JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah pernah menyatakan tarif bus Transjakarta (busway) akan segera dinaikkan. “Saya belum pernah ngomong tarif busway akan dinaikkan,” katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/ 1/2010).

Fauzi menegaskan, pihaknya belum memikirkan rencana kenaikan tarif busway. “Saya pikir dulu baru nanti ngomong,” ujarnya. Kalangan DPRD DKI menilai tarif busway belum pantas naik mengingat pelayanan moda transportasi itu belum optimal terutama dalam keamanan dan kenyamanan penumpang.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih mempertimbangkan untuk menaikkan tarif busway. Banyak desakan yang mengharuskan pengelolanya melakukan perbaikan yang optimal sebelum tarifnya dinaikan. Tarif busway Rp 3.500 yang saat ini berlaku dinilai pengelola masih sangat rendah dan memberatkan biaya operasional.

Sejumlah kalangan menilai, usulan menaikkan tarif busway itu untuk kepentingan operator yang sebagian dikerjakan konsorsium, yakni gabungan perusahaan angkutan umum di Jakarta. Di tengah belum membaiknya pelayanan busway, usulan kenaikan tarif tersebut ditolak masyarakat.

Ketua Komunitas Pengguna Busway, Hendrawan, menyatakan, usulan kenaikan tarif busway sangat merugikan masyarakat. “Naik busway itu mahal kalau dihitung dari berapa biaya yang dikelaurkan masyarakat karena tidak jalannya sarana penunjang. Pasalnya, sesuai kajian proyek sebelum busway dilaksanakan, tansportasi ini adalah terintegrasi dengan feeder, monorel, water way, MRT (mass rapid transit), dan kereta api,” katanya.

Berdasarkan kajian yang dia lakukan, seorang penumpang busway akan mengeluarkan ongkos tidak sedikit. “Setelah naik busway, mereka harus naik ojek untuk sampai ke tempat tujuan dengan membayar Rp 5.000 – Rp 10.000 sekali jalan. Jadi, biayanya cukup mahal padahal katanya sarana transportasi publik itu harus murah. Busway bisa murah kalau programnya di 15 koridor sudah jalan dan dilengkapi feeder serta sarana transportasi lainnya,” ucapnya.

Pemprov DKI selama ini dinilai sebagai pihak yang dirugikan karena harus membayar lebih beban tarif per km Rp 12.200 di luar tarif hasil tender Rp 9.500/km. Jika ditotal, biaya operasional busway menembus angka Rp 1 triliun setahun. “Apa dasarnya memberikan dana tanpa tender. Ini dana dari APBD, seharusnya setiap tahun ditender,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin. (Kompas.com)