Taufik Kiemas dari Fraksi PDIP akhirnya terpilih sebagai pimpinan MPR RI 2009-2014 pada 3 Oktober malam. Taufiq Kiemas (TK) secara aklamasi terpilih setelah mendapat dukungan besar dari Demokrat, Golkar, dan PPP yang disokong oleh PAN, PKB, Hanura dan Gerindra. Sementara PKS sejak awal menolak TK, karena tetap mengusung Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR di periode ke-2.

Taufiq Kiemas berhasil menduduki kursi Ketua MPR setelah melewati komunikasi politik yang intens dengan partai mayoritas di parlemen yakni Demokrat dan Golkar yang menguasai lebih 45% kursi DPR (Demokrat 26%, Golkar 19%).

Sejak pertengahan Agustus silam, wacana pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah marak dibicarakan. Taufiq Kiemas merupakan nama yang disebut-sebut akan menggantikan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI periode 2004-2009. Hal ini diperkuat oleh komunikasi politik yang intens TK kepada SBY (Demokrat) pasca pilpres 2009. Kemesraan SBY dengan TK semakin tampak ketika mereka berdua melakukan ‘cipika-cipiki’ sesaat selesai menyampaikan pidato kenegaraan di Senayan.

Dalam tulisan berjudul Taufiq Kiemas, Politikus Pembolos Menjadi Ketua MPR RI?, kita sudah melihat gelagat bahwa TK akan mendapat dukungan yang besar dari SBY melalui Demokrat yang menguasai 26% suara parlemen (22% suara MPR). Salah satu alasan SBY memberi dukungan kepada TK (yang sering bolos) adalah untuk mengamankan “kekuatan oposisi” (PDIP) di parlemen.Tampanya SBY memilih TK bukan didasari karena tokoh tersebut rajin datang rapat dan menunjukkan jiwa kenegarawaan. SBY tahu bahwa TK begitu ‘haus’ dengan jabatan prestisius. Hal ini terlihat jelas karena TK secara aktif melakukan lobby politik ke partai koalisi SBY-Boediono, padahal TK berasal dari partai (PDI-P) yang berseberangan dengan SBY-Boediono pada pilpres 2009 silam. SBY dan kita pun tahu bahwa meskipun MPR merupakan lembaga tinggi negara, namun institusi ini tidak memiliki pengaruh politik dan kekuasaan yang besar.

Selama 5 tahun (2004-2009), terbukti MPR dibawah Hidayat Nur Wahid tidak memiliki pekerjaan yang berarti. MPR hanya bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan langsung. Tugas dan wewenang yang lain seperti amandemen UUD 1945 sama sekali tidak pernah dilakukan oleh MPR RI era Hidayat Nur Wahid. Begitu juga wewenang untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden atas usulan DPR apabila Presiden melakukan tindak pidana (seperti korupsi). Jadi, posisi ketua MPR sebenarnya posisi ‘tanggung’. Posisinya tinggi dalam strutur “simbolis ” lembaga negara, namun rendah dalam aktivitas dan ‘pengaruh’nya.

Namanya Saja Politik!

Sejak awal, PKS berharap agar SBY mengarahkan Demokrat untuk mendukung Hidayat Nur Wahid sebagai calon MPR RI periode ke-2. Secara chemistry, PKS merupakan partner sejak 2004. Ketika PKS mendukung SBY menjadi Presiden tahun 2004, maka pada kesempatan yang sama Demokrat mendukung Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR RI 2004-2009. PKS berharap skenario ini dapat berjalan pada periode 2009-2014.

Namun fakta berbicara lain. Setelah kadernya tidak terpilih sebagai pendamping (Cawapres) SBY pada pilpres 2009 kemarin, tentu PKS sangat berharap agar Demokrat mau “menatap wajah” PKS. PKS ingin berkiprah lebih jauh. Jika tahun 2004, PKS mendapat kursi ketua MPR dan kursi menteri, maka setidaknya tahun 2009 harus mendapat kursi wapres (gagal), ketua MPR sekaligus menteri. Namun, fataknya PKS belum mendapat apa-apa.

Dan belajar dari pengalaman terdahulu, SBY pasti memilih sesuatu yang akan menguntungkan dirinya dalam menjalankan pemerintah selama 5 tahun ke depan. SBY ingin menghilangkan potensi munculnya rintangan kebijakan pemerintahnya di periode 2009-2014 oleh kekuatan oposisi. SBY ingin merangkul PDIP, Golkar, atau sekurang-kurangnya mengamankan PDIP dan Golkar dengan cara ‘menyuap’ agar ‘mulut’ mereka tidak ‘berkomat-kamit’. PDIP diberi kursi Ketua MPR, sedangkan untuk Golkar dikondisikan agar Aburizal Bakrie (yang turut menyumbang dana kampanye SBY-Boediono via putranya Anindya Bakrie) menjadi Ketua Umum Golkar. Inilah cara paling aman. PDIP dan Golkar seolah-olah menjadi partai oposisi (tidak diberi jatah menteri), namun sesungguhnya telah diberi jatah “koalisi” kepentingan segelintir petinggi partai yang opurtunius, yang haus dengan jabatan.

Oposisi semu, itulah strategi yang paling jitu untuk “menjinakkan” 2 partai besar diluar koalisi pemerintahan (2 partai lainnya yakni Gerindra dan Hanura, terlalu kecil dan baru). Sementara “koalisi komendur”, merupakan strategi jitu mengendalikan 4 partai koalisi pemerintahan agar tidak ‘gelogok’ mengatur. Jadi, tekanan PKS terlalu kecil bagi SBY dibanding tekanan bila PDIP ‘terlalu liar’ di parlemen (artinya PDIP menjadi opisisi dan dapat menghambat kebijakan pemerintah yang menguntungkan pihak tertentu). Mendukung TK merupakan langkah yang paling menguntungkan. Memberi TK puas, PDIP menjadi tidak solid, dan sekaligus menjewer PKS agar ‘jangan terlalu percaya diri”.

Dan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing partai, maka Golkar dan PPP yang sejak awal ingin memiliki kursi pimpinan MPR akhirnya bergandengan dengan Demokrat mengusung TK dari PDIP. Dan akibatnya, jatah DPD menjadi berkurang tinggal 1. Berikut hasil lobbi politik ketua MPR RI tahun 2009-2014:

* Ketua: Taufiq Kiemas (F-PDIP)
* Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-P.Golkar)
* Wakil Ketua: Melani Leimena Suharli (F-P.Demokrat)
* Wakil Ketua: Lukman Hakim Saifudin (F-PPP)
* Wakil Ketua: Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD)

Selamat kepada ketua dan wakil ketua yang telah terpilih melalui lobby politik penguasa di Senayan!

Catatan :
Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Ketua MPR-ku, Seorang Politisi Pembolos

Masih segar ingatan bahwa pada akhir tahun 2008, Taufiq Kiemas menjadi bahan pembicaraan media tatkala Agoes Condro ‘mengugat’ privilege TK yang terlalu imun. Meskipun TK sering bolos mengikuti sidang bahkan titip absen, namun ia tidak pernah ditegur oleh BK DPR RI. Dalam catatan statistik selama rapat paripurna 2004-2007, TK ternyata sangat malas datang mengikuti sidang paripurna yakni tingkat kehadiran TK hanya 25% (Baca: Daftar Politisi DPR PDIP yang Pembolos). Artinya jika ada 4 kali sidang, maka TK akan bolos selama 3 kali dan hanya hadir 1 kali. Padahal, beliau dan juga anggota DPR lain mendapatkan gaji diatas Rp 40 juta per bulan untuk melaksanakan fungsi DPR (legislasi, budgeting dan pengawasan) yang biasanya dilakukan melalui rapat dan sidang paripurna.

Rendahnya tingkat kehadiran TK, mendapat sorotan sejumlah pihak dan media. Menurut pengamat politik dan dosen Fisipol UGM, Sigit Pamungkas, rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR mengikuti rapat komisi atau rapat paripurna DPR merupakan cerminan politisi busuk. “Itu penyakit politisi busuk karena tidak menjalankan fungsi dasar lembaga legislatif. Nah sekarang mau berperan dalam kebijakan DPR bagaimana orang hadir saja tidak pernah.” (sumber: inilah.com )

Karena terpojok oleh pemberitaan media karena telah lama tidak ‘berkunjung’ ke Senayan, maka pada 21 Oktober 2008, akhirnya TK datang ngantor ke Senayan. Ketika wartawan bertanya dengan nada sindiran pada TK ketika ia keluar dari sidang paripurna 21 Oktober “Tumben nih pak, hadir di sidang?”, dengan santai dan tersenyum TK menjawab. “Malu juga saya dikritik adik-adik.” (sumber: inilah.com)

Jika pak Taufiq Kiemas malu dikritik adik wartawan karena ia adalah politisi yang pembolos, maka adalah hal wajar jika kita juga malu memiliki Ketua MPR yang berasal dari politisi pembolos.

********

Namun, karena pak TK sudah terpilih menjadi pimpinan MPR bersama 4 wakilnya, maka kita hanya berharap agar ‘habit’ malasnya sembuh dan sebaliknya menunjukkan etikad dan sikap yang positif untuk memimpin lembaga yang ‘hanya’ melantik Presiden/Wakil Presiden semata (selama tidak ada perubahan/amandemen UUD 1945). Mungkin kita hanya bisa berusaha berpikir positif bahwa selama ini beliau memang sangat sibuk menerima aspirasi rakyat di berbagai daerah sehingga tidak memiliki waktu hadir di Senayan.

Dan pada kesempatan 5 tahun ini, semoga ia mampu membawa citra MPR, DPR dan DPD yang lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tidak ada lagi anggota DPR/MPR yang bolos apalagi titik absen. Tidak ada mafia undang-undang, begitu juga korupsi dan suap-’menyuap’.

Semoga pak TK mendengar doa dan harapan kita…..

Catatan:
Judul tulisan ini terinspirasi dari film dokumenter Eagle Award yang berjudul “Kepala Sekolahku Seorang Pemulung“. Dalam hal ini, kita lebih bangga memiliki kepala sekolah yang mau mencari nafkah dengan memulung, daripada seorang politisi yang menerima gaji tapi suka membolos.

Sumber :nusantaranews.wordpress.com

Gempa besar berkekuatan 7,6 Skala Richter melantakkan kota Padang dan sekitarnya pukul 17.16 pada tanggal 30 September lalu. Gempa susulan terjadi pada pukul 17.58. Keesokan harinya, 1 Oktober kemarin, gempa berkekuatan 7 Skala Richter kembali menggoyang Jambi dan sekitarnya tepat pukul 08.52.

Adalah ketetapan Allah Swt jika bencana ini bertepatan dengan beberapa momentum besar bangsa Indonesia, dulu dan sekarang:

Pertama, tanggal 1 Oktober merupakan hari pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 yang menuai kontroversi. Acara seremonial yang sebenarnya bisa dilaksanakan dengan amat sederhana itu ternyata memboroskan uang rakyat lebih dari 70 miliar rupiah. Hal ini dilakukan di tengah berbagai musibah yang mengguncang bangsa ini. Dan kenyataan ini membuktikan jika para pejabat itu tidak memiliki empati sama sekali terhadap nasib rakyat yang kian hari kian susah.

Bukan mustahil, banyak kaum mustadh’afin yang berdoa kepada Allah Swt agar menunjukkan kebesaran-Nya kepada para pejabat negara ini agar mau bersikap amanah dan tidak bertindak bagaikan segerombolan perampok terhadap uang umat.

Satu lagi, siapa pun yang berkunjung ke Gedung DPR di saat hari pelantikan tersebut akan mencium aroma kematian di mana-mana. Entah mengapa, pihak panitia begitu royal menyebar rangkaian bunga Melati di setiap sudut gedung tersebut. Bunga Melati memang bunga yang biasanya mengiringi acara-acara sakral di negeri ini, seperti pesta perkawinan dan sebagainya. Namun agaknya mereka lupa jika bunga Melati juga biasa dipakai dalam acara-acara berkabung atau kematian.

Kedua, 44 tahun lalu, tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 merupakan tonggak bersejarah bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Pada tanggal itulah awal dari kejatuhan Soekarno dan berkuasanya Jenderal Suharto. Pergantian kekuasaan yang di Barat dikenal dengan sebutan Coup de’ Etat Jenderal Suharto ini, telah membunuh Indonesia yang mandiri dan revolusioner di zaman Soekarno, anti kepada neo kolonialisme dan neo imperialisme (Nekolim), menjadi Indonesia yang terjajah kembali. Suharto telah membawa kembali bangsa ini ke mulut para pelayan Dajjal, agen-agen Yahudi Internasional, yang berkumpul di Washington.

Gempa dan Ayat-Ayat Allah Swt

Segala sesuatu kejadian di muka bumi merupakan ketetapan Allah Swt. Demikian pula dengan musibah bernama gempa bumi. Hanya berseling sehari setelah kejadian, beredar kabar—di antaranya lewat pesan singkat—yang mengkaitkan waktu terjadinya musibah tiba gempa itu dengan surat dan ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur’an.

“Gempa di Padang jam 17.16, gempa susulan 17.58, esoknya gempa di Jambi jam 8.52. Coba lihat Al-Qur’an!” demikian bunyi pesan singkat yang beredar. Siapa pun yang membuka Al-Qur’an dengan tuntunan pesan singkat tersebut akan merasa kecil di hadapan Allah Swt. Demikian ayatayat Allah Swt tersebut:

17.16 (QS. Al Israa’ ayat 16): “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

17.58 (QS. Al Israa’ ayat 58): “Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz).”

8.52 (QS. Al Anfaal: 52): (Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya.”

Tiga ayat Allah Swt di atas, yang ditunjukkan tepat dalam waktu kejadian tiga gempa kemarin di Sumatera, berbicara mengenai azab Allah berupa kehancuran dan kematian, dan kaitannya dengan hidup bermewah-mewah dan kedurhakaan, dan juga dengan keadaan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya. Ini tentu sangat menarik.

Gaya hidup bermewah-mewah seolah disimbolisasikan dengan acara pelantikan anggota DPR yang memang WAH. Kedurhakaan bisa jadi disimbolkan oleh tidak ditunaikannya amanah umat selama ini oleh para penguasa, namun juga tidak tertutup kemungkinan kedurhakaan kita sendiri yang masih banyak yang lalai dengan ayat-ayat Allah atau malah menjadikan agama Allah sekadar sebagai komoditas untuk meraih kehidupan duniawi dengan segala kelezatannya (yang sebenarnya menipu).

Dan yang terakhir, terkait dengan “Fir’aun dan para pengikutnya”, percaya atau tidak, para pemimpin dunia sekarang ini yang tergabung dalam kelompok Globalis (mencita-citakan The New World Order) seperti Dinasti Bush, Dinasti Rotschild, Dinasti Rockefeller, Dinasti Windsor, dan para tokoh Luciferian lainnya yang tergabung dalam Bilderberg Group, Bohemian Groove, Freemasonry, Trilateral Commission (ada lima tokoh Indonesia sebagai anggotanya), sesungguhnya masih memiliki ikatan darah dengan Firaun Mesir (!).

David Icke yang dengan tekun selama bertahun-tahun menelisik garis darah Firaun ke masa sekarang, dalam bukunya “The Biggest Secret”, menemukan bukti jika darah Firaun memang menaliri tokoh-tokoh Luciferian sekarang ini seperti yang telah disebutkan di atas. Bagi yang ingin menelusuri gais darah Fir’aun tersebut hingga ke Dinasti Bush, silakan cari di www.davidicke.com (Piso-Bush Genealogy), dan ada pula di New England Historical Genealogy Society.

Nah, bukan rahasia lagi jika sekarang Indonesia berada di bawah cengkeraman kaum NeoLib. Kelompok ini satu kubu dengan IMF, World Bank, Trilateral Commission, Round Table, dan kelompok-kelompok elit dunia lainnya yang bekerja menciptakan The New World Order. Padahal jelas-jelas, kubu The New World Order memiliki garis darah dengan Firaun. Kelompok Globalis-Luciferian inilah yang mungkin dimaksudkan Allah Swt dalam QS. Al Anfaal ayat 52 di atas. Dan bagi pendukung pasangan ini, mungkin bisa disebut sebagai “…pengikut-pengikutnya.”

Dengan adanya berbagai “kebetulan” yang Allah Swt sampaikan dalam musibah gempa kemarin ini, Allah Swt jelas hendak mengingatkan kita semua. Apakah semua “kebetulan” itu sekadar sebuah “kebetulan” semata tanpa pesan yang berarti? Apakah pesan Allah Swt itu akan mengubah kita semua agar lebih taat pada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya? Atau malah kita semua sama sekali tidak perduli, bahkan menertawakan semua pesan ini sebagaimana dahulu kaum kafir Quraiys menertawakan dakwah Rasulullah Saw? Semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Wallahu’alam bishawab.

(Ridyasmara)
eramuslim

Sekira pukul 08.10 WIB, jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah diberangkatkan dari rumah orangtuanya ke pemakaman Bulu, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Ratusan pelayat mengiringi keranda Urwah. Mereka meneriakkan kalimat Allahhuakbar berkali-kali.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Jumat (2/10/2009), pelayat beramai-ramai melihat ke langit dan terlihat awan membentuk lafal Allah. Dan teriakan Allahhuakbar pun semaki santer dan membahana.

Sempat terjadi hardikan dari para pelayat yang meminta agar wartawan peliput mematikan kamera sehingga ada beberapa wartawan protes dan ada pula yang adu mulut.

Akhirnya wartawan mengalah dan mengabadikan pemakaman Urwah dari kejauhan.

Doa pemakaman dilaksanakan pukul 08.20 dipimpin oleh Sujono, Kepala Desa Mijen. Dia meminta agar warga memaafkan Bagus Budi Pranoto jika semasa hidup melakukan kesalahan.

“Saya sebagai wakil keluarga Usman meminta agar warga memaafkan almarhum Bagus Budi Pranoto jika semasa hidup melakukan kesalahan,” kata Sujono.

Pelayat yang tumpah ruah sepertinya tak mempedulikan sengatan matahari yang sangat panas. Mereka setia mengikuti prosesi pemakaman.

Pukul 08.30 WIB jenazah Urwah dimakamkan. Tak ada teriakan Allahhuakbar dari pelayat saat jenazah dimasukkan ke liang lahat karena panitia pemakaman meminta agar pelayat tenang selama prosesi pemakaman.

Hingga kini warga masih berkumpul di sekitar rumah orangtua Urwah. Sementara itu petugas Polres Kudus mengamankan pemakaman Urwah.

Sampai saat ini masih terjadi kemacetan jalan yang menhubungkan Kudus dengan Jepara. Puluhan polisi mengatur lalu lintas namun kemacetan masih terjadi.

—560 anggota DPR dan 132 anggota DPD diambil sumpah dan janjinya di ruang Nusantara Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta Kamis (1/10). Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro, mengemukakan, terkait biaya pelantikan anggota DPR dan DPD yang mencapai angka RP 46 miliar, dinilainya terlalu besar. Sementara di saat yang sama, banyak saudara terkena musibah akibat gempa.

“Biaya pelantikan ini terlalu besar. Ini kesan buruk anggota dewan di awal masa pengabdian mereka,” kata Siti.

Siti menambahkan, biaya pelantikan ini sungguh sangat ironis di tengah banyaknya persoalan bangsa ini yang harus dituntaskan. ”Masih banyak rakyat kita yang hidup miskin dan tingkat pengangguran juga meningkat,” lanjut Siti.

Seperti diberitakan, pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 pada 1 Oktober kemarin menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya luar biasa besar. Total biaya untuk pelantikan yang hanya berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar

Senada dengan Siti Zuhro, sebelum ini sejumlah pengamat dan lembaga swadaya masyarakat mengkritik biaya pelantikan calon anggota DPR dan DPD. Mereka menilai, anggarannya memboroskan keuangan negara.

Dalam diskusi bertajuk “Mengkritisi Anggaran Orientasi dan Pelantikan Anggota DPR/DPD Periode 2009-2014″ di Pressroom DPR, Jakarta, Selasa (29/09), beberapa pengamat juga mengecam besarnya anggaran itu. Mereka adalah Arif Nur Alam dari IBC, Ibrahim Fahmi Badoh dari ICW, pengamat politik UI, Arbi Sanit, serta pengamat politik Universitas Hasanuddin, Makassar.

“Biaya pelantikan per anggota DPR-DPD rata-rata sebesar Rp 66,54 juta. Setara dengan 166 kali lipat alokasi Biaya Operasional Sekolah (BOS) siswa-siswi per tahun atau 1.105 kali lipat biaya Jamkesmas/orang miskin,” kata Arif Nur Alam, Direktur Indonesia Budget Center (IBC).

Direktur Indonesia Parliamentary Center, Sulastio, mengkritik biaya mendatangkan keluarga calon terpilih ke Jakarta. Seharusnya, biaya mendatangkan istri atau suami, dan anak ditanggung oleh calon terpilih.

Negara pun tak punya kewajiban menanggung perjalanan keluarga calon terpilih. “Belum menjadi wakil rakyat saja sudah menyulitkan rakyat,” katanya.

Biaya itu, kata Sulastio, harusnya bisa ditekan. Setelah dilantik, para legislator seharusnya langsung berada di Jakarta, sehingga Sekretariat Jenderal DPR dan DPD tak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk mendatangkan para legislator ke Jakarta untuk mengikuti masa orientasi.

Nyatanya, para calon dipulangkan lagi oleh Komisi Pemilihan setelah dilantik, dan kembali didatangkan oleh Sekretariat DPR.

Roy Salam menilai, biaya pelantikan yang terlalu tinggi tak sesuai dengan kondisi sekarang. Apalagi, baru saja terjadi gempa yang mengakibatkan sebagian rakyat di daerah Jawa Barat mengalami penderitaan. “Pelantikan ini tak berempati pada kondisi masyarakat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, acara pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 berlangsung khidmat. Acara yang digelar di ruang Nusantara Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta Kamis (1/10) dimulai pukul 10.00 diikuti 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, dihadiri Wakil Presiden HM Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, perwakilan Negara sahabat dan undangan, termasuk keluarga para anggota DPR dan DPD.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhalangan hadir karena masih dalam rangkaian acara di Amerika Serikat pasca mengikuti pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G-20.

www.hidayatullah.com

Seorang pemrotes, Kamis melemparkan sepatu ke ketua IMF (Dana Moneter Internasional) Dominique Strauss-Kahn ketika ia berpidato di hadapan mahasiswa unversitas di kota terbesar Turki, Istanbul.

Seperti dikutip Antara, pemrotes itu diduga adalah mahasiswa, yang meneriakan “IMF, Keluar dari Turki!” ketika ia melemparkan sepatu olahraga , yang jatuh dekat ketua IMF itu , kata seorang saksi mata koresponden AFP.

Pemrotes itu segera digiring keluar ruang pertemuan oleh petugas keamanan. Taktik melemparkan sepatu itu pertama kali digunakan di Irak tahun lalu terhadap Presiden Amerika Serikat George W.Bush dan sejak itu terjadi beberapa aksi protes serupa itu.

Warga Padang, Sumatera Barat, menyaksikan 2 fenomena alam yang aneh. Matahari berbentuk cincin yang dikelilingi pelangi dan awan yang menyerupai lafadz Allah menghiasi langit kota yang baru diguncang gempa 7,6 skala richter tersebut.

Pantauan detikcom, matahari berbentuk cincin tersebut terjadi pada pukul 11.00 WIB. Warga yang sedang sibuk mencari jenazah kerabat mereka di RS M Djamil, Padang, sempat terkagum-kagum melihat fenomena tersebut.

“Bagus banget, Masya Allah,” kata salah seorang warga, Supriyadin, Jumat (2/10/2009).

Sejam kemudian, warga kembali melihat fenomena aneh. Awan berbentuk tulisan Allah membentang di langit Padang yang cerah.

Sontak hal ini membuat warga kembali terkagum. Di tengah kondisi sulit, mereka memperoleh tanda-tanda alam yang diharapkan menjadi berkah.

“Mudah-mudahan ini tanda kebesaran Allah dan gempa tidak akan terjadi lagi,” kata Endang, salah seorang warga Padang Timor.

* Gambar diatas hanya ilustrasi

Kemacetan panjang terjadi di Desa Silaing, Padang Panjang, Sumbar. Jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi ke Padang dan sebaliknya ini macet total akibat longsor yang menimbun badan jalan. Kemacetan semakin diperparah dengan kehadiran truk TNI yang minta didahulukan dengan cara melawan arah.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (2/10/2009) pukul 13.20 WIB, jalur padat ini diantre ribuan kendaraan dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi sepanjang 4 km, begitu pula arah sebaliknya. Karena ada timbunan longsor, maka sistem buka tutup harus diberlakukan pada jalur ini.

Kemacetan semakin sulit diatasi karena kehadiran 2 truk Zeni Bangunan (Zebang) milik TNI Angkatan Darat yang tidak mau mengalah dan ingin didahulukan.

2 Truk yang hendak ke Padang itu akhirnya menerobos masuk jalur yang berlawanan sehingga kemacetan bertambah parah. Arus lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi yang seharusnya lancar menjadi macet.

Karena tetap saja terjebak macet, pengemudi truk TNI terlihat marah. Dia turun dari truk dan memerintahkan seluruh kendaraan dari arah Padang menuju Bukit Tinggi untuk minggir. Para pengendara pun mengalah.

Indonesia baru saja berduka dengan terjadinya gempa di Padang, Sumatra Barat hingga menghilangkan ratusan nyawa. Namun rasa duka tak terlihat di DPD, DPD malah terkesan menghamburkan uang dengan cara merengek-rengak kepada Sekjen DPD layaknya anak kecil.

“Pimpinan, besok kita cek out hotel pukul 2 siang, kalau kita sampai saat ini masih berada disini bagaimana kita mau cek out. Kita tidak puya waktu untuk siap-siap,” protes salah satu anggota DPD, di sela-sela rapat paripurna DPD, di Gedung Nusantara V DPD, Jakarta, Jumat (2/10).

Mendengar protes dari anggota DPD, Wakil Ketua DPD sementara Percha Leanpuri mengatakan “Berdasarkan informasi dari sekjen, penginapan akan diperpanjang sampai tanggal 4 (Oktober),” ujarnya.

Jawaban Percha langsung membuat para anggota bergembira hingga tangan mereka pun bertepuk tangan. Tidak hanya itu suara sorak gembira pun terdengar “Yei yei yei,” ucap mereka. Namun rengekan itu pun tidak berhenti disana, anggota DPD yang lain pun melontarkan permintaannya, “Jangan cuma penginapan saja yang lain juga dong,” cetusnya.

Ada juga yang meminta makan kepada Sekjen dengan cara melontarkan pantun.” Malam semakin larut, perut semakin lapar. Sekjen mengerti dong,” cetusnya.

Selain itu, ada juga yang mengatakan “Sekjen air putih pun sudah habis tolong Sekjen diusahain,” tambahnya.

JAKARTA – Kelainan di dubur Noordin M Top, bukan berati gembong teroris tersebut memiliki kelainan seksual. Menurut Abu Wildan, mantan pentolan Jamaah Islmiyah, Noordin tidak menunjukan adanya penyimpangan seksual.

“Enggak ada kelainan seksual, dia orangnya baik,” ujar Abu Wildan yang sempat satu pesantren dengan Noordin kepada okezone, Jumat (2/10/09).

Menurut Wildan, dirinya tidak diperkenakan untuk melihat terakhir kali jenazah Noordin. “Saya mau melihat mayatnya, tapi tidak diperbolehkan,” tandasnya.

Dia juga terkejut ketika tahu bahwa jenazah Noordin sudah dibawa pulang ke Malaysia. “Rencananya saya mau melihat jasadnya hari ini, saya juga mau bertemu dengan istri-istrinya di Jakarta,” ujar Abu Wildan.

Setelah tiba di Malaysia, Abu Wildan juga belum mengetahui siapa yang menjadi imam untuk menyolati jenazah Noordin. “Saya belum mengetahui itu coba tanya saja lebih jelasnya ke Nasir Abbas,” tegasnya.

Ikhwal adanya kelainan fisik tersebut ditemukan pertama kali oleh tim forensik Mabes Polri. Dr Mun’im Idris, ahli forensik RSCM, mengaku mendapat laporan ada kelainan pada tubuh Noordin.

Hanya saja pria yang gemar memakai topi itu menolak merinci kelainan apa yang dia maksud. Belakangan Mun?im menyebut Noordin biasa disodomi karena ada kelainan bentuk di dubur pria asal Johor itu. Sementara itu, juru bicara keluarga Noordin menyatakan tidak mungkin Noordin mengidap kelainan seks. Namun, mereka akan menutup mata terhadap fakta yang ada.(ram)

(mbs)

Kematian Noordin M. Top masih menjadi misteri sekaligus kontroversi. Penggerebekan Detasemen Khusus 88 Antiteror di Jebres, Solo (17/9/2009) berlangsung tanpa liputan media massa. Tidak seperti biasanya yang penuh sorotan kamera wartawan. Tapi hasilnya, setelah dilansir polisi, ternyata justru memancing perdebatan. Polisi haqqul yaqin salah satu jenazah yang tertembak di lokasi adalah Noordin berdasarkan pemeriksaan sidik jari dan tes DNA. Namun, pengamat terorisme, Dynno Chressbon memperoleh informasi kunci dari kerabat Noordin, dan kontan meragukannya. Keraguan juga diperlihatkan mantan aktivis Darul Islam, Al-Chaidar dan Wakil Ketua Komisi III DPR, Soeripto.

Bila kita refleksi ke belakang, suasana mencekam sangat terasa bagi warga sekitar lokasi penyergapan, karena serangan berlangsung di pekan terakhir Ramadhan. Warga baru saja menunaikan shalat tarawih, tiba-tiba puluhan aparat mengepung rumah Agus Susilo di desa Kepuhsari, Mojosongo. Di dalamnya tak hanya ada empat lelaki tersangka teroris, melainkan juga ada seorang perempuan sedang hamil tua, Puteri Munawaroh, isteri Susilo sang tuan rumah. Sebagaimana peristiwa penyergapan di Temanggung, Jatiasih dan Wonosobo, kita sekali lagi menyaksikan kebrutalan aparat Polri.

Apa sesungguhnya misi yang dikejar aparat, sehingga harus menembak mati keempat tersangka: Bagus Budi Santoso (alias Urwah), Aryo Sudarso (alias Aji), Agus Susilo (alias Adib), dan sosok yang disangka Noordin? Apakah aparat sedang menerapkan prinsip penghukuman tanpa proses peradilan, ataukah sedang mengalami disorientasi karena isu terorisme yang bercabang kepentingan? Sebagian warga yang kritis mulai meragukan bahwa kelompok teroris itu benar-benar berbahaya, sebab mereka tidak melihat upaya optimal aparat untuk melumpuhkan, misalnya, dengan menggunakan gas air mata dan bom pembius.

Keanehan Operasi Densus

Keganjilan sudah terasa sejak detik pertama penyergapan. Menurut laporan petugas keamanan yang memeriksa kondisi korban, semua tersangka tewas karena luka tembak sekitar pukul 00.00 – 00.30 tengah malam (Republika, 17/9/2009). Setelah itu terjadi kebakaran akibat tertembaknya tabung tanki motor yang terkena peluru atau ledakan bom TNT yang dilemparkan aparat.

Anehnya, setelah kondisi senyap akibat kebakaran justru terdengar berondongan peluru sampai jam enam pagi diselingi jeda beberapa kali. Apa sebenarnya yang ditakutkan 15 aparat Densus yang mengepung rumah itu dan puluhan petugas yang mengamankan lokasi dari keingintahuan wartawan dan warga sekitar? Apa benar Noordin hendak meledakkan diri?

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sendiri akhirnya menyatakan bahwa Noordin tertembak peluru aparat, sehingga terbukti dia tidak terlalu nekad seperti digembar-gemborkan pengamat. Senjata yang ditemukan pun hanya sepucuk pistol baretta, senapan M-16 lengkap dengan amunisinya dan granat tangan, serta bahan peledak sebanyak 200 kilogram. Tak ada rompi anti peluru yang biasa dikenakan Noordin, dan tidak semua tersangka di dalam rumah itu bersenjata yang mungkin mengancam keselamatan petugas.

Melihat fakta yang gamblang itu, Komnas HAM melontarkan kritik keras. “Penanganan terhadap kasus terorisme sudah banyak sekali dilakukan, seharusnya Polri tidak boleh arogan dengan skenarionya sendiri. Polri harus mempertimbangkan semua masukan. Yang disesalkan adalah perlakuan Polri yang terlalu vulgar,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Ridha Saleh (Detikcom, 17/9/2009).

Pandangan serupa dinyatakan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, yang mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). “Kalau mampu menangkap teroris hidup, poinnya lebih bagus,” simpul Umar. Selama ini para teroris selalu tewas di tangan petugas, sehingga latar belakang aksi mereka tidak terungkap. Pertanyaan penting semisal apa benar mereka ingin mendirikan negara Islam dan sebagainya, belum terjawab.

Karena itu, Umar berharap aksi Densus 88 di Solo kali ini bukan merupakan pengalihan isu yang bersifat politis. Sebab, publik sedang dicekam isu petinggi Polri yang terlibat penggelapan dana Bank Century dan kemudian melakukan balas dendam dengan menangkap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kredibilitas Polri sebagai institusi sedang dipertanyakan, termasuk pula integritas kepemimpinan nasional yang seyogyanya mengarahkan aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan prinsip imparsial dan akuntabilitas publik.

Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW (Indonesian Corruption Watch), Emerson Yuntho, kesal karena berita penggerebekan teroris mengalihkan perhatian masyarakat dari upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. “Jangan sampai kita terlena dengan berita teroris, sehingga melupakan DPR yang sedang ngebut membahas dan akan mengesahkan RUU Tipikor,” jelas Emerson. Baginya, koruptor adalah teroris sejati (the real terrorist), karena teroris cuma bisa merusak satu-dua bagian saja, tapi koruptor menimbulkan destruksi yang besar dan sistemik bagi bangsa ini.

Karunia atau Bencana

Penetapan waktu penyergapan Densus memiliki efek khusus sebagaimana pemilihan waktu operasi oleh kelompok teroris. Kapolri menyatakan di depan khalayak wartawan bahwa di bulan penuh berkah (Ramadhan), bangsa Indonesia diberi ‘karunia’ dengan tertangkapnya para teroris. Insiden itu karunia atau bencana? Karena, masyarakat menangkap pesan yang keliru bahwa aparat penegak hukum ternyata lebih memilih eksekusi langsung tanpa proses peradilan, dengan demikian terjadilah gejala impunitas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri bersyukur dan menyambut gembira keberhasilan Densus 88 melumpuhkan Noordin Top dan kelompoknya. Hal itu terlihat dalam dialog santai dengan wartawan di Istana Negara. Menurut SBY, Noordin dan Azahari, selama ini telah mengotaki serangkaian pengeboman di Tanah Air. Karena itu, tewasnya kedua tokoh itu diharapkan membuat situasi keamanan makin kondusif.

Tugas untuk memerangi teroris akan terus dilanjutkan, kata SBY, yang akan dilantik pertengahan Oktober nanti untuk periode kedua. Tak ada nada keprihatinan atas jatuhnya korban dalam pernyataan itu, apalagi koreksi atas tindakan Densus yang eksesif. Seakan itu menunjukkan bahwa pemerintah telah mengetahui segala rencana aksi kontra-terorisme yang dijalankan Densus di lapangan, dengan segenap resiko pelanggaran HAM dan rusaknya kredibilitas pemerintahan baru hasil pemilu 2009.

Hal itu berbeda dengan sikap pemerintah Malaysia, seperti terlihat dari pernyataan Mendagri Hishammuddin Hussein, yang menyesalkan kematian Noordin Top. Menurut Hishammuddin, seandainya Noordin masih hidup, maka ia bisa masuk program rehabilitasi untuk memperbaiki perilakunya. Hisham mengakui, perbuatan yang dilakukan Noordin memang salah, sehingga hukuman berat harus dijatuhkan. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi proses rehabilitasi sebagaimana dijalankan terhadap kelompok militan lain (The Star, 18 September 2009).

UU Antiterorisme yang diterapkan di Indonesia tak seketat ISA Malaysia atau USA Patriot Act, namun perilaku aparat Densus ternyata sama kerasnya. Densus yang bergaya ‘militeristik’ telah mengaburkan kebijakan kontra-terorisme yang komprehensif. Aksi ofensif sebenarnya hanya salah satu aspek, dan bukan faktor utama, dalam kebijakan kontra-terorisme.

Paul R. Pillar (dalam Howard dan Sawyer, 2004) menyebut kebijakan kontra-terorisme yang efektif sekurang-kurangnya menyangkut empat faktor: kondisi sosial yang memotivasi lahirnya aksi kekerasan, kemampuan individu/kelompok untuk melakukan kekerasan, perhatian teroris terhadap target yang diincarnya, dan sistem pertahanan untuk mencegah aksi teror berkelanjutan.

Aksi ofensif seperti penyergapan dan penembakan Densus 88 mungkin menekan kapabilitas dan intensi kelompok teroris, tapi tak berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial dan pemantapan sistem pertahanan. Kondisi sosial yang rawan tercermin dari makin maraknya radikalisasi akibat tindakan aparat yang malfungsi. Sementara sistem pertahanan-keamanan sering terabaikan, misalnya: pembenahan badan intelijen agar bekerja demi kepentingan nasional dan terbebas dari intrik politik, kontrol terhadap peredaran senjata dan bahan peledak, reformasi di bidang imigrasi dan administrasi kependudukan, serta hubungan diplomatik yang setara dan produktif.

Kado Misteri

Dalam konteks itu, Presiden SBY tak cukup hanya bersyukur dengan kado lebaran yang memprihatinkan: empat jenazah tersangka teroris dan seorang ibu hamil yang terluka parah. Lebih bermartabat, apabila tersangka teroris tertangkap hidup dan segera diadili. Peristiwa ini akan menandai: apakah pemerintahan baru yang dipimpinnya tetap melindungi seluruh warga negara atau justru mendiskriminasi kelompok tertentu? Stigma teroris kini sama kejamnya dengan label komunis dan ekstrem kanan atau ekstrem kiri di masa Orde Baru.

Kado lebaran yang mengerikan itu akan membuktikan: apakah kepemimpinan SBY pada periode kedua benar-benar efektif mengendalikan seluruh aparatus negara agar bekerja sesuai fungsinya di alam demokrasi atau segelintir oknum aparat memanfaatkan kelemahan pimpinan untuk melindungi kejahatan mereka? Kebijakan kontra-terorisme, seperti dirumuskan Marta Crenshaw (2001), merupakan produk dari dinamika politik di dalam dan luar pemerintahan, termasuk persaingan antara badan dan elite pemegang keputusan.

Dalam jumpa pers, Kombes Petrus Reinhard Golose, Kepala Unit V dan Cybercrime di Mabes Polri mengungkapkan isi laptop Noordin yang ditemukan dalam penyergapan. Ia menyebut rekaman video pelaku bom Marriott dan Ritz Carlton (Dani dan Nana) serta surat tersangka yang masih buron, Syaifuddin Zuhri, sebagai digital evidences. Itu bukti untuk kesalahan siapa, karena pelaku utama sudah tewas, kalau benar Dani dan Nana faktanya? Apakah itu alibi bagi Densus 88 untuk menyergap dan menembak mati Syaifuddin dan Syahrir yang sampai sekarang masih buron? Apakah polisi bersungguh-sungguh mengumpulkan bukti kejahatan teroris agar dapat diperiksa dalam proses peradilan yang jujur, atau untuk membenarkan tindakan ofensif di luar batas? Putusan peradilan yang memvonis mati tiga tersangka Bom Bali I (Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra) sangat berbeda substansinya dengan eksekusi terhadap Azahari, Noordin dan tersangka lain yang belum dibuktikan kesalahannya.

Apapun alasan aparat untuk mengungkap isi laptop yang misterius asal-usulnya itu, Dynno Chressbon tetap meragukannya, karena Noordin selama ini tidak pernah diketahui membawa laptop. Masyarakat juga terusik, bagaimana mungkin buron kelas kakap dalam pelariannya masih punya waktu untuk mendokumentasikan semua aksi terornya dalam sebuah laptop. Apalagi tujuan dokumentasi itu, menurut polisi, hanya untuk proposal mencari dana. Terorisme di Indonesia memang penuh misteri, terutama terkait siapa dalang (mastermind) dan penyandang dananya. ***

*)Oleh: Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Reform)

Penulis adalah alumni S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura dan partisipan Advanced Course on Counter-Terrorism (2007). Email: sapto.waluyo@gmail.com.

Apa yang aneh dengan kedatangan Miyabi? Ya, apa yang aneh dengan bintang porno asal Jepang itu? Seperti diketahui, Miyabi santer diberitakan akan ke Indonesia. Bukan sekadar kunjungan biasa, tapi membintangi film Indonesia yang sedianya berjudul “Menculik Miyabi” disutradarai oleh Rako Prijanto dan naskah filmnya ditulis oleh Raditya Dika yang tenar dengan buku “Kambing Jantan.”

Siapa Miyabi? Bagi yang belum tahu, mungkin dengan adanya pemberitaan superbesar dan heboh sekarang ini, orang menjadi semakin penasaran terhadap perempuan berusia 23 tahun itu. Miyabi yang bernama asli Maria Ozawa sudah sangat terkenal di seantero Asia berkat film-filmnya yang saru. Di Indonesia, film-filmnya dijajakan di lapak pinggir jalan, di depan sekolah-sekolah SD ataupun hanya beberapa meter di depan masjid.

Banyak tanggapan sehubungan dengan kedatangan Miyabi yang dibayar amat sangat mahal oleh rumah produksi Maxima Pictures. Yang paling santer dan paling banyak diekspos oleh media adalah para selebriti Indonesia. Jelas, beragam pula tanggapannya.

Ada yang mengatakan bahwa kedatangan Miyabi sebagai alat promosi Indonesia pada dunia internasional, ada pula yang berpendapat Miyabi bisa dijadikan sebagai role model atau motivasi perempuan Indonesia untuk lebih baik lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa silakan Miyabi datang ke Indonesia, tapi jangan pernah berbuat macam-macam alias bermain film porno. Malah, sebagian juga mengatakan bahwa setiap laki-laki pasti pernah menonton Miyabi—suatu perkataan yang amat gegabah, karena laki-laki di Indonesia ini masih banyak yang sholeh dan tidak pernah sekalipun nonton film-film seperti itu.

Tragedi Miyabi sebenarnya sama seperti peristiwa penerbitan majalah Playboy beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, ketika Playboy akan terbit, banyak pro-kontra. Bahkan ketika banyak pihak menentang penerbitan majalah yang berafiliasi terhadap Hugh Hefner di AS ini, toh sampai sekarang majalah ini tetap saja terbit dan terus beredar di mana-mana. Tak ada lagi perjanjian tak akan dijual sembarangan, karena siapapun bisa melihat Playboy dijual di kios majalah di manapun, dan tak peduli bahkan anak kecil pun membelinya.

Penerbitan majalah Playboy yang identik dengan segala sesuatu yang cabul di negeri yang berpenduduk Muslimnya terbanyak di dunia sungguh suatu musibah. Ketika itu, peristiwa ini menghias headline hampir di semua media negara Arab dan Asia, dan beberapa lagi di Barat. Ulama-ulama dunia menyampaikan keprihatinannya sekaligus mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Terutama berkaitan dengan rakyat Muslim negeri ini yang cenderung diam.

Sekarang, peristiwa Miyabi juga adalah tragedi. Disebut tragedi, karena hanya untuk sebuah film komedi yang katanya tak akan berbau sara, yang disebutkan tak ada pornografinya sama sekali, Indonesia sampai harus mendatangkan seorang bintang porno dari Jepang dan sudah sangat terkenal di dunia, mengeluarkan sekian banyak dana, sementara rakyat Indonesia tengah menjerit karena harga-harga (akan segera) naik, dari listrik, elpiji, sembako sampai jalan tol. Dan ala kuli haal, film komedi Indonesia sekarang ini, kebetulan, hampir berbau dan bahkan dekat dengan esek-esek!

eramuslim

November mendatang, ibu-ibu Indonesia akan mendapat kado istimewa berupa film bertajuk Emak Ingin Naik Haji. Memang, film ini tak hanya patut ditonton oleh kaum hawa, namun, film keluarga ini juga layak disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.

Mizan Productions yang sukses menghadirkan Laskar Pelangi dan Garuda di Dadaku bekerja sama dengan Smaradhana Pro meluncurkan Emak Ingin Naik Haji, sebuah film drama religi yang mengangkat berbagai nilai kehidupan: kegigihan, ketulusan, kasih sayang, semangat berbagi, berserah diri, dan berbagai nilai indah lainnya yang mungkin saja terlupakan oleh sebagian besar dari kita.

Emak Ingin Naik Haji bercerita tentang Emak, seorang wanita paruh baya yang dengan gigih berusaha untuk dapat mewujudkan impiannya, yaitu pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan haji. Kehidupan Emak sehari-hari hanya bergantung pada hasil jualan kue yang dititipkan di warung atau pesanan orang. Kalau beruntung, ada juga sedikit tambahan uang dari Zein, anak Emak satu-satunya yang berjualan lukisan keliling hasil karyanya sendiri.

Walaupun Emak tahu bahwa naik haji adalah salah satu hal yang mungkin sulit diraih, tetapi Emak tidak putus asa, dia tetap mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk disetorkan ke tabungan haji di bank. Zein, yang melihat kegigihan Emak tersebut, juga berusaha dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan keinginan Emak. Apakah ada jalan bagi Emak agar keinginannya terwujud?

Kelanjutan cerita ini dapat kita saksikan saat film Emak Ingin Naik Haji ini dirilis di bioskop pada 12 November mendatang.

Emak Ingin Naik Haji digarap oleh Aditya Gumay yang mengadaptasi sebuah cerpen berjudul sama yang ditulis oleh Asma Nadia pada 2007. Aditya mengakui, saat pertama kali membaca cerpen tersebut, ia tak kuasa menitikkan air mata dan ingin mewujudkannya dalam layar lebar. Ia pun kemudian bekerja sama dengan Adenin Adlan untuk menggarap skenario Emak Ingin Naik Haji hingga rampung pada Januari 2008.

Beberapa artis senior terlibat dalam film Emak Ingin Naik Haji. Sebut saja, Aty Kanser yang berperan sebagai Emak, Didi Petet, Niniek L. Karim, Henidar Amroe, Cut Memey, dan Reza Rahardian yang populer setelah berakting dalam film Perempuan Berkalung Sorban.

Meski dibuat dengan biaya minim, produser Emak Ingin Naik Haji, Putut Widjanarko, meyakinkan bahwa film ini tak kalah berkualitas dengan dua film sebelumnya yang sukses diluncurkan Mizan Productions. Keunggulan Emak Ingin Naik Haji adalah tema sosial yang mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat. Lebih khususnya, Emak Ingin Naik Haji menyentil fenomena sosial keluarga muslim yang hidup berkecukupan dan dapat berkali-kali naik haji sementara banyak keluarga muslim lain yang tak mampu menunaikan rukun Islam kelima tersebut atau harus bersusah payah menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan impiannya pergi haji.

Emak adalah representasi dari kelompok masyarakat yang sangat merindukan Mekah, tetapi karena persoalan finansial, maka pergi haji menjadi sebuah hal yang sangat jauh di awang-awang. Sementara Juragan Haji, yang diperankan oleh Didi Petet, bersama keluarganya dengan penuh kemudahan dapat melakukan ibadah haji dan umroh kapan saja mereka inginkan. Adapula Pak Joko, yang memaksakan diri untuk pergi haji karena ingin memamerkan titel hajinya untuk meraup suara pada pemilihan umum.

Aty Kanser yang berperan sebagai Emak di film ini mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam film tersebut adalah karena ingin menyemarakkan syiar Islam. “Kalau bukan karena syiar mah, Emak nggak mau ikutan,” ujar Emak Aty Kanser yang kerap berperan sebagai seorang ibu yang tabah.

Sementara itu, Reza Rahardian, yang berperan sebagai Zein, mengatakan bahwa film Emak Ingin Naik Haji adalah kado untuk ibunda tercintanya. Film ini juga mengasah kepiawaian Reza dalam memerankan Zein. Untuk mendalami karakter Zein, Reza mengakui bahwa ia sampai harus bermalam di rumah yang menjadi lokasi rumahnya dalam film. “Saya harus tinggal, menetap, tidur, mandi di lokasi tersebut bahkan setelah semua kru, sutradara sudah pulang semua,” ujar Reza. Reza menambahkan, film Emak Ingin Naik Haji adalah film luar biasa yang membuatnya yakin untuk berperan sebagai Zein saat pertama kali membaca skenarionya.

Aditya Gumay, yang juga bertindak sebagai sutradara, mengakui bahwa saat ini, tim produksi sedang sibuk melakukan shooting di beberapa wilayah di Jakarta dan sekitar pulau Jawa. Bagi Aditya, shooting yang masih berjalan ini banyak mendapatkan kemudahan. Sama seperti penuturannya dalam milis FLP Sumut, Aditya mengungkapkan beberapa kemudahan dalam proses shooting. Salah satunya, ketika kru kesulitan untuk mendapatkan lokasi shooting yang bisa menggambarkan keadaan yang sesuai dengan cerita. Sebuah rumah kumuh milik Emak yang bersebelahan dengan rumah mewah tempat sang juragan haji. Kemudahan tiba-tiba saja muncul ketika salah satu orang tua murid di sanggarnya (Sanggar Ananda, red), menawarkan rumah besar dan rumah kontrakan miliknya. Walhasil, kru pun langsung bergerak mendandani rumah kontrakan itu agar semirip mungkin dengan gambaran dalam cerpen.

Meski tak menargetkan dengan angka, co-producer Emak Ingin Naik Haji, Gangsar Sukrisno, menegaskan bahwa film Emak Ingin Naik Haji adalah film keluarga, sebuah drama religi yang layak dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Film ini pun ibarat oase di tengah padang pasir film bertema cinta yang marak di layar lebar. Kehadiran film ini pun ikut menyemarakkan film bertema religi yang mulai mendapat tempat di masyarakat akhir-akhir ini.

Jenazah gembong teroris, “Noordin M Top”, masih mengejutkan sejumlah pihak. Seharusnya hari pertama penggerebekan, mayat pria beristri banyak itu langsung diumumkan jika ada ciri-ciri sodomi.

“Kalau sekarang sih, orang jadi sulit percaya. Bisa saja dilakukan setelah jadi mayat atau mungkin pembunuhan karakter,” ujar pengamat teroris Al Chaidar kepada detikcom, Kamis (1/10/2009).

Chaidar mengatakan, ketidakpercayaan tersebut karena Noordin merupakan mujahidin. Bahkan sejumlah teman-teman yang pernah bertemu dan mengenal Noordin menyangkalnya.

“Nggak mungkin berbuat seperti itu. Saya sendiri agak sulit menerima itu. Istrinya juga banyak. Kalau biseksual juga nggak mungkin karena waktu dia bersama Imam Samudera, dia selalu minta kamar sendiri,” tegasnya.

Menurut Chaidar, bisa jadi hal ini pembunuhan karakter dari orang-orang yang membenci Noordin. “Teman-teman sudah cerita itu tak mungkin. Kemungkinan pembunuhan karakter karena dia tokoh yang paling dibenci,” imbuhnya.

Ketua MPR periode 2004-2009 Hidayat Nurwahid menyerahkan mobil dinas MPR RI kepada negara. Hidayat berharap mantan anggota dewan laian mengikuti jejaknya.

Hidayat beserta wakil ketua MPR Aksa Mahmud, AM Fatwa, dan Mooeryati Soedibyo menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan Sekretariat Jenderal MPR. Hidayat menyerahkan kunci mobil Toyota Camry hitam masing-masing bernopol RI 6, RI 49, RI 50, dan RI 51.

“Sekarang kita sudah tidak menjadi pejabat negara lagi, maka amanah (mobil) ini dikembalikan kepada negara,” kata Hidayat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Ia mengatakan, mobil adalah amanah yang dititipkan oleh negara untuk digunakan selama menjalankan tugas. Barang-barang inventaris kantor itu pun harus dikembalikan, bukan untuk dimiliki.

“Alhamdulliulah saya masih punya kendaraan pribadi, di luar menjadi pejabat. Kita juga harus mengingatkan bahwa mobil dinas itu bukan hak pejabat,” paparnya.

Jika sudah dikembalikan, maka terserah negara akan diapakan mobi-mobil itu. Ia berharap ke depan, mobil-mobil dinas yang digunakan anggota dewan tidak mewah.

“Mobil itu jangan mewah. Jangan sampai disalahpahami oleh rakyat. Apalagi sekarang banyak bencana, gempa di mana-mana,” pungkasnya.

Hidayat Nurwahid, Antara Urusan Pribadi dan Negara

Ketua MPR Hidayat Nurwahid memang pribadi langka. Berbeda dengan politisi-politisi lain, Hidayat berusaha menempatkan berbeda antara urusan pribadi dan urusan negara. Mengundang Presiden SBY terkait pernikahannya dengan dr Diana Abbas Thalib, merupakan salah satu contohnya.

Hidayat datang ke Istana Kepresidenan menemui Presiden SBY, hari ini, Minggu (20/4/2008). Hidayat datang ke Istana untuk mengundang SBY sebagai saksi pernikahannya pada 10 Mei 2008 mendatang.

Tapi, mengapa Hidayat datang ke Istana hari Minggu? Bukankah ini hari libur? Tapi, itulah menariknya yang dilakukan doktor lulusan Universitas Madinah itu. Bagi Hidayat, pernikahan dirinya dengan Diana adalah urusan pribadi.

“Itulah juga mengapa saya bertemu dengan Pak SBY pada hari Minggu ini, bukan hari kerja. Karena ini adalah urusan pribadi, bukan urusan negara,” tukas Hidayat. Bila hari efektif kerja, Hidayat khawatir akan mengganggu tugas-tugas negara.

Tidak kali ini saja sebenarnya Hidayat memperlihatkan pembedaan urusan negara dan urusan pribadi. Di berbagai kesempatan yang menjadi urusan pribadi, Hidayat terlihat menggunakan mobil pribadi, bukan mobil dinas. Juga tak ada voorijder, padahal dia adalah pejabat tinggi negara.

Termasuk saat berkunjung ke kantor redaksi detikcom beberapa waktu lalu bersama para tokoh PKS menjelang Pilkada Jawa Barat. Dia saat itu, tampak menumpang mobil Toyota Kijang Innova. Mana mobil dinas dan pengawalnya? “Ini urusan pribadi,” kata dia sambil meninggalkan kantor detikcom.

Di tengah duka warga Sumatera Barat yang digoncang gempa 7,6 SR, pelantikan anggota DPR dan DPD menelan biaya hingga Rp 46 M yang merupakan wakil rakyat tak tersentuh hatinya. Sangat ironis, prosesi pelantikan itu tidak sedikitpun menyinggung musibah itu walau dengan ucapan bela sungkawa.

Pantauan detikcom di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2009). Pada saat memimpin sidang pelantikan anggota DPR, Marzuki Alie yang menjadi Ketua DPR sementara tidak sedikitpun menyebut musibah gempa Sumbar. Begitu juga dengan panitia dari pihak KPU dan kesekjenan DPR.

Hal yang sama juga terjadi pada saat pelantikan anggota DPD. Mudaffar Syah dan Perca Leanpuri yang memimpin sidang pelantikan juga tidak menyinggung soal simpati dan empati terhadap korban gempa di Sumbar.

Bahkan saat tiba di bagian pembacaan doa penutup yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub, ternyata juga setali tiga uang. Ali tidak sedikitpun menyebut musibah gempa di Sumbar dalam doanya dan mendoakan para korban agar tabah. Wahai para wakil rakyat … di mana nuranimu …

detik.com