RUSIA -- Para pakar yang berkonsentrasi pada wilayah Asia tengah, memprediksikan Rusia akan berubah menjadi negara Islam di sekitar tahun 2050 nanti. Mereka berharap negara seperti Mesir terus merangkul negara-negara persemakmuran Rusia yang berpenduduk muslim yang mencintai serta menjaga nilai-nilai Islam dan budaya Arab. Dari negara mereka telah lahir para ulama ternama di berbagai bidang ilmu keislaman, seperti Imam Bukhari dan Tirmizi, serta ulama lainnya yang banyak memberikan pengaruh dan kontribusi kepada dunia Islam.

Muhammad Salamah, spesialis Asia Tengah dan negara persemakmuran Rusia dalam seminar di Markas Kebudayaan Abdul Mun’im Al Showi di Kairo dengan tema, “Negeri Imam Bukhari dan Kekayaan yang Terpendam di dalamnya” mengatakan, puluhan pengkaji akademisi di Rusia telah menyimpulkan, berdasarkan perkembangan yang terlihat dari negara-negara muslim pecahan Uni Soviet ini, maka pada tahun 2050 nanti negara Rusia diprediksikan akan menjadi bagian dari negara Islam.

Perkembangan itu secara signifikan terjadi di Rusia, dari segi populasi misalnya, jumlah muslim di Rusia kini mencapai 25 juta jiwa, yaitu 20% dari jumlah total penduduk. Para cendikiawan gereja Ortodox yang berada di negeri itu pun dikabarkan merasa khawatir, melihat perkembangan Islam yang begitu pesat, mereka bahkan menyebut Islam sebagai agama yang mengancam esksistensi agama mereka di sana.

Salamah kemudian menambahkan, sejak 20 tahun lalu dirinya terus mengamati perkembangan Islam di Rusia, semenjak muslim di sana berada di bawah pemerintahan yang komunis dan mengalami masa-masa pengekangan, seperti dilarangnya membawa mushaf Al Qur’an, masjid-masjid di tutup, hingga akhirnya sekarang, muslim Rusia telah mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Dan Islam pun kini menjadi agama kedua di negeri itu.

Salamah kemudian bercerita tentang upayanya menyebarkan Islam, ia mendirikan sebuah Universitas Islam di Moskow, dan mengajarkan tentang apa itu agama Islam, termasuk kepada para politisi senior negeri itu, diantaranya adalah Pladimar Putin, Perdana Menteri Rusia sekarang.

Dubes Mesir untuk Tajikistan; sebuah negara muslim pecahan Uni Soviet kemudian menceritakan akan semangatnya nilai keislaman di sana, diantaranya dengan diadakannya perayaan hari kelahiran Imam Abu Hanifah pada tahun 2009 lalu, pemerintah setempat kemudian mengundang para ulama dari berbagai negara anggota OKI yang dipimpin langsung oleh Syeikh Al Azhar, mereka kemudian dijamu langsung oleh Presiden Tajik, Ali Rakhmonov. (eramuslim.com)

JAKARTA -- Arah kiblat sejumlah masjid di Indonesia mengalami pergeseran. Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Rohadi Abdul Fatah, sekitar 20 persen masjid dari 763 ribu masjid di Indonesia tidak mengarah kiblat.

Perubahan arah tersebut terjadi akibat gempa bumi sehingga menimbulkan pergeseran tanah.

“Paling yang melenceng 20 persen,” kata Rohadi, seperti dimuat laman Kementerian Agama.

Rohadi membantah pendapat bahwa ada 80 persen masjid di Indonesia dan kuburan muslim yang belum mengarah ke kiblat dengan benar.

Ditambahkan dia, pendapat bahwa yang terjadi pergeseran hanya di masjid-masjid yang berlokasi di daerah gempa seperti Yogyakarta, Tasikmalaya dan Sumatera Barat, ngawur.

Bagaimana menentukan sebuah masjid salah kiblat?

Dijelaskan Rohadi, untuk meluruskan masalah kiblat, Kementerian Agama telah membentuk sebuah tim yang siap turun ke masing-masing daerah untuk mengukur kembali arah kiblat itu.

Tim akan menggunakan peralatan seperti teodolit, JPS dan kompas, serta paling utama pengamatan terhadap matahari.

Masyarakat juga bisa melakukan pengukuran secara mandiri. Waktu pengukuran tertentu, masyarakat bisa melakukannya pada 28 Mei mendatang, pukul 16.18 Waktu Indonesia Barat dan tanggal 16 Juni pukul 16.27 WIB.

Caranya, dengan menancapkan sebilah bambu. “Saat itu posisi matahari persis di atas Ka`bah, maka arah lawan bayangan bambu itu adalah posisi kiblat dari tempat tersebut,” jelas Rohadi.

Apabila memang ternyata bergeser, jelas Rohadi, masjid tak perlu dibongkar. “Diubah shafnya saja, tidak perlu dibongkar,” tambahnya.

Menurut dia, salah kiblat tidak terlalu mempengaruhi makna dan kekhusyukan shalat dari shalat tersebut, karena semua tergantung niat. “Tidak jadi permasalahan, shalatnya sah,” tandas Rohadi.

Kesalahan kiblat antara lain terjadi pada beberapa masjid di Jawa Tengah yang diketahui salah menetapkan arah kiblatnya. Juga di Jakarta.

“Memang ada beberapa temuan masjid yang salah kiblat, seperti di Jakarta saja ada beberapa masjid milik instansi pemerintah yang juga salah kiblatnya,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan memang ada kesalahan penentuan kiblat di sejumlah masjid di Indonesia. (VIVAnews.com)

PALESTINA -- Inilah salah satu lagi yang membuktikan jika Israel memang tidak pernah menghargai peradaban Islam. Selama menjajah Palestina, Israel telah menghancurkan puluhan ribu buku Palestina. Hal ini diakui sendiri oleh peneliti di Universitas Ben-Gurion.

Israel menjarah dan menghancurkan puluhan ribu buku Palestina. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di Al-Jazeera Kamis (28), ia mengklaim bahwa Israel menghancurkan buku-buku Palestina dalam rangka menjalankan rencanan “me-Yahudi-kan negara” dan memotong bangsa dan budaya penduduk Arab.

Menurut sang doktor, pemerintah Israel mengumpulkan puluhan ribu buku-buku Arab di Yerusalem, Jaffa, Haifa, Safed, dan kota lainnya. Para pejabat Israel menyebutkan buku sebagai “ancaman keamanan.” Berdasarkan arsip Israel, pasukan IDF menjarah buku-buku dari rumah-rumah warga Palestina selama “Nakba” dan menyerahkan hasil jarahan kepada pihak berwenang.

Pembantaian Budaya

Para peneliti mengatakan kepada al-Jazeera bahwa menurut dokumen yang dimilikinya, Israel sudah menghancurkan 27.000 buku hanya pada tahun 1958 saja, mengklaim bahwa buku-buku itu tidak berguna dan mengancam Israel.

“Ini adalah pembantaian budaya yang dilakukan dengan cara yang sangat buruk daripada kolonialisme Eropa,” ujar sang peneliti. Dia menambahkan bahwa beberapa buku dijual dengan harga diskon untuk sekolah-sekolah Palestina, sementara yang lain dipindahkan ke perpustakaan Universitas Ibrani di Yerusalem.

Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 6.000 buku Palestina saat ini tersedia di Perpustakaan Nasional di Universitas Ibrani. Namun, ia mengklaim bahwa banyak buku- lain dalam bahasa Arab, Inggris, dan Prancis tidak tercatat, sebagian besar dari buku-buku itu disimpan di gudang perpustakaan dan tidak dapat diakses. (eramuslim.com)

JAKARTA -- Revisi Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat harus dilakukan secara komprehensif sehingga mampu mendukung pengelolaan zakat secara efektif dan efisien.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi bertajuk Arah Regulasi Zakat Nasional dan Harapan Umat Islam, di Jakarta, Kamis (28/1).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M Ridwan Lubis berpendapat, perlu ada penegasan terhadap ketentuan umum pengelolaan yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut dia, perlu ada kepastian bahwa seluruh tata kelola perzakatan secara nasional di bawah kendali pemerintah.

“Dalam kondisi ormas keagamaan yang belum tertata secara sistematis maka dipandang belum layak untuk dimasukkan dalam tata kelola pengelolaan,” katanya.

Menurut dia, ormas Islam dapat mengambil peran pemantauan terhadap seluruh proses pengelolaan sehingga lebih efektif dalam menunjang seluruh kegiatan keislaman.

Pendapat berbeda dikemukakan Direktur Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Masdar Farid Mas’udi, yang juga salah satu ketua PBNU.

Menurut dia, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) seharusnya diserahkan kepada organisasi yang jelas basis keumatannya.

“Lembaga amil (pengelola ZIS) yang tidak punya basis keumatan sendiri seperti yang selama ini beroperasi harus diakhiri,” katanya.

Katanya, sebaiknya ZIS umat Islam dikelola oleh ormas keagamaan masing-masing, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan lainnya.

“Pemerintah sebagai wakil kemaslahatan publik cukup sebagai pengawas atas penerimaan dan penggunaan ZIS yang dikelola ormas sebagai amil,” kata kandidat ketua umum PBNU tersebut.

Dengan demikian, ujar Masdar, ormas Islam akan mampu memberdayakan diri dan umatnya, berperan lebih berwibawa sebagai kekuatan masyarakat madani yang independen.

Sebagai konsekuensinya, ormas Islam wajib menyiapkan diri dengan perangkat kelembagaan dan manajemen yang profesional dan akuntabel agar amanah umat dan pemerintah dapat terpenuhi dengan semestinya. (mediaindonesia.com)

JAKARTA -  Aksi demonstrasi pada 100 hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di depan kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Kamis (28/1), berlangsung tertib dan singkat.

Sejak Kamis pagi, ujung Jalan Merdeka Selatan dekat Stasiun Gambir ditutup menggunakan kawat berduri, sehingga puluhan demonstran terpaksa hanya menyampaikan pendapatnya di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, yang terletak di sebelah Kantor Wapres Boediono.

Massa yang menamakan dirinya Gerakan Revolusi Putih itu mulai berkumpul sejak pukul 11.00 WIB kemudian berorasi sekitar satu jam, setelah itu melanjutkan aksinya ke gedung Departemen Keuangan.

“Kita turun aksi hari ini karena menilai pemerintahan SBY (Presiden Yudhoyono) belum bekerja maksimal dari reformasi yang dijanjikan dan pengentasan kemiskinan,” kata Koordinator Gerakan Revolusi Putih Rahman Latukonsina dari Universitas Islam Jakarta.

Dua tuntutan yang dibawa gerakan massa tersebut adalah agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Boediono mundur dan meletakkan jabatannya sebagai konsekuensi dari dikucurkannya dana talangan (bailout) Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Massa yang berunjuk rasa di Jl Merdeka Selatan itu terdiri atas Jaringan Pemuda Penggerak (Jumper), Forum Komunikasi Muda Mudi Depok (FKMD), Rakyat Pasti Menang (RPM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

“Maling-maling Bank Century itu juga harus ditangkap,” kata Rahman tentang tuntutan mereka.

Sekitar 200 petugas dari kepolisian menjaga Kantor Wapres dan Kantor Gubernur DKI, namun penjagaan tidak ketat karena aksi juga berlangsung tertib dan damai.

Sebagian besar petugas kepolisian juga terlihat bersantai, meletakkan perlengkapan di atas rumput taman dan hanya mengamati para pendemo yang juga melakukan aksi teatrikal yang menggunakan keranda dan pocong. (mediaindonesia.com)

PALESTINA -- Hamas menyatakan pihaknya tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan tidak melakukan kejahatan perang seperti yang didakwakan Richard Goldstone dalam laporannya tentang perang di Gaza tahun 2008.

Menteri Kehakiman dari Hamas, Mohammed Faraj Al-Ghul mengatakan, Hamas sudah membentuk komite penyelidik independen sesuai rekomendasi Goldstone dalam laporannya dan tidak menemukan fakta bahwa Hamas ikut melakukan kejahatan perang seperti yang dilakukan Israel. Apalagi posisi Hamas dan warga Gaza adalah pihak yang diserang.

“Komite sudah bekerja siang malam untuk mengungkap semua fakta. Kami yakin tidak ada pelanggaran hukum kemanusiaan internasional atau hukum hak asasi internasional yang mengarah pada kejahatan perang yang dilakukan Hamas,” kata Al-Ghul.

Ia juga menyatakan bahwa roket-roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Israel, sasarannya bukan warga sipil. “Pemerintah Palestina di banyak kesempatan menyerukan pada kelompok-kelompok perlawanan di Palestina menghindari target warga sipil. Target mereka adalah fasilitas-faslitas militer Israel,” ujar Al-Ghul.

Richard Goldstone yang ditunjuk sebagai ketua investigasi agresi Israel ke Gaza tahun 2008 dalam laporannya juga menuding Hamas melakukan kejahatan perang karena telah menembakkan roket-roketnya ke wilayah selatan Israel dengan target warga sipil Israel.

Goldstone merekomendasikan hasil-hasil temuannya dibawa ke Mahkamah Kriminal Internasional di Hague jika Israel maupun Hamas tidak melakukan penyelidikan independen. Hamas sudah membentuk komite penyelidik sedangkan Israel menyatakan menolak laporan Goldstone dan menolak melakukan penyelidikan independen atas agresi itu.

Dalam agresi brutal Israel ke Gaza tahun 2008 lalu, sekitar 1.400 warga sipil Palestina gugur syahid sementara di pihak Israel korban tewas hanya 13 orang. (eramuslim.com)

GAZA -- Hamas telah menyelidiki laporan PBB mengenai kejahatan perang Gaza 2008-2009
Kelompok pejuang Palestina, Hamas menyatakan, mereka telah menyelidiki tuduhan dalam laporan PBB mengenai kejahatan perang Gaza dan menyimpulkan bahwa tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang melakukan kejahatan perang dalam peristiwa Perang Gaza 2008-2009.

Laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang disusun oleh mantan jaksa internasional, Richard Goldstone, menuduh Israel dan juga kelompok-kelompok Palestina melakukan kejahatan perang selama konflik 22 hari itu. Sekitar 1.400 orang Palestina dan 13 warga Israel tewas dalam serangan Israel yang bertujuan menghentikan serangan roket dari wilayah Gaza yang dikuasai Hamas.

Hamas, mengatakan telah membentuk komite untuk menyelidiki laporan PBB dan hasilnya, tidak menemukan bukti ada niat melukai warga sipil. “Komite itu bekerja siang-malam untuk mengungkap kenyataan, namun dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran atas hukum kemanusiaan internasional atau hukum hak asasi manusia internasional yang merupakan kejahatan perang,” kata ketua komite itu, Menteri Kehakiman Hamas Mohammed Faraj al-Ghul.
(Kelompok-kelompok bersenjata) menyerang sasaran militer dan menghindari sasaran sipil, dan setiap tuduhan mengenai hal ini terkait dengan tembakan yang menyimpang,” katanya. Laporan Goldstone mengatakan, penembakan roket yang sulit mengenai sasaran ke Israel selatan sengaja dilakukan agar mengenai warga sipil dan bisa merupakan kejahatan atas kemanusiaan.

Perbatasan Gaza umumnya tenang sejak gencatan senjata yang mengakhiri perang yang diluncurkan Israel terhadap Hamas di wilayah pesisir tersebut antara 27 Desember 2008 dan 18 Januari 2009.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dua tahun lalu, masih terlibat dalam konflik dengan Israel, yang menarik diri dari wilayah pesisir itu pada 2005 namun tetap memblokadenya. Perang di sekitar Gaza meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan berakhir pada 19 Desember 2008.

Pasukan Israel juga berulang kali membom daerah perbatasan Gaza dengan Mesir sejak mereka memulai ofensif pada 27 Desember 2008 dalam upaya menghancurkan terowongan-terowongan yang menghubungkan wilayah Palestina dengan Mesir. Pesawat udara Israel membom lebih dari 40 terowongan yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza yang diblokade dengan gurun Sinai di Mesir pada saat ofensif itu dimulai. (cybersabili.com)

JAKARTA -- Habib Husein Al-Habsyi yang juga menjabat Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia menyatakan bahwa ada tiga premanisme di sekitar SBY. Yaitu, premanisme politik, bisnis dan teologi.

“Ada tiga premanisme di sekitar SBY. Premanisme Politik, premanisme teologi, dan premanisme bisnis,” ucap Habib Husein di sebuah acara diskusi menjelang 100 hari pemerintahan SBY di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Habib yang kerap menyatakan kritik pedas ke SBY ini menjelaskan bahwa premanisme politik adalah kekuatan-kekuatan politik di sekitar SBY yang selalu menghalalkan segala cara untuk kemenangan dan kelanggengan SBY. Sementara premanisme bisnis adalah premanisme yang diperkuat oleh sejumlah konglomerat pengemplang BLBI yang masih dibiarkan berkeliaran bebas oleh SBY.

“Dari semua premanisme itu, ada satu premanisme yang lebih jahat. Yaitu, premanisme teologi. Kelompok premanisme ini pelakunya adalah para petinggi partai-partai Islam dan para kiyai dan habaib ‘omprengan’ yang selalu melakukan pembenaran terhadap tindak-tanduk SBY,” tegas Habib Husein sambil disambut gema ‘Allahu Akbar’ oleh para hadirin.

“Saya prihatin, terhadap premanisme teologi ini. Mereka tega menjual ayat dan jargon Islam hanya untuk kepentingan pribadi,” tambah Habib Husein. (eramuslim.com)

JAKARTA -- Meski Susno membantah pernah menyerahkan testimoni ke Pansus Century, namun anggota pansus Andi Rahmat justru menilai catatan Susno itu termasuk kategori dokumen.

“Dokumen ini penting apalagi Pak Susno sebagai mantan Kabareskrim. Itu kan temuan atau fakta, tidak bisa kita abaikan. Itu kenyataan,” tandas anggota pansus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kepada okezone di Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Sebelumnya, Andi menyebut Susno telah menyerahkan sebuah dokumen berisi testimoni usai bersaksi di sidang pansus Hak Angket Century.

Catatan Susno setebal 12 halaman itu menjadi kontroversi karena mencantumkan keterangan bahwa penyelidikan kasus Bank Century sempat dihentikan karena apabila dilanjutkan disinyalir akan menerabas salah satu anggota KSSK yang tengah mencalonkan diri sebagai wapres.

Fatalnya, saat itu Boediono sudah dinyatakan sebagai wapres terpilih dan tinggal menunggu pelantikan. Sehingga apabila penyelidikan dilanjutkan maka akan menimbulkan kehebohan. (okezone.com)

JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk. Cuaca buruk berpotensi terjadi dalam dua hari ini, hingga Kamis 28 Januari 2010.

Sebagian wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat, disertai petir, dan angin kencang dalam dua hari ini, hingga  Kamis 28 Januari 2010.

Cuaca buruk disebabkan adanya massa udara dingin dari daratan Asia dan tekanan rendah diperairan sebelah Selatan Papua Nugini. Kondisi ini mempengaruhi pembentukan daerah pertemuan angin yang memanjang di Laut Jawa serta dari Laut Banda hingga Laut Arafura.

Kondisi ini juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan awan hujan yang semakin meningkat di wilayah Indonesia bagian Selatan.

Selain itu, kelembaban udara yang cukup besar dan suhu muka laut yang masih hangat juga memberikan dukungan yang positif terhadap pertumbuhan awan hujan.

Wilayah yang berpotensi  hujan lebat disertai  petir dan angin kencang adalah :

• Sumatera bagian Selatan

• Pesisir Barat Sumatera

• Kalimantan bagian Selatan dan Timur

• Jabodetabek

• Sebagian besar Jawa

• Sulawesi bagian Utara, Selatan dan Tenggara

• Bali dan NTB

• Maluku Utara dan Tengah

• Papua bagian Barat dan Utara

(VIVAnews.com)

NABLUS -- Syaikh Muhammad Hussain, Mufti besar Yerusalem dan Palestina, secara tegas pada hari Selasa kemarin (26/1) mengecam keputusan para penguasa wilayah pendudukan, Zionis Israel, yang menghentikan pembangunan sebuah masjid di desa Persia Salman Burin, sebelah selatan kota Nablus.

Mufti Yerusalem mengatakan dalam sebuah pernyataan persnya Selasa kemarin: “Para penguasa pendudukan bersikeras untuk menerapkan cara intimidasi mereka dengan melakukan penolakan terhadap warga Palestina melakukan ibadah dan melarang pembangunan masjid dengan alasan-alasan palsu!”

Dia kemudian menambahkan: “Otoritas pendudukan telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pembatasan kebebasan beragama yang hal itu sebenarnya telah dilindungi oleh undang-undang bahkan aturan internasional serta semua norma.”

“Serangan ini bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya beberapa minggu yang lalu orang-orang Yahudi telah melakukan pembakaran terhadap masjid di desa Yusuf, sehingga meningkatkan ketegangan antara rakyat Palestina dengan Yahudi,” kata Syaikh Muhammad.

Syaikh Muhammad Hussain menghimbau kepada seluruh organisasi dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hak azazi manusia untuk turut campur menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan zionis Israel terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci yang ada di wilayah tersebut. (eramuslim.com)

PERANCIS -- Komite Parlemen Perancis pada hari Selasa kemarin (26/1) secara resmi merekomendasikan untuk menerapkan aturan berupa larangan mengenakan Burqa (cadar) di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, transportasi dan angkutan umum.

Setelah melakukan 200 kali persidangan, komite merekomendasikan persetujuan parlemen untuk membuat perundang-undangan yang menyatakan bahwa seluruh Perancis sebagai dilarang untuk menggunakan cadar dan meminta segera melarang praktek penggunaan cadar di wilayah republik Perancis.

Komisi mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Mengenakan cadar adalah tantangan penuh bagi Republik kita, yang tidak dapat diterima dan kita harus mengecam hal itu.”

Komite Parlemen Perancis menyetujui sebuah resolusi yang secara resmi menyatakan dengan jelas bahwa cadar adalah “bertentangan dengan nilai-nilai republik Perancis dan menyatakan bahwa seluruh wilayah Perancis tidak boleh ada praktek yang mengenakan cadar, seperti laporan dari BBC.

Selain itu komite parlemen merekomendasikan dengan memberikan satu set proposal yang menyerukan adanya sebuah resolusi yang mencegah penggunaan cadar dalam administrasi publik, termasuk sarana transportasi umum.

Komite juga meminta untuk menahan diri dari pemberian kartu tinggal dan kewarganegaraan kepada orang yang menunjukkan tanda-tanda dan simbol-simbol Islam atau perilaku yang menandakan ekstremisme agama dalam negara.

Awal bulan ini, Menteri imigrasi Perancis, Eric Besson, telah mengisyaratkan bahwa mengenakan cadar dapat mempengaruhi akses untuk mendapatkan kewarganegaraan Perancis.

Pengamat berharap bahwa rekomendasi dari komite parlemen harus menyiapkan sebuah rancangan resolusi mengenai isu melarang cadar dan membuka debat parlemen mengenai masalah tersebut.

Pemerintah Perancis mengklaim bahwa jumlah perempuan bercadar di Perancis sangat kecil dan tidak lebih dari dua ribu wanita.

Namun sebagian warga Perancis menganggap mengenakan cadar adalah salah satu kewajiban bagi muslimah dan menegaskan bahwa larangan mengenakan cadar sebagai tindakan pelanggaran terhadap kebebasan pribadi. (eramuslim.com)

JAKARTA -- ‘Garuda di dada Armani’ menuai kontroversi. Ada yang setuju, menolak keras, hingga datar-datar saja.

Pemasangan gambar mirip lambang negara Garuda Pancasila pada kaos rancangan salah satu perusahaan milik perancang dunia Giorgio Armani, Armani Exchange, itu menjadi tema perdebatan di Yahoo!Answers, Selasa 26 Januari 2010.

Seperti pendapat Upin yang menyebut itu hanya strategi dagang biasa. Upin menilai, Indonesia dengan jumlah penduduknya adalah pasar potensial.

“Seperti lambang-lambang yang lain yang sering digunakan diberbagai produk bendera USA, lambang NAVY, dsb. Saya kira ini hanya strategi dagang, tidak ada kontroversi,” tulis Upin.

“Kalau masalah hak cipta? Saya tidak paham. apakah menggunakan lambang atau bendera suatu negara dalam kaos atau baju dikenakan royalti, karena selama ini tidak ada masalah. Semakin besarnya kontroversi semakin menguntungkan produsen sebuah promo yang murah dan efektif,” jelas Upin.

Tak jauh berbeda dengan Upin, Edo justru menilai ini sebagai ajang promosi gratis bagi Indonesia. “Indonesia bisa numpang beken, promosi gratis. Kalau Sultan Hamid II dan Mpu Tantular tahu, tentu mereka akan turut berbangga,” kata Edo.

Tetapi pendapat Upin dan Edo terlihat berbeda dengan yang dilontarkan akun bernama KD. “Kalo g dirubah sih, g masalah… Tapi klo ada perubahan dari gambar asli, gimana ya? Itu kan lambang negara kita.. Jangan disepelekan deh,” kata KD.

Nada kesal juga datang dari Saddy smile. “Agak mengesalkan sih.. Kenapa mesti pake lambang itu? Itu punya orang (baca: punya kita), kok dipake se-plek-pleknya (kecuali detail tententu).. Kesaalll!!” tulis Saddy smile bernada jengkel.

Bukan kesal, tapi prihatin. Itulah yang ditunjukkan akun nhd pada Yahoo!Answers. “Sebenarnya saya sbg WNI sih prihatin, tapi bgmn lagi wong pulau kita saja bisa di ambil asing itu sepadan n ligitan apalagi cuma gambar, pasti mereka bisa. Habis gmn lagi ya tokoh kita masing2 sibuk urus politik mungkin, sehingga hal2 demikian terabaikan,” tulis nhd.

Pesan kritik membangun datang dari Rigel. Dia tidak menyebut setuju atau tidak setuju. Rigel mengkritik sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif.

“Klo cuman kita aja yang heboh sedangkan pemerintahnya adem2 saja,jadi saya pikir gak ada gunanya.terlalu banyak masalah dinegeri ini kasihan pemerintahnya.kalau gitu buat apa kalian di pemerintahan,” kata Rigel.

Wynz74 menilai sejauh tidak sama 100 persen dengan lambang negara Indonesia, itu masih wajar-wajar saja. “Yg penting berantas dulu peniru-peniru/pemalsu-pemalsu merk dagang / produk luar yg bredar di indonesia, intinya berkaca lebih penting daripada menjadi kaca untuk orang lain,” kata dia.

Pertanyaan justru terlontar dari Olivia. Dia bertanya, apakah ada aturan baku atau ketetapan soal penggunaan lambang negara di produk komersil.

“Mmmm kurang tahu juga itu sebenernya boleh apa ngga, ada sangsinya apa ngga, sepengetahuan gw banyak juga produksi tshirt di indonesia yg mencantumkan bendera negara lain tapi klo lambang negara??? nay ini niy bingung jadinya setuju apa ngga yaaa??” tanya Olivia.

Sikap yang bukan hanya setuju datang dari Nanda. “Menurut saya, Armani harus bayar royalti kepada negara republik Indonesia,” kata Nanda.

Dukungan juga datang dari pemilik akun Dayat Sunardi. “Keren dong…di Indonesia aja banyak yang bangga dengan lambang negara orang lain, kita juga bangga lambang negara kita di pake untuk design kaos yang sudah mendunia….semboyannya ” Garuda di dadaku….Garuda Kebanggaanku…” kata Dayat Sunardi. (VIVAnews.com)

JAKARTA -- Menjelang seratus hari kinerja kabinet Indonesia bersatu jilid II, para menteri dinilai masih kurang dalam berkoordinasi. Di antara mereka masih sering terjadi pertentangan, salah satunya terkait perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dalam jumpa pers jelang HUT ke 58 Apindo, di Jakarta, Senin (25/1).

“Memang tidak fair jika dalam 100 hari menilai berhasil atau tidak. Tapii kalau kita lihat, masih kurangnya koordinasi di menteri-menteri ekonomi,” katanya.

Sofjan mencontohkan, dari permasalahan implementasi ACFTA sudah mengindikasikan ketidakkompakan para menteri.Perbedaan statemen juga sering terjadi antara menteri satu dengan yang lain.

“Dalam kerjasama, statement bertentangan, lihat saja di ACFTA. Itu beda-beda. Harusnya mereka menyatukan sikapnya lah. Terutama Perindustrian dan Perdagangan,” ujarnya.

Selain ketidakkompakan dalam ACFTA, menteri juga dinilai belum kompak dengan wakil-wakil menterinya. Pengusaha sering kali dibuat bingung harus menghadap dan bertanya ke pihak menteri atau wakilnya jika mengajukan sesuatu.

“Kerjasama menteri tua dengan yang muda belum ada sini. Kita ingin tahu pembagian yang jelas, mana yang melalui menteri tua dan muda. Soalnya kita tidak tahun mau menghadap yang mana. Nanti dua-duanya kita kena marah. Kalau mereka sendiri tidak kompak bagaimana mau kompak sama kita,” ujarnya.

Menurut Sofjan, semestinya kedua hal tersebut tak perlu terjadi. Pasalnya, masayarakat meminta hasil kerja yang nyata dan menuntut secepatnya. Jika ketidakkompakan terus terjadi, maka akan memperlambat proses yang ada.

“Kalau mereka bilang realisasi sudah 100%, 50%, 70%, itu kan dari rencana kerja. Belum yang kita rasakan,” katanya.

Terkait renegosiasi, Sofjan menekankan yang diperlukan sekarag adalah memikirkan apa yang dapat dilakukan sebak mungkin untk mneghadapi gemburan produk asing di pasar dalam negeri. Pasalnya, opsi pembatalan dirasa tidak mungkin lagi dilakukan.

“Depperin harus segera selesaikan SNInya, Badan POM cepat selesaikan mengelola aturan industri makanan dan minuman, registrasi diperkuat. Mendag itu dumping dan surcharge diperkuat timnya,” katanya. (mediaindonesia.com)

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (26/1/2010) pagi berangkat menuju Cirebon, Jawa Barat, menggunakan kereta jenis kereta luar biasa untuk melakukan kunjungan kerja di kota tersebut.

Presiden dijadwalkan akan meresmikan proyek-proyek infrastruktur, penyerahan kredit usaha rakyat (KUR), dan meresmikan penggunaan jalan tol ruas Kanci-Pejagan.

Didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri, Presiden berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB. Kereta dengan dua lokomotif menarik enam gerbong yang dua di antaranya adalah gerbong khusus yang digunakan Presiden, para menteri, dan staf khusus Presiden. Sementara gerbong lain diisi petugas protokol, Paspampres, dan wartawan.

Setelah tiba di Stasiun Kereta Api Kejaksan, Presiden dan rombongan menuju Mertapada, Kabupaten Cirebon, untuk melakukan berbagai acara yang telah disiapkan.

Selain pemberian KUR, beberapa proyek infrastruktur yang akan
diresmikan adalah Tol Kanci-Pejagan, pengendali banjir di Medan, jalan layang Amplas di Sumut, jalan layang Oerip Sumahardjo di Sulsel, Waduk Benel di Bali, jembatan Cilaki di Jabar, serta sejumlah fasilitas air minum dan rusunawa di Jabar dan Jateng.

Seusai peresmian itu, Presiden dengan menggunakan mobil akan meninjau Jalan Tol Kanci-Pejagan untuk selanjutnya kembali ke Jakarta pada pukul 14.00 WIB.

Jalan Tol Kanci-Pejagan yang dibangun PT Bakrie Land merupakan ruas tol yang dibangun secara terintegrasi dengan pembangunan kawasan sekitarnya, seperti dengan properti, sentra UMKM, dan infrastruktur lainnya, misalnya fiber optic, pipanisasi gas, pipanisasi air, kabel listrik, dan kabel telepon.

Ruas ini satu-satunya ruas trans-Jawa yang selesai selama pemerintahan SBY dan menjadi program 100 hari pemerintahan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. (kompas.com)

GAZA -- Empat faksi pejuang Palestina pada hari Ahad yang lalu sepakat menyatakan desakan mereka untuk tetap pada metode perlawanan terhadap pendudukan Israel dan menolak untuk kembali ke meja perundingan.

Para peserta konferensi, mewakili Hamas, Jihad Islam, PFLP dan DFLP, melakukan pertemuan di kota Gaza pada hari Ahad malam, mereka menekankan pentingnya mengakhiri keretakan internal dan memulihkan kembali persatuan nasional dalam kapasitasnya sebagai landasan untuk menegarkan kembali semangat rakyat Palestina.

Pada bagian lain, Jihad Islam mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah di akhir pertemuan bahwa peserta konferensi telah membahas situasi Palestina secara keseluruhan dan mendiskusikan bahaya serangan Zionis-Amerika terhadap rakyat Palestina.

Catatan penting dalam pertemuan tersebut bahwa semua faksi menegaskan pentingnya kembali untuk menolak ke meja perundingan di bawah tekanan perintah Zionis-Amerika.

Salah seorang pemimpin Jihad Islam Nafizh Azzam mengatakan bahwa mereka dalam pertemuan antar faksi itu saling bertukar pengalaman tentang cara terbaik untuk mengakhiri perselisihan internal secara bersama dibawah ancaman Zionis yang akan memulai perang baru terhadap Gaza. (eramuslim.com)

OSLO -- Seorang ulama Kurdi yang mendirikan gerakan jihad Anshar al-Islam, dapat lolos tanpa cedera dari serangan yang ditujukan kepadanya di rumahnya di Oslo, Norwegia.

Penyerang tidak dikenal melepaskan tembakan ke apartemen Mullah Krekar pada Ahad malam lalu, melukai mantunya.

Penyidik dari kepolisian, menyatakan insiden itu sebagai percobaan pembunuhan, namun mereka mengatakan motif serangan terhadap Mullah krekar belum jelas.

“Kita tidak tahu siapa yang ada di belakang serangan ini maupun motifnya,” kata Grethe Lien Metlid, seorang pejabat kepolisian Oslo.

Anshar al-Islam terdaftar oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris dan termasuk yang dicurigai melakukan aksi bom syahid terhadap pasukan koalisi di Irak.

Brynjar Meling, pengacara Krekar, mengatakan keluarga Krekar sudah diancam sejak dulu dari kalangan nasionalis, terkait dengan aktivitas Mullah Krekar dan kelompoknya di Irak utara”.

“Seluruh keluarga terguncang,” kata pengcara Krekar kepada stasiun berita televisi Norwegia TV2 Nyhetskanalen.

Mullah Krekar, yang nama aslinya Fatih Najmuddin Faraj, mengakui bahwa ia mendirikan Anshar al-Islam pada tahun 2001, tetapi menegaskan ia sudah tidak memimpin organisasi tersebut sejak bulan Mei 2002.

Polisi menjelaskan serangan yang ditujukan kepada Krekar, terjadi di sebuah lingkungan kelas pekerja sebelah timur Oslo, pada dini hari.

Beberapa tembakan, ditembakkan dari sebuah jalan tertutup di luar lantai lima apartemen.

Polisi mengatakan lima orang -- termasuk Krekar, istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuan dan mantunya -- berada di apartemen pada saat itu.

Mullah Krekar (53) telah tinggal di daerah tersebut dengan keluarganya sejak tahun 1991.

Ia telah diperintahkan untuk dideportasi dari Norwegia pada 2005 setelah pemerintah menyatakan dia merupakan ancaman keamanan nasional, tapi pihak berwenang menolak untuk mengusir dia karena situasi keamanan di Irak. (eramuslim.com)

HAITI -- Selasa lalu (19/01), sekelompok muslim dari komunitas Islam di Karibia, tiba di Port-au-Prince dengan membawa bantuan.

Pemimpin rombongan tersebut berkisah kepada caribbeanmuslims.com pengalamannya di Haiti: “Kami tiba di Haiti dengan selamat. Waktu itu kami menetap untuk sementara di Masjid At-Tauhid di Port-au-Prince.”

“Kami lantas segera bergerak, karena kami tahu saudara-saudara kami tidak memiliki makanan dan air yang cukup, sedangkan kondisi di kota sendiri luluh lantak. Siang dan malam, kami lihat orang-orang berdiri di antrian untuk mendapatkan minyak tanah.

“Saudara-saudara muslim waktu itu membantu kami membongkar truk yang membawa bantuan. Mereka, istri-istri dan anak-anak mereka senang sekali melihat makanan dan minuman. Melihat kami, mereka menangis seraya bertakbir “Allahu Akbar!” Mereka ternyata sedang menunggu kami sepanjang hari. Setelah pembongkaran, kami melaksanakan salat Isya’ secara berjamaah. Semoga Allah membantu kami semua!

Pada pagi hari tanggal 20 Januari terjadi lagi gempa susulan dengan kapasitas 6.1 S.R.. “Saat itu kami berbaring untuk beristirahat setelah salat subuh, tapi  tiba-tiba kami dibangunkan oleh getaran. Semua orang mulai meneriakkan syahadat dan bergegas ke jalan. Segala puji bagi Allah, beberapa bangunan di dekat masjid runtuh, tetapi masjid tetap berdiri kokoh. ”

Masjid di Port-au-Prince saat itu berubah menjadi tempat penampungan bagi umat Islam dan untuk orang-orang non Islam. Mereka yang tidak betah di masjid, tinggal di tenda-tenda di sekitar masjid.

Banyak orang yang terluka dan membutuhkan perawatan medis, makanan dan air. Beberapa organisasi muslim non-pemerintah sebenarnya sudah mengirimkan bantuan, tetapi ternyata belum cukup untuk semua.

Di masjid At-Tauhid, anggota-anggota organisasi bantuan juga mencoba menemui saudara-saudara muslim Haiti dan mengajak mereka mengobrol.

Abu Bakar, salah seorang korban selamat bercerita bahwa gempa telah menewaskan adiknya. Adiknya itu ditemukan di bawah reruntuhan dalam keadaan tidak bernyawa.  Dia masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Abu Bakr sendiri sekarang tinggal di dalam masjid.

Situasi memang menyulitkan. Tidak cukup makanan, pakaian dan obat-obatan. Sedangkan defisit terbesar adalah air minum.

Di Haiti, mayat-mayat tergeletak di pinggir jalan. Tetapi, sebagai suatu peraturan, mayat-mayat ditempatkan dalam bangunan khusus, yang menggantungkan tanda: “Di sini mayat.” Banyak orang yang tidak menerima bantuan, sebagian besar bantuan kemanusiaan masih di bandara dalam kontrol PBB. (muslimdaily.com)

JAKARTA -- Sebanyak lima aksi unjuk rasa akan digelar di berbagai tempat di wilayah DKI Jakarta, Senin, sehingga para pengguna jalan diimbau tidak melalui lokasi demo guna menghindari potensi kemacetan.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin pagi, kelima aksi tersebut diagendakan berlangsung di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Unjuk rasa pertama dijadwalkan terjadi di depan Kementrian Keuangan di Jalan Dr Wahidin, Jakarta Pusat, pada sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada jam yang sama, demonstrasi juga rencananya dilakukan satu kelompok massa di dua tempat, yaitu di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jalan Sisingamangaraja dan di depan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Aksi ketiga akan dilaksanakan di depan Kementrian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, pukul 09.30 WIB.

Demonstrasi keempat diagendakan berlangsung di Kantor Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran Jakarta Pusat, pukul 11.00 -- 12.30 WIB.

Terakhir, unjuk rasa akan digelar di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, yang dijadwalkan dimulai sejak sekitar pukul 12.30 WIB.

Setelah dari depan Istana, para pengunjuk rasa tersebut juga direncanakan melanjutkan aksinya antara lain di depan Gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

TMC tidak menyebutkan tuntutan atau nama kelompok yang akan menggelar berbagai aksi tersebut. (antaranews.com)

JAKARTA -- Ketua Forum Komunikasi Rumah Singgah DKI Jakarta Agusman menyebutkan, 90 persen anak jalanan bersumber pada kemiskinan, sedangkan sisanya karena sebab lain, seperti keretakan rumah tangga atau kenakalan remaja.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak DKI Jakarta Sunarto membenarkan meski dengan angka persentase lebih kecil. ”Sekitar 70 persen anak jalanan disebabkan kemiskinan,” ujarnya, Minggu (24/1/2010).

Menurut dia, setiap tahun jumlah anak jalanan di Jakarta bertambah 20-40 persen. ”Tergantung dari keadaan ekonomi. Kalau musim PHK, bisa naik sampai 40 persen. Kalau ekonomi stabil, tumbuh 20 persen per tahun,” paparnya.

Tahun lalu jumlah anak jalanan ada 12.100 orang, sedangkan tahun 2008 hanya 8.000 orang. ”Dari jumlah tersebut, hanya separuhnya yang tertampung di 35 rumah singgah,” tuturnya.

Lalu, bagaimana cara menihilkan anak jalanan kalau kemiskinan justru berkembang? “Anak jalanan itu kan cuma ikutan atau dampak dari kemiskinan,” tutur Wanda saat dihubungi secara terpisah kemarin.

Hotel prodeo

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait curiga, jangan-jangan pemerintah hendak menihilkan anak jalanan dengan upaya paksa. ”Menggaruk mereka dari jalanan, melemparnya ke panti asuhan seperti melempar para terpidana ke hotel prodeo,” ucapnya saat dihubungi secara terpisah.

Ia berpendapat, sampai sekarang pemerintah masih melihat anak jalanan sebagai sesuatu yang merusak keindahan kota sehingga harus disingkirkan dari pandangan. ”Bukan dipandang sebagai korban kemiskinan yang harus dibantu dan dientaskan,” ucap Arist.

Pengamen jalanan yang mangkal di Terminal Bus Pulo Gadung, Jakarta Timur,  Anggi Setiawan (17) dan Ilham Maulana (14), berpendapat, panti-panti apa pun namanya memang tidak lebih dari penjara. Ketakutan anak-anak jalanan adalah ketika mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke Panti Kedoya di Jakarta Barat atau Cipayung di Jakarta Timur. “Di sana penghuni baru akan menjadi budak, bahkan dipukuli penghuni lama,” kata Anggi.

Oleh karena itu, anak-anak jalanan lebih suka menghilang saat ada razia. Impian paling buruk adalah saat anak jalanan harus menghuni rumah tahanan di Tangerang. ”Kawan-kawan yang pernah menghuni rumah tahanan di Tangerang banyak cerita tentang penyiksaan yang dilakukan sesama tahanan di sana,” ujar Anggi. Karena itu, ”Yang terpikir pertama saat ada razia adalah lari!” kata Ilham.

Arist menduga, minimnya pendapatan yang diterima para pengelola panti membuat mereka melakukan pembiaran dan malas memberikan perhatian. Jumlah dana bantuan dari pemerintah yang diterima para pengelola rumah singgah swasta lebih minim lagi.

”Dari 35 rumah singgah di Jakarta, sekarang hanya 10 rumah singgah yang mendapat bantuan. Bantuannya pun masing-masing cuma Rp 5 juta setahun. Padahal, tahun 1998-2002 pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 80 juta setahun kepada setiap rumah singgah,” ungkap Agusman. Kini, ”Nyaris 100 persen kami mencari dana sendiri. Sisanya dari pemerintah,” ujar pengelola rumah singgah Bala Renik di Cakung, Jakarta Timur, itu.

Masih percaya bahwa tahun 2011 tidak ada lagi anak Indonesia yang tinggal di jalanan? ”Mimpi kali yeeeee…,” kata Wanda sambil tertawa lepas. (kompas.com)