“Kemenangan Obama dari Partai Demokrat, adalah tanda kegagalan Partai Republik. Sekaligus kegegealan Bush memimpin AS,” kata Wakil I Ketua Majlis (Parlemen) Iran Mohammad-Hassan Aboutorabi-Farid.

Beberapa pejabat senior Iran, Rabu (5/11) waktu setempat, mengeluarkan komentar mengenai hasil pemilihan presiden Amerika Serikat. Kemenangan calon presiden dari Partai Demokrat Barack Obama dinilai sebagai tanda kegagalan George W Bush.

“Kemenangan Obama dari Partai Demokrat, adalah tanda kegagalan Partai Republik. Sekaligus kegegealan Bush memimpin AS,” kata Wakil I Ketua Majlis (Parlemen) Iran Mohammad-Hassan Aboutorabi-Farid.

Perubahan seperti itu, lanjutnya, dapat memainkan peran penting dalam hubungan masa depan antara Amerika Serikat dan Asia secara keseluruhan. Begitu juga Timur Tengah secara khusus.

“Jika Washington mengesahkan kebijakan yang sesuai dengan perhatian kenyataan global, itu dapat meningkatkan hubungan dengan negara regional dan dunia Muslim,” katnaya.

Seorang penasihat senior Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Sayyed Ali Khamenei juga menganggap kemenangan Obama dalam pemilihan presiden AS sebagai hadiah dari kegagalan pemerintah Bush.

“Rakyat Amerika harus mengubah kebijakan mereka guna membebaskan diri dari rawa yang dibuat oleh Presiden Bush buat mereka,” kata Haddad Adel, mantan ketua Majlis Iran sebagaimana dikutip IRNA.

Barack Obama akhirnya terpilih sebagai Presiden AS ke 44. Meskipun nama tengahnya menggunakan ” Hussein” namun Obama sudah siap-siap untuk memusuhi umat islam. Seperti Apa janji Kampanye Obama yang akan di terapkan setelah dilantik ?…..Temukan jawabannya disini.

Barack Obama dipastikan akan memenangkan pemilu presiden AS, karena sudah berhasil mengumpulkan dukungan suara lebih dari 270 suara. Itu artinya sudah melewati batas persyaratan perolehan suara untuk dinyatakan menang dalam pemilu.

Seperti diprediksikan media AS, Obama memenangkan suara tambahan di negara bagian New Mexico dan Iowa dan diproyeksikan juga akan memenangkan suara di negara bagian Washington, Oregon, California dan Ohio. Dalam pemilu tahun 2004, Ohio adalah basis kemenangan Partai Republik yang kala itu mengusung George W. Bush.

Namun Benarkan Bergantinya Presien AS Ke-44 ini akan memberikan dampak Positif bagi Umat Islam ? Jawabannya, Tidak.

Dalam Pemilihan presiden AS sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka harus mendapatkan “Restu” Yahudi. Karena kebijakan As tak lepas dari pesanan yahudi.

Berikut Bukti Dukungan Obama terhadap Yahudi dan sentimennya terhadap islam ;

1.Mendukung Israel dan siap menolak Resolusi melalui PBB

Kandidat presiden AS Barack Obama makin menunjukkan keberpihakannya pada negara ilegal, Israel. Juru bicara Obama pada harian bisnis Israel , Globes mengatakan, bahwa Obama berkomitmen untuk meningkatkan bantuan pada Zionis Israel jika ia terpilih sebagai presiden AS dalam pemilu yang akan digelar bulan November mendatang.

“Obama akan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan terkait dengan bantuan dana bagi Israel dan akan mengusahakan agar bantuan itu ditingkatkan sampai 30 milyar dollar dalam jangka waktu 10 tahun,” kata jubir Obama.

Bantuan yang diberikan AS pada Israel kebanyakan diberikan untuk memperkuat militer rezim Zionis itu dan Israel adalah negara yang paling banyak menerima bantuan dari AS untuk kebutuhan militernya, dibandingkan negara-negara lain yang juga menerima bantuan dari negeri Paman Sam.

Sejak 1987, AS menyediakan dana bantuan sebesar 1,8 milyar dollar setiap tahunnya untuk militer Zionis Israel. Jumlah bantuan ditingkatkan menjadi 2,4 milyar dollar per tahun menyusul penandatanganan kesepakatan antara AS dan Israel pada Januari 2001, menjelang akhir masa jabatan presiden Clinton. Tahun 2007, pemerintah AS dibawah Presiden George W. Bush kembali menambah bantuan dana untuk keperluan militer Israel sebesar lebih dari 25 persen. Teroris

Bahkan Obama megatakan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan sekuat tenaga membantu Israel dari ancaman apapun dan akan menolak semua resolusi anti-Israel di PBB.

2.Membantah Pernah Menjadi Muslim.

Sedemikian ‘alergi’nya Barack Obama pada Islam, sehingga harus membuat situs khusus untuk membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya pernah jadi seorang Muslim.

Situs yang beralamat www.fightthesmears.com juga menjawab berbagai keraguan yang dilontarkan banyak orang terhadap patriotisme Obama termasuk pandangan-pandangan isteri Obama tentang ras. Rumor dan keraguan-keraguan itu sudah berlangsung selama setahun dan masih ramai di dunia maya, termasuk dalam selebaran-selebaran milik kelompok konservatif.

Salah satu isu yang dijawab dalam situs tersebut adalah isu yang mengatakan bahwa Obama adalah seorang Muslim. “Senator Obama tidak pernah menjadi seorang Muslim, dan tidak pernah dibesarkan sebagai seorang Muslim. Ia adalah seorang penganut Kristen yang taat, ” tulis situs tersebut.

Untuk meyakinkan, situs itu juga menampilkan foto Obama memegang alkitab saat disumpah menjadi anggota senat. Foto itu untuk membantah rumor yang mengatakan bahwa Obama disumpah dengan al-Quran.

Tim sukses Obama dalam pemilihan Presiden AS kembali menegaskan bahwa Barack Obama bukan seorang Muslim, tapi seorang beragama Kristen.

Ini dikatakan setelah muncul foto Obama mengenakan pakaian tradisional Somalia dan publik menyebutnya sebagai seorang beragama Islam.

3.Tidak Mengakui Palestina dan Tolak Berunding dengan Hamas

Dalam kunjungannya ke wilayah pendudukan Israel di Palestina, kandidat presiden AS Barack Obama menyatakan mendukung Israel untuk tidak bernegosiasi dengan Hamas. Obama juga menuding bahwa perpecahan antara Hamas dan Fatah di Palestina berdampak pada situasi keamanan di Israel, sehingga sulit menciptakan perdamaian di kawasan itu.

Berbicara di depan warga kota Sderot, Obama kembali menegaskan bahwa Israel berhak mempertahankan dirinya dan Yerusalem akan menjadi ibukota Israel. Pernyataan yang pernah dilontarkan Obama bulan Juni lalu dan memicu kemarahan dunia Arab, karena Yerusalem diharapkan akan menjadi ibukota Palestina, jika negara Palestina terbentuk.

Obama juga memuji Presiden Israel Shimon Peres yang disebutnya telah membawa “mukjizat” selama 60 tahun berdirinya Israel. “Kami menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga, bukan hanya rakyat Amerika tapi juga masyarakat dunia atas pengabdian Anda pada negara, ” kata Obama memuji Peres.

Selain bertemu dengan para pejabat pemerintahan rezim Zionis, Obama juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah. Berbeda dengan sikapnya terhadap Israel, Obama terkesan tidak berminat dengan persoalan Palestina. Ia mengatakan bahwa proses perdamaian suram karena perpecahan politik di antara Fatah pimpinan Abbas dan Hamas dan perpecahan itu berpengaruh pada situasi di Israel.

Ada indikasi telah terjadi kesalahpahaman dalam pemberlakuan UU Pornografi dengan mengidentikkan peraturan itu terhadap Islam. Pengidentikkan UU Pornografi itu dengan Islam dilakukan kelompok tertentu agar agama lain melakukan penolakan.

Pahal Pemberlakuan UU Pornografi tidak dapat disamakan dengan proses Islamisasi. Karena UU itu bertujuan semata-mata untuk menjaga moral anak bangsa.

“Moral itu bersifat universal dan bukan hanya ada dalam Islam. Agama lain juga mengajarkan pentingnya menjaga nilai moral,” jelas dosen IAIN Sumatera Utara Ansari Yamamah, MA di Medan, Rabu (5/11).

Menurut dia, ada indikasi telah terjadi kesalahpahaman dalam pemberlakuan UU Pornografi dengan mengidentikkan peraturan itu terhadap Islam. Ia menengarai pengidentikkan UU Pornografi itu dengan Islam dilakukan kelompok tertentu agar agama lain melakukan penolakan.

“Padahal UU Pornografi dimaksudkan untuk menjaga nilai moral yang ada di masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kegiatan yang berbau pornografi. Agama lain juga mewajibkan penganutnya menjaga moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak tepat jika UU APP diartikan dengan kepentingan Islam semata,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai negara yang masih menganut budaya ketimuran, Indonesia sangat wajar memiliki UU Pornografi. Bahkan, negara yang sekuler dan kapitalistis seperti Amerika Serikat dan Belanda pun memiliki UU Anti Pornografi, meski materinya berbeda.

“Indonesia kebablasan memahami arti kebebasan. Sehingga salah mengartikan UU Pornografi mengekang kemerdekaan orang lain,” ujarnya.

Badan Pekerja Pusat (BPP) Front Persatuan Nasional (FPN) mengirim Surat Terbuka mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Pimpinan DPR agar mencabut UU Pornografi yang telah disahkan DPR pada 30 Oktober 2008.

Surat terbuka itu ditandatangi Ketua Umum BPP FPN KH Agus Miftach di Jakarta, Rabu tanggal 5 November 2008.

Menurut dia, pengiriman surat terbuka didasarkan bahwa RUU Pornografi yang telah disahkan DPR pada 30 Oktober 2008, dinilai telah menimbulkan perpecahan, merusak persatuan nasional dan menyulut disintegrasi bangsa.

Disamping itu, UU itu dinilai telah merusak pranata hukum yang sudah mapan yang mengatur tindakan hukum terhadap perbuatan susila termasuk pornografi yang dinilai sudah cukup memadai.

Agus menyatakan, UU Pornografi telah menimbulkan kontroversi yang luas dalam masyarakat sejak pembahasannya yang mengesankan adanya dominasi mayoritas terhadap minoritas yang menyalahi prinsip-prinsip bernegara berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

“Kenyataan membuktikan bahwa keberadaan UU Pornografi tersebut lebih banyak merugikan kepentingan nasional daripada manfaatnya,” katanya.

Agus menilai, UU itu dapat merusak suasana kebangsaan, menodai keluhuran budaya nasional, dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Selain itu, katanya, dari segi rumusan, susunan dan substansinya UU Pornografi tidak memenuhi syarat intelektual dan tidak memenuhi syarat sebagai produk hukum, terutama karena sifatnya yang multitafsir yang dapat menimbulkan destruksi sosial yang merusak kemapaman budaya yang bersifat multikultur (Bhinneka Tunggal Ika) dan sendi-sendi peradaban bangsa yang menopang bangunan negara bangsa
Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Karena itu, FPN mendesak Presiden dan DPR RI mencabut UU Pornografi, dan tidak membahasnya lagi dalam persidangan DPR, untuk selama-lamanya.

“Menghormati keragaman budaya nasional, baik ekspresinya maupun nilai-nilainya serta menghormati keyakinan spiritual setiap warga negara sebagai hak azasi yang bersifat hakiki,” demikian Agus Miftach.

Siapa KH Agus Miftach ?

KH Agus Miftach dilahirkan di Desa Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 1956 dari pasangan Kyai Haji Achmad Riffa’i dan Hajjah Istiqomah (almarhumah), dengan nama lengkap Agus Miftach Santoso Achmad.

Agus Miftach sempat mempelajari Agama Nasrani dari Pendeta Gereja Bethel Chr.Mgr. Chandra Buana di kota Situbondo. Bahkan, Agus Miftach tinggal di gereja itu selama kurang lebih 2 tahun.

tahun 1976, Agus Miftach meninggalkan Yogyakarta menuju kota kecil Ungaran, dan dari kota inilah karier politik Agus Miftach dimulai. Ia terpilih sebagai Sekretaris MWC NU Kecamatan Ungaran, selanjutnya menduduki jabatan Sekretaris Korcam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kec. Ungaran

Tahun 1980, Agus Miftach dalam usia 24 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

Pada tahun itu juga (1998), Agus Miftach mendirikan Partai Lingkungan Hidup Indonesia kemudian berubah menjadi Partai Rakyat Indonesia (PARI) dimana ia menjabat sebagai Ketua Umum, didampingi dua orang mantan tokoh senior PPP, K.H. Ali Imran Kadir sebagai Ketua dan K.H. Djamaluddin Tarigan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat

Tahun 2003, Haji Agus Miftach mendirikan Partai Persatuan Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Persatuan Rakyat Indonesia (PPRI) dimana ia bertindak sebagai Ketua Umum.

Agus Miftach kemudian menghimpun parpol-parpol yang gagal atau digagalkan sebagai parpol peserta pemilu 2004 dan parpol-parpol peserta pemilu 1999 yang tidak mencapai electoral treshold, sejumlah ormas dan LSM, jumlahnya mencapai 50 organisasi lebih.

pada tahun 2003 bergabung menjadi satu ormas besar dengan nama FRONT PERSATUAN NASIONAL, di mana Haji Agus Miftach menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Umum Partai Republik Yani Wahid (Almarhum) sebagai Sekjen. Dalam posisi sebagai Ketua Umum FPN itulah, Haji Agus Miftach sejak tahun 2004 menyelenggarakan program Pengajian Tauhid Wahdaltul Ummah yang berlangsung rutin setiap Jumat malam, diikuti aneka ragam tokoh dari berbagai kalangan, aliran sosial dan politik, lintas budaya dan agama,

Selasa 4 November pagi tadi Kedubes Australia dan Amerika Serikat menerima ancaman peledakan bom. Setelah disisir ternyata hasilnya nihil. Aksi teror itu ditengarai sebagai gertak sambal belaka.

“Nggak ada yang real. Itu cuma gertakan saja,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2008).

Selain teror di dua Kedubes itu, pada Senin 3 November malam, pusat perbelanjaan Blok M Plaza juga menerima teror yang sama. Namun, setelah dilakukan penyisiran hasilnya juga nihil.

Menyusul maraknya aksi teror, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya meningkatkan kewaspadaan. Bahkan polisi kini menambah personelnya untuk mengamankan tiga Kedubes yakni Kedubes Australia, Kedubes Amerika, dan Kedubes Inggris.

Sebelumnya Kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dan Australia di Jakarta mendapat ancaman bom. Ancaman itu dikirim via pesan singkat yang dikirim ke nomor 1717 milik Polda Metro Jaya.

“SMS masuk sekira pukul 05.25 WIB. Sekarang petugas sudah melakukan pengecekan ke kedua lokasi tersebut,” ujar Kasubdit Humas Polda Metro AKBP Mahbub, Selasa (4/11/2008).

Menurut Mahbub, si pengirim pesan singkat tersebut mengancam akan meledakkan bom tersebut jika terpidana mati bom Bali I, Amrozi cs tetap akan dieksekusi.

Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pendeta Eben Nuban Timo menuding DPR RI sebagai biang kerok gerakan disintegrasi bangsa. Hal ini ditandai dengan sikap DPR saat pengesahan Undang-Undang Pornografi, di mana aspirasi masyarakat yang menolak UU tersebut diabaikan demi kepentingan kelompok mayoritas.

“Pemicu gerakan separatis di Jakarta. Dari rumah konstitusi sendiri. Negara seharusnya menjamin hak setiap warganegara dan bukan hanya mengutamakan kepentingan yang mayoritas,” kata� Nuban Timo di Kupang, Selasa (4/11/2008).

Menurutnya, GMIT bersama Gereja Katolik dan gereja lainnya di NTT, secara tegas menolak pemberlakuan UU Pornografi, dengan alasan tidak mencerminkan kebhinekaan dan terkesan dipaksakan untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

“Ada kesan bahwa berbagai persoalan bangsa disebabkan karena pornografi, seolah-olah rakyat Indonesia saat ini seperti binatang,” ujarnya.

UU tersebut, selain bertentangan dengan kebudayaan masyarakat NTT, juga menghambat masyarakat yang kreatif� melestarikan kebudayaan daerah.

“Ada banyak sanggar tarian yang mengandalkan gerakan tangan, kaki dan gerakan tubuh. Ada begitu banyak perancang pakaian yang akan mengalami kesulitan mengekspresikan hasil karyanya karena dianggap pornografi. Kehadiran UU Pornogari dengan sendirinya mematikan hasil kreasi anak bangsa,” katanya.�

Nuban Timo menambahkan, gereja dan beberapa lembaga lainnya akan mencari keadilan dari negara dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkama Konstitusi dengan harapan UU tersebut dibatalkan demi sebuah keadilan.

Sementara Ketua Komidi A DPRD NTT, Cyrilus Bau Engo, mengatakan, secara kelembagaan, DPRD selaku representasi rakyat menyatakan menolak pemberlakuan UU Pornografi yang cenderung mematikan pelestarian budaya lokal maupun pariwisata daerah.

“Pimpinan dewan masih melakukan kajian, apakah melakukan gugatan hukum dengan mengajukan yudicial review atau meminta masyarakat menolak pemberlakuan UU di wilayah NTT,” ujarnya.

Menurut Cyrilus, substansi UU Pornografi tumpang tindih karena mengatur masalah moral yang semestinya menjadi urusan privasi manusia dengan agama dan budayanya.

“Di Pulau Sabu, setiap ada pertemuan harus diawali dengan ciuman, baik antara laki-laki maupun perempuan,” katanya.

Masyakarat setempat menjadikan kebiasaan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. “Di Timor, setiap ada pertemuan keluarga ditandai dengan saling peluk dan cium. Apakah kebiasaan ini termasuk aksi pornografi?” tambah Cyrilus.

Sebelumnya sejumlah pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja Kristen dari 5 Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat mendatangi DPR untuk menyatakan penolakannya terhadap pengesahan RUU Pornografi. Pimpinan dari 40 denominasi gereja tersebut diterima oleh Ketua DPR Agung Laksono.

Dalam pertemuan kurang lebih satu jam itu, mereka menyatakan sikap penolakannya terhadap pengesahan RUU Pornografi. Menurutnya, disahkannya RUU pada 30 Oktober lalu bisa merusak kebhinekaan yang selama ini terbangun di Indonesia.

“Kami dengan ini menyatakan menolak undang-undang RI tahun 2008 tentang pornografi,” ujar Sekretaris rombongan Filep Mayor saat membaca pernyataan sikap di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2008).

Tidak hanya itu mereka pun mengancam keluar dari NKRI jika tuntutannya itu tida dipenuhi.

“Kami akan memisahkan diri dari negara indonesia jika undang-undang tersebut diberlakukan secara nasional,” imbuh Filep.

Ketua rombongan, Andrikus Mofu, mengatakan ancaman memisahkan diri dari NKRI ini merupakan bargaining politik terhadap kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terkait pengesahan undang-undang pornografi.

Eksekusi Amrozi Cs dijadwalkan pada 1 hingga 3 November 2008. Hangat-hangatnya kabar eksekusi, muncul pula situs surat kaleng yang mengancam pejabat negara. Siapa mau percaya?

Situs surat kaleng itu beralamat di Foznawarabbilkakbah.com. Blog Prisoner of Joy dan Ajaran adalah yang pertama kali –sejak 26 Oktober 2008– mengungkap keberadaan situs itu sebagai surat wasiat dari tiga terpidana mati kasus Bom Bali.

Ketika itu diisukan bahwa situs Departemen Komunikasi dan Informatika telah dibobol dan tampilannya berganti halaman surat wasiat para terpidana mati. Namun kebanyakan kalangan menganggap kabar pembobolan itu hanya isapan jempol belaka.

Dalam surat itu, beberapa pejabat negara disebut-sebut. Mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla hingga Hendarman. Selain itu ada jga nama Hasyim Muzadi yang dianggap menjual Nahdlatul Ulama. Semua tokoh yang disebutkan konon layak dibunuh.

Tampilan situs itu boleh dibilang keren. ‘Surat wasiat’ para terpidana tampil di latar kertas warna buram, lengkap dengan watermark kitab suci dan senjata otomatis.

Bahkan, demi menjaga kesan keasliannya, situs itu menampilkan juga dua naskah yang konon adalah asli tulisan tangan para terpidana. Naskah yang diberi stempel ‘Original’ a la film-film Hollywood itu ditulis dalam aksara arab dan bahasa inggris.

Data pendaftaran situs Foznawarabbilkakbah.com yang diakses detikINET pada Selasa (4/11/2008) menunjukkan bahwa data domain ini disembunyikan lewat jasa ContactPrivacy.com. Agaknya sang pembuat memang tak mau alamatnya diketahui oleh siapapun.

Beberapa hal lain juga menguatkan kecurigaan akan adanya rekayasa di balik munculnya situs Foznawarabbilkakbah.com. Selain tampilannya yang ‘terlalu rapih’, munculnya situs ini sangat pas dengan momentum eksekusi mati para terpidana bom bali.

Sedangkan Mabes Polri bertekad akan melacak dan menangkap penyebar situs tersebut.

Menurut Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Susno Duadji bisa jadi penyebar situs tersebut hanya sekadar mencari sensasi. Namun, tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, penyebarnya merupakan kelompok yang memiliki niatan jahat.

Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia Pohan terpelesat tangga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Deputi Bank Indonesia ini hendak menghadiri pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus aliran dana Bank Indonesia.

Dalam pandangan okezone, Aulia tiba sekira pukul 09.40 WIB, Senin (3/11/2008). Aulia yang menumpang mobil Toyota Kijang bernopol B 2048 BQ.

Ayah dari Annisa Pohan ini sebelumnya sempat tertahan di mobil karena puluhan wartawan dengan kamera dan tape recorder telah menunggu sehingga sulit bagi Aulia untuk membuka pintu mobil.

Setelah berhasil keluar mobil, Aulia pun kembali dikerumuni dan dicecar pertanyaan perihal status dirinya yang menjadi tersangka kasus aliran dana BI. Akibatnya, Aulia pun tidak fokus meniti tangga KPK hingga terpeleset.

Beruntung, dia hanya terpeleset sedikit dan tidak sempat terjatuh, kemudian dia langsung memasuki gedung KPK.

Saat dicecar wartawan, tidak satu kata pun yang keluar dari mulut Aulia, termasuk mengenai kemungkinan dirinya ditahan hari ini.(okzn)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu telah menetapkan 11.225 calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para caleg terdiri atas 7.331 laki-laki dan 3.894 perempuan (34,60 persen). Caleg dari 38 partai ini akan memperebutkan 560 kursi DPR di 77 daerah pemilihan (dapil). Selain itu, KPU juga menetapkan DCT anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 1.116 yang terdiri atas 987 laki-laki dan 129 perempuan. Mereka akan memperebutkan 132 kursi di 33 provinsi.

Dalam penetapan DCT ini KPU sempat melakukan kesalahan teknis mengenai jumlah caleg. Belakangan, KPU merevisinya. Tapi, terlepas dari persoalan kesalahan teknis tersebut, ada hal substansial yang layak menjadi perhatian. Dari sisi jumlah keterwakilan perempuan, dibandingkan Pemilu 2004 terjadi peningkatan. Hal ini sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Pemilu yang mempersyaratkan keterwakilan 30 persen kuota perempuan. Itu dari salah satu sisi positif.

Lantas, pada sisi negatifnya, persoalan klasik masalah administratif seperti pemalsuan ijazah masih saja terjadi. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya indikasi caleg yang tersangkut kasus pidana. Lalu, muncul juga masalah baru mengenai “politik dinasti” dan selebriti politik. Keduanya (politik dinasti dan selebriti politik) merupakan warna baru bagi munculnya fenomena caleg instan.

Kemunculan caleg dari kalangan eksternal (kader instan) saat ini banyak diisi orang dari beragam latar belakang seperti artis, intelektual (pengamat), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan putra-putri elite politik yang tak lain penerus “dinasti politik” orangtuanya. Beragam motivasi pula yang mengikuti pencalegan para kader instan ini. Pakar psikologi politik Universitas Gadjah Mada Mohammad As’ad menilai, saat ini maraknya fenomena kader instan tersebut tidak terlepas dari prinsip “berjudi” para caleg yang memutuskan maju bertarung.

“Ketika mereka bisa masuk, syukur. Kalau tidak, ya tidak masalah. Tetapi, yang mereka pertaruhkan dalam hal ini adalah harga diri, ini anehnya,” ujar As’ad. Di satu sisi, munculnya fenomena semacam ini serasa memperlihatkan potret kegagalan partai-partai politik dalam melakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan.

Di sisi lain, metode penggunaan nomor urut dalam penentuan caleg terpilih menempatkan partai politik sebagai faktor dominan atas nasib sang caleg. Wajar jika muncul anggapan sistem semacam ini bakal menyuburkan praktik oligarki elite di tubuh partai. Kekhawatiran lain, sangat terbuka potensi politik uang dalam penentuan nomor urut. Sebab, pencalegan itu sendiri menjadi sesuatu yang strategis bagi partai politik untuk menarik simpati rakyat.

Itu sebabnya, kalangan selebriti sering dijadikan pertimbangan meski dari sisi kompetensi kurang mumpuni. Maklum, para artis yang dikenal publik secara baik diharapkan bisa menjadi penuai unggul atas suara rakyat. Di sisi lain, realitas semacam ini membawa implikasi yang sangat signifikan: tergusurnya kader-kader “tulen” yang potensial dan berkualitas.

Satu hal yang tak kalah penting adalah caleg yang lahir dari pola politik kader instan ini dikhawatirkan akan berwatak elitis, kurang memedulikan kepentingan rakyat. Celakanya, bila pola pikir mereka beranggapan bahwa kursi legislatif sangat potensial dijadikan “alat”untuk memperkaya diri semata. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika selama ini tidak sedikit pihak yang menjadikan posisi anggota Dewan sebagai profesi yang seksi, menjanjikan kemapanan ekonomi.

Sebuah kepentingan pragmatis, cara cepat menjadi kaya, meski secara kapasitas dan kapabilitas diragukan. Motivasi semacam ini tidak jarang membuat sang caleg akan berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan ambisi politiknya. Namun, mantan peneliti CSIS Indra J Piliang yang kini maju menjadi caleg Partai Golkar menilai bahwa tidak bisa digeneralisasi semua caleg bermotif mencari rente ekonomi semata.

Dirinya, misalnya, menjadi caleg dengan motivasi utama ingin membangun kampung halaman. “Dengan menjadi politikus, saya yakin semakin banyak yang bisa saya lakukan bagi kampung saya,” tandasnya. Dia pun membantah bahwa keinginannya menjadi caleg disebabkan motivasi mengejar popularitas dan kekuasaan. Namun, dia tidak memungkiri bahwa politik adalah dunia untuk mengejar kekuasaan.

“Dalam pandangan masyarakat yang mengatakan kekuasaan itu jelek, itu karena memang banyak yang menyalahgunakannya,” ujarnya. Indra sendiri mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi caleg. Keinginannya menjadi wakil rakyat saat ini mengalir setelah melihat tanah kelahirannya diguncang gempa pada 2005. Saat itu, banyak sekolah dasar yang ambruk. Tetapi, dia tak bisa berbuat apa-apa. Namun, bagi caleg yang bermotivasi memperkaya diri dengan cara merugikan negara, mereka harus berpikir ulang untuk mewujudkan ambisinya.

Sebab, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang senantiasa mengintai. Lembaga ini juga akan mereviu laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), termasuk kekayaan para wakil rakyat. Sayangnya, menurut Direktur LHKPN Muhammad Sigit, kini tidak ada lagi kewajiban bagi caleg untuk melaporkan kekayaannya berdasarkan revisi UU Pemilu 2009.

“Dalam UU Pemilu yang lama, seorang caleg memang diwajibkan melaporkan kekayaannya sebagai prasyarat untuk pendaftaran. Namun kini dengan revisi UU yang baru, hal itu sudah tidak berlaku lagi,” ujar Sigit. Sebab, meski belum menjadi penyelenggara negara, laporan kekayaan caleg amat penting. Dengan demikian, KPK akan mampu mengukur tingkat kekayaan caleg yang nantinya menjadi anggota legislatif apakah didapatkan dengan cara yang jujur atau tidak.

Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam UU No 28/1999 Pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa anggota DPR merupakan penyelenggara negara. Ketentuan dalam aturan ini juga menyebutkan calon penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaannya, yaitu caleg. (sindo/Redaksi)

Ibu kandung Amrozi, H Tariyem akhirnya bisa ditemui wartawan. Dia merasa gembira bila pemerintah bersedia menunda pelaksanaan eksekusi anaknya.

“Yo kulo seneng (Ya saya senang),” kata H Tariyem kepada wartawan sebelum memasuki rumahnya di Desa tenggulun, Kecamatan Solopuro, Lamongan, Senin (3/11/2008).

Ibu kandung Amrozi ini terlihat kebingungan saat puluhan wartawan dari dalam dan luar negeri memberondong berbagai pertanyaan. Dia hanya bisa terbengong-bengong mendapat pertanyaan bertubi-tubi tentang rencana eksekusi terhadap anaknya itu.

“Yo mboten nopo-nopo. Sampun-sampun kulo mboten ngertos (Ya tidak apa-apa. Sudah-sudah saya tidak tahu),” katanya sambil berlarian kecil memasuki rumah melalui pintu samping.

Sementara itu, hingga saat-saat menjelang eksekusi, keluarga Imam Samudera belum ikhlas menerima dilakukannya eksekusi itu. Sebab mereka yakin Imam tidak terlibat langsung dalam aksi Bom Bali I.

“Keluarga Serang tidak ikhlas, terutama Ibu Imam Samudra,” kata salah satu anggota Tim Pembela Muslim (TPM), Agus Setiawan, saat mendampingi keluarga terpidana yang hendak menjenguk ke LP Batu, Nusakambangan.

Hal itu dikatakan Agus ketika rombongan keluarga yang berjumlah 22 orang itu transit di Masjid Darussalam, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (3/11/2008).

Menurut Agus, untuk membuktikan Imam bersalah atau tidak, pemerintah harus mencari kebenaran dulu cerita-cerita FBI yang mengatakan bahwa bom-bom hi-tech sudah ada jauh sebelum Imam ditangkap.

Mengenai Peninjauan Kembali (PK) kasus Bom Bali yang diajukan keluarga terpidana ke Kejati Bali, Agus mengatakan keluarga berharap PK itu dapat dikabulkan.

Pada kesempatan menjenguk kali ini, keluarga Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas membawa oleh-oleh berupa aneka makanan. Keluarga Imam Samudra antara lain membawa emping mlinjo, sagon, dan pepes ikan peda. Sedangkan keluarga Amrozi dan Mukhlas membawa roti cenni dan kerupuk gadung. (dtk/redaksi)

Tokoh Islam Indonesia, Abu Bakar Baasyir menilai keputusan eksekusi Amrozi Cs yang akan dilakukan awal November 2008 ini atas keputusan Kejaksaan Agung merupakan tindakan pembunuhan yang tidak berdasar.

Seusai acara “Silaturahmi Ikatan Pemuda Muslim Indonesia” di Bandung, Minggu (2/11) malam, Ba’asyir menyatakan pemerintah harus membatalkan keputusan eksekusi ini dan meninjau ulang kasus ini karena “Bom Bali” bukan buatan Amrozi Cs.

“Bom yang meledak di Bali itu bukan buatan Amrozi Cs jadi pemerintah harus menggagalkan keputusan dan menemukan fakta yang sebenarnya sebelum eksekusi dilakukan,” katanya.

Ba’asyir yang telah mendirikan organisasi Jamaah Anshorut Tauhid juga telah meminta kepada pengacara untuk melakukan upaya peninjauan ulang kasus ini kepada aparat penegak hukum.

Dalam acara yang berlangsung di Mesjid Al Jihad Siliwangi Bandung ini, ratusan Ikatan Pemuda Muslim Indonesia hadir dan mendengarkan ceramah yang diberikan pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki tersebut. Hadir dalam acara tersebut Kapolresta Bandung Barat, AKBP Pratikno duduk di barisan santri yang berada di mesjid tersebut.

Beberapa anggota kepolisian berseragam tampak bersiaga di luar mesjid dibantu oleh petugas laskar pengamanan dari Ikatan Pemuda Muslim Indonesia.(Med.Ind / Redaksi)

BEKASI — Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat memutuskan mempekerjakan kembali karyawannya, Wine Dwi Mandela, yang dipecat karena mengenakan jilbab. Manajer Sumber Daya Manusia dan Personalia Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat E. Setyodewi mengatakan manajemen mengakomodasi keinginan Wine mengenakan seragam dinas ditambah jilbab dan manset ketika bekerja.

“Keputusan terakhir ini dalam proses pemberitahuan, baik kepada pihak pekerja (Wine) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi,” kata Setyodewi dalam siaran persnya setelah manajemen menggelar rapat hingga kemarin sore. “Dengan diterimanya Wine, permasalahan kami anggap selesai,” kata dia.

Wine, perawat bagian fisioterapi, diminta mengundurkan diri pada 21 April lalu. Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Heri Koswara mengatakan pemecatan itu tak dilandasi dasar hukum. Rabu lalu, Dewan memanggil manajemen rumah sakit dan meminta pemecatan itu dievaluasi (Koran Tempo, 31 Oktober).

Menurut Wine, keputusan manajemen belum final. “Belum disetujui DPRD dan Dinas Tenaga Kerja,” katanya ketika dihubungi kemarin. Ia mempertanyakan dasar pemanggilan kembali dirinya itu apakah hanya berlaku untuknya. “Sembilan puluh persen perawat itu pakai jilbab. Tapi, begitu kerja, jilbabnya dilepas,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan apakah keputusan itu juga berlaku bagi karyawan di semua Rumah Sakit Mitra Keluarga yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya.

Sebelumnya, anggota tim mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Eman Sulaiman, mengatakan langkah mediasi telah dilakukan dan menghasilkan dua anjuran. Pertama, rumah sakit mempekerjakan kembali perawat Wine, kedua, Wine diperbolehkan mengenakan jilbab asalkan tidak mengganggu pekerjaan. “Pihak pekerja setuju, rumah sakit belum sepenuhnya,” kata Eman kepada Tempo kemarin.

Menurut Eman, rumah sakit hanya menyetujui Wine bekerja kembali, tapi tidak merestui mengenakan jilbab saat bekerja. “Pada intinya, rumah sakit tidak memperbolehkan pakai jilbab,” kata Eman. “Anjuran kami kan sifatnya tidak mengikat,” tuturnya. HAMLUDDIN | ISTI [Rekan dakta]

Muhammadiyah terkesan terjebak dalam praktik pengkultusan sosok KH Ahmad Dahlan karena terlalu memprotes penggunaan gambar ulama itu dalam iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Muhammadiyah seolah-olah terjebak dengan perbuatan yang selama ini selalu dihindarinya, yakni pengkultusan terhadap seseorang,” kata Sosilog Islam dan Guru Besar IAIN Sumut, Prof. DR. Nur Ahmad Fadhil Lubis menjawab ANTARA di Medan, Sabtu.

Sebelumnya, empat organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah di Sumatera Utara memprotes iklan politik PKS yang menampilkan gambar pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.

Empat ortom itu adalah PW Nasyiatul Aisyiah (NA) Sumut, PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumut dan Ikatan Remaja Muhammadiyah Sumut.

Bahkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin juga menyesalkan tindakan PKS yang dianggap mendompleng gambar KH Ahmad Dahlan yang dinyatakannya tidak etis.

Menurut Lubis, sikap Muhammadiyah terhadap PKS itu dapat membuat ormas terbesar Islam tersebut terjebak dalam praktik pengkultusan sosok KH Ahmad Dahlan. Selaku ulama besar, KH Ahmad Dahlan bukan hanya menjadi milik Muhammadyiah tetapi juga milik ummat Islam yang lain, bahkan sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

Sikap Muhammadiyah itu juga dapat memperkecil ketokohan KH Ahmad Dahlan sebagai sosok tokoh dan ulama nasional, kata alumni Unversity of California, Los Angeles, Amerika Serikat itu.

Meski demikian, kata Lubis, reaksi Muhammadiyah itu harus disikapi secara positif sebagai upaya untuk menjaga persatuan di kalangan kader ormas tersebut.

Ia menambahkan, idealnya PKS juga harus memberitahu pihak Muhammadiyah terlebih dulu karena penggunakan gambar KH Ahmad Dahlan itu untuk iklan politik.

Meski KH.Ahmad Dahlan milik seluruh ummat Islam, tetapi sudah menjadi rahasia umum jika ulama besar itu merupakan pendiri Muhammadiyah dan selalu diidentikkan dengan ormas tersebut.

Pemberitahuan itu berkaitan dengan etika semata, karena gambar KH Ahmad Dahlan digunakan dalam iklan politik, bukan kegiatan sosial seperti kampanye pemberantasan praktik maksiat, kata Lubis. -

Sikap Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) yang “walk out” dalam rapat paripurna membahas pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi sangat disesalkan karena tidak melambangkan kecerdasan berdemokrasi.

“Sangat kita sayangkan sikap yang mereka tunjukkan saat itu. Mereka seharusnya melihat realitas politik yang berkembang saat ini di masyarakat yang sebagian besar menginginkan adanya undang-undang itu,” kata Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio MA, di Medan, Sabtu.

Ia mengatakan, sikap penolakan yang ditunjukkan kedua fraksi itu terkesan seolah-olah mendukung kepentingan pelaku bisnis berbau pornografi yang selama ini bergerak bebas menjalankan bisnisnya.

Selain itu, kata dia, sikap penolakan itu juga sangat kontradiktif dengan keinginan sebagian besar rakyat Indonesia. Ini juga sedikit banyaknya akan berdampak pada pemilu yang akan digelar tahun 2009 nantinya.

Menurut dia, penolakan terhadap Undang-Undang Anti Pornografi itu itu akan menjadi “blunder” bagi kedua parpol tersebut karena akan kehilangan massa pendukungnya.

Masyarakat yang selama ini mendukung disyahkannya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi menjadi Undang-undang Pornografi, bisa saja menggalang kekuatan untuk tidak mendukung kedua parpol itu dalam pemilu legislatif tahun 2009.

Pada bagian lain ia mendesak agar pemerintah segera melakukan sosialisasi Undang-Undang Anti Pornografi yang telah disetujui dan disahkan DPR RI tersebut.

Namun sosialisasin undang -undang tersebut harus dilakukan secara bijak dan tepat kesemua elemen masyarakat agar kesimpangsiuran dan politisasi atas UU tersebut tidak terjadi lagi. Dengan demikian seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran pribadi untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri akibat mengkonsumsi, mendistribusikan dan memproduksi pornografi.

Bukan hanya menyediakan lahan untuk pemakaman Amrozi Cs (gambar kiri), Gerakan Reformis Islam (Garis) juga akan mengadopsi anak-anak Amrozi Cs jika mereka dieksekusi mati.

“Ini bentuk perhatian dari Garis kepada siapapun yang terdzalimi. Misi kita membantu derita beban fakir miskin. Termasuk juga akan menyantuni anak-anak Amrozi Cs jika benar dilaksanakan eksekusi mati,” ujar Ketua Garis Pusat Chep Hernawan saat dihubungi detikbandung, Sabtu (1/11/2008).

Menurut Chep, anak-anak Amrozi Cs akan diadopsi oleh Garis dan mereka akan dipenuhi biaya hidupnya hingga mereka dewasa dan mampu untuk hidup mandiri.

“Kita adopsi mereka. Tapi tidak kita bawa ke sini. Mereka biar dirawat dan dibesarkan oleh ibunya. Kita akan penuhi kebutuhan hidupnya hingga mereka bisa mandiri,” terang Chep.

Chep telah menyediakan tanah yang akan dijadikan tempat pemakaman bagi Amrozi Cs di Kampung Bobojong, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Pemakaman ini akan diberi nama Taman Pemakaman Mujahid (TPM).

Menurut Chep pembangunan TPM ini bukan bermaksud mencari popularitas melainkan karena wasiat dari almarhum H Endang Syafei, ayahnya.

Tanah seluas 1 hektar ini berdampingan dengan lahan milik keluarga besar Chep Hernawan seluas 1 hektar. Sehingga total lahan seluas 2 hektar. Lahan ini dikelilingi oleh tembok dari batako setinggi 2 meter. Di luar tembok, terdapat pemukiman warga.

Lokasi TPM ini berada di pinggir Jalan Raya Jangari. Untuk masuk ke lokasi, sebelumnya harus masuk gang kecil. Jarak antara mulut gang hingga lokasi sangat dekat, yaitu sekitar 15 meter. 1 hektar lahan yang masih dimiliki oleh keluarga Chep, dijadikan sawah.

Sementara di atas lahan yang akan diperuntukan untuk TPM, telah ada dua makam yaitu ayah Chep Hernawan, Endang Syafei dan makam adik Chep, Euis Nur Sa’adah. Sisa lahan, masih dipenuhi oleh rumput liar dan pepohonan

Chep mengaku beberapa kali mengantar keluarga Amrozi Cs menjenguk ke Nusa Kambangan. Saat bertemu dengan Amrozi Cs, Chep pernah melontarkan secara langsung tawarannya untuk memakamkan jezasah Amrozi Cs di TPM.

“Saat itu Amrozi menjawab bahwa jasadnya setelah mati bukan tanggung jawab dia tapi urusan dan tanggung jawab orang yang hidup. Artinya menjadi tanggung jawab keluarganya. Keluarganya telah memberikan kuasa kepada Tim Pengacara Muslim (TPM), jadi itu (pemakaman – red) menjadi tanggung jawab kita bersama,” terang Chep

Amir Ansharut Tahuid sekaligus Pimpinan Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Abu Bakar Ba’asyir menyampaikan pesan terakhir trio bom Bali I, Amrozi dan kawan-kawan.

Dalam pesannya, trio bom Bali I ini meminta agar regu tembak dirinya nanti bukan dilakukan oleh kaum muslim. Namun dilakukan oleh personel polisi dari non-muslim. Pasalnya apabila eksekutor dilakukan oleh personel polisi dari non-muslim, ketigannya mempercayai akan mendapatkan pahala yang berlipat.

“Namun apabila eksekutor nanti dilakukan oleh kaum muslim, dikhawatirkan personel tadi akan menjadi murtad. Sebab,membunuh sesama muslim hukumnya dosa besar,” papar Baasyir di Masjid Salamah, Tipes Solo, Jawa Tengah, Jumat (31/10/2008).

Selain menyatakan menolak eksekutor dilakukan personel muslim, ketigannya menolak jenazahnya di kafani kain dari pemerintah. Tetapi apabila jenazah ketigannya telah dikafani, mereka meminta pihak keluarga untuk segera mengganti kain kafan tersebut.

Menurut Ba’asyir, pemerintah wajib memenuhi tuntutan terakhir ketigannya. Meskipun permintaan tersebut mustahil dapat dipenuhi. Pasalnya, pemerintah sudah pasti akan melarang pihak keluarga atau tim pembela muslim masuk pascaeksekusi.

Namun, pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhi perminaan ketigannya, setelah jenazah ketigannya tiba di kediamannya masing-masing.

Kamis, 30 Oktober 2008, Kru Sinemart, Duta Besar RI Kairo, para bintang film Ketika Cinta Bertasbih, dan sekitar 100 hadirin memadati wisma Duta KBRI Kairo dalam acara tasyakuran rencana produksi film KCB yang diangkat dari novel karya Habiburrahman El Shirazy.

Siang itu, acara diawali pemotongan tumpeng oleh Duta Besar RI, AM Fachir, sebagai simbol dari rencana kegiatan syuting. Rencananya besok syuting akan dimulai di Universitas Al Azhar yang berada di kawasan Al Azhar Square Cairo.

“Kita akan dukung dan apresiasi rencana pembuatan film KCB ini dan menfasilitasi kegiatannya sesuai ruang lingkup KBRI Kairo,” tutur Fachir dalam sambutannya.

Film KCB yang digarap Sinemart Pictures milik Leo Sutanto, dengan penulis skenario Imam Tantowi dan sutradara Chaerul Umam ini sarat dengan pendekatan budaya dan dakwah yang moderat.

“Film ini memiliki misi dakwah, misi mempererat hubungan dan misi kebudayaan yang sangat tinggi,” sahut Fachir yang sangat bangga dengan kreativitas sarjana Al Azhar Mesir yang tulus.

Menurut Danang Waskito, Sekretaris III Fungsi Pensosbud KBRI Kairo, sebenarnya kru Sinemart bukan pertama kali ketemu Duta Besar RI Cairo. Karena akan syuting, maka para kru mohon doa restu dari masyarakat Indonesia di Cairo.

Sementara itu, dalam paparannya, Mohammed Adel Ashoub, pemilik AdelAshoub Production House sebagai partner Sinemart di Mesir, menyatakan bahwa ini adalah film pertama kerjasama Indonesia-Mesir dan sangat mungkin diselenggarakan kerjasama film Indonesia Mesir dengan setting Indonesia.

“Latar historis Mesir-Indonesia sangat kental karena hubungan Soekarno dan Gamal Abdel Nasser yang menjadi ikatan batin,” tutur Adel Ashoub semangat.

Adel mengharapkan agar film yang dilahirkan atas kerjasama ini dapat dikenal tidak saja di Indonesia, Mesir dan negara-negara Arab melainkan dapat memberi warna di Asia Tenggara.