Sutriyono: Sekolah Negeri Digratiskan Matikan Sekolah Swasta
Diposting Pada 21 Feb 2012
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriyono
BEKASI_DAKTACOM: Wakil ketua DPRD kota Bekasi Sutriyono mengakui Pendidikan gratis di kota Bekasi tidak tepat karena banyak kalangan merasa dirugikan.
Hal itu dikatakan Sutriyono usai mengahadiri seminar tentang PPDB di aula Patriot kota Bekasi, Selasa (21/2/12), kepada dakta.com.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan pendidikan gratis yang di canangkan pemerintahan M2R mengakibatkan kalangan mampu ikut tidak membayar sekolah putra putrinya. Sehingga dana Rp 200 miliar dari kalangan mampu tidak terserap ke dunia pendidikan.
Sutriyono menambahkan walaupun kebijakan pendidikan geratis tidak tepat diterapkan, tetapi harus dijalankan sebagai akibat kesepakatan pemerintah daerah.
Dengan pendidikan geratis mengakibatkan hampir seluruh sekolah swasta kekurangan siswa. Akibat banyaknya siswa yang masuk ke sekolah negri, dan menolak masuk sekolah swasta karena biaya di sekolah swasta sangat mahal.
Sutriyono mencatat penurunan siswa di sekolah swasta hingga 40 persen lebih akibat adanya PSB yang masih setengah-setengah dalam penerapan kebijakan. Baik secara on line ataupun bina lingkungan. Yang menyebabkan banyak kalangan memaksakan untuk masuk sekolah negri.
Sementara ketua BMPS kota Bekasi Zubaidi Asnan mengakui banyak sekolah swasta terancam bangkerut akibat kekurangan siswa terutama tingkat SMP.Dikatakan, setidaknya 5 sekolah swasta di kota Bekasi hanya mendapatkan puluhan siswa padahal kapasitas yang disediakan disekolah tersebut hampir mencapai ratusan.
One Response to “Sutriyono: Sekolah Negeri Digratiskan Matikan Sekolah Swasta”
Saya heran ada anggota DPRD yang tidak setuju pendidikan gratis. Anggota DPRD ini nampaknya tidak mengerti kebijakan pemerintah akan wajib belajar. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau pendidikan harus bayar mahal. Dibanyak negara maju pendidikan itu gratis, makanya sumberdaya manusianya bagus.
Radio Dakta 107 FM adalah radio dialog informasi yang berkomitmen memberikan pencerahan dan mencerdaskan umat. Dalam kiprahnya selama 17 tahun mempunyai populasi pendegar sebanyak 1,9 juta orang* mayoritas berusia produktif dengan pengeluaran perbulan rata-rata lebih dari satu juta rupiah
Saya heran ada anggota DPRD yang tidak setuju pendidikan gratis. Anggota DPRD ini nampaknya tidak mengerti kebijakan pemerintah akan wajib belajar. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau pendidikan harus bayar mahal. Dibanyak negara maju pendidikan itu gratis, makanya sumberdaya manusianya bagus.