BEKASI SELATAN -- Untuk meningkatkan kinerja dan semangat baru dalam pelayanan terhadap para pelanggan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi mengganti logo dan nama dari Perpamsi menjadi PDAM Tirta Bhagasasi.

Logo baru tersebut diresmikan saat tasyakuran dan perayaan hari ulang tahun (HUT) PDAM Bekasi ke-29, yang diselenggarakan di kantor PDAM Bekasi Jalan KH Noer Ali, Bekasi Selatan, kemarin.

Acara yang dimulai pada pukul 09.00 ini dihadiri Bupati Kabupaten Bekasi Sa’dudin, Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan seluruh pejabat dan staf PDAM Bekasi, mantan pejabat PDAM Bekasi, serta para tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Dirut PDAM Bekasi Wahyu Prihantono menuturkan, perubahan nama logo PDAM dari Perpamsi menjadi Tirta Bhagasasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, sesuai dengan motonya Unggul Dalam Mutu, Prima Dalam Pelayanan.

“Unggul dalam mutu, prima dalam pelayanan ini maksudnya di mana dalam penggunaannya dapat digunakan secara bersamaan maupun terpisah, sesuai dengan bidang terapannya (fleksibelitas),” tuturnya dihadapan para undangan yang hadir.

Nama Tirta Bhagasasi, tutur pria yang akrab disapa Wahyu diambil dari dua suku kata, yaitu Tirta yang berarti Air, dan Bhagasasi yang artinya Bekasi, yang diambil dari nama kuno bahasa sansekerta sebagai nama sejarah Bekasi, karena lanjut Wahyu, dalam kehidupan tidak terlepas dari sebuah sejarah.

“Maka secara keseluruhan, PDAM Tirta Bhagasasi merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha mengelola dan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi,” terangnya yang juga menambahkan saat ini PDAM Bekasi telah memiliki 143 ribu sambungan air ke pelanggan.

Meskipun acara berlangsung sederhana, tetapi terlihat cukup meriah, sekitar 14 rangkaian bunga bertuliskan ucapan selamat HUT PDAM ke 29 berjejer rapi di halaman kantor PDAM.

Acara tasyakuran itu juga diisi dengan pemberian santunan kepada 100 anak yatim piatu, serta pemberian penghargaan kepada 6 orang yang telah mengabdi di PDAM yang masa kerjanya di atas 20 tahun, serta berbagai hiburan yang dimeriahkan kelompok anak jalanan yang telah mendapat pembinaan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berharap agar PDAM sebagai perusahaan milik daerah terus meningkatkan mutu, kualitas, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Seluruh karyawan PDAM Bekasi harus melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, selain itu pelayanan kepada para pelanggan harus lebih baik lagi, sehingga PDAM mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Bekasi,” tegasnya.

[radar-bekasi]

BEKASI -- Sebuah ledakan keras terjadi di halte angkutan umum simpang Sumber Arta, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (30/9/2010) pagi. Seorang lelaki, yang belum diketahui identitasnya, dikabarkan terluka akibat ledakan tersebut. Keterangan yang diperoleh Kompas, ledakan itu berasal dari tas yang dibawa lelaki yang kemudian terluka akibat ledakan itu.

Menurut saksi, Ny Iin (34), lelaki itu menuntun sepeda ontel dan tas -- yang kemudian meledak -- diikat di sepedanya. Ledakan terjadi akibat lelaki itu menabrak tiang di dekat halte dan tasnya terjatuh.

Sejauh ini polisi belum memberikan keterangan resmi mengenai kejadian tersebut. Polisi juga belum memastikan penyebab ledakan, namun berkembang kecurigaan ledakan ini diakibatkan sejenis bom rakitan.

Polisi mengamankan sepeda milik pelaku dan mengumpulkan sisa ledakan, di antaranya sejumlah paku dan serpihan kertas yang tercium berbau menyengat. Adapun lelaki yang terluka itu, diamankan di Polres Metro Bekasi, Kota Bekasi, dan rencananya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

[Kompas]

TARAKAN -- Kondisi Tarakan, Kalimantan Timur, berangsur-angsur aman dan damai. Warga mulai berani keluar rumah. Suasana kondusif itu terjadi setelah tokoh masyarakat dari dua kubu yang bertikai meneken perjanjian damai.

“Ada penandatanganan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Itu disaksikan petugas berwenang di sana,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 30 September 2010.

Penandatanganan kesepakatan damai yang diteken semalam itu dihadiri tokoh dari Forum Komunikasi Rumpun Tidung dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Penandatangan juga disaksikan Deputi Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Soenarko.

“Salah satu isi kesepakatan adalah tidak ada lagi saling menyerang, menjaga dan mengendalikan emosi di antara mereka,” kata Marwoto.
Pagi ini Tarakan sudah berdenyut.  Sebagian besar toko sudah mulai buka.  Orang sudah mulai berani ke pasar.

Meski kesepakatan damai sudah diteken, polisi tetap melanjutkan kasus-kasus yang berindikasi pidana. “Proses tetap berjalan. Tidak mungkin berhenti kasus pidananya,” kata dia. Konflik ini sudah menewaskan lima orang. Mereka berasal dari kedua kubu.

[VIVAnews]

AMSTERDAM -- “Saya sangat senang, karena akhirnya berhasil”. Dengan kata-kata itu ketua partai VVD Mark Rutte mengumumkan kesepakatan pembentukan pemerintah minoritasnya. Dalam negosiasi yang berlangsung hingga malam hari Selasa (28/9) ditetapkan, kabinet hanya akan terdiri dari anggota Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi VVD serta Partai Kristen Demokkrat CDA.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berasal dari partai VVD, Maxime Verhagen dari CDA akan menjabat wakil perdana menteri. Sementara partai populis Wilders, PVV, akan memberikan dukungan eksternal. Kabinet minoritas VVD-CDA harus bertopang pada dukungan PVV untuk mencapai mayoritas di parlemen. Kedua kesepakatan itu akan dipresentasikan kembali hari ini, Kamis (30/9).

Wilders menyebut kesepakatan ini sebagai peristiwa bersejarah. “Siapa sangka beberapa tahun lalu bahwa partai ini akan memiliki pengaruh yang begitu besar atas pemerintahan,” ungkapnya.

Namun kritik tak sedikit. Sejumlah kelompok Muslim di Belanda menyatakan kekuatirannya atas keterlibatan Wilders dalam pemerintahan. Geert Wilders dikenal sebagai anti migran dan anti Islam yang kerap mengritik proses integrasi di Belanda.

Pemimpin Partai Buruh PvdA Job Cohen mengkritik kesepakatan itu. Job Cohen menggambarkannya sebagai keputusan terburuk dalam pembentukan kabinet. Ia menilai, kekuasaan PVV terlalu besar, tapi tanggung jawabnya tak seberapa. Hal serupa juga disampaikan pemimpin Partai Sosialis Emile Roemer dan tokoh Demokrat D66, Alexander Pechtold.

Kesepakatan ini masih harus disetujui dalam kongres Partai CDA yang akan berlangsung di Arnhem pada hari Sabtu (2/10). Sebelumnya, sejumlah tokoh CDA sudah mengritik kerjasama dengan Wilders. Memperparah situasi, hari Sabtu (2/10) Geert Wilders juga akan tampil di Berlin untuk menyampaikan sebuah pidato anti Islam.

Negosiasi antara VVD, CDA dan PVV untuk membentuk pemerintah  sudah dimulai awal Agustus, setelah semua upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi gagal. Pemerintah sebelumnya, yang dipimpin Perdana Menteri Jan Peter Balkenende dari CDA, gulung tikar Februari lalu akibat konflik mengenai peranan tentara Belanda dalam misi NATO di Afghanistan.

Negosiasi kali ini dijadwalkan berakhir pekan ini, karena  Senin (4/10), Geert Wilders harus menghadap ke pengadilan Amsterdam atas tuntutan telah melakukan penghasutan yang menimbulkan  kebencian dan diskriminasi terhadap umat Islam.

[Republika]

TARAKAN -- Polda Kalimantan Timus (Kaltim) menangkap tiga orang yang diduga menjadi otak kerusuhan Tarakan. Mereka adalah Baharuddin, 21, Badaruddin, 16, dan Lukman, 21.  Ketiga tersangka telah di terbangkan ke Balikpapan untuk dilakukan penyelidikan lebih jauh.

Humas Polda Kaltim Kombes Antonius Wisnu Sutirta, Rabu (29/9) mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui Baharuddin yang pertama kali membacik korban Abdullah, 50. Sedangkan Badaruddin dan Lukman hanya ikut membantu. “Baharuddim yang pertama kali melakukannya dan dua lainnya ikut membantu,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan kepada tiga tersangka mengingat masih banyak tersangka lainnya karena jumlah korban yang meninggal lebih dari satu orang.

Kerusuhan Tarakan berawal dari meniggalnya Abdullah, kepala suku adat Tidung yang kemudian memunculkan aksi balasan dengan membakar rumah tersangka. Selainn itu juga terjadi perang terbuka antarkelompok yang menewaskan di kedua belah pihak. Akibatnya puluhan ribu warga mengungsi karena ketakutan tinggal di rumah mereka.

[mediaindonesia]

Premanisme memang adalah suatu praktik manajemen (baca : kalau tidak boleh kita sebut sebagai sebuah tindak kejahatan) yang sudah hidup dan berumur lama di dunia ini. I am a Free Man (baca : orang Indonesia menyebutnya dengan PREMAN), orang yang bebas dan bisa semaunya sendiri melakukan apapun dengan cara apapun dan tidak peduli apakah orang lain terganggu atau tidak. Seperti kita lihat di berbagai film Hollywood yang kerap kali mengangkat tema Mafia sebagai main plot nya (baca : simak Godfather I,II,III ; Scarface ; American Gangster ; dan film mafia yang lain) premanisme dianggap sebagai cara yang sangat efektif untuk dapat mencapai tujuan akhir nya (baca : kekuasaan wilayah dan keuntungan materi financial yang super nyaman).

Indonesia patut untuk benar-benar mengambil langkah yang nyata apabila memang bertekad untuk memberantas habis praktik yang brutal ini. Pemerintah menganggap premanisme hanyalah praktik brutalisme semata, karena hukum memandang bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Entah dia pengangguran atau bahkan seorang konglomerat sekelas klan Cendana (baca : tutut dan keluarganya). Semua langkah harus dimulai dari KM 0 (kilometer nol alias dari dalam Istana Kepresidenan) bahwa semua tindak kejahatan harus dikenai sanksi yang tegas dan memaksa (kembali ke filosofi dasar hukum yang selalu bersifat memaksa tanpa ada pelicin atau tidaknya). Komitmen untuk mem-PHK (character assasination) kepada setiap public figure yang terbukti melakukan tindak premanisme. Peran POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan kini dituntut semakin kuat dan nyata, karena saat ini pemerintah belum membentuk KPP (Komisi Pemberantasan Premanisme) seperti halnya pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Para pelaku bisnis dan atau public figure yang selama ini masih mempercayai premanisme adalah sebuah praktik manajemen sekarang harus bertindak secara lebih hati-hati.Termasuk di dalamnya adalah beberapa perusahaan penerbit KartuKredit yang biasanya menggunakan jasa agensi penagihan (baca: debt collector) harus lebih berhati-hati karena konsumen akan menjadi semakin kritis untuk menimbang apakah perusahaan telah melakukan tindakan kriminal atau tidak. Brutalisme tetaplah brutalisme, baik ancaman secara fisik atau melalui intimidasi melalui bahasa verbal.

So apakah praktik premanisme akan benar-benar lenyap atau hanyalah sebuah gebrakan sementara di awal kepemimpinan seorang kapolri untuk menarik simpati. Mari kita saksikan….

JAKARTA -- Kerusuhan terjadi di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, sejak sekitar pukul 13.00 WIB siang ini Rabu (29/9). Diduga kerusuhan ini antara kubu pendukung korban dan pendukung terdakwa kasus penusukan di Cafe Blowfish pada bulan April lalu.

Di sepanjang Jalan Ampera sejak pukul 13.00 massa kedua kubu yang jumlahnya masing-masing ratusan orang, mulai saling melempar dan saling kejar menggunakan parang. Mereka juga membawa pisau samurai dan senjata tajam lainnya. Bunyi tembakan juga sempat terdengar dari kerumunan massa. Selepas suara tembakan, salah satu kubu mundur ke arah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Setelah salah satu kubu melihat sang penembak kehabisan peluru, mereka kembali kejar kubu lainnya. Satu buah bus Kopaja dirusak dan dipecahkan kacanya.

Korban pun berjatuhan, setidaknya sampai saat ini sudah empat orang korban luka-luka diangkut dengan taksi dan mobil bak terbuka dari lokasi kerusuhan. Salah seorang korban dengan luka parah di kepala mengerang kesakitan dan diangkut segera dengan taksi. Darah berceceran di lokasi kerusuhan.

Hasil pantauan Republika, satu orang tewas dalam kerusuhan yang masih berlangsung sampai saat ini. Di jalan Ampera sampai saat ini tak ada satu pun kendaraan roda empat dan roda dua yang melintas.

[Republika]

BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, menyatakan tidak sepakat dengan adanya Festival Film Q (Festival Film Gay, Lesbian) yang diselenggarakan di Jakarta.

“Kalau MUI kan jelas soal tonton, jangan yang begituan (Festival Film Q) infotaiment saja kan MUI sudah nyatakan haram,” kata Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, KH Hafidz Utsman, di Bandung, Rabu.

Terkait dengan tuntutan Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta yang menolak pelaksanakaan festival tersebut, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu.

“Setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya namun yang harus digarisbawahi dalam menyampaikan pendapat tidak boleh anarkis,” ujarnya.

Ia berharap, setiap tontonan yang ditayangkan untuk masyarakat umum tidak hanya menjadi sebuah tontonan saja melainkan bisa menjadi tuntunan.

Rencananya, Festival Film Q akan berlangsung di 12 tempat di Jakarta. Selain di Goethe Institut, film juga akan digelar di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Hius dan Pusat Kebudayaan Prancis.

Berapa di antara film tersebut adalah Bad Boys Cell 425 yang disutradarai Janusz Mrozowski, dengan durasi 123 menit. Film ini dibuat di Prancis pada 2009 dengan bahasa Inggris.

Film lainnya yang diputar adalah Fucking Different Tel Aviv yang disutradarai warga negara Israel Queer Crossover, dan dibuat tahun 2008.

[Antara]

JAKARTA — Sidang perdana mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2010), dijaga ketat oleh kepolisian. Sekitar 200 personel dikerahkan untuk mengamankan sidang dengan agenda mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Pantauan Kompas.com, petugas berpakaian polisi ataupun sipil terlebih dulu apel di halaman pengadilan sekitar pukul 08.30. Tak hanya pengerahan ratusan polisi, akses masuk ke dalam pengadilan juga diperketat. Kali ini, petugas hanya membuka satu dari dua gerbang pengadilan. Begitu pula di pintu masuk yang hanya dibuka satu dari pintu. Pengamanan seperti ini tidak terjadi pada sidang para terdakwa kasus Gayus Halomoan Tambunan.

Seperti diberitakan, Susno akan mendengar dakwaan dua perkara yang dijeratkan kepadanya. Kasus pertama, dugaan korupsi senilai Rp 500 juta terkait perkara PT Arwana Salma Lestari (PT SAL) saat masih menjabat Kabareskrim Polri. Kasus kedua, dugaan korupsi dana pengamanan pilkada Jawa Barat tahun 2008 saat menjabat Kepala Polda Jabar.

[Kompas]

JAKARTA -- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal mengaku pemerintah akan mematangkan pemindahan Ibu kota DKI Jakarta ke daerah lain pada tahun 2011 mendatang.

“Jad, masalah pematangan pemindahan Ibu kota pada tahun depan (2011),” ujarnya kepada VIVAnews usai penandatangan tentang pembangunan agrobisnis dan agroindustri untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), di kampus IPB Bogor, Jawa Barat, Selasa 28 September 2011.

Helmy menuturkan, pihaknya pada tahun ini tidak mematangkan pemindahan Ibu kota ke daerah lain dikhawatirkan banyaknya spekulan atau biong tanah yang akan membeli tanah di daerah tersebut.

Mengenai daerah yang akan dibahas menjadi Ibu kota, kata dia, bukan hanya Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, melainkan Karawang dan Banten juga akan dibahas.

“Karawang dan Banten sangat potensial menjadi Ibu kota,” ujar Helmy.

Sementara itu, Abdullah, warga Kecamatan Jonggol sangat mendukung menjadi ibu kota negara. Karena, Jonggol sangat strategis dengan daerah lain.

[VIVAnews]

LONDON -- Indonesia mendukung penuh hasil penyelidikan misi independen pencari fakta yang mengutuk serangan Israel terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Dukungan penuh Indonesia itu disampaikan Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Desra Percaya, dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-15 di Jenewa, Swiss, Selasa.

Laporan independen itu menyimpulkan bahwa Israel telah bertindak secara tidak proporsional dan berlebihan sehingga telah melanggar hukum HAM dan humaniter internasional,” katanya.

Dalam penjelasan persa yang diterima ANTARA News London, Rabu, Dubes Desra Percaya mengatakan, terdapat enam testimoni korban dari warga negara Indonesia dalam insiden tersebut.

Testimoni para korban itu menegaskan adanya pelanggaran Israel ata hukum, HAM dan humaniter internasional, temasuk dalam bentuk penahanan dan penyiksaan yang semena-mena dan tidak manusiawi.

Hal ini semakin memperkuat temuan dan bukti-bukti misi independen pencari fakta terkait pelanggaran hukum HAM dan humaniter Internasional oleh Israel, katanya.

Menurut Dubes Desra Percaya, Israel harus mematuhi dan segera menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi internasional tersebut untuk mengadili dan menghukum para pelaku.

Israel juga wajib memenuhi hak para korban untuk mendapatkan kompensasi efektif, katanya.

Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, kelompok Organisasi Konperensi Islam (OKI), dengan dukungan Indonesia, akan mengajukan rancangan resolusi menyambut laporan misi independen ini.

Selain menyesalkan tidak adanya kerja sama Israel dengan tim independen ini, seluruh pihak terkait juga diminta mengimplementasikan rekomendasi yang telah disebutkan dalam laporan.

Adapun rancangan resolusinya dijadwalkan akan disahkan oleh Dewan HAM pada 1 Oktober mendatang, kata Dubes Desra Percaya.

Delegasi RI sebelumnya juga telah menyampaikan pernyataan senada yang mengecam pelanggaran hukum HAM dan Humaniter Internasional yang dilakukan Israel.

Pernyataan bernada kecaman itu disampaikan Indonesia menanggapi laporan Komite Para Ahli Independen yang telah dimandatkan oleh Dewan HAM untuk memantau implementasi rekomendasi laporan Goldstone.

Dalam pembahasan laporan itu, Perutusan Tetap RI di Jenewa memfasilitasi dua anggota tim pengacara Muslim untuk berpartisipasi dalam pembahasan masalah Palestina di Sidang DHAM.

PTRI di Jenewa juga telah bertemu salah seorang anggota misi independen pencari fakta guna menyampaikan bukti lebih lanjut atas pelanggaran HAM oleh Israel terhadap WNI yang ikut dan menjadi korban dalam kapal misi kemanusiaan ke Gaza (Mavi Marmara) Juni lalu.

Misi independen pencari fakta itu beranggotakan Hakim Karl T. Hudson-Philips (Trinidad dan Tobago), Sir Desmond de Silva (Inggris), dan Mary Shanthi Dairiam (Malaysia).

Penyampaian laporan tersebut merupakan bagian dari sesi ke-15 Sidang Dewan HAM PBB berlangsung di Jenewa, Swiss hingga 1 Oktober mendatang.

[Antara]

TARAKAN -- Bentrokan di Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur yang terjadi pagi ini terjadi di lebih dari satu lokasi.

“Iya pagi ini terjadi bentrok di kantung-kantung dua etnis yang bentrok. Pagi ini terjadi di Beringin dan Tarakan Plaza,” kata Briptu Diki, petugas Polres Tarakan, Kalimantan Timur, saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 29 September 2010.

Menurut Diki, bentrokan pagi ini terjadi di lokasi-lokasi pemukiman dua etnis yang kemarin bertikai, yakni etnis dari Tidung asal Tarakan Utara dan Bugis dari Sulawesi.

Petugas sudah menuju lokasi kejadian. “Ini kondisinya konflik di mana-mana. Tidak berbeda jauh dengan yang diberitakan,” kata dia lagi.

Diki tidak dapat memberikan banyak informasi. Saat ini petugas sudah menuju lokasi bentrokan. Markas Besar Polri belum bisa dikonfirmasi terkait bentrokan ini.

Bentrokan yang menewaskan satu orang akhir pekan lalu berhasil diredam. Kericuhan tidak meluas. Bahkan pemerintah pusat memberikan pujian karena bentrokan antaretnis itu tidak meluas ke wilayah lain.

[VIVAnews]

ASHDOD -- Pemerintah Israel kembali mencegah aktivis kemanusiaan ke Gaza, Selasa (28/9) waktu setempat. Kali ini, larangan dilakukan terhadap sebuah kapal pesiar yang membawa 10 aktivis Yahudi, yang memprotes blokade Israel atas wilayah Palestina.

Para aktivis berasal dari Israel, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Mereka berlayar dari Cyprus, Ahad (26/9) lalu. Selain menentang blokade Israel, mereka berlayar guna menyoroti penderitaan 1,5 juta warga Palestina yang berada di Gaza.

“ Israel tak punya moral,” ujar salah satu aktivis, Reuven Moskovitz (82). “Saya adalah pihak yang selamat saat peristiwa Holocaust dan hampir mati. Saya tahu bagaimana rasanya diblokade dan saat itu saya berharap akan ada belas kasihan dan pihak yang membantu.”

Kapal pesiar yang bernama Irene tersebut membawa sejumlah obat-obatan, air bersih dan mainan anak. Menurut aktivis lainnya, Rami Elhaman, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk simpati pada penderitaan rakyat Palestina.“ Kita (Yahudi) bukan orang-orang kejam,” ujarnya.

Saat kapal dibawa ke perairan Israel, menjauhi Gaza, kelompok pendukung para aktivis menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Ashdod, tempat kapal pesiar itu berlabuh. Mereka meneriakan yel-yel dan membawa spanduk “ Hentikan Blokade”.

Sementara itu militer Israel mengatakan pihaknya mengambil alih kapal pesiar berbendera Inggris tersebut sekitar 20 mil dari perairan Gaza. Angkatan Laut Israel memberikan tembakan peringatan pada kapal tersebut dan disusul dengan serbuan puluhan tentara yang memanjat naik ke atas kapal. Israel menganggap apa yang dilakukan para aktivis merupakan tindakan provokatif semata dan membuang waktu serta tenaga.

Sebelumnya, beberapa kapal kemanusiaan yang hendak masuk ke Gaza juga dicegah Israel. Salah satunya penyerangan kapal kemanusiaan Mavi Marmara di perairan internasional, Mei 2010 lalu. Akibatnya sembilan aktivis tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Israel berdalih, kapal tersebut membawa senjata untuk Gerakan Hamas.

[republika]

JAKARTA — Ajaran Islam moderat di Indonesia bisa menjadi acuan perkembangan agama Islam di Inggris yang selama ini lebih banyak berkiblat ke India-Pakistan atau Arab Saudi.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, seusai menerima gelar Commander of The Order of The British Empire (CBE) dari Kerajaan Inggris di Jakarta, Selasa (28/9/2010), mengatakan, umat Islam di Inggris mengagumi moderatisme Islam dan keagamaan di Indonesia.

”Muslim di Inggris terkejut melihat di Indonesia tidak ada pemisahan jemaah pria dan wanita seperti di negeri mereka. Hubungan antarjender di Indonesia sangat setara dan lebih cair,” kata Azyumardi.

Umat Islam di Inggris pada umumnya memisahkan jemaah pria dan wanita. Bahkan, di beberapa tempat, wanita ditempatkan di luar bangunan utama masjid dalam kegiatan ibadah.

Para pemimpin Muslim Inggris selama ini hanya mengenal kehidupan beragama yang mengacu ke Arab Saudi atau Asia Selatan. Mereka tidak pernah menyangka ada kehidupan dan pemikiran Islam yang sedemikian moderat serta inklusif seperti di Indonesia.

Para pemimpin Islam Inggris kagum melihat Indonesia bisa memiliki dasar negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tempat pertama.

”Kita memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi kita tidak membentuk negara berdasarkan agama. Namun, agama dan ketuhanan mendapatkan tempat utama,” kata Azyumardi menjelaskan.

Kerja sama Inggris-Indonesia memungkinkan pertukaran para pemimpin agama, termasuk tokoh-tokoh madrasah Inggris, ke Indonesia. Banyak sentra komunitas Muslim, seperti di Luton, bertandang ke Indonesia untuk mempelajari Islam di Nusantara.

Sejak tahun 2006, Azyumardi membantu Pemerintah Indonesia dan Inggris dalam United Kingdom-Indonesia Islamic Advisory Group. Dia membantu Perdana Menteri Inggris waktu itu, Tony Blair, dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hartfull mengatakan, ada kegiatan bertajuk Prince of Wales Mozaic Program yang membangun komunikasi lintas kelompok serta antara bangsa Inggris dan Indonesia ini dilakukan demi membangun persaudaraan lintas iman serta lintas bangsa.

Membangun dialog

Salah satu upaya meningkatkan kualitas toleransi, ujar Azyumardi Azra, adalah melalui dialog. Salah satu keberhasilan Indonesia adalah membangun dialog lintas kelompok dan agama di tingkat atas dan menengah.

”Yang menjadi tantangan adalah menularkan pemahaman dan persaudaraan di tingkat akar rumput. Untuk itu diperlukan training of trainer,” ucap Azyumardi.

Dia juga menegaskan, polisi harus bertindak tegas terhadap organisasi massa yang brutal, kerap memaksakan kehendak dan anti-Pancasila.

”Ini negara hukum. Tindakan melanggar hukum harus dibawa ke pengadilan. Organisasi yang mengobarkan kebencian dan provokasi harus ditindak tegas. Apalagi perbuatan mereka merupakan kejahatan,” kata Azyumardi.

[kompas]

————————————————————————————————————————————-

Lowongan Pekerjaan Radio Dakta 107 FM

MARKETING

- Pria / Wanita

- Pendidikan minimal D3

- Memiliki jiwa dagang

- Ulet

- Usia maksimal 35 tahun

- Fasilitas Gaji Tetap, Insentif, Tunjangan, Kendaraan

OPERATOR

- Pria

- Pendidikan minimal D3

- Komunikatif

- Menguasai peralatan IT

- Usia maksimal 30 Tahun

- Fasilitas Gaji Tetap, Tunjangan, Bonus

Lamaran dapat dikirim ke Radio Dakta 107 FM, Jl. KH. Agus Salim No. 77,  Kota Bekasi 17112

—————————————————————————————————————————-

JAKARTA -- Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Massa yang menggunakan pakaian serba putih mengecam arogansi dan pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah Huria Kristen Batak Pondok Timur Indah (HKBP-PTI) terhadap Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 tahun 2006 tentang izin pendirian rumah ibadah.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Bernard Abdul Jabar, aksi ini merupakan bentuk protes damai umat Islam atas tudingan umat Muslim Indonesia tak toleran. ”Mestinya tuduhan tersebut tak semestinya dilontarkan sebab Islam sudah cukup toleran,”ujar dia saat menyampaikan orasi di hadapan massa FUI, Jakarta (24/9/2010)

Sekjen FUI Al-Khaththath menolak upaya-upaya mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan 9 1006. Sebab, akar persoalan bukan keberadaan PBM tesebut akan tetapi penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Upaya tersebut menurut Sekjen FUI, Muhammad Al-Khaththath, disinyalir muncul atas ulah oknum tak bertanggungjawab yang hendak merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Al-Kaththat mendesak elit politik agar tak menjadikan isu kebebasan beragama sebagai komiditi politik mereka. Sebab, pragmatisme mereka akan merusak keharmonisan umat beragama. Apalagi disinyalir, mereka hendak menciptakan ketidakstabilan politik dan memecah kesatuan bangsa dan negara.

Tak kalah penting, ujar Al-Khaththath, FUI mendukung langkah pemerintah dan DPR memperkuat PBM dengan meningkatkan menjadi Undang-undang Kerukunan Umat Beragama. Akan tetapi, UU tersebut nantinya tak boleh disabotase dan melenceng jauh dari PBM sekarang.

Karena itu, FUI akan mengawal proses perumusan dan pembahasan UU itu.”Kita semua ingin hidup berdampingan tak mau ribut-ribut, Islam sudah cukup toleran,”ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Chalil Ridwan, dalam orasinya mengatakan umat Muslim sangat toleran. Islam sama sekali tak melarang umat agama lain melaksanakan ibadah. Bahkan, Indonesia adalah lahan subur umat Kristiani untuk melancarkan aksi kristenisasi.

Padahal, fakta membuktikan Islam cukup tenggan terhadap mereka. Buktinya, di Kementerian Agama (Kemenag) terdapat dua Dirjen Kristen Katolik dan Drijen kristen Protestan. Sementara, Islam hanya memiliki satu Dirjen. Ini Bukti secara politis umat Muslim Indonesia selaku mayoritas tak menindas minoritas.

Selain itu, lanjut dia, keberadaan gereja Kateredal terbesar di Indonesia dibangun sebelum masjid Istiqlal di dirikan. Padahal, kota Jakarta dibebaskan oleh Fatahillah pejuang Muslim dari cengkeraman Portugis.

Oleh karena itu, Chalil mendesak berbagai pihak agar tuduhan tak toleran tak lagi ditujukan ke umat Islam.”Urusan Ciketing melampui batas oleh karena tak boleh didiamkan,” desak dia.

[arrahman]

[Show as slideshow]

123►

JAKARTA -- Tanpa ada publikasi sebelumnya, tiba-tiba saja beredar berita bahwa festival film gay terbesar di Asia dihelat di Indonesia. Berita itu disampaikan AFP dan Al Arabiya. Ditulis dalam berita itu bahwa festival film gay itu merupakan kali pertama digelar di negara mayoritas berpenduduk Muslim.

Front Pembela Islam (FPI) dan LPI Jakarta pun segera bergerak. Mereka sedang berjuang menghentikan ‘Kampanye Kemaksiatan, Perzinahan, homoseksual, dan lesbianisme di Indonesia. ”Festival film gay ini disponsori oleh Kontras, Gramedia, TIM, DKJ, LBH,  KPI, dan LSM Liberal dengan dana asing dan digelar oleh Kedubes AS, Belanda, Prancis, Jerman, dan Jepang serta direstui oleh Kominfo RI,” ujar Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim bin Umar Al-’Aththas, dalam rilis yang diterima republika.co.id, Selasa (28/9).

Kampanye sesat itu, kata Habib Salim, akan dimulai Rabu (29/9) di GoetheHaus,  Jakarta. Selanjutnya, lanjut dia, festival itu akan digelar di seluruh Indonesia, dengan acara putar film porno tentang homo dan lesbi, kontes homo dan lesbi, perkawinan homo dan lesbi, perekrutan anak muda untuk dijadikan homo dan lesbi, serta acara sesat lainnya.

”Kantor berita BBC dan AFP juga telah memberitakan bahwa untuk pertama kalinya di dunia, Festival Film Homo dan Lesbi diadakan di negara mayoritas Muslim yaitu Indonesia,” keluh Habib Salim.

Oleh karena itu, Habib Salim meminta seluruh elemen masyarakat ikut aksi FPI ke GoetheHaus, ErasmusHuis, Center Cultural Francais, Japan Foundation & Yayasan Q-Munity Kesetaraan Indonesia selaku Panitia Penyelenggara, pada Selasa (28/9) sejak pukul 10.00 WIB. ”Kumpul di Kantor DPD FPI Jakarta di Tebet. Ayo Gabung dengan FPI ganyang penyebar maksiat yang telah mengebiri Pemerintah RI dengan kekuatan asing dan dalih HAM. Ayo, Selamatkan Indonesia ! Hidup mulia atau mati syahid !” serunya.

[republika]

NEW YORK -- Imam Feisal Abdul Rauf, salah satu penggagas pembangunan Islamic Center di dekat lokasi serangan WTC 11 September, mengatakan, proyek tersebut merupakan salah satu langkah mencegah serangan terorisme.

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV, CBS, Senin waktu setempat (27/9), Feisal mengaku ia merasa berkewajiban untuk membantu membantu melindungi warga non-Muslim Amerika dari kekerasan serupa. ”Ini adalah hal yang benar. Amerika membutuhkan ini dan dunia Muslim juga membutuhkan ini. Kita harus membayar perdamaian,” ujarnya dalam acara 60 Minutes.

Sementara itu, menganggapi kritikan bahwa pembangunan amat tak sensitif dan dapat melukai keluarga korban WTC, Feisal mengaku justru pembangunan Islamic Center ini bisa mencegah kejadian serupa terulang. ”Kami ingin mencegah kejadian 9/11 terjadi lagi. Kami ingin ada dasar untuk hal yang moderat seperti ini,” katanya.

Imam kelahiran Kuwait ini juga mengaku siap menjadi orang yang pertama tewas bila peristiwa seperti 11 September terjadi lagi. “Ini tugas saya sebagai seorang Muslim Amerika untuk berdiri di antara Anda, Amerika non-Muslim, dan radikal yang mencoba untuk menyerang Anda,” tegasnya lagi.

Pembangunan Islamic Center di wilayah Ground Zero, sempat menimbulkan pro dan kontra. Padahal, Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama telah memberi restu pada pembangunan ini.

[republika]

NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada Senin di New York melakukan pertemuan dengan Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman dan membahas masalah perbatasan laut, menyusul insiden saling tangkap nelayan Malaysia dan petugas Indonesia beberapa waktu lalu di perairan Kepulauan Riau.

Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang ke-65 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, kedua menteri sepakat memprioritaskan perundingan perbatasan laut Indonesia-Malaysia di wilayah Selat Singapura dan Laut Sulawesi.

Kedua Menlu juga sepakat membentuk sebuah forum baru yang dinamai Forum Pengelolaan Perbatasan dan akan melibatkan berbagai kementerian-kementerian terkait kedua negara.

“Kita sepakati perlu adanya semacam hasil yang kita bisa cepat raih. Dalam kaitan ini kita memprioritaskan terutama dua segmen, yaitu segmen Selat Singapura --di mana insiden kemarin terakhir terjadi-- dan juga segmen di Laut Sulawesi,” kata Marty.

Menyangkut proses perundingan, kata Marty, pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan menggarisbawahi posisi prinsipil masing-masing negara.

“Juga akan ada upaya khusus, upaya keras agar di mana ada titik temu, itu bisa betul-betul dipresentasikan kepada pemerntah masing-masing untuk disikapi.

Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia di New York itu merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan keduanya di Kota Kinabalu, Malaysia, pada 6 September lalu, saat situasi panas antar kedua negara masih berlangsung terkait insiden penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau 13 Agustus oleh aparat Malaysia.

Pertemuan Kinabalu itu juga menjadwalkan perundingan perbatasan tingkat teknis yang akan dilakukan pada 11-12 Oktober di Malaysia serta 23-24 November di Indonesia.

Pertemuan teknis itu akan diikuti dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri pada bulan Desember di Indonesia.

Jalur Diplomasi

Dalam pertemuan mereka di New York, Menlu Marty dan Menlu Anifah memperkuat komitmen Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan setiap masalah melalui jalur perundingan.

“Itu pesan utama dari pertemuan (tadi). Kedua menteri luar negeri berketetapan masih banyak masalah-masalah yang harus dikelola, diatasi. Pilihan satu-satunya adalah dengan jalur diplomasi,” ujar Marty.

Ia mengungkapkan bahwa Forum Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia yang baru disepakati kedua menteri pada hari Senin, akan membahas berbagai pengelolaan berbagai masalah di wilayah perbatasan, seperti masalah lingkungan, hubungan antar-masyarakat, peluang bidang ekonomi dan perdagangan.

“Forum itu sifatnya informal, semua instansi terkait akan duduk bersama membahas masalah, pengelolaan dan peluang antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan,” ujarnya.

“Ini pendekatan yang dilakukan untuk memastikan agar isu perbatasan dibahas tidak hanya kalau ada persengketaan, melainkan juga untuk mengidentifikasi peluang-peluang,” tambahnya.

Selain soal perbatasan, pembicaraan kedua Menlu juga mencakup perlindungan warga negara Indonesia di Malaysia.

“Ini menyangkut upaya kita memberikan kepastian adanya jaminan perlindungan hukum bagi warga negara kita, agar ada kemajuan dalam MoU Tenaga Kerja, juga mengenai MoU tentang `consular notification`,” kata Marty.

[Antara]

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa, di Istana Negara, Jakarta, akan melantik Laksamana Agus Suhartono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru.

Menurut informasi dari Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan, acara pelantikan Agus Suhartono menggantikan Jenderal Djoko Santoso yang memasuki masa pensiun itu akan dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB.

Acara pelantikan akan dihadiri oleh jajaran kepala staf TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Toisutta dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat.

Saat ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut masih dijabat oleh Agus Suhartono.

Sidang paripurna DPR pada Senin 27 September 2010 secara bulat menyetujui pengangkatan Agus Suhartono sebagai Panglima TNI.

Panglima TNI baru itu oleh DPR diharapkan mampu menuntaskan agenda reformasi di tubuh TNI secara menyeluruh.

Semua fraksi di DPR menyetujui Agus sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Yudhoyono itu setelah uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada 23 September 2010.

[Antara]