. Total pendaftar 6297 orang dan yang memenuhi syarat hanya 3971.

Mereka akan memperebutkan 203 formasi yang disediakan Pemkot Bekasi,” beber Yulian, koordinator CPNS Kota Bekasi 2010. Ia menambahkan, 3971 peserta diwajibkan mendownload kartu peserta ujian yang dapat diakses secara online di situs yang sama yaitu www.kotabekasi.unpad.ac.id . Adapun persayaratan dalam pengisian nomor peserta, yaitu nomor pendaftaran CPNS, nomor KTP, dan tanggal lahir.

’’Proses download dimulai besok jam 8 pagi dan ditutup 30 Nopember jam 4 sore. Nomor peserta ujian, harus dicetak berwarna. Karena sistemnya juga online, maka peserta yang bermasalah dan bingung dalam mengakses internet, bisa mendatangi sekertariat yang ada di PSSI, GOR Bekasi ini. Untuk menyimpan data, diharapkan membawa flashdisk atau CD,” tambahnya.

Yulian mengatakan, di dalam nomor peserta akan tercantum lokasi ujian. Pelamar yang telah mendapatkan Kartu Peserta Ujian diharapkan melakukan pengecekan lokasi tempat ujian. Menurutnya, panitia CPNS 2010 menyediakan 14 sekolah yang terdiri dari 207 ruangan, dan seluruhnya terletak di wilayah Bekasi Timur.

Sekadar diketahui, dari 3971 peserta yang memenuhi syarat untuk setiap bidang selalu ada yang diminati. Misalnya bidang Teknis, untuk jabatan perencana yang berasal dari jurusan ekonomi, jumlah peminat mencapai 410 orang. Padahal daya tampung hanya 5 orang.

[Radar Bekasi]

DEPOK -- Biaya yang diperlukan untuk memindah ibukota negara masih lebih murah ketimbang kerugian yang harus diderita  semua pihak akibat kemacetan lalu lintas setiap hari di Jakarta.

“Tidak benar biaya pemindahan ibukota itu mahal,” kata Adrinof Chaniago,  peneliti dari Universitas Indonesia yang juga koordinator gerakan Visi Indonesia 2033, kepada ANTARA News, Kamis.

Adrinof mengatakan biaya pemindahan ibukota  diperkirakan Rp100 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Dalam hitungan Andrinof, setiap tahun dalam proses perpindahan itu akan memerlukan Rp1  triliun.  “Nilai itu kurang dari 1 persen total APBN kita. Jauh lebih murah dari biaya kerugian yang harus ditanggung dari kemacetan yang terjadi di Jakarta per tahun yang menurut berbagai hasil riset antara Rp20 triliun hingga Rp40 trilyun pertahun,”  katanya.

Menurut dia  langkah pemindahan ibukota  cukup mudah yaitu dengan keputusan politik  diikuti  pengamanan wilayah tujuan ibukota dengan undang-undang atau keputusan presiden. “Sehingga tidak dimungkinkan adanya transaksi tanah di wilayah yang akan menjadi ibukota itu,” kata Andrinof.

Mengenai proses pemindahan yang memerlukan waktu 10 tahun, dia mengemukakan hal itu berdasarkan pada pengalaman ilmiah negara-negara yang sudah berhasil. “Kalau terwujud,  martabat bangsa Indonesia akan naik,” katanya.

Lebih lanjut Andrinof mengemukakan,  Jakarta tetap sebagai kota perdagangan dan bisnis. “Kota bisnis  tak bisa pindah karena sudah menjadi milik privat dan lahir atas mekanisme pasar,” katanya.

[Antara]

BEKASI -- Tiga orang pencuri dan tiga orang penadah hasil curian sepeda motor ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Bekasi. Para pencuri, Basio alias Ario, Tommy, dan Anto, kerap beraksi di Bekasi, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Bogor. Sementara tiga penadahnya, masing-masing Jaya, Husin, dan Asep.

Dari tersangka yang ditangkap itu, polisi mengamankan lima unit sepeda motor yang diduga hasil curian, di antaranya Yamaha Vixion, Yamaha Scorpio, Honda Revo, dan Suzuki Satria FU, serta sejumlah kunci T, yang kerap digunakan untuk mencuri. Diperkirakan hasil curian bernilai Rp 70 juta.

Kepada petugas, tersangka mengaku sudah dua kali mencuri sepeda motor di wilayah Bekasi Barat dan Pondok Gede. Sepeda motor curian itu kemudian dijual ke penadah dengan harga mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 9 juta. “Mereka sudah puluhan kali beraksi dan kemudian menjual hasil curiannya kepada penadah,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bekasi, Komisaris Ade Ary Syam, saat dihubungi, Kamis (25/11)

Ade mengatakan, tersangka Basio pernah sekali beraksi di Wilayah Bekasi kota. “Dia paling banyak beraksi di Bogor, 17 kali,” imbuhnya. Sedangkan tersangka Anto dan Tomi khusus mencari target di sekitar Jakarta Timur dan Utara. “Di kedua wilayah itu dia sudah beraksi sebanyak 10 kali.”

Hasil kejahatan mereka, tutur Ade, telah habis dijual. Dirinya memperkirakan kejahatan mereka telah menghasilkan uang lebih dari Rp 120 juta. Saat ini, pihaknya mengamankan sebagian barang bukti yang baru akan dijual pelaku.

Kasat Reskrim ini mengatakan, para tersangka kerap mabuk-mabukan karena mengkonsumsi minuman beralkohol mulai malam hingga pagi dinihari di warung remang-remang sekitar tempatnya beraksi. Ade mencurigai hal ini sebagai cara mereka untuk menghindari amukan massa jika tertangkap basah.

“Jadi kalau pas beraksi ketahuan, dia hanya dibilang mabuk, bukan hendak mencuri sepeda motor,” terangnya. Ketika mabuk itu, sekitar dinihari pukul 00.00 atau 1.00 WIB mereka mencari target, yaitu sepeda motor yang terparkir di luar pagar atau yang pagar garasi rumah tidak terkunci rapat.

[Republika]