Soal kontroveris film 2012, Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai terlalu tunduk pada MUI. Setara Institute menyatakan negara inskonstitusional bila tunduk pada MUI.

“Paham konstitusionalisme sama sekali tidak membenarkan penyelenggara negara tunduk pada institusi manapun kecuali pada konstitusi,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos melaui siaran pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Kamis (19/11).

Untuk kesekian kalinya, sambungnya, negara tunduk pada fatwa-fatwa MUI, sebuah organisasi masyarakat swasta yang tidak memiliki mandat mengatur kehidupan publik dalam penyelenggaraan negara. Sikap pemerintah yang terus-menerus bergantung pada MUI, akan menimbulkan preseden buruk dalam penyelengaraan negara.

“Ketertundukan pemerintah pada MUI hanya akan melegitimasi masuknya intervensi MUI untuk mengatur otoritas moral publik. Padahal hari-hari ini kita sangat mengidamkan sebuah tatanan hukum dalam bernegara berdasarkan rule of law bukan rule of people apalagi rule of MUI,” imbuhnya.

Setara Institute menilai Film 2012 merupakan hasil karya seni yang patut dihargai. Karena itu, Setara heran kenapa Menkominfo Tifatul Sembiring tunduk dengan MUI.

“Memang belum ada larangan, tapi beberapa aksi unjuk rasa yang meminta pemerintah melarang film itu sudah mulai bergulir,” ujar  Bonar.

Bonar Tigor menyesalkan pernyataan Menkominfo Tifatul yang mengatakan akan melarang film 2012 jika MUI mengharamkan film itu. “Sangat mengherankan, sebuah institusi negara bergantung pada putusan MUI,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bekerja berlandaskan konstitusi, karena jaminan kebebasan berekspresi jelas tertuang dalam UUD 1945. Jika pun dalam film-film terdapat unsur penghinaan, intoleransi, sebaiknya pihak-pihak yang dirugikan dapat mempersoalkan lewat mekanisme hukum.

“Jadi bukan melarang peredarannya,” ungkapnya. (red)